Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp skala stahl small shally shali shale
Pengadilan PA SANGGAU Perdata Agama
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA SANGGAU Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Sgu
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
19 — 1
  • membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 06-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi HakHak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislativebodies, the best interests of the child shall
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama Perceraian
Register : 26-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 25-12-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1745/Pdt.G/2017/PA.Sda
Tanggal 6 September 2017 — PENGGUGAT & TERGUGAT
28 — 0
  • untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah jalanyang terbaik bagi kedua belah pihak, agar kehidupan mereka terlepas dariperselisinan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlupula mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam :1.Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak Juz halaman 83, yang diambil alihsebagai pertimbangan sendiri, sebagai berikut :ceaicuss che Ys cai Let ath a aly Geos Jl shall
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 01-03-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PA GARUT Nomor 574/Pdt.G/2016/PA.Grt
Tanggal 4 Agustus 2016 — Pemohon >< Termohon
9 — 0
  • duh all we Go cilad blac gl pills GA ao atisy digg ill shall Gligal gh GIS Ibs gl jill Nae Ghul Ss Lege y Guetliie Oy Elolal Gb ATs agS shesLogie aals USI cores ail Jel Cass sll pda Gy Age jl Ad Dell Leith OF dll Ge auld1 MAY) 9 Ais Lal!
Pengadilan PA SANGGAU Perdata Agama
Register : 16-07-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PA SANGGAU Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Sgu
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
  • membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
Pengadilan PTA PALANGKARAYA Perdata Agama
Register : 17-06-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTA PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.PIk
Tanggal 25 September 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
209 — 73
  • LSSPutusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 19 dari 25Artinya : Mak re ct cosuantou 5 lass 44 sl shall chal eos jul lis ) pall g) Glaall SylMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,gugatan perceraian Penggugat/Pembanding beralasan hukum dan telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2)Undangundang no.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Pengadilan PA KETAPANG Perdata Agama
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Ktp
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 4
  • 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntutoleh istri dalam gugatan rekonpensi, Hakim secara ex officio dapatmembebankan kewajiban mutah, nafkah iddah, dan nafkah anak kepada bekassuami untuk bekas istrinya, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 huruf a,b, dan d Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991;Menimbang, bahwa tentang mutah, Majelis Hakim perlu mengemukakanFirman Allah SWT dalam surat Al Bagarah ayat 241 yang berbunyi sebagaiberikut: ;ouitall le as so shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 31-01-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 31 Januari 2013 — JAU TAU KWAN Bin JAU JU MING vs 1. PT. SRI REJEKI ISMAN, 2. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
309 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • agreements tersebut adalah Agreement on TradeRelatedAspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Perjanjianmengenai Aspekaspek Perdagangan atas Hak KekayaanIntelektual), yang memuat aturanaturan hukum di bidang Hak Ciptadan secara tegas mendasarkan aturanaturan dalam Konvensi Berne(Berne Convention 1971Berne Convention for the Preotection ofLiterary and Artistic Works, signed on 9 September 1886, Paris Act of24 July 1971 as amended on 28 September 1979) (Vide Pasal 9.1TRIPS yang berbunyi: Members shall
    comply with Articles 1 through21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto.However, Members shall not have rights or obligations under thisAgreement in respect of the rights conferred under Article 6 bis of thatConvention or of the rights derived therefrom;Terjemahan:(Negaranegara) anggota (WHO) harus mematuhi Pasal 1 sampaidengan Pasal 21 dari Konvensi Berne 1971 dan Apendiksnya.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 20-01-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS
Tanggal 31 Maret 2016 — MARIE CHRISTINE CHAU, dk. melawan PT BALI OCEAN ADVENTURE
138 — 70
  • This contract shall runfrom time the instructor enters the country on a work permit (KITAS) andlast for one year.Yang jika diterjemahkan secara bebas artinya : Kontrak ini akanberjalan semenjak instruktur memasuki negara dengan ijin kerja (KITAS)dan akan berlaku selama satu tahun.Kalau dilihat dari kedua perjanjian di atas, jelas sekali tergambarkanbahwa itu suatu perjanjian awal atau pra kontrak, di mana sementara paraPenggugat belum memiliki ijin kerja (KITAS) maka Tergugat tidak akanmemberi suatu
    This contract shall run fromtime the instructor enters the country on a work permit (KITAS) and last forone year.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 15-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Cbi
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon:
1.AHMAD SIHABUDIN
2.AGUS SUDRAJAT
3.MULYANA
4.ADE KURNIAWAN
5.DEDI SUSANTO
6.NR. NIA TRISSIANA
Termohon:
1.Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bogor
2.Kepala Kepolisian Resort Bogor
3.Kepala Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
47 — 57
  • Adapun ketentuan dimaksudadalah sebagai berikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar),In the determination of any criminal charge against him,everyone shall be entitled to the following minimumguarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language whichbe understands of the nature and cause of the chargeagainst him ;Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orangberhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secarapenuh, yaitu
    :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasayang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya.Halaman 10 putusan nomor03/Pid.Pra/2020/PN Cbie Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negarauntuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedomsas herein recognized are violated shall have andeffective remedy, notwithstanding that the violationhas been committed
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 424 /Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst
Tanggal 2 Agustus 2016 — PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Cq. Josef Gunawan Setyo selaku Direktur PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH, Cq Koichi Tsutamura,Cs
323 — 118
  • Governing Law and JurisdictionThe contract evidenced by or contained in this Bill of Lading shallbe governed by Japanese law except as may be otherwise providedfor herein, and any action against the Carrier thereunder shall bebrought before the Tokyo District Court in Japan."Yang teriemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut :4.
    DUS1430181 yang menyatakansebagai berikut :"The Carrier shall in no event be or become liable for any loss of ordamage, whatsoever and howsoever arising, to the Goods in anamount exceeding the equivalent of 666.67 Units of Account perpackage or unit or 2 Units of Account per kilogram of gross weightof the Goods lost or damaged, whichever'is the higher."
    DUS1430181 yang menyatakan sebagai berikut:Governing Lawand Jurisdiction :The contract evidenced by or contained in this Bill of Lading shall begoverned by Japanese law except as may be otherwise provided forherein, and any action against the Carrier thereunder shall be broughtbefore the Tokyo District Court in Japan."
Pengadilan PA SIMALUNGUN Perdata Agama
Register : 08-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sim
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
  • telah ditetapkansebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadapanak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke, lakilaki , lahir tanggal 17 Juni 2013 sementara dengan perceraian ini antaraPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akanhidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 4
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 01-03-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 3
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Pengadilan PA SIBOLGA Perdata Agama
Register : 03-11-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA SIBOLGA Nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.Sbga
Tanggal 11 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 25
  • mutah merupakan hak istriyang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkantalak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satukesatuan yang saling berkait;2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya,maka ia berkewajiban memberi mutah dan nafkah idah, kecuali jika hukummenentukan lain;3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna Juz Ill halaman 402 yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:slinills Stalls Shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KOLON INA
158 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan dokumen Distributorship Agreementdinyatakan bahwa :Clause 3Price"The price of products shall be agreed upon between FIRSTPARTY and SECOND PARTY from timeto time, with theconsideration of prevailing market conditions at the time"Sesuai dengan Clause 3 Distributorship Agreement tersebutdinyatakan bahwa harga produk disepakati oleh kedua belahpihak, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagai pihak pertama dengan PT Inamulti Intipacksebagai pihak kedua, dan ketika
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 04-03-2019 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PA BATANG Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Btg
Tanggal 10 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
  • Halaman 21Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 41 huruf c UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 KompilasiHukum Islam dan sesuai dengan Firman Allah di dalam Al Quran Surah AlBagoroh ayat : 241; oust le Us so shall Elis olilballsArtinya : Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yang bertakwa ;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuanPemohon konvensi
Pengadilan MS Simpang Tiga Redelong Perdata Agama
Register : 26-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Str
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 11
  • Strsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzu/m),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebutdihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapatahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalag, Juz 1,halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yangberbunyi:led ads any aly Cue ill Shall Gs pled Que GLI alli UY
Pengadilan PA SIMALUNGUN Perdata Agama
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 733/Pdt.G/2020/PA.Sim
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 17
  • Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapbkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat danTergugat bernama Anak ke I, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 03Juni 2019, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugattidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istriuntuk mengasuh anakanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
Pengadilan PA SANGGAU Perdata Agama
Register : 04-11-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA SANGGAU Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Sgu
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
37 — 3
  • membuktikanbahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall