Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya penekanan dariPanglima TNI yang melarang prajurit terlibat dalam perkaranarkotika dan Terdakwa juga mengetahui sanksi terhadappelanggarnya bisa dipecat dari dinas militer.Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka PutusanPengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwaberupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat

Putusan Nomor 1191/B/PK/PJK/201510.mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2000 dan diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor

Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PengadilanPajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci:Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/P PBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/PID.SUS/2012Halaman 117 dari 170 halaman.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function),Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor 28 Tahun 2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan Ceducation aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Hasani)Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi7Oditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yangdisampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf d yangmenyebutkan kalau Saksi5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergimeninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 dankembali pada saat lebaran, kemudian Saksi5 kembali pergimeninggalkan Hotel Widodo pada pertengahan Desember 2008sampai dengan awal Januari 2009.8. Keterangan Saksi8 (Sdr.

Sutiyono)Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi8 iniOditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yangdisampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf g yangmenyebutkan kalau Saksi5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergimeninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 selamasatu setengah bulan, kemudian Saksi5 kembali pergi meninggalkanHotel Widodo pada pertengahan Desember 2008 sampai denganawal Januari 2009.9. Keterangan Saksi9 (Serka Thomas Witohadi, A.Md.)

dokumen kontrak, dokumenserah terima barang telah diterima ABBOCATH bukanOnionex serta di BAP di bawah sumpah Panitia PenerimaBarang pun telah dinyatakan telah menerima ABBOCATHdari USA tetapi oknum jaksa memberikan data ke auditorBPK NTT yang datang adalah ONIONEX dari Chinapadahal yang diterima adalah ABBOCATH dari USAsesual kontrak.Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakanbahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannyauntuk melakukan penekanan

dokumen kontrak, dokumen serah terimabarang telah diterima ABBOCATH bukan Onionex serta diBAP di bawah sumpah Panitia Penerima Barang pun telahdinyatakan telah menerima ABBOCATH dari USA tetapioknum jaksa memberikan data ke auditor BPK NTT yangdatang adalah ONIONEX dari China padahal yang diterimaadalah ABBOCATH dari USA sesuai kontrakBahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakanbahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untukmelakukan penekanan

jugadiartikan sebagai : 1) perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, 2) perbuatan yang melanggar haksubyektif orang lain, 3) perbuatan yang melanggar kaidahHal 66dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.tatasusila, dan 4) Perbuatan yang bertentangan dengan asaskepatutan, ketelitian serta sikap kehatihatian yang seharusnyadimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Perbuatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DKyang melakukan penekanan

Olehkarena itu wajar dan patut Majelis Yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo untuk mencegah dan melarang Para TergugatDR/Para Penggugat DK atau orangorang lain yang diberi hak daripadanya, untuk melakukan tindakantindakan penekanan terhadapmoral terhadap diri Penggugat DR/Tergugat DK dalam bentukapapun yang dapat menggangu proses pemeriksaan gugatan aquo, sampai dengan adanya Putusan Perkara Gugatan inimempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti;4.

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan berita acara tersebut, MajelisHakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin menyatakan bahwa ia mencabutketerangannya di penyidikan, karena menurut mereka keterangan tersebutsalah, karena keterangan tersebut adalah keterangan penyidik dan iadipaksa serta disiksa untuk mengakuinya;Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN GnsBahwa di persidangan para penyidik, di bawah sumpah telah menerangkanbahwa penyidik tidak ada melakukan penekanan

Namun demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa kaidah tersebut juga berlaku bagi seorang saksi, mengingat seorangsaksi memberikan keterangan di bawah sumpah;Bahwa berdasarkan halhal di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa tidakada penekanan maupun paksaan kepada Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudindalam memberikan keterangan, serta adanya kesempatan bagi merekauntuk membaca berita acara sebelum menandatanganinya, maka MajelisHakim berpendapat bahwa pencabutan berita acara yang dilakukan olehSaksi Haris

Putusan Nomor 491 K/TUN/201535.36.37.lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaankeuangan Negara;(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihakyang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapbkan dengan keputusan BPK;(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);Adapun penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:Yang dimaksud "pengelola termasuk pegawai perusahaan Negara/daerah dan lembaga atau badan lain;Yang dimaksud dengan

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah adalah perusahaan negara/daerah yang sebagian besar atauseluruh modalnya dimiliki oleh Negara/daerah;(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);Sudah sangat jelas diatur bahwa yang berhak untuk melakukanPenghitungan Kerugian Keuanngan Negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh badan hukumatau individu (rechtsperson) adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPk)sebagai lembaga negara yang oleh undangundang diberikankewenangan

Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawabkepada Bupati/Walikota;(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat).Berdasarkan ketentuan di atas terbukti bahwa Tergugat dalammelakukan audit wajib mengacu atau mematuhi syaratsyarat yangditentukan dalam Standar Audit Aparat Pengawas Intern PemerintahHalaman 27 dari 98 halaman.

Didalam melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsure paksaan,penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santai danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya; Bahwa pemeriksaan yang pertama dilakukan di Polres Blora padapukul 21.30 Wib, sedangkan yang kedua dan ketiga dilakukanLembaga Pemasyarakatan/Rutan Blora pada pukul 11.00 Wib.

Didalam melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsure paksaan,penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santai danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya;Bahwa pemeriksaan yang pertama dilakukan di Polres Blora padapukul 21.30 Wib, sedangkan yang kedua dan ketiga dilakukanLembaga Pemasyarakatan/Rutan Blora pada pukul 11.00 Wib.

Didalammelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsurHalaman 77 dari 84 Putusan Nomor 226/Pid.SUS/2016/PN Blapaksaan, penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santaidan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya;Menimbang, bahwa maka terhadap sangkalan Terdakwa Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Yahya Harapap, S.H.yang

TotokWahyudi, setiap tahapan pemeriksaan semuanya dilakukan secaraprofesional, tidak ada penekanan maupun arahan Saksi,semuanya atas petunjuk penyidik.11. Bahwa selama pengalaman Saksi membantu penyidikmelakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, kebijakan tersebutberlaku di tingkat Puspom TNI sampai di tingkat Pomdam, karenaketerbatasan personel penyidik dan pada intinya semua dilakukansecara profesional tanpa ada penekanan atau arahan.12.

Bahwa saksi dalam rangka memeriksa saksi1 tersebut dilakukandiruangan penyidikan dan disitu tidak ada orang lain kecuali saksi pebagaipenyidik dan saksi1 sendiri sebagai orang yang disidik atau diambilketerangannya dan dalam melakukan penyidikan tersebut saksi tidakpernah melakukan kekerasan, penekanan atau) memaksa danmengarahkan jawaban terhadap' saksi1 dan sebelum dilakukanpenyidikan terlebin dahulu saksi1 diambil Ssumpahnya menurut agamayang dianutnya.4.

Bahwa saksi Verbalisan atas nama Serka Sumunar dalampersidangan menjelaskan bahwa ketika memeriksa saksi Denny padatanggal 26 Pebruari 2015 dalam rangka pemeriksaan tambahan dilakukansecara prosedural tanpa ada paksaan, penekanan maupun jawaban yangdiarahkan dan setelah selesai pemeriksaan diberikan kesempatan kepadasaksi Denny untuk membaca dan memberikan tanda tangannya sehinggaalasan saksi1 memberikan keterangan tambahan dalam BAP tersebutkarena adanya tekanan dari dalam dirinya sendiri, sehingga

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Sedangkan menurut Muladi dan BardaNawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuatkejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspecf), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau

Kormat masingmasing etape.Bahwa tentang alat perlengkapan' yaitu pelakumenggunakan pakaian pdl TNI, helm, kopel, togel roof,sedangkan pendukung mengenakan pakaian baju kaosdan celana loreng kemudian setelah masuk ke materidiambil alin oleh para kormat untuk memaparkankegiatan yang akan dilakukan di tiaptiap etape dilakukanoleh masingmasing kormat.Bahwa kemudian masingmasing kormat etapememaparkan rencana lapangan masingmasing etape,setelah selesai Pimpinan umum Latihan (Danyonif611/Awl) memberikan penekanan

selang.Bahwa Alat serta perlengkapan yang disiapkanpendukung etape 1 malam itu antara lain; Menyiapkanmegaphone dan mengecek baterainya, Menyiapkanjerigen dan air minurn untuk pelaku, Menyiapkanperlengkapan pribadi (kaos merah lengan panjang, topipet warna Hitam serta Celana PDL Loreng termasukDragriem dan kopel), Masingmasing pendukungmenyiapkan selang air.Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019 pukul 06.30Witasebelum pelaksanaan tradisi di mulai Terdakwamengumpulkan kembali para pendukung danmenyampaikan penekanan

yang sama, untukpenekanannya tidak ada anggota yang bertindakberlebihnan, jangan ada rasa balas dendam, janganheforia berlebihan, jangan membawa ego kompi agar dibilang kompi yang paling ganas, selalu awasi pelakutradisi agar tidak terjadi halhal yang tidak di inginkan,kita semua sudah banyak kerjaan jangan karena hal inikita jadi menambah kerjaan lagi dan apabila ada halhalmenonjol segera laporkan kesaya.Bahwa setelan memberikan penekanan kepadaPendukung Terdakwa mengambil alin pelaku tradisimelaksanakan

pengecekan kesehatan dan fisik pelakuserta menyampaikan penekanan ke pelaku, untukpenekanannya selama kegiatan di etapeI kalian harussemangat dan selalu fokus serta konsentrasi.Bahwa pada saat pelaksanaan tradisi dimulai kirakiraberjalan kurang lebih 900 meter Terdakwa menanyakanke Saksi dimana posisi istirahat pertama Saksi menjawabSiap, kurang lebih 50 Meter didepan.Bahwa saat start etape Saksi tidak melihat Terdakwamembawa selang sampai kirakira kurang lebin 95OmeterSaksi dan Terdakwa melihnat

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2016sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti relkereta api yang memang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkandan keputusan tersebut merupakan keputusan yang dapat diajukan bandingatau gugatan.

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dalammengeluarkan SKPKB hanyalah didasarkan pada putusan pidanaKasasi Nomor 2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir lautyang hanyalah

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajakdan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Oknum oknum tersebut melakukanintimidasi penekanan kepada istri Penggugat yang ada dalamHalaman 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor 167/PDT/2018/PT MND.kendaraan tersebut sehingga saat itu mengalami stres dan traumaketakutan tapi masih tetap mempertahankan kunci kontak hinggaakhirnya Penggugat tiba dilokasi kejadian tepat di halaman rumahmakan Mawar Sharon Paal Dua Manado.

SaksiVerbalisan HERI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwapada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, tanpa didampingi PenasihatHukum, dan hari Jumat tanggal 26 Mei 2017, para Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukumnya;Bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa,saksi tidak pernah melakukan penekanan atau pemaksaan terhadappara Terdakwa dan Para Terdakwa dalam keadaan bebas dalammemberikan keterangannya

kesehatan sendiri,masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadapkeamanan, ketertiban hidup, dan kondisi sosial dan budaya.Menimbang : Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat Ini PimpinanTNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI danditindak lanjuti olen Kepala Staf TNI AD dengan harapan Prajurit TNI AD tidak mengulangilagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadapperintah ataupun penekanan

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;A.d 1 .Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah

Dalamkaitannya dengan perkara ini setiap orang adalah orang perorangan atauindividu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dan kepadanyadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan danpribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum

Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan