Ditemukan 61503 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Register : 12-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 279/PID.B/2016/PN Sgl
Tanggal 14 Juli 2016 — Eryadi als Dewan bin Ahmad Huzaini (Alm)
497
  • Menyatakan Terdakwa Eryadi Alias Dewan Bin Ahmad Huzani (Alm) tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan dan Mutusebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;2.
    ,APT, keterangannya dibacakan dipersidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sedian farmasi adalahmendistribusikan atau menjual obatobatan atau perbekalan kesehatanHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN.Sglyang dilakukan oleh tenaga ahli yang berkewenangan khusus dibidangfarmasi.
    Bahwa terdakwa Eryadi Als Dewan Bin Ahmad Huzaini (Alm) tidak memilikiizin sama sekali, baik izin tempat atau sarana tempat maupun izinmelakukan pekerjaan farmasi dari Dinas Kesehatan Kab.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi Standard dan/ataupersyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi Standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik dimana pengamanan sediaan farmasi dan alatkesehatan diselengarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yangdisebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidakmemenuhi sediaan mutu dan atau keamanan
    Menyatakan Terdakwa Eryadi Alias Dewan Bin Ahmad Huzani (Alm) tersebutdiatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan Keamanan, Khasiat AtauKemanfaatan dan Mutusebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;2.
Register : 15-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Krs
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
A. FADHILAH, S.H.
Terdakwa:
DESI FITRIANI Al. DESI Binti P. MISTO
3210
  • Misto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
    Misto telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aoeDenganSengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edaran Melanggar Pasal 197 Jo.Pasal106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desi Fitriani Al.
    Maron Kab.Probolinggoatau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Saidar Efendi mendapat informasi dari
    , dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,pasal 98 ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhiHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Krsstandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;Bahwa awalnya saksi Saidar Efendi mendapat informasi dari masyarakat jikadi Ds.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar ;4. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1. Unsur Setiap orang atau Barang siapaBahwa yang dimaksud unsur barang siapa berarti orang atau siapasaja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukumatas tindak pidana yang dilakukannya.
    Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Bahwa berdasarkan Pasal 106 UU.
Register : 12-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 10 Oktober 2017 — ABRAR SAUKI Als ABAI Bin RAMLIANOR.
304
  • Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
    Menyatakan terdakwa ABRAR SAUKI Als ABAI Bin RAMLIANOR terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam Dakwaan Pertama kami;2.
    Oleh karena ituunsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Ad.2 : Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar: Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasidan alat kesehatan.Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan adalah setiap kegiatan
    atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi menurut pasal1 angka 4 Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurutpasal 1 angka 5 Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanadalah instrumen, aparatus, mesin dan
    /atau implan yang tidak mengandungobat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan danmeringankan penyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan padamanusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undangundang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
    Setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat.Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatansebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untukmelindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaansediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidakmemenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.Menimbang, bahwa dipersidangan
Putus : 07-11-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN POSO Nomor 223/PID.SUS/2013/PN.PSO
Tanggal 7 Nopember 2013 —
203
  • Menyatakan terdakwa Mastuki Tomo alias Tuki terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutupelayanan farmasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia No.36 Tahun2009 tentang;2.
    Penuntut Umum didakwa melakukantindak pidana sebagai berikut :Dakwaan:Kesatu:Bahwa ia terdakwa Mastuki Tomo alias Tuki pada hari Sabtu tanggal 16Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah terdakwa di DesaHarapan Jaya Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Poso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Wawan;e Bahwa dalam 1 (satu) bungkus isinya dalam sebanyak 24 (duapuluhempat) butir dan dapat dari Palu;e Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu kalau dilarang memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dextromethorphan daritemanteman;e Bahwa terdakwa mengedarkan obat dextromethorphan karenamenguntungkan;e Bahwa 1 (satu) bungkus yang isinya dalam sebanyak 24 (duapuluhempat) butir dan terdakwa menjualnya kepada orang sehargaRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah);e Bahwa pada saat terdakwa ditangkap
    Put.No.223/Pid.Sus/2013/PN.Pso.andextromethorphan sedangkan terdakwa kesehariannya bekerja sebagai petanimaka dengan demikian unsur Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mututelah terpenuhi;Ad.3.
    Menyatakan terdakwa Mastuki Tomo alias Tuki alias bapak iful telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi;2.
Register : 10-10-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN KANDANGAN Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
HERLINDA, SH
Terdakwa:
FAHRURRAZI Bin M. ASUR
6311
  • Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanhalaman 11 dari 17, Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Kgnfarmasi pemerintah.
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.
    Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapatdilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit
Register : 18-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Byw
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.SUGIHARTO, SH.
2.ARI DEWANTO.SH
Terdakwa:
1.ABDUR ROHMAN WAHID Bin MISLANI
2.TAUFIK HIDAYAT Bin ABDUL ROZAK
274
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I Abdur Rohman Wahid Bin Mislani dan Terdakwa II Taufik Hidayat Bin Abdul Rozak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdur Rohman Wahid Bin Mislani dan Terdakwa II Taufik Hidayat Bin Abdul Rozak oleh karena itu
    Menyatakan terdakwa ABDUR ROHMAN WAHID Bin MISLANI danterdakwa II TAUFIK HIDAYAT Bin ABDUL ROZAK , telah terbukti secara syahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Turut serta "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dalam Pasal 197 Undangundang RI No.36 tahun 2009 tentangKesehatan jo.pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP (dakwaan kesatu).2.
    Songgon Kab.Banyuwangi atau setidaknya ditempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) berupaobat Trihexyphenidil.
    Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : Bahwa terdakwa ABDUR ROHMAN WAHID Bin MISLANImendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexy phenidil dari membeli padaterdakwa II TAUFIK HIDAYAT Bin ABDUL ROZAK sedangkan terdakwa Ilmendapatkan obat Trihexyphenidil tersebut dari membeli dari DIMAS (DPO) Awalnya terdakwa menerima pesanan obat Trihexyphenidil dariFAHRUR ROJI Bin NUR HARIRI (berkas lain / splitzing) dan menerima uangpembayaran sebesar Rp.120.000,.
    yang didalamnya memiliki maksud atau dengan maksuduntuk melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang yaitu mengedarkansediaan farmasi tanpa ijin, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan sengaja;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakimberpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1), telah terpenuhi;Ad.3.
    Menyatakan Terdakwa Abdur Rohman Wahid Bin Mislani danTerdakwa II Taufik Hidayat Bin Abdul Rozak, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kesatu;2.
Register : 23-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
MUJIB SYARIS, SH
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Als. KEWOL
323
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias KEWOL telah terbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Kemanfaatan Dan Mutu , sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00
    Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias KEWOL terbukti secarasah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart KeamananDan Mutu sebagaimana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jbg2.
    Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpajin, terdakwa bukan seorangdokter dan bukan seorang apoteker danterdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.LAB.:02217/NOF/2019 tanggal 12 Maret 2019yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor 03982/2019/NOF berupa 2 (dua)butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,274 gram disita dariINDAH Als.
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu mereka yangmelakukan, yang menyutuh dan yang turut serta melakukan ;3. Unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemafaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (3)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskanbahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan denganPeraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud denganperedaran adalah setiap kegiatan
    Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias KEWOL telah terbuktisecara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi StandartKeamanan Kemanfaatan Dan Mutu , sebagaimana dakwaan PenuntutUmum ;2.
Register : 29-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jmr
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DODDY SUSANTO, SH
Terdakwa:
NURHAJI
264
  • Menyatakan terdakwa Nurhaji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi;

    2.

    Menyatakan terdakwa NURHAJI terbukti bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidakmempunyai izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa terdakwa NURHAJI pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekiraJam 12.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanNopember 2018, bertempat di Dsn.Lengkong Barat Desa Mrawan Kec.MayangKabupaten Jember, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    MayangKabupaten Jember, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengajamemproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengancara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukansecara
    dan alat Kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangdimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (dolus) merupakanbagian dari kesalahan (schuld), mengacu kepada penjelasan Memorie vanToelichting, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki
    Menyatakan terdakwa Nurhaji tersebut diatas, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkansediaan farmasi;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Putus : 19-12-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN KNG
Tanggal 19 Desember 2017 — RIKI HIDAYAT Bin JUNAIDI
10127
  • Menyatakan terdakwa RIKI HIDAYAT bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard keamanan, khasiat, Kemanfataan dan Mutu ;2.
    Menyatakan Terdakwa RIKI HIDAYAT Bin JUNIADI terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindakpidana dengan sengaja mngedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandard an/atau persyaratan keamanan, hkasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu kami;2.
    Sc dengan hasil kesimpulan bahwa Identifikasitablet warna putih mengandung Tramadol Positif; Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut termasuk dalamgolongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotik berdasarkan resepdokter dan ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya bertuliskanhuruf K, yang ditangani oleh Apoteker yang memiliki ijin praktek apotekeryang mempunyai SIPA (Surat Ijin Praktek Apoteker) serta orang yangmenjualnya harus mempunyai keahlian dan pengunaannya sesuai
    Hal itulah yang dikenaldengan istilah kesengajaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkanPasal 1 Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan SediaanFarmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubahbentuk sediaan farmasi dan alat ksehatan, selanjutnya yang dimaksuddengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam
    rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganankemudian yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalaah obat, bahanobat, obat tradisonal, dan kosmetika.
    Menyatakan terdakwa RIKI HIDAYAT bin JUNAIDI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardkeamanan, khasiat, Kemanfataan dan Mutu ;2.
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN BLORA Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bla
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MUJIYATI, SH.
Terdakwa:
ARI IRAWAN Alias WOT Bin SUPOMO
3720
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa ARI IRAWAN ALIAS WOT BIN SUPOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
    8September 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelahn mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ari Irawan Alias Wot Bin Supomo terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja telahmengedarkan atau menjual sediaan farmasi
    Melakukan pencatatan, mutase obat secara periodik; Bahwa pengertian sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat(4) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebutadalah obat, bahan obat, obat tradisional atau kosmetika; Bahwa penggolongan obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 917/Menkes/Per/X/1993 adalah sebagai berikut :a.
    Selain ituperolehan obat haruslan dilakukan oleh pelayanan kefarmasian sepertiApotek, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, toko obat yangdidalamnya terdapat apoteker dan/atau tenaga kefarmasian; Bahwa dalam penggunaan obat yang mengandung Trihexyphenidy!
    berupa obat keras harus terkualifikasi sebagaipekerja farmasi yang terdaftar sebagai apoteker atau tenaga tekniskefarmasian.
    Menyatakan Terdakwa ARI IRAWAN ALIAS WOT BIN SUPOMOtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau. persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;2.
Register : 11-02-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 255 / PID.SUS / 2016 / PN. Mlg
Tanggal 15 Juni 2016 — SANDI SAMPURNA
573
  • M E N G A D I L I :- Menyatakan terdakwa SANDI SAMPURNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar secara bersama-sama ;- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SANDI SAMPURNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- Menghukum pula terhadap terdakwa oleh karena itu dengan
    dari 14Putusan Perkara No. 255/Pid.Sus/2016/PN Mig2016 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2016, bertempat di rumah terdakwa Jalan Sudimoro Gang No. 14, RT. 01, RW. 07,Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMalang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Beberapa saat kemudian terdakwa dansaksi FARANDI BRIAN ANGESTI ditangkap petugas kepolisian dari PolsekLowokwaru Kota Malang ;e Bahwa sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar,sedangkan terdakwa turut serta menjual sediaan farmasi berupa pil warna putihberlogo yang mengandung bahan aktif Trihexifinedil HCL tanpa ijin edar dariMenteri Kesehatan atau pihak yang berwenang ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimalistik NO.Halaman 3 dari 14Putusan Perkara
    SANDI SAMPURNA pada hari Rabu tanggal 10 Februari2016 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2016, bertempat di rumah terdakwa Jalan Sudimoro Gang No. 14, RT. 01, RW. 07,Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMalang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Beberapa saat kemudian terdakwa dansaksi FARANDI BRIAN ANGESTI ditangkap petugas kepolisian dari PolsekLowokwaru Kota Malang ;e Bahwa pekerjaan kefarmasian dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yaitu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk tenaga kesehatan ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimalistik
    Beberapa saatkemudian terdakwa dan saksi FARANDI BRIAN ANGESTI ditangkap petugaskepolisian dari Polsek Lowokwaru Kota Malang ;Bahwa Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu. sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai dengan ketentuan peraturan
Register : 30-04-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN SAMPANG Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.Spg
Tanggal 22 Juni 2015 — BAMBANG VERONICA SUTRISNO
383
  • Menyatakan Terdakwa Bambang Veronica Sutrisno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;2.
    Menyatakan Terdakwa Bambang Veronica Sutrisno bersalahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu yangtidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 jo 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahundikurangi ditangkap serta tahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan;3.
    PenuntutUmum didakwa beradasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa Bambang Veronica Sutrisno pada hari Senin, tanggal23 Pebruari 2015 sekitar jam 21.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat diJalan Imam Ghazali Gang , Kelurahan Gunung Sekar, KecamatanSampang, Kabupaten Sampang atau setidaktidaknya ditempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan baik dari keterangan SaksiSaksi, petunjuk dan barang buktimaupun keterangan Terdakwa, bahwa 900 (sembilan ratus) butir pil Dobel Lyang ditemukan dalam perkara ini merupakan milik Rendy Resady yangdibeli kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan test
    APT yang menerangkan bahwa Pil Dobel L hanya dapat diedarkanmelalui jalur distribusi yang resmi yaitu pedagang besar farmasi (PBF) danApotek dan hanya diberikan kepada penderita gangguan Ekstrapiramidalatau Parkison atau Apilepsy atau diagnosis lain yang membutuhkanpengobatan dengan obat jenis Doble L tersebut dan penggunaan yangberlebinan dapat menyebabkan reaksi alergi, gangguan penglihatan, retensiurine yang mengakibatkan gagal ginjal dan mulut akan terasa kering dantidak dibenarkan seseorang
    Menyatakan Terdakwa BAMBANG VERONICA SUTRISNOtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiatatau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dankewenangan;2.
Register : 13-04-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 450/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 19 Mei 2015 — Pidana: - Terdakwa: M.ARSYAD Als ARSYAD Bin H. ALI - JPU: M.AGUS ARFIANTO, SH
254
  • ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR 2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    ALI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edaryang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Penuntut UmumMenjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ARSYAD Als. ARSYAD BinH.
    Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan alat farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaiman di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat tentang seringadanya transaksi
    obat merk Carnophen Zenith Pharmacetical yangmerupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar, yang diedarkan oleh terdakwa didaerah Pasar Lima, berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisisanjajaran Dit.
    diriterdakwa ditemukan barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) kapletobat merk Carnophen Zenith Pharmaceutical yang satu kapletnya berisi 10Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2015/PN.Bjm Hal 3 dari 13(sepuluh) butir, uang sebanyak Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah)dan 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON, selanjutnya terdakwaberikut barang bukti segera diamankan kantor Polda Kalsel.Bahwa obat merk Carnophen Zenith Pharmaceutical yang dibawa dandiedarkan oleh terdakwa termasuk dalam sediaan farmasi
    ALI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJINEDAR2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (TigaJuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 02-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
INDAH KUSRINI.P.R, SH
Terdakwa:
BUDOYO Als. IDA Bin YAMTO SUGIYONO
5913
  • sesuai dalamketentuan Pasal 1 butir 4 Undangundang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik, selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan PemerintahR.
    Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Makanan,yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.Adapun tanpa izin edar adalah tidak memiliki izin edar dari Badan PengawasObat dan Makanan Republik Indonesia.
    Dalam ketentuan Pasal 15 PeraturanPemerintah Republik Idonesia Nomor 72 tahun 1998 ditentukan "penyaluransediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usahayang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri, yang dalam hal iniadalah Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan bidangkesehatan;Menimbang, bahwa yang berhak dan memiliki wewenang untukmenyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana diatur dlaamPasal 15 Peraturan Pemerintah R.
    Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Makanan yaitu "penyaluran sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izinsebagai penyalur dari Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin edar adalah tidakmemiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan PengawasObat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang PedomanPengelolaan ObatObat
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa yang bukan seorangapoteker atau Pedagang Farmasi "secara sadar dan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", maka unsur keduaini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatifPertama Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan dakwaan kumulatif Kedua Pasal 197 Undang
Register : 25-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 16 Mei 2017 — APANDI Alias UTUH GEROBAK Bin AGAN
4228
  • hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa sudah berhasilmenjual 1 (Satu) paket sabusabu senilai Rp. 200.000,00 (dua ratusribu Rupiah), dan 7 (tujuh) paket lainnya yang ditemukan oleh Polisiadalah sabusabu yang belum terjual;Bahwa, Terdakwa bukan target polisi dalam tindak pidana Narkotika,penangkapan Terdakwa hanya berdasarkan adanya laporan darimasyarakat yang sudah resah akibat perbuatan Terdakwa;SAKSI 2 :Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
    ) hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa sudah berhasilmenjual 1 (Satu) paket sabusabu senilai Rp. 200.000,00 (dua ratusribu Rupiah), dan 7 (tujuh) paket lainnya yang ditemukan oleh Polisiadalah sabusabu yang belum terjual;e Bahwa, Terdakwa bukan target polisi dalam tindak pidana Narkotika,penangkapan Terdakwa hanya berdasarkan adanya laporan darimasyarakat yang sudah resah akibat perbuatan Terdakwa;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
    lima puluh ribuRupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paketnya,dan apabila sudah habis terjual, hasilnya akan Terdakwa setorkankepada Hamka, dan Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesarRp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);e Bahwa, Terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket sabusabu sehargaRp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan 7 (tujuh) paketlainnya adalah sabusabu yang belum terjual;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
    , pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatasmaka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan,menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataumenggunakan
    narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketikadilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabusabu, sehingga Terdakwa tidak tergolong
Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN TANJUNG Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Tjg
Tanggal 8 Maret 2016 — ALIUDIN Als PAK UDIN ANAK DARI Alm BASTANI
11814
  • Menyatakan Terdakwa ALIUDIN Als PAK UDIN ANAK DARI Alm BASTANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai ijin edar.2.
    keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa alatbukti surat, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan supayaMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan terdakwa ALIUDIN Als PAK UDIN ANAK DARI ALM BASTANT terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki iin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas anggota Polres Tabalong mendapatinformasi dari masyarakat jika terdakwa menjual obatobatan terlarang
    Tabalong di Bidang farmasi sebagaistaf pada seksi Farmasi dan makanan, tugas sebagi membantu tugas seksi Farmasi dalamlingkup ke farmasian / obatobatan di Kabupaten Tabalong;Bahwa yang di maksud dengan obat carnophen/zenith yang mengandung parasetamol,kafein dan karisoprodol adalah obat untuk mengurangi rasa sakit sampai menghilangkanrasa sakit;Bahwa obat carnophen/ zenith yang mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodolapabila di kunsumsi secara berlebihan dapat menurunkan sampai menghilangkankesadaran
    adalahobat, bahan obat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telah menegaskanPutusan No.21/Pid.Sus/2016/PN.Tjgbahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar sedangdalam pasal 98 ayat 2 bahwa setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal 108 ayat 1 UndangUndang Nomor
    sebagaimana dikehendaki dalam pembuktian unsur ini ;17Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkeyakinan unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampupula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan selama dalam persidangan
Register : 06-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JEMBER Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmr
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
SEPTIA RADO HADI IRAWAN
225
    1. Menyatakan Terdakwa SEPTIA RADO HADI IRAWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan
    Menyatakan terdakwa Septia Rado Irawan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Tanpa hak mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua;2.
    dakwaan sebagai berikut:Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN JmrKESATUBahwa terdakwa SEPTIA RADO HADI IRAWAN pada hari Senintanggal 01 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaktidaknya pada tahun 2020,bertempat di pertokoan Stasiun Kereta Api Jember, Kabupaten Jember atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan diancam pidana dalampasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKeduaBahwa terdakwa SEPTIA RADO HADI IRAWAN pada hari Senintanggal 01 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaktidaknya pada tahun 2020,bertempat di pertokoan Stasiun Kereta Api Jember, Kabupaten Jember atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangdimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bila pada hariSenin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di di PertokoanStasiun Kereta Api Kabupaten Jember terdakwa telah
    Menyatakan Terdakwa SEPTIA RADO HADI IRAWAN tersebut di atas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu;2.
Register : 15-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Krs
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
NENY WURI HANDAYANI, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD RIZQO ADAM MALIK Bin YUSUF
172
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rizqo Adam Malik bin Yusuf tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Probolinggo, atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36tahun 2009 , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Berawal pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas sekitarpukul 11.00 Wib saksi FAKHRUDIN FIRMANSYAH, SH dan saksi RIANGGADWI PRAJOYO mendapat
    Riangga Diwi Prajoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Rizgo Adam Malik karenadiduga melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hariSabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 13.00 WIB di Desa Patalan,Kec.
    Fakhrudin Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Rizqo Adam Malik karenadiduga melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hariSabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 13.00 WIB di Desa Patalan,Kec.
    Mengedarkanmengandung maksud melakukan peredaran yang artinya melakukan kegiatankegiatan penyerahan suatu barang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanbaik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan.
    dimaksud dengan sediaan farmasi atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah sediaan farmasi atau alatkesehatan yang tidak diperbolehkan atau tidak diijinkan untuk diedarkan.Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Ijin EdarProduk Obat, Obat Tradisional Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makananyang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau MengandungHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus
Register : 29-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN Byw
Tanggal 17 September 2018 — Terdakwa
537
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan anak AMSANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENGEDARKAN

    SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

    2.

    Menyatakan Anak XXX bersalah melakukan tindak pidana yang dengansengaja memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dari/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua2.
    Banyuwangi atausetidaktidaknya pada tempat lainya yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa danmengadili, anak XXX yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1.
    Bahwa anak XXX bukan merupakan petugas yang berwenang untukmengedarkan sediaan farmasi jenis Trinexyphenidil dan Dextro.Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/ Bapak Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Bapak kandung Anak tidak menyangka kalau Anak sampai terlibatdalam jual beli obat Trex.
    Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)",3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Menyatakan anak XXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXX dengan pidana Penjaraselama : 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari, dan pelatihan kerja diLKSAAL QODIRIYAH Kec.Kabat selama 2 (dua) bulan ;3.
Register : 18-08-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN BARABAI Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.Brb
Tanggal 16 Juli 2014 — - SURIADI als KAI Bin AHMAD
434
  • Menyatakan Terdakwa SURIADI ALS KAI BIN AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;2.
    2014/Pn.Brb, tentang penetapanhari sidang ;= Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah Mendengar Keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut umumyang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa SURIADI als KAI Bin AHMAD terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi
    Hulu Sungai Tengahtepatnya di depan halaman gudang beras BULOG, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut := Bahwa bermula Anggota
    maupun bahan sediaan farmasi karena tidak memilikikeahlian khusus dalam kefarmasian (penyimpanan obat dan farmologiobat), serta tidak ada ketentuan berapa jumlahnya tergantung kebutuhandosis untuk mengobati penyakit tertentu;=> Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan olehterdakwa telah melanggar pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009.=> Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksimembenarkannya;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang padapokoknya
    ;= Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yangberwenang (instansi yang berwenang) untuk mengadakan,Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2014/PN.Brbmenyimpan, mengolah, mempromosikan serta mengedarkan obatjenis carnophen;= Bahwa terdakwa tahu jika menjual obat carnophen tanpa ijin dantidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi adalahperbuatan melanggar hukum;= Bahwa terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan didalam persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan
    ;= Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yangberwenang (instansi yang berwenang) untuk mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan serta mengedarkan obatjenis carnophen;= Bahwa terdakwa tahu jika menjual obat carnophen tanpa ijin dantidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi adalahperbuatan melanggar hukum;= Bahwa terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan didalam persidangan;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2014/PN.BrbMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim