Sebab Terdakwamelakukan perbuatan a quo bertindak dalam kedudukan atau kualitas sebagaipegawai atau penyelenggara negara yang menggunakan kewenangan secarabertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;Bahwa Terdakwa tidak akan mungkin dapat melaksanakan ataumewujukan tindak pidana a quo apabila terhadap dirinya tidak melekat kualitasjabatan dalam bentuk kewenangan yang ada padanya;Menurut Anggota Majelis seharusnya dalam pemeriksan Judex Factimenerapkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31

harusdilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Pembangunan jalan tolakses Tanjung Priok.6 Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa Pembesasan Tanah untuk Pembangunan jalan tol akses Tanjung Prioktelah jelas sebagaimana diuraikan sebelumnya telah berlandaskan denganketentuan perundangundangn yang berlaku.7 Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara

Negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa hal ini mutlak harus dilakukan oleh Aparatur Pemerintah dalam hal inipelaksanaan pembebasan tanah untuk Pembangunan jalan tol akses TanjungPriok dikarenakan dana yang digunakan merupakan Anggaran yang berasal dariAnggaran Negara sehingga harus dilakukan secara Akuntabel;Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum serta faktafakta

. kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yangdilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yangmenimbulkan kerugian materii dan atau immaterii bagimasyarakat dan orang perseoranganMenimbang, bahwa berdasarkan Panduan Investigasi untukOmbudsman Republik Indonesia, disebutkan ada 20 (dua puluh)macam maladministrasi, yakni : penundaan atas pelayanan(berlarut larut), tidak menangani, melalaikan kewajiban,persekongkolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil,nyata nyata berpihak

;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

harusdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harusdipidana sesuai dengan amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana Korupsi;e Perbuatan Terdakwa merusak citra aparatur penyelenggara

negara dalam upayamewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme;e Dana bantuan sosial yang diselewengkan Terdakwa adalah Dana Bantuan SosialKeagamaan, yang seharusnya lebih diutamakan karena berkaitan dengan masalahreligius;e Terdakwa berbelitbelit selama pemeriksaan sehingga mempersulit persidangan;e Terdakwa sudah pernah dihukum;Halhal yang meringankan :e Bahwa terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara ini, Terdakwa telahmengembalikan sejumlah Rp1.025.000.000,00

AbdulMuis No. 7 Jakarta Pusat (kantor Kementerian Negara PDT RI) atau setidaktidaknya masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pegawainegeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut

PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal butir3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa di depan persidangan

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB ;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.

keuangan Negara kewenangannya ada diPresiden kemudian diturunkan ke Menteri, jadi setiap kegiatan dalammenggunakan keuangan Negara diuji dahulu ;Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dimilikidengan uang sehubungan dengan tugastugas Negara termasuk hakhak yangtidak terwujud ; Bahwa menurut Ahli untuk pendapatan dari Desa Pemerintah mempunyaikewenangan untuk meminta dari Pemerintah Desa tentang keuangan yangdiperoleh Desa ; Bahwa konsep dasar yang harus diperhatikan oleh penyelenggara

Negara adalahhindarkan kerugian Negara, jadi harus ada pemisahan kewenangan, pengujianpengujian terkait pengeluaran keuangan Negara ; Bahwa dengan adanya uang yang telah diblokir sementara, maka Rekanan belumbisa menggunakan uangnya untuk kepentingan proyek yang dikerjakan;Bahwa yang dapat menentukan besarnya kerugian Negara, menurut Ahli ada 3(tiga) jenis tata kelola Keuangan Negara yakni : Pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang tidak bisa mengelolakeuangan Negara atau melanggar

Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Bengkulu Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa, mengadili dam memutus perkara tindak pidanakorupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawanhukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yang menerima pemberian ataujJanji dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karenaberhubungan dengan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban , dilakukan atautidak dilaksanakan dalam jabatannya berikut :e Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga (DIKPORA)Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku Referensi berupaBuku Keagamaan

bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Bengkulu Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa, mengadili dam memutus perkara tindak pidanakorupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secaramelawan hukum Pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurutpikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagaijabatannya,berikut :e Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga (DIKPORA)Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku Referensi berupaBuku

merasakan kehilangan, saya mengatakan bukanpencurian karena tindak pidana pencurian itu harus ada ;Bahwa kalau tidak ada pencurian tidak pidana itu tidak ada apa yang harus dicuci,Pencurian itu adalah menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaanyang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;Bahwa di dalam Undangundang Nomor : 28 tahun 1999, Tentang PenyelenggaraNegara yang bersih dari KKN diatur tentang kewajiban menyerahkan LHKPN ;Kalau dilihat disini memang ketat Penyelenggara

Negara itu mereka yang punyajabatan seperti eselon I ataupun pejabat tertinggi yang dipilih Presiden, tetapi dalampelaksanaannya laporan LHKPN ini diperluas oleh KPK bahkan penyidikpenyidikditingkat bawahpun katakanlah di lavel kepala bagiankepala bagian juga dimintaLHKPN termasuk juga Hakim juga diminta oleh KPK ;Halaman 359 dari 619 halaman Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2015/PN.

PBR360Bahwa tidak semua penyelenggara negara/PNS diminta menyampaikan LHKPN tapilembagalembaga tertentu dan kemudian diperluas yang diminta dibuat surat,misalnya Direktur ke atas kadang Direkturpun tidak diminta tetapi tidak begitu untukdiperpajakan bisa posisi yang strategis ;Bahwa dalam kasus ini secara garis besar/secara umum ahli mengetahui, kalau secaradetail ahli tidak tahu, tapi ada pencurian minyak yang dijual itulah yang menyebabkankerugian negara ;Bahwa ahli dapat menyimpulkan hal itu berdasarkan

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secaraKumulatif maka selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Kedua ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kedua melanggarketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Memberi atau menjanjikan sesuatu ;3 Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara ;4 Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu. dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya ;5 Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atauperbuatan yang diteruskan ;Ad.1I.

hubungan kausalitasdan harus dibuktikan dengan pembuktian kausalitas; Bahwa pembuktian kausalitas harus semua unsur dibuktikan yaitu perbuatanmelawan hukumnya dan akibat dari perobuatan melawan hukum tersebut; Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal adanya delik formiil materilsalah satunya contohnya ada di Pasal 378 KUHPidana;Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalamPasal 2 (ayat) 1 UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu ditujukan kepadaorang yang mempunyai jabatan/penyelenggara

negara yang mengelolakeuangan negara, dan konteks melawan hukumnya terletak pada prosespengelolaan keuangan negara tersebut;Halaman249dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa berbeda halnya dengan pihak swasta yang meminjam kepada bank.uang yang dipinjam tersebut sudah diikat dalam perjanjian kredit dan ini bukanmerupakan uang negara, karena pihak swasta tersebut harus mengembalikanuang pinjaman yang dipinjamkannya kepada pihak bank dan pihak swasta initidak dapat dikenakan Pasal 2 ayat

(1) atau Pasal 3 UU Tipikor karena mutlaktunduk pada hukum Perjanjian;Bahwa pihak yang menyalahgunakan wewenang sebagaimana Pasal 3 UUTipikor adalah orang/pejabat/pegawai negeri/penyelenggara negara yang diberitugas untuk mengelola keuangan negara, namun disalahgunakan tidak sesuaidengan maksud dan tujuannya dalam rangka menjalankan tugasnya selakupengelola keuangan negara tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnyakerugian negara;Bahwa pihak luar yang bukan orang/pejabat/pegawai negeri/penyelenggaranegara

Sedangkan cara kedua, menyebutkan kualitas pribadi dari subyekhukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnyaantara lain (1) Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara (misalnyaPasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, 1; (2) Pemborong AhliBangunan (Pasal 7 ayat (1) huruf a); (3) Hakim (Pasal 12 huruf c); (4)Advocat (Pasal 12 huruf d); (5) Saksi (Pasal 24), bahkan (6) Tersangkabisa juga menjadi subyek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28). (Vide : Drs.Adami Chazawi.

Sehingga rumusan setiap orang tersebut menurutMajelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik iaPegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dan mampu bertanggung jawab atasperbuatannya itu; nnn nnn e nnn nn ene nn nnn nn ne enna nena nanenene nesMenimbang, bahwa namun demikian unsur setiap orang dalamrumusan pasal tindak pidana a quo adalah bukan merupakan elemen delikinti (bestanddel delict), melainkan pembuktiannya

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf i dimaksud adalah sebagai berikut :Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yangpada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untukmengurus atau mengawasi.

Menimbang, bahwa unsurunsur yang harus dibuktikan berkaitan denganketentuan Pasal 12 huruf i tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP adalah sebagai berikut :1 Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;2 Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;3 Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan atau persewaan;4 Yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskanuntuk mengurus dan mengawasinya.Menimbang

Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatanMenimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini tidak bisa sematamataditujukan kepada terdakwa begitu saja, melainkan harus dikaitkan dengan unsurpokoknya yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam hal ini yangdimaksud adalah almarhum H. SUPATMOKO, SH., MM.;Menimbang, bahwa faktanya sebelum meninggal dunia H. SUPATMOKO, SH.

SUPATMOKO, SH., MM telah pensiun, maka ia tidak dapatdigolongkan lagi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, yang dengandemikian unsur ini pun menjadi tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa ANNE SARIPUTRI;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang yang melakukan atau turutserta melakukan perbuatan ini tidak terpenuhi.Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur orang yang melakukanatau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf iUndangUndang Nomor

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, PengadilanNegeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan NegeriPalembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan NegeriSerang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan NegeriBanjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan NegeriSamarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram,Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaiorang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan, pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang padawaktu menjalankan tugas ,meminta, menerima, atau memotongpembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kepada kas umum, seolaholah pegawai negeri ataupenyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utangkepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakanutang, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengandemikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan,perbuatan itu dilakukan terdakwa Soleman Kabu, S.Sos bersamaSama

pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenisPelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuknasabah.Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya.Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya.Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia,dan umum yang menjadi wewenang kantor cabang.Mengkoordinasi penerapan APU & PPT di kantor cabang danmelaporkan transaksi yang dianggap mengandung risiko tingitermasuk penyelenggara

negara dan atau transaksi keuanganmencurigakan serta transaksi keuangan tunai kepada direkturKepatuhan Cq.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

Bahwa hal ini tidaksesuai dengan Penjelasan Umum ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARIKORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, yakni angka 3, Undangundanginimerupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan penegakan hukum terhadap; perbuatan korupsi, kolusi, dannepotisme.

Adanya hubungan yang jelasmengenai situasi dan hubungan afiliasa yang menimbulkan benturan kepentingansesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing organisasi yangbersangkutan, atau dengan kata lain berbagai kepentingan pribadi dan hubunganafiliasi seorang penyelenggara Negara dapat menimbulkan benturan kepentingan;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan kesempatan

Bahwa hal ini tidak sebagaimanadimaksud Penjelasan Umum ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARIKORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, yakni angka 3, Undangundang inimerupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan penegakan hukum terhadap; perbuatan korupsi, kolusi, dannepotisme.

Adanya hubungan yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasayang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsimasingmasing organisasi yang bersangkutan, atau dengan kata lain berbagaikepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara Negara dapatmenimbulkan benturan kepentingan;Halaman 511 dari 575 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMBMenimbang bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Majelisberpendapat terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan

Unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeri yangmenjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atausementara waktu. .Menimbang , bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau orang lainNnselain pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini bersifat alternatif dalam arti apabila telah terpenuhi salah satu unsurapakah unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara Negara maka unsur initelah dapat

terpenuhi sehingga tidak harus kedua unsur tersebut dibuktikansemuanya ;tiMenimbang , bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam ketentuan Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bukanmerupakan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yangdidakwakan sehingga sebelum membuktikan unsuunsur lainnya dalam Pasaldimaksud maka haruslah terlebin dahulu dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur

Marthinus Tafui, M.Si kepada pihakpihak diluar dariDokumen Pelaksanaan Anggaran atau diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara bertentangan dengan Ketentuan Pasal 45 Ayat (1)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah denganPermendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan