Ditemukan 8665 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Wilayah negara Keuangan negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — Ir. SUGIYANTO, M.M. Bin KASIM ATMAWIJAYA;
90 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maksud ketentuan Pasal 1 angka 3adalah untuk mengetahui apakah subjek yang diadili adalah orangperseorangan atau badan hukum, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruandalam memeriksa dan mengadili subjek pelaku tindak pidana dimaksud (error inpersona);Bahwa disamping hal tersebut, kata setiap orang dimaksudkan untukmenentukan kualitas subjek pelaku tindak pidana, apakah subjek pelakunyaadalah pegawai negeri/penyelenggara negara/pemangku jabatan publik ataukahpartikulir/swasta ataukah badan hukum
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2017 — MUHAMMAD ; Kejaksaan Negeri Sidoarjo
113 — 28
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari; Basuki bin Ngatimin Witowiharjo
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lilik Karnaen, Suhardiyanto, ST alias Kelik (dalam berkaspenuntutan terpisah) dan Pipit Fajar, ST, (Daftar Pencarian Orang) pada waktudan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair di atas telahmelakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikianharus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan (voorgezette handeling)yaitu sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara telah menyuruhmelakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. yang denganmaksud menguntungkan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 12 Agustus 2014 — Ir. ARIS PURWANTO
93 — 202
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2016 — - DARMAWAN
230 — 65
  • ;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah Pegawainegeri atau Penyelenggara Negara, oleh karena UndangUndang Nomor 24 PrpTahun 1960 karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakatyang menemukan cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi yang tidak tercakupolehUndangUndang
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 09-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21/Pid.Sus/tipikor/2011/PN.Bjm
Tanggal 9 Maret 2012 —
42 — 6
  • Piere Tendean No. 1 KotaBanjarmasin atau setidaktidaknya pada suatu tempat di daerah hukumPengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidaklangsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupersewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya, perobuatan terdakwa harus dipandang sebagai
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 22 Februari 2016 — Drs. TATANG SURATIS
55 — 18
  • Penjelasan pasal 6 disebutkan : Yang dimaksuddengan Instansi Yang Berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen dan adanyaPutusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU/X/2012 tanggal 23 Oktober2012 bahwa BPKP berwenang melakukan Audit terhadap KerugianKeuangan Negara.Bahwa penunjukan pengurus KSU BMW bukan atas dasar hasil RATmelainkan atas dasar penunjukkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
109 — 39
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 49/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 31 Agustus 2017 — DAHLAN ISKAN
1065 — 762
  • Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengahrumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawainegeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f,g, h dan i, Hakim pada
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 163/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby
Tanggal 14 Agustus 2015 — 1. HARJANI ; 2. AMIN WAHJOE BAGIYO ; 3. ANGGORO DIANTO ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK
58 — 26
  • dengan Kemungkinan ;Bahwa pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi ada kata Tujuan dimaksud DenganKesengajaan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi disini ada tujuan berarti kesengajaan tersebut harus disertai dengan maksud ;e Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang pada pasal 3 UU TindakPidan Korupsi adalah wewenang yang diberikan berhubungan dengan pemberian hakartinya orang yang bisa menyalah gunakan wewenang adalah orang yang, subyeknyaadalah pejabat negara/penyelenggara
    negara ;e Bahwa unsur daripada Pasal 3 UU Tipikor diterjemakan secara parisial :Halaman 131 Perkara Nomor : 163/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sbye Mempunyai kewenangan ;e Mempunyai kesempatan ;e Sarana ;e Bahwa pada Perpu 54 Tahun 2010 dalam penjelasan tugas PPTK ;e Bahwa pada PP No 54 tahun 2005 tentang Kewenangan Negara ;e Bahwa pada Kemendagri No 16 tahun 2007 untuk pengolahan APBD ;e Bahwa PPTK dibentuk pada tugas pokoknya untuk membantu tugas dari PPK( dalam bidang administrasi ) ;e Bahwa ada terjadi
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
164 — 53
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atauf.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 39/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
389 — 533
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;3. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik;4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;5.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2012 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 17-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 02 / Pid.Sus / 2011 / PN.Mdo
Tanggal 7 Februari 2012 — dr. VONNY B. RAMBING
98 — 43
  • makaterdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakimakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan padadiri terdakwa sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa selaku PPTK yang tidak cermat dalam mengelolakegiatan pengadaan Kendaraan R.4 Ambulance Tahun Anggaran2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mangondow Utaradapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat yangdiberikan kepada penyelenggara
    negara ;e Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yangsedang gencargencarnya mencegah dan memberantas tindak pidanakorupsi ;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa sopan di persidangan ;e Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki tanggungan anakyang memerlukan keberadaan ibunya ;211Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatusebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan,bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-08-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 8 Januari 2016 — SALEM SAHUPALA
59 — 18
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 20-11-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum: 1.PRIMA POLUAKAN, SH 2.DEDY SANTOSA, SH 3.FAJARUDIN S.T. SALAMPESSY. SH Terdakwa: ANAS ABD. RAJAK Alias ANAS
190 — 73
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : H. Sukiman, Sp.Pd., MM
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
170 — 91
  • /2020/PTDKIbahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkanagar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,yaitu. agar Terdakwa bersama RIFA SURYA dan SUHERLANmengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasianggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran (TA) 2017 sertaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran(TA) 2018, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitukewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara
    Negara untuk tidakmelakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 227 ayat (1), Pasal 236 ayat (3)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
65 — 24
  • Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2016 — - Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si
58 — 23
  • ;Halaman 124Putusan Tipikor No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah Pegawainegeri atau Penyelenggara Negara, oleh karena UndangUndang Nomor 24 PrpTahun 1960 karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakatyang menemukan cara lain dalam
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 18-10-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg
Tanggal 5 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.SUDIYO, SH.
2.RAHMAT HIDAYAT, SH.
3.MAYANG TARI
4.AGUS AHMAD ALISY , SH
Terdakwa:
UTENG DEDI APENDI
174 — 197
  • Menyatakan Terdakwa Uteng Dedi Apendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-11-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Nopember 2012 — ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG
135 — 37
  • ;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindakpidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;Menimbang, bahwa dalam rumusan ini setiap orang tersebut tidak dipersyaratkan adanyasifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijke bestandeel