Ditemukan 3400 data
11 — 2
Bahwa ditempat bekerja Penggugat (Politeknik Banjarnegara) sudah adamasalah etika yang menyangkut Penggugat dengan pihak ketiga dan sudahada sangsi dari Direktur Politeknik Banjarnegara dan sudah menjadi rahasiaumum dilingkungan tempat kerjanya, namun sampai saat ini Penggugat danpihak ketiga makin jauh dan berani dalam hubungan;9.
207 — 42
SP Ill melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) hurufb dan pasal 18 ayat (6), Pasal 22 ayat (1) PKB sehingga batal demi hukum,Tergugat sejak diberikan tugas QC Process Field tidak diberikan seragam dankelengkapan kerja sehingga wajar laporan kerja Tergugat tidak lengkap, Tergugattidak berada di tempat kerja karena menjalankan keserikatpekerjaan dan apabiladiangap pelanggaran maka sangsi yang diberikan adalah Surat Peringatan sesuaiPasal 20 ayat (2) PKB, Tidak ada pembinaan berupa peringatan lisan dariPenggugat
Sangsi SP Illbelum sepakat tetapi Penggugat memaksakan diri memberikan sanksi skorsingmenuju PHK.
Dalam perundingan Bipartit tanggal 5 Febuari 2015 Supervisor QCmenyatakan alasan tidak masuk kerja pada tanggal 23,24 dan 25 Juni 2014 bukanmenjadi alasan utama pemberian SP III adalah tidak ada di tempat kerja dan tidakmemberikan laporan hasil kerja, Dengan demikian status sangsi SP III belumdefinitif sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat memberikan skorsing kepadaPenggugat;eonnennee= Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugatmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai
melakukan aktifitas kerja 01, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16 Juli 2014dan surat Peringatan ke Ill telah diterima oleh HASBIALLAH dan sebelumnyapada tanggal 24 Februari 2014 Tergugat telah melakukan tindakan insipliner tidakada di tempat kerja tanggal 21 dan tanggal 22 Februari 2014 sehingga diberikanSurat Peringatan Ke tetapi Tergugat tidak mau tandatangan ( bukti P37), MajelisHakim berpendapat surat peringatan Ketiga telah memenuhi ketentuan Pasak 18ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama yang menyatakan sangsi
516 — 151
sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi
pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna ria pricipel bunga dari asas tenis eviden itumenyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kalididepan pengadilan dengan perkara yang sama.
Apabila kita melihat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankanHalaman 50 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktsebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah
dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kKemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangHalaman 94 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam
102 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, terutama Perdaa quo Pasal 41 ayat (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukanperbuatan yang menjadi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,diberikan sangsi administrasi dan dapat diberhentikan sementara darijabatanya selama 6 bulan dan Pasal 42 ayat (1) Apabila selamapemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat(1), yang bersangkutan dapat merubah sikap dan perilakunya serta dapatditerima oleh masyarakat maka Perangkat
17 — 2
permohonan Pemohon, jawabanTermohon, replik dan buktibukti Pemohon di persidangan, Majelis Hakimmenemukan faktafakta sebagai berikut : Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telahdikaruniai 3 orang anak ; Bahwa, sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakharmonis dan terjadi perselisihan batin; Bahwa, Termohon telah berhubungan khusus dengan lakilaki lain yangbernama LAKILAKI LAIN dan pernah tinggal serumah selama 4 hari; Bahwa, Termohon dan LAKILAKI LAIN telah diberi sangsi
19 — 9
Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
21 — 16
Bahwa perbuatanseperti ini dapat mempengaruhi disiplin prajurit dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan tindak pidana,tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapatinsyaf dan kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baiksesuai falsafah Pancasila
43 — 29
perbuatanTerdakwa karena rendahnya mental dan disiplinTerdakwa serta karena merasa bingung mendengarberita ibu dan kakak Terdakwa yang ada di Manadosakit.Menimbang102 Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, padahakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadapjati dirinya sebagai prajurit TNI yang memilikiSapta Marga dan Sumpahprajurit karena alasanTerdakwa semata mata karena orang tuanya sakitais Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi
JOICE E. MARIAI,SH.MH
Terdakwa:
OBAYA MAGAI Alias OBAJA MAGAI
105 — 51
akan dibawah masuk ke areaKwamki Narama maupun yang akan dibawah ke wilaya lIlaga melaluifasilitas Penerbangan udaraBahwa Sebelum Pihak Kepolisian Yakni Polres Mimika yang melakukanPenertiban Senjata Tajam di Jalan Bandara Mozes Kilangin Kab.MimikaSebelumnya telah sering kali dilakukan Himbauan Kambtimas kepadamasyarakat dalam bentuk Media cetak (Surat Kabar/Koran) MediaElektronik (Radio),Kalimat lisan,maupun tulisan (balino) berupa laranganagar tidak membawa atau menyimpan senjata tajam hingga sangsi
45 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana dalam Surat tersebut, Sdr.Agus S.M mengusulkan supaya Penggugat dikenakan sangsi sesuaidengan Peraturan Perusahaan yang ada: Pasal 63 poin a (Bukti P10);. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2010 diadakan pertemuan/perundinganbipartite antara Perwakilan Manajemen/Perusahaan (lbu Iris Purwandaridan Bapak Agus Sentot Mulyono) dengan Perwakilan dari SerikatHal. 4 dari 12 hal. Put.
25 — 17
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
22 — 0
Oleh karena ituPemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya Pemohon dapatditegur dan diberikan sangsi yang keras.Kalau Pemohon berkomitmen untuk bertanggungjawab dan tetap bersediamemberi nafkah kepada Termohon khususnya anak Pemohon dan Termohon,sebagairnana tertera pada jawaban Termohon pada Punt4, Termohonmengucapkan terima kasih demikian pula Termohon mengucapkan terimakasih atas jawaban Termohon pada Punt6 yang bersedia mendidik, merawatdan memberikan nafkah kepada anak Termohon, akan
27 — 26
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplinyang jelek.2.
36 — 24
Ini dapatdipandang sebagai orang tua yang tidak mampu mengawasi anaknya;~~~ Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana lebihlebih tindak pidana kesusilaan, makasuatu sangsi harus ada bagi pelaku, agar di dalam masyarakat itu ada keseimbangan magis, olehkarena itu Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum yang tepat dalamperkara ini adalah dengan hukuman badan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002.
36 — 20
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahuibahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit telahdiikat dengan aturan aturan yang harus di taatidan mempunyai kewajiban untuk melaksanakankehadiran dan apabila hal tersebut dilanggarmaka akan di kenakan' sangsi tetapi TerdakwaMenimbangMenimbangMenimbang13tetap melakukan perbutan~ pelanggaran tindakpidana dan hal tersebut Terdakwa lakukan karenaTerdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.2.
118 — 53
dan menyatakan agar Anak Pelaku diberi keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Anak Pelaku juga telah diberi kKesempatan untukmenyampaikan pendapatnya, dan Para Anak Pelaku pada pokoknya menyesaliperbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan168/BKA/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatanyang bernama RINDA SUSANTI yang dalam rekomendasinya antara lain agarAnak Pelaku OKTAVIAN ROHMADHANI dapat diberi sangsi
berupa pidana penjaradan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan 168/BKA/XII/2020 tanggal11 Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama RINDASUSANTI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku OKTAVIANROHMADHANI dapat diberi sangsi berupa PIDANA PENJARA dalam lembaga diLPKA Blitar, pelatinan kerja di luar LPKA seperti LPKS, LKSA, POKMAS, BLK ;Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2020/PN KpnMenimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telahdikenakan
31 — 8
ADE IRAWAN SILOYdi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada bulan desember bertempat di Aspol Panaikang terdakwa danBulla (DPO) datang dengan maksud untuk merentalkan mobil XeniaTersebut namun saksi sangsi dengan mobil tersebut dan bertanya kepadaBulla Bahwa siapa sebenarnya yang punya mobil ini dan dijawab oleh lelakibulla bahwa yang punya mobil ini adalah mertua terdakwa.saksi kembalibertanya bukan mobil curian dan dijawab lagi oleh Bulla Bukan pak.Bahwa pada saat itu saksi
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang salingmencintai dan dasar hubungan mereka berdua adalah saling cinta mencintaiyang di mana mereka berdua pada awalnya dikenalkan diri ibu/mamaknyasi saksi korban di stasiun/ di sebuah pangkalan terminal Pinang Baris yangmemang mulanya pekerjaan diri Si Pemohon Kasasi adalah seorangmandor mobil angkutan umum dan dikarenakan diri Si Pemohon Kasasi SiMuhammad Jafar Alias Robinson Bakara adalah sudah lama dikenal ibu/mamaknya disaksikan korban Silvia Devia Nicke mengakibatkan diri ibunya/mamaknya sangsi
59 — 37
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yangmenyatakan Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilanbukan sematamata sebagai contohnya undangundang dimana jelas bahwa perkara tersebut telah digelar secaraumum dan Oditur Militerpun ikut serta didalam gelar perkaratersebut sehingga Majelis Hakim dapat membuat suatukeputusan yang bijaksana yang seadiladilnya berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Bahwa dapat dilihat Oditur Militer kurang memahamiperundangundangan dan peraturanperaturan dalampenerapan hukum didalam sangsi
75 — 15
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.