Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untukmenerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat.

Akan tetapi sudahsepatutnya dalam menjalankan haknya tersebut Tergugat mempunyaikewajiban untuk tetap mentaati Pancasila, UUD 1945 (konstitusi) danPeraturan Perundangundangan ;Bahwa terdapat fakta hukum sampai dengan saat ini Pimpinan DPRD Kab.Bojonegoro (sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan) tidakpernah mengajukan usulan PAW atas nama Penggugat (Sudjono Budiono) ;Bahwa terdapat bukti hukum yang nyata bahwa surat pribadi Sdr.

;Tentang surat usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T3) yangdiajukan oleh salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tidakmemenuhi sifat kolektif kolegial ;Bahwa, Majelis Hakim telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan faktahukum yang ada, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, dimana disebutkan bahwa kewenanganGubernur dalam proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kotabersifat meresmikan, maka dalam memproses usulan PAW

Bojonegoro melalui BupatiBojonegoro, Pemohon Kasasi (Gubernur Jawa Timur) hanya dapat menilaikesesuaian secara formal prosedural sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 ;Bahwa, sesuai fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertamaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sampai dengan saat terbitnyakeputusan objek sengketa (Bukti T1) pada tanggal 27 Juli 2012 PemohonKasasi tidak pernah menerima pemberitahuan, pencabutan, pembatalan dan/ataupenyangkalan terhadap surat usulan PAW

adalah dalildalil yang tidak terdapat dalamJawaban maupun Duplik karena dalildalil tersebut disampaikan PemohonKasasi khusus untuk menanggapi dan menolak pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian dalildalilPemohon Kasasi tersebut adalah dalildalil yang baru dan kesemuanya belumdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maupunTingkat Pertama ;a Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam dalildalil tersebut di atasbahwa surat usulan PAW

PENGGUGAT serta Para Pihak terkaitlainnya, mengingat adanya fakta PARA TERGUGAT danTERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah secara melawanhukum melakukan ;a) Pengajuan dan Proses Verifkasi dan KeputusanRapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota BatamPergantian Antara Waktu dari Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Batam atas namaPARA PENGGUGAT kepada Pengganti yang diajukanPARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;b) TURUT TERGUGAT I akan melakukan' pengajuanPeresmian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu(PAW

Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT danPARA TURUT TERGUGAT untuk menghentikandan tidak melakukan proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Batam dari PARAPENGGUGAT kepada Pengganti yangdiajukan PARA TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT ;3.

Menyatakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;3.Menyatakan Batal demi hukum segala Keputusan yangdibuat PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGATmengakut Pergantian Antar Waktua (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Batam atas nama PARAPENGGUGAT kepada Penggantinya yang diajukan PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah Lalai dalammelaksanakan kewajibannya untuk melakukan perintahAD/ART PDS;5.

Foto Copy Membuktikan adanya Dualisme DPP PDS danKesepakatan Pembatalan PAW Antara DPP PDS denganKuasa Hukum Penggugat di Hotel Mercure Jakarta ,yang diberi tanda Bukti P 1;2. Foto Copy Surat DPP PDS Tentang Pembatalan Paw An.Ir. REINHARD HUTABARAT, yang diberi tanda Bukti P 23. Foto Copy Surat DPP PDS Tentang Pembatalan PawAn. Drs.

Foto copy surat DPC PDS No O9/EXT/PDSBIM/XII/2007, tanggal 10 desember 2007 perihal:pengajuan PAW anggota DPRD Kota Batam dari a/nsdr Rudy Tuahta Sembiring Meliala STH kepada a/sJohson Hutabarat utusan dari PDS kota Batam, yangdiberi tanda bukti TI, TIII No 09;7. Foto Copy Surat DPC PDS Kota Batam No. @1/DPC BATAM/I/2008, tanggal 18 Januari 2008, perihalPenarikan Pemberhentian serta pencabutan KTAsdr. Rudy Sembiring Meliala, S$.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masajabatan 20092014, tanggal 4 AgustusBahwa alasan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1718332013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan MentawaiPengganti Antar Waktu tanggal 23 oktober 2013 adalah merupakan turunankebijakan berjenjang dengan memperhatikan Surat Bupati Kepulauan MentawaiNomor: 160/402/BupKM/2013 tanggal 27 September 2013, perihal PAW

anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Er Sapalakkai kepada PenggantinyaKurpi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 171/67/Umum/2013tanggal 23 September 2013, selanjutnya surat Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Kepulauan Mentawai NomorWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi SumateraBarat Dari Er Sapalakkai kepada penggantinya Kurpi;Bahwa PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaisebenarnya bermula adanya

., dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaserta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehpihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Perihal Usulan Pemberhentian dariAnggota Partai dan suratsurat peringatan yang dikeluarkan olehTergugat Ill dan

surat Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenPenukal Abab Lematang llir, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai PersatuanPembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten PenukalAbab Lematang llir Periode 20142019;Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat III untukmerehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sepertisemula;Menghukum Turut Tergugat

Aka Cholik, S.Pd.l., dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibathukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh pihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;5.

Menyatakan surat Tergugat II Perihal Usulan Pemberhentian dariAnggota Partai dan suratsurat peringatan yang dikeluarkan olehTergugat Ill dan surat Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenPenukal Abab Lematang llir, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai PersatuanPembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten PenukalAbab Lematang llir Periode 20142019;7.

Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah tindakan ParaTermohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai AnggotaPPP dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penukal AbabLematang llir Periode 20142019;. Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa perselisinan yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi adalah perselisinan Partai Politik sehinggabukan merupakan kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikannya;.

., yang di tindaklanjuti olehTergugat Il dengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPWJawa Tengah Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4Maret 2016 tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.,yang berakibat Tergugat bertindak mengeluarkan Surat KeputusanNomor 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentiansebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu SaudaraHalaman 2 dari 29 hal. Put.

atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa: Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidanadan perkara perdata di tingkat pertama;Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang disertaipermohonan kepada Pengadilan untuk menilai, mempertimbangkan danmemutuskan perbuatan Para Tergugat dalam merekayasa, menerbitkansuratsurat atau keputusan yang berisi pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai NasDem dan melakukan PAW

,dan atas usulan tersebut Tergugat II menerbitkan Surat RekomendasiDPW Partai NasDem Jawa Tengah bernomor: Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang dikirim kepadaTergugat dan selanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1April 2016 dengan Surat Nomor: 013UND/DPP.NasDem/IV/2016Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP PartaiNasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama Sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Nomor 1159 K/Pdt.SusPar.Pol/201726.2728.anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan Para Tergugatterhadap Penggugat adalah melawan hukum dan tindakan/perbuatanyang dilakukan secara melawan hukum bermakna sebagai tindakanyang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat mengusulkanmemberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian/Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sdr.

Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) melalui suratNomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepadaTergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaa);.

ETl HERAWATI serta mengajukan Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Cirebon ke Pimpinan DPRD KotaCirebon.;Bahwa adapun PENGGUGAT sekarang merasa keberatan atasPutusan TERGUGAT , seharusnya PENGGUGAT mengajukan UpayaPenyelesaian Perselisihan di Mahkamah Partai terlebin dahulu sesuaidengan peraturan perundangundangan.

Eti Herawati (Tergugat Ill)yang telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon, danjustru Tergugat IV yang menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) anggotaLegislatif DPRD Kota Cirebon periode tahun 20142019 menggantikan posisiHj.

Dan akibat dari pemberhentian tersebut, Penggugat yangsebelumnya memperoleh suara ketiga terbanyak dalam pemilihan calonanggota legislatif DPRD Kota Cirebon periode tahun 20142019 tidak diusulkanmenjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Hj.

Eti Herawati (Tergugat Ill);Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannyamempermasalahkan mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai NasDem serta mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) dari atasnama Hj.

Dalam upaya Penggugat untuk menyelesaikan masalah mengenaipemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai NasDem serta masalahPenggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif DPRD Kota Cirebonperiode tahun 20142019 dari Hj.

Sulteng telah mengusulkan kepada DPD PKPB untukpemberhentian Penggugat dari keanggotaan PKPB dan Pengantian AntarWakiu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli;. Bahwa Tergugat (DPP PKPB) atas usulan DPD PKPB Prop. Sulteng melaluisurat tanpa tanggal April 2011 No. 087 / DPD PKPB /STIV/2011 (vide:konsideran 1. huruf(e) surat DPP PKPB No.

B34/DPPPKPB/IV/2011 tanggal27 April 2011) telah menyetujui pemberhentian dan PAW Penggugat darikeanggotaan PKPB dan sebagai anggota DPRD Tolitoli;. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menganggap keputusanTergugat tentang pemberhentian Penggugat tersebut tidak sah dan melawanhukum karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ARTHal. 2 dari 7 hal. Put.

Hal mana mestinyadilakukan Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat(2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik;Bahwa berdasar alasanalasan tersebut mohon kiranya Pengadilan NegeriTolitoli berkenan memutuskan:Primer:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPKPB dan PAW adalah tidak sesuai AD/ART tergugat dan UU No. 2 tahun2008 berhubungan dengan UU No

B34 /DPP PKPB /IV / 2011 tanggal 27 April tentang persetujuanpemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota PKPB dan PAW AnggotaDPRD adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan tidak sah dan batalSK Termohon Kasasi No.

MohammadRusli tertanggal 30 Mei 2016 serta Surat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Sampang Nomor 0265/SE2/DPDNasDemSampang/V1/2016Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang FraksiNasDem tertanggal 10 Juni 2016 karena Pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Nasdem dan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat tidak sesuai dengan hukum dan aturan ART (Anggaran RumahTangga) Partai Nasdem;4.

Atasketidakpatuhan dan pembangkangan Penggugat tersebut makakemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan yang menjadi objekperkara;Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Termohon Kasasi/dahuluPenggugat sebagai anggota Partai Nasdem dan Pergantian AntarWaktu (PAW) Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137SI/DPPNasDem/Halaman 19 dari 38 hal.Put.

Atas dasar pembangkangan tersebut maka Tergugat memutuskan untuk melakukan pemecatan kepada Penggugat yangkemudian pemecatan yang diikuti dengan PAW ini digugat oleh Penggugatke Pengadilan Negeri tanpa terlebin dahulu melakukan mekanismekeberatan secara internal baik kepada DPP Partai Nasdem maupun keMahkamah Partai Nasdem;4.

yang menjadi objek gugatan diakhiri dengan adanyaPutusan Mahkamah Partai yang menyatakan Penggugat terbukti bersalahdan digantikan posisinya sebagai caleg terpilih (bukan PAW).

Atas Keputusan pemecatandan PAW ini Penggugat terbukti belum pernah menggunakan mekanismekeberatan ke DPP Partai Nasdem dan atau mengajukan keberatan melaluimekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam AD ART Partai;Halaman 32 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.SusParpol/20167.

B05/DPPPKPB/I/2006, tanggal 18 Januari 2006, perihal Pemberhentian Anggotadan PAW Anggota DPRD, sebagai tanggapan dan penegasan dari DPPPartai KPB atas surat Tergugat II No. 03/DPDPKPB/NTB/I/2006, tanggal 16Januari 2006, perihal Rekomendasi, adapun inti dari poin surat DPP PartaiKPB tersebut Proses pemberhentian Penggugat baru dapat dilakukanapabila telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturutturut dan diberikesempatan membela diri di hadapan rapat DPD PKPB Kota Bima, apabilapemberhentian Penggugat

sudah sesuai prosedur, maka DPP Partai KPBdapat menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai KPB,anggota DPRD Kota Bima, dan pengusulan PAW;8.

Bahwa Penggugat baru mengetahui mengenai pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai KPB sebagaimana tersebut di atas, begitupunterhadap surat rekomendasi dari Tergugat Il yang menyetujui usulan dariTergugat mengenai usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggotalegislatif DPRD Kota Bima dengan merekomendasikan Tergugat III sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan keanggotaan Penggugatdi DPRD Kota Bima;9.

TaufikAhmad (Tergugat III) sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD KotaBima, adalah surat rekomendasi yang bertentangan dengan ketentuanhukum, ketentuan AD/ART Partai KPB sehingga harus dinyatakan batal dantidak sah;10.Bahwa berkenaan dengan usulan pemberhentian/recall anggota DPRD KotaBima terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IIadalah usulan yang tidak mengacu pada instruksi penetapan danpenggantian calon terpilin serta PAW sesuai dengan surat DPP Partai KPBNo.

B05/DPP/PKPB/I/2006, tanggal 18 Januari2006 perihal Pemberhentian anggota dan PAW anggota DPRD sehinggatidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Menyatakan Penggugat masih sah dan tetap menjadi anggota DPRD KotaBima periode 2004 berdasarkan surat keputusan Gubernur NTB No. 218Tahun 2004, tanggal 8 Juli 2004;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp264.500,00 (dua ratus enampuluh empat ribu lima ratus rupiah);8.

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut hukum seharusnya Gubernur Sulawesi Baratsebelum mengeluarkan Keputusan atas diri Penggugat yangmemberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, terlebihdahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.HI.056/PER/DPPPARTAIBURUH/XI/2012, tanggal 3 November 2012 yang isinya memohonkepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukanpenundaan proses PAW

Andi Muhtadin;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud yangtelah merugikan Penggugat, maka Penggugat khawatir segeradilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan olehnya ituPenggugat dengan segala kerendahan hati, bermohon ke hadapanyang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar danMajelis Hakim yang mulia kiranya dengan segala kewenangannyaberdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata

Usaha Negara dapat berkenan untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan terlebih dahulu yang memerintahkankepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikanAnggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk dalamproses PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yangmenggantikan Penggugat tersebut sambil menunggu adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa adapun alasan Penggugat

DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/261/DPRDtanggal 28 September 2012 Perihal:Pemberhentian Anggota DPRD.Fotocopy dari fotocopy Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/270/DPRD,tanggal 04 September 2012 Perihal: RalatTanggal Surat.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DewanPimpinan Cabang (DPCPartai Buruh)Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 14/PBPM/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012Perihal: Tindak Lanjut Proses UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

Bahwa terhadap ketentuan pasal 383 ayat (2)tersebut, maka pasal 384 ayat (1) mengharuskan adanya pengusulantertulis dari pimpinan partai politik asal anggota dewan yangbersangkutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahuludengan tembusan Gubernur sementara dalam perkara in litis DPP PartaiBuruh yang merupakan partai asal Penggugat tidak mengusulkan kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan tembusan keGubernur Sulawesi Barat untuk melakukan Penggantian Antar Waktu(PAW) atas nama

Bahwa tindak lanjut dari Keputusan tersebut, Tergugat pada tanggal 11Mei 2006 telah pula mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)keanggotaan Penggugat pada DPRD Kota Tanjung Pinang ;5. Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 32 Tahuun 2004 tentangPemerintahan Daerah Jo.

Kota Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kota TanjungPinang sebagai Tergugat VI, dengan alas an karena Partai Politik bukanmerupakan Lembaga Pemerintah dan disamping itu yang mengeluarkanSurat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat dari keanggotaanDPRD Kota Tanjung Pinang adalah Dewan Pengurus Nasional PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan sedangkan Pengurus Kota PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan hanya melanjutkan dan mengusulkankeputusan tersebut untuk diusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinangpada halaman 4 alinea pertama yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) pada alineakedua halaman 20 yang menyatakan bahwa menurut Majelis Hakimadalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 PeraturanPartal...................d0St, karena hak untuk melakukan recall terhadapanggota partainya yang duduk di Badan Legislatif adalah merupakan hakmutlak dari partai yang diwakilinya dan sudah tentu Pergantian AntarWaktu (PAW

menyatakan bahwa PengadilanNegeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) yang berpendapat bahwa olehkarena tidak adanya persetujuan dari Presiden Partai ataspemberhentian Termohon Kasasi dahulu PenggugatTerbanding (AndiArief Rate) dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang masa bakti 20042009, padahal Pemohon Kasasi dahuluTergugatPembanding dalam bandingnya telah melengkapi apaapa yangbelum sempat diajukan di persidangan tingkat pertama yaitu SuratPersetujuan Pergantian Awal Waktu (PAW

No. 910 K/Pdt.Sus/2009pertimbangan hukum yang cukup sebagai putusannya (onvoeldondegemotiveerd) hal ini terbukti dari pertimbangan hukum pada halaman 4alinea pertama dan kedua karena itu pertimbangan hukum demikiansangatsangat tidak mencerminkan rasa keadilan maka harusdibatalkan ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas,terbukti (fakta hukum), Termohon Kasasi mengajukan gugatan sehubungandengan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari kedudukan Termohon Kasasisebagai Pengurus

Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan,lalu mengeluarkan surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 tentang UsulPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;Bahwa Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkansurat Nomor 161.3/308/DPRD/XII/2014,tanggal 30 Desember 2014tentang penolakan usul PAW atas diri

Pengugat sebagaimana diusulkanTergugat Il melalui surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 dengan alasanbelum memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Pasal 140 ayat(1), (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;Bahwa Tergugat Il pada tanggal 3 Januari 2015 kembali mengajukanSurat Nomor 280/EX/U/I/2015 yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan berisikan tentang Usul Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan;Bahwa Surat Keputusan Nomor

Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan,lalu mengeluarkan surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 tentang UsulPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;Seharusnya tertulis:3. Bahwa surat keputusan sebagaimana diuraikan pada butir 2 (dua) diatasdijadikan dasar oleh Sdr. HM. Amir Uskara, M.Kes dan Sdr. Muh.

,M.M., dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, lalumengeluarkan surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 tentang Usul PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan;2. Perbaikan pada halaman 3 (tiga) poin 4 (empat)Dalam gugatan tertulis:4.

Bahwa Ketua DRPD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan suratNomor 161.3/308/DPRD/XII/2014,tanggal 30 Desember 2014 tentangpenolakan usul PAW atas diri Pengugat sebagaimana diusulkanTergugat Il melalui surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 dengan alasanbelum memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Pasal 140 ayat(1), (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;Seharusnya:4.

Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus keperluan administrasi harta peninggalan Pewaris sesuai hukum;