Ditemukan 8600 data
1.SUYANTO, SH.,MH
2.NANO SUGIANTO, SH.,MH
3.PUJIARTO, SH.,MH
4.MARINA T.A. MEIFANY, SH
5.THEODORUS LUDONG, SH
Terdakwa:
1.Ir. GANEFO L. AMIN, M.MA
2.MARKUS WANDI, S.Pi
182 — 96
., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur
111 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah KebijakanPemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotismeyang menggariskan mempercepat proses hukum tindak pidanakorupsi bagi aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukumdan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi,kolusi, dan nepotisme, serta dalam UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalamHal. 381 dari 543 hal. Put.
No. 268 K/Pid.Sus/2012keuangan negara baik berasal dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah sehingga dapat terwujudnya Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismesebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang No. 28 Tahun1999;Bahwa sudah semestinya, tindak pidana korupsi yang berkaitan denganpara penyelenggara negara tentunya berkaitan dengan hukum administrasinegara karena berkaitan dengan jabatan publik tertentu; Di
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
213 — 128
DanaHibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor: LAPKKN248/PW27/5/2021, tanggal12 Agustus 2021;Bahwa dasar Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negaratersebut adalah:1.Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa yangdimaksud "Instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen;.
148 — 186
menyebutkan Pengawasan terhadap Perencanaan danpelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapatmenghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaianharga , audit klaim, audit investigative terhadap kasus kasuspenyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara,pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.Menurut penjelasan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 KomisiPemberantasan Korupsi disaebutkan bahwa yang dimaksuddengan Instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara, Inspektorat padaDepartemen atas Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND ).Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, KepolisianNegara RI dan BPKP Nomor : KEP 109/ A/JA / 09/2007,Nomor : B / 2718/IX/2007 dan KEP 1093/ K / 06/ 2007,tanggal 28 September tentang Kerjasama dalam penangananHal.263 Putusan No.188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.264264kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yangberindikasi merugikan keuangan negara termasuk dana nonbudgeter (anggaran).
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
179 — 111
Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa yangdimaksud "Instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen;2.
122 — 45
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.
132 — 30
Nasution Kota Padangsidimpuan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Padang Sidimpuan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukanatau turut melakukan, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah pegawainegeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebutmempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa
127 — 32
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
114 — 25
kewenangan dalam halpemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan Negara adalahUndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanKorupsi; Pasal 6 menyebutkan : Komisi Pemberantasan Korupsimempunyai tugas : koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam Penjelasan atas Pasal 6 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksuddengan instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen ;209e Bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara sesuaidengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Pasal 1 (angka 22) :Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai ;Sedangkan yang dimaksud dengan dapat merugikan keuangan Negarasesuai dengan Penjelasan atas Pasal 2 (1) UU Pemberantasan
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
212 — 347
Pencapaian tujuan negara sSelalu terkait dengankeuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraanpemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tanpakeuangan negara, tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanyaberupa citacita hukum belaka. Pengelolaan keuangan negara merupakanHal 212 dari 333 Putusan Nomor 01/Pid.SusTpk/2020/PN.Dpsbagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Dalam hal ini termasukpengelolaan keuangan desa.
72 — 16
3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang, namunsesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa I : ARIFIN NAINGGOLAN
Terbanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa III : SOPAR SIBURIAN
Terbanding/Terdakwa IV : ANALISMAN ZALUKHU
125 — 85
DKIProvinsi Sumatera Utara T.A. 2014, yang bertentangan dengan kewayjibannyayaitu kewajiban para Terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang R.I. No.28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotismejo. Pasal 327 ayat (3) UndangUndang R.I.No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDyo. Pasal 350 ayat (3)UndangUndang R.I.
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena putusan Judex Facti PengadilanTinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti Pengadilan Negeri mengenaipidana yang dijatunkan kepada Terdakwa telah salah menerapkan hukumpembuktian dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan perkara a quo yangmenyatakan bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pegawainegeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan atau jabatan.
138 — 33
Jadi yang dimaksuddengan setiap orang disini adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajibantanpa memperhatikan kualifikasi tertentu, apakah sebagai orang swasta ataupunPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, tanpa kecuali dan termasukkorporasi yang juga subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitudari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkanbahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan
483 — 1325
ketika mejadi anggota DPR RI banyak membuat undangundangseperti UU KPK, UU Korupsi, UU Money Laundry, UU Antiteror dan UUAdvokat ;Bahwa saksi pernah menjabat hakim konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi,SUSI TUR ANDAYANI merupakan kuasa sendiri dalam penanganan perkaraPilkada Lebak namun tidak ada hubungan dengan saksi ;Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan SUSI TUR ANDAYANI dikarenakanpernah menjadi advokat magang di kantor saksi sejak tahun 1996 sampai dengantahun 2006 dan saksi juga belum menjadi penyelenggara
Negara ;Bahwa ketika di imigrasi singapura saksi bertemu dengan RATU ATUTCHOSYAH dan ketika itu yang bersangkutan meminta bantuan kepada saksi agarmembantu perkaraperkara Pilkada di wilayah Propinsi Banten ;Bahwa bantuan yang dimaksud RATU ATUT CHOSYAH yaitu secara umumpilkada di wilayah propinsi Banten tidak ada permintaan secara khusus, ketika ituRATU ATUT CHOSYAH menyebutkan 3 perkara di wilayah banten yaitu PilkadaLebak,Pilkada Serang dan Pilkada Tangerang ;Bahwa pada tanggal 28 September 2013
195 — 189
Demikian pula misalnya Pasal 5ayat (1) hurufa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sifat melawan hukumnyadirepresentasikan dengan perkataan dengan maksud supaya pegawainegeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, makatidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkanperbuatan itu bukan
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
744 — 649
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
341 — 133
IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,156. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,157. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,158. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung LHKPN-A an.
IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK ProvinsiMaluku, tanggal 10 September 2015,1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian KreditKonsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 an IDRISROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan HartaKekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPKA) an DRSIDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,1 (satu) Jilid fotocopy Lampiranlampiran Dokumen PendukungLHKPNA an.
94 — 43
Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja,yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
165 — 57
Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 angka 9Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana pencucian uang, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/ penyelenggara negara.Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara ini Terdakwa membenarkan namadan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan