Bahwa telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, padaPutusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagaiberikut: Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahpengadilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil. Surat Kuasa Penggugat bukan surat kuasa khusus1.

denganmenggunakan alat berat berupa Motor Greader untuk untuk meratakanBatuan dan Kerikil Sungai dan melaksanakan pekerjaan GorongGorongdiameter 40 cm pada 2 (dua) titik sedangkan alat berat Vibrator Roller yangseharusnya digunakan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan tidak dilaksanakan(Fiktif).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik berupa pengolahandata pengukuran dan pengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim TenagaTeknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BungoNomor : 620

dengan menggunakan alat berat berupa Motor Greaderuntuk untuk meratakan Batuan dan Kerikil Sungai dan melaksanakanpekerjaan GorongGorong diameter 40 cm pada 2 (dua) titik sedangkanalat berat Vibrator Roller yang seharusnya digunakan pada PekerjaanPerkerasan Jalan tidak dilaksanakan (Fiktif).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik berupa pengolahandata pengukuran dan pengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim TenagaTeknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Nomor :620

yang terpasang dengan lebar dan tebalyang bervariasiBahwa hasil pemeriksaan berupa pengolahan data pengukuran danpengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim Tenaga Teknis terhadapKegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun PeninjauKecamatan Bathin Il Pelayang Kabupaten Bungo yang bersumber dariDana Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut dilampirkan dalam SuratHalaman 119 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BungoNomor : 620

/260/BMPUPR/2020tanggal 13 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut PermohonanBantuan Tenaga Teknis.Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Tebo Nomor 620/269/BMPUPR/2020tanggal 15 Oktober 2020 perihal Laporan Tinjauan Lapanganyang telan dilakukan terhadap pekerjaan Pembukaan danPerkerasan Jalan Usaha Tani di Dusun Peninjau.Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2019tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dusun.Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2014tentang

Tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Dusun Peninjau Tahun Anggaran 2019;Bahwa item pekerjaan Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha TaniDusun Peninjau Kecamatan Bathin Il Pelayang Kabupaten Bungo sebagaimanaRencana Anggaran Biaya (RAB);Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli DWI HERWINDO, ST dan LaporanHasil Pemeriksaan Fisik berupa pengolahan data pengukuran danpengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim Tenaga Teknis DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Nomor :620

AMBmata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan JunctoYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmembatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain JunctoYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K / Pat /1999 tanggal 26 Desember 1999 bila yang digugat adalah badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) Bundel Copy dokumen kontrak APBD Tahun anggaran 2019, nama kegiatan Peningkatan jalan Barengko Pabangbon (Banprop), lokasi Kecamatan Leuwiliang, nomor kontrak 620/ A.067 11.2700/ TING JLN PJJ.2/ SPJPK/ PUPR, tanggal kontrak 30 Agustus 2019, nilai kontrak 12.581.977.000,00 waktu pelaksanaan 105 (seratus lima) hari kerja dan penyedia PT. Bumi Siak Makmur Jl.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

1. Tanah pekarangan beserta banunan yang berdiri di atasnya sesuai sertipikat hak milik No.1045 atas nama Yetik seluas 620 M2 yang terletak di Desa Bagkleyan.

Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/528/05 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54.366%.----------------------------------------------q. Foto Copy Laporan Tehnis / Progress Report Minggu ke :5 tertanggal 27 Nopember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.--------------------5.

Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor :620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76.819%.------------Laporan Tehnis / Progress Report Minggu ke :6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana.-----------------------------------------6. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke ( Pertama) Nomor : 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Kota Salatiga dengan CV Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.---------------------------------------------------g. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/530/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%.---------------------------------------------------h.

Berita Acara Negosiasi (BAN) Perolehan Site tanggal 18 Juni 2008 (copy) ; ------------------------------------------------------------------------------

Kepemilikan Tanah Nomor : 593.2/66/2008 tanggal 30 Juni 2008 (asli) ; --------------------------------------------------------------

/1684/436.6.2/2011 tanggal 30 Maret 201 1Nomor 620/2022/436.6.2/2011 tanggal 15 April 201 1Nomor 620/2744/436.6.2/2011 tanggal 24 Mei 201 1Nomor 620/4179/436.6.2/2011 tanggal 13 September 201 1Nomor 620/4252/436.6.2/2011 tanggal 20 September 201 1Nomor 620/5153/436.6.2/2011 tanggal 10 November 201 1 Nomor 592.2/4272/436.6.2/2012 tanggal 3 Oktober 201210 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang PedomanHarga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya

Surat Nomor 620/2744/436.6.2/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Hasilpendataan bangunan yang terkena rencana proyek MERR II C sebanyak18 persil dengan nilai total Rp. 4.371.329.000,.

Surat Nomor 620/4252/436.6.2/2011 tanggal 20 September 2011 perihalHasil pendataan bangunan yang terkena rencana proyek MERR II Csebanyak 2 persil dengan nilai total Rp. 235.563.000,. (dua ratus tigapuluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).Surat Nomor 620/5153/436.6.2/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihalHasil pendataan bangunan yang terkena rencana proyek MERR II Csebanyak 62 persil dengan nilai total Rp. 10.722.257.000,.

Surat Nomor 620/2744/436.6.2/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Hasil pendataanbangunan yang terkena rencana proyek MERR II C sebanyak 18 persil dengan nilaitotal Rp. 4.371.329.000,.

Surat Nomor 620/2744/436.6.2/2011 tanggal 24 Mei2011 perihal Hasil pendataan bangunan yang terkenarencana proyek MERR II C sebanyak 18 persil dengannilai total Rp. 4.371.329.000,.

Sujarno Abdul Hamid selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo) 1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna Dana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013; 1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang Permohonan Pengadaan Tanah; 1(satu) buah Foto copy Surat

SUJARNO ABDUL HAMID selaku SekretarisDaerah Kabupaten Boalemo)1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna DanaBagian Tata Pemerintahan Tahun 2013.1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo ProvinsiGorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 kepada KepalaKanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang Permohonan Pengadaan Tanah.1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/X1/2013 tanggal 04November 2013.Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/1/2013 tanggal10 Januari 2013 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk kepentinganumum yakni untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo danPengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemotersebut makaSekretaris DaerahKabupaten Boalemo (Sujarno Abdul Hamid) mengajukan PermohonanPengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalomelalui surat Nomor : 620

November 2013.Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/I/2013 tanggal10 Januari 2013 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk kepentinganumum yakni untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo danPengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemotersebut makaSekretaris DaerahHalaman 62 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.Kabupaten Boalemo (Sujarno Abdul Hamid) mengajukan PermohonanPengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalomelalui surat Nomor : 620

1(satu) buah asli kelengkapan dokumentasi para penerima ganti rugi tanahDesa Mohungo, Wonggahu, Molombulahe, Rejonegoro, Sosial, Tangkobu;1(satu) buah Foto copy KTP atas nama MUHAMMAD MAKU;1 (satu) buah Foto copy KTP atas nama ISMAIL TOPIKI;1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna DanaBagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo ProvinsiGorontalo Nomor 620

12/02/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo yang ditujukan kepadaBupati Kabupaten Boalemo dengan Nomor : 170/DPRD/146.b/IV/2013, tanggal 29April 2013 tersebut, saksi Sujarno Abdul Hamid selakuSekretaris Daerah KabupatenBoalemo sebagai Pengguna Anggaran (PA)pada Sekretariat Daerah KabupatenBoalemo mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo berdasarkan surat Nomor :620

MUHAMMAD YUNUS,M.Pdsendiri diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dn KebudayaanKabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor :620/BPKAD/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pejabat PenggunaAnggaran / Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KubuRaya TA. 2016;Bahwa didalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBNPembangunan Unit Sekolah Baru berisi tata cara penggunaan dana dan tata caraPembangunan Unit Sekolah Baru antara lain berisi tentang

MUHAMMAD YUNUS,M.Pdsendiri diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dn KebudayaanKabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor :620/BPKAD/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pejabat PenggunaAnggaran / Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KubuRaya TA. 2016 ;Putusan Nomor 11/PID.GSUSTPK/2018/PT PTK, Halaman 15 dari 57 HalamanBahwa didalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBNPembangunan Unit Sekolah Baru berisi tata cara penggunaan dana

Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 TentangPemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak DiKabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.Bahwa KUHPerdata telah mengatur sebagai berikut :Hal 17 dari 66 Hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PN Mdn Pasal 1457 Pasal 1459 Pasal 616 Pasal 620 Pasal 1473Jual beli adalah suatu persetujuan, denganmana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan, danpihak yang lain untuk membayar harga

yangtelah dijanjikan.Hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selamapenyerahannya belum dilakukan menurutpasal 612, 613 dan 616.Penyerahan atau penunjukan akan kebendaantak bergerak dilakukan dengan pengumumanakan akta yang bersangkutan dengan caraseperti ditentukan dalam pasal 620.Dengan mengindahkan ketentuan ketentuantermuat dalam tiga pasal yang alu,pengumuman termaksud di atas dilakukandengan memindahkan sebuah salinan otentikyang lengkap dari akta otentik atau

dalam Pasal 1 ahgka 9UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tatausaha negara yang berdasarkan peraturan perundangHalaman 14 Putusan No. 378/Pdt/2017/PT SMGundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata";Putusan Mahkamah Agung No. 620

yang melaksanakanurusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 03045, 03046, dan 03047 /Mranggen atas nama Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata UsahaNegara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berdasarkanPeraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620

memeriksa dan memutuskanperkara ini, bahwa apa yang diungkapkan oleh Para Tergugat ini berkaitandengan kompetensi absolute;Bahwa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan KotaKupang merupakan surat keputusan (beschiking) yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehinggadengan demikian maka kompetensi absolute Badan Peradilan Tata UsahaNegaralah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (videYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620

ratus satu meter persegi), 20 x 53 meter yang terletak di Dusun III Rt 08, Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serifikat nomor 33 atas nama NASRODI berbatasan dengan:

31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.

Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswauntuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan BatuHampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswaTK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.Tanggal 15 September 2014.

Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK KecamatanBatu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.Tanggal 15 September 2014.

Bukti T.IV18 Surat Pangdam Jaya No.B/620/IIl/2010 tanggal 26Maret 2010;19. Bukti T.IV19 Surat Pangdam Jaya No.B/907/IV/2010 tanggal 06Mei 2010 ;20. Bukti T.N20 Surat Pangdam Jaya No.B/170/1/2011 tanggal 25Januari 2011 ; Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/201 I/PN..Ikt.Tim.21. Bukiti TIlV21 : Surat Pangdam Jaya No.B/195/1/2010 tanggal 28Januari 2011 ;22. Bukti T.IV22 Surat Badan Pertanahan Nasional Jakarta PusatNo. 1102/09.01HTPT tanggal 10 Juni 2009 ; 23.

B/2440/xIV/2009tertanggal 24 November 2009 ;Surat PerintahNO.B/2537/XIV/2009 tanggal 09122009 ;Surat Undangan Kodam Jaya No.B/599/IIl/ 2010tertanggal 25 Maret 2010 ;Pengosongan Kodam JayaSurat dari Turut Tergugatlll yang ditujukan kepada AsloKodam Jaya KolSudarto tanggal 26 Maret 2010 ;Surat Undangan Kodam Jaya No.B/620/IIl/ 2010tertanggal 26 Maret 2010 ;Surat Undangan Kodam Jaya No.B/639/IIl/ 2010tertanggal 30 Maret 2010 ;Surat Undangan Kodam Jaya No.B/736A/III/ 2010tertanggal 20 Agustus 2010 ;Surat

Dari ketentuan tersebutbahwa apabila jual beli tersebut adalah benda bergerak yang berwujuddilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas benda (possession).Berkaitan dengan penyerahan benda tetap Pasal 616menentukan bahwa Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerakdilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan caraseperti yang ditentukan dalam Pasal 620.

Dari ketentuanHalaman 45 dari 67, Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.PLG.tersebut bahwa apabila jual beli tersebut adalah bendabergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahankekuasaan atas benda (possession).Bahwa berkaitan dengan penyerahan benda tetap Pasal 616menentukan bahwa Penyerahan atau penunjukan barangtak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yangbersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalamPasal 620.

Advokat /Konsultan Hukum dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)beralamat di Jalan Pahlawan I No. 2 Sidoarjo, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 September 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : 620/Adv/2012, tanggal 10September 2012, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MelawanTERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di DesaKecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikankuasa kepada Aris Munadi,

INDSHIELD 0 ,7 .000,45 Glass R WSHLD 1. 427.000, 427.. 0 000,46 Lock Assy Hood 1. 130.000, 130.. 0 000,47 Wire Assy Hood 1. 39.000 39. 0 ,7 .000,48 Cap Whell Center 1. 45.000 45. 0 ,7 .000,49 Lock assy trunk 1. 65.000 65. 0 ,7 .000,50 Cylinder trunk 1. 169.000, 169.. 0 000, 51Garn assy RRT 99 1. 468.000, 468.. 0 000, 52 Outlet Assy RR Air 1. 104.000, 104.. 0 000, 53 Emblem FR center 96 1. 62.000 620 sa .000,54 Emblem RR, City 1. 35.00 35.. 0 0, 000, 55 Emblem RR VTEC 1. 61.00 61.. 0 0, 000, 56 Nozzie