Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hari Purwanto, SH Advokatpada kantor Hukum Adhi Soghata, Jacob Antolis, SH & Rekan yang berkantordi Jalan Astasura No. 18 Benaya Peguyangan Denpasar Bali, berdasarkanSurat Penetapan No. 07/Pidsus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal Juni 2013; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca suratsurat/berkas perkara;Telah mendengar

ATK Rp. 50.000.Jumlah Rp.151.000.Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (Sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, NIK 1871084902930005, umur 25 tahun, agamaIslam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempatkediaman di Kecamatan Teluk Betung Timur KotaBandar Lampung, disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan dahulu wiraswasta, tempat kediamansemula bertempat tinggal di Kecamatan Teluk BetungSelatan Kota Bandar Lampung, namun sekarangberada di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui KotaBandar Lampung (Tipikor

PUTUSANNomor 144/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama Lengkap : SATRIA Bin SUNARYO. ~~Tempat lahir : PersatuanAsahan (Sumut). QRUmur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Juli 1989. YWJenis Kelamin : Lakilaki.

(Pemohon).Banda Aceh, 28 November 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bna

Kab.Madiun; Pendidikan : SLTA; asusTerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: 1Penyidik sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengantanggal 04 Oktober 2011; Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011; Hakim tingkat pertama sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampaidengan tanggal 01 November 2011; Diperpanjang Ketua Pengadilan 7T/PIKOR tingkat pertamasejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 31Desember 2011; Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR

tingkatbanding sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal30 Januari 2012; Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR tingkatbanding sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal29 Pebruari 2012; Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang/ bernama: ...............bernama: YULIANA HERIYANTININGSIH, S.H., M.H., Advokat dan PenasihatHukum yang beralamat di Jalan Legundi No.31 Surabaya, berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Oktober 2011; Pengadilan Tindak Pidana

diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLangsa pada tanggal 04 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang wakiu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi pada pokoknya sebagai berikut:ALASAN KASASI PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :Bahwa kami berpendapat Pengadilan Negeri Langsa maupunPengadilan Tinggi/Tipikor

Apu (DPO) yangdititipkan kepada saksi Hafniruddin bin Hanafiah Salam.Namun ketiga hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkaraini.Oleh karena tidak dipertimbangkannya ketiga hal yang kami sebutkan di atasmaka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa maupun PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini telahkeliru dalam menerapkan Pasal yang sesuai dan tepat dengan perbuatanTerdakwa, karena

(fotokopi sesuaisalinan putusan) ;Putusan pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Padang No.02/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 7 Maret 2013,atas nama Ridwan, S.Hut. (fotokopi darifotokopi) ;Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.729/99 tanggal 22 Juli 2016,kepada PPK Instansi Pusatdan Daerah, Perihal: Permintaan Untuk mematuhi UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara.

(copy file);Slide atau tayangan dalam bentuk filepowerpoint mengenai Tata Cara PenangananPNS yang Terlibat Tipikor. (print out);Data soft copy Notulensi rapat Koordinasi dalamrangka pembahasan permasalahan tindakpidana korupsi yang melibatkan PNS yangdihadiri oleh perwakilan dari KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), KementerianDalam Negeri Kementerian PAN RB, dan BadanKepegawaian Negara (BKN).

(fotokopi darifotokopi) ;Siaran Pers Human BKN Nomor023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September2018 mengenai BKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Kominten PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor. (fotokopisesuai dengan asll) ;Rapat Koordinasi Persiapan Konferensi PersBersama Komisi Pemberantasan Korupsi,Kementerian PAN dan RB, Kementerian DalamNegeri dan Badan Kepegawaian Negara,Perihal : PTDH bagi ASN Inkracht Tipikor,Jakarta selasa, 4 September 2018Pukul10.00 WIB.

BuktiT Ill 29Kepegawaian Negara, Perihal : PTDH bagi ASNInkracht Tipikor. (print out) ;Surat dari Dewan Pengurus Korps PegawaiRepublik Indonesia kepada Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah(provinsi, Kabupaten/Kota) Seluruh Indonesia,Nomor : B174/KU/X/2018, tanggal 24 Oktober201, Perihal : Klarifikasi.

Pada saat itu jumlah data yang ditemukanoleh Saksi terhadap PNS yang diputus inkracht tipikor adalahsejumlah 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) PNS diseluruhKementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian saksimengatakan jika KPK berkenan untuk membantu melakukanpengawasan bersama sama sesuai dengan kewenangan masingmasing.

Pepanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke I, sejak tanggal 24 Agustus 2011Sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke Il, sejak tanggal 23 September2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama :1.

Unsur Secara melawan hukumMenimbang bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi(selanjutnya guna mempersingkat disebut dengan UU TIPIKOR)yang dimaksud dengan pengertian secara melawan hukum(wederrechtelijke) adalah dalam pengertian formil maupun materil, halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum UU TIPIKOR tersebut,kemudian penjelasan pasal 2 ayat (I) nya sendiri menyatakan bahwayang

Berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka unsur melawan hukum (wederrechtelijke) menurut UndangUndang TIPIKOR adalah melawan hukum dalam arti formil (formelewederrechtelijke);Menimbang bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Baratmengeluarkan Surat Keputusan No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20122Nopember 1997 (selanjutnya disebut SK Gubernur 614) tentangIjin Pelurusan Kali Cimande di Desa Cihanjuang, Kec. Cimanggung, Kab.Daerah Tingkat Il Sumedang kepada PT.

Dengan demikian adalahsepatutnya Terdakwa Ihsan hakim dijatuhi pula hukuman tambahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU TIPIKOR ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsureunsur pasal dalamdakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo.

putusan perluterlebih dahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : 169e Perbuatan Terdakwa Ihsan Hakim telah menghambat programpemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi sertaperbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara ;Halhal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya,serta sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan;Menimbang memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH Panitera Pengganti(Adhoc Tipikor )Syafruddin,SH131

September 2015 s/d18 Oktober 2015;: Rutan, Tanggal 19 Oktober 2015 s/d27 November 2015;: Rutan, tanggal 13 November 2015 s/d2 Desember 2015;: Rutan, tanggal 3 Desember 2015 s/d1 Januari 2016;: Rutan, tanggal 2 Januari 2016 s/dKetua Pengadilan 30 Januari 2016;Negeri Perpanjangan III : Rutan, tanggal 1 Februari 2016 s/dKetua Pengadilan 1 Maret 2016;Negerie Majelis Hakim : Rutan, tanggal 26 Februari 2016 s/d26 Maret 2016;e Perpanjangan : Rutan, tanggal 27 Maret 2015 s/dKetua Pengadilan 25 Mei 2016;Tipikor

tentang Penetapan HariPersidangan ;Setelah memperhatikan berkas perkara serta suratsurat lainnya yangberkaitan dalam perkara a quo ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah mendengar keterangan ahli;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti;Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangdibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari senin tanggal 9 Mei 2016No.Reg.Perk:PDS05/PKY/Ft.2/11/2015 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju,secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomiannegara, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Terdakwa selakuKuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian negara. mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :15Bahwa

No. 619 K/Pid.Sus/2013Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor : 06/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 4 April 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut :18Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwatersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 004/Pid.Sus/2011/PN.LT tanggal 28 November 2011 yang dimintakan banding tersebut denganmengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan danpenetapan mengenai barang bukti uang

/Bambang Ariyanto, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H. HamratHamid, S.H. sebagai Hakim Anggota I/Pembaca telah meninggal dunia padahari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ditandatangani olehHakim Ketua Majelis/Pembaca IIl Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,M.H. dan Hakim Anggota II/Pembaca II Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Untuk salinanMahkamah Agung RI Jakarta, 3 Desember 2013a.n. Panitera Ketua Mahkamah Agung RI,Panitera Muda Pidana Khususttd./Dr. H.

., M.H dan Moch Zaenal Arifin, S.H.masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 9/Pen.Pdt/2019/PT BNA tanggal31 Januari 2019 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , serta M.Husin Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara /kuasanya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Dto.

Rp.139.000,Jumlah ..........c eee Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERA,REFLIZAILIUS, S.H.Nip.19600530 198903 1 003Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT BNA

HakimTinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, SH, MH. danMOCHAMAD ILYAS, SH., MH. Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangdinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut sertadibantu oleh H.

melanggar hukum yang dilakukan Penggugatjuga dinilai melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:15/PRT/M/2010, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Bidang Infrastruktur, tanggal 1 November 2010 Lampiran 4Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM);Bahwa Penggugat kemudian menjalani hukuman dalam kedudukansebagai Tersangka dan Terdakwa dan kasusnya disidangkan diHalaman 19 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.16.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Artinya, penerbitan surat keputusan objek sengketatata usaha negara tersebut dilakukan Tergugat pada saatPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas1 A Ambon belum memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsdezaak) karena masih dalam tenggangwaktu pikirpikir untuk menempuh upaya hukum lanjutan,baik banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

Secarayuridis administratif, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon baru berkekuatan hukum tetaptepat pada 3 Mei 2020 karena senyatanya Penggugat tidakmenempuh upaya hukum lanjutan baik banding, kasasi,maupun peninjauan kembali.Aspek Substansi, yakni Surat Keputusan Bupati KepulauanHalaman 23 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.Aru yang menjadi objek sengketa tata usaha negara a quotelah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang mengatur tentang materi dan syaratsyarat

bukan Pasal 87ayat (4) huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 247 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil.Bahwa berdasarkan uraian diatas maka secara substansipenerbitan objek sengketa oleh Tergugat dengan menetapkan sanksipemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang padapokoknya adalah dikarenakan Penggugat telah dinyatakan melakukantindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor