Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-07-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 66/Pdt/2015/PT.KPG.
Tanggal 13 Juli 2015 — - MARISA TAMBENGI, Cs. vs - KASMAWATI
78 — 25
  • meminta pembatalan semuaproduk surat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten TTU ( TurutTergugat) adalah SALAH ALAMAT oleh karena semua Sertifikat Hak Milik yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat merupakan Surat Keputusan (beschikking) yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanahsehingga dengan demikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata UsahaNegara lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (videYURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 04-12-2009 — Upload : 15-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 569 K/AG/2009
Tanggal 4 Desember 2009 — MOCH. AZIS SALEH vs Ny. TRISNAWATI, dkk
39 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang pada pokoknyamenerangkan bahwa dari daftar tambahan tentang kelahiran menurutStbl. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di Jakarta ternyata bahwa diJakarta pada tanggal lima Februari seriou sembilan ratus tujuh puluhlima telah lahir NURLENAWATI anak perempuan dari suami isteriMOCHAMAD SICH TOHA dan MARYATI; Berdasarkan Surat Keterangan No. 620/1755/84 tertanggal 14 Agustus1984 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung JalanPakubuwono VI/78 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ataspermintaan
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 30-03-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN KENDAL Nomor 61/Pdt.P/2017/PN.Kdl
Tanggal 15 Mei 2017 — MUHAMAD MASHAR, SE, Dk melawan Kepala BPN Kab.Kendal Dk dan P2T Kab. Kendal
72 — 11
  • Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah jalan tol Trans Jawa SeksiSemarang Batang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 620/8 Tahun 2015 Tanggal 04 Mei 2015 tentang PersetujuanPembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa DiProvinsi Jawa Tengah.Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut antara lain berdasarkan :1) UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;2) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun = 2012 tentangPenyelenggaraaan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 14-03-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 55-K/PM-I-03/AD/III/2016
Tanggal 25 Oktober 2016 — Pratu Muhammad Indra Gunawan
77 — 67
  • Firdaus NIP 59010605, menurut Pasal 6 ayat (2)Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI No 5 Tahun 2010tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Lab.Pengujian Narkotika tidak dapat dijadikan alat bukti karenabertentangan Pasal 176 huruf b UU RI No 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh PenasihatHukum Atas nama Zulfadli, SH Kapten Chk Nrp. 573206 selakuPenasehat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Korem032/Wbr Nomor Sprin : 620
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2011 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 11 Juni 2012 — Ir.MUHAMMAD FADLI ARDIN,MM Bin ARDIN
119 — 19
  • Kutai Kartanegara kepada BupatiKutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Halldi Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang.
    Sosialisasi tersebut.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rapat/Sosialisasi tersebut dilakukan sebelumatau sesudah terbitnya SK Bupati tentang Susunan Panitia Pengadaan pembebasanlahan guna kepentingan umum.Bahwa ternyata terbitnya SK Bupati adalah pada tanggal 31 Oktober 2003sedangkan Rapat sudah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 8 Oktober 2003, saksitidak tahu mengapa demikian dan apa yang menjadi acuannya.Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Surat dari Kepala Dinas Cipta KaryaNomor 600/182a/620
    Bahwa kronologis/ proses pembebasan tanah untuk stadion di desa perjiwa adalahsebagai berikut :1Adanya permohonan dari kepala Dinas Cipta karya Kab Kukar kepadaBupati Kutai Kartanegara melalui surat No. 600182.a/ 620/ APBD/DCK/ III/ 2033 tanggal 29 maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan velodrome dan Sport hall di Desa Perjiwa Kec.Tenggarong Seberang.Sekitar Bulan september 2003 dlakukan peninjauan di tiga lokasi yaknidi Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun Karet),
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 15-05-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 639/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 5
  • Reg.620/AD/639/G/18, sebagai TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannyatanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-06-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 206/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 1 Oktober 2018 — ELIA G I. PATTI RADJA WANE, DK VS SUGIANTO, DKK
32 — 22
  • menyatakan:Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 206/Pat/2018/PT MDNSeseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan ataurehabilitasi.Perhatikan juga:Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.620
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 150/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. JIWO MEGA PROPERTINDO diwakili JEFFRY TANAYA
Terbanding/Tergugat I : SAENAL Bin BOE
Terbanding/Tergugat II : MANSUR Bin PANGGIH
Terbanding/Tergugat III : FERRY SUGIANTO
Terbanding/Tergugat IV : IDANG Binti MASKUR
71 — 38
  • Pasal 620 KUHPerdata dan Pasal26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka hak atas TanahSHGB Nomor 00128/Kel.Damai Bahagia dan hak atas TanahSHGB Nomor 00129/Kel.Damai Bahagia tersebut telah sahmenjadi milik PEMBANDING, dan selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2011 — Upload : 30-06-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 171/Pid.Sus/2011/PT.Smg
Tanggal 20 Juni 2011 — ICHLAM SUPARNO Bin KUAT SLAMET
39 — 23
  • Utomo.Bendel XVI:Surat Pernyataan Bersama no. 201N11/2007.Surat Dinas Pekerjaan Umum No. 620/0176 tanggal 28 Februari 2008.Surat Pernyataan an.
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Slr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
1.ANDI BUANA PUTRA S.Pd
2.MUHAMMAD ALI
3.Drs. JUFRI
4.H. ISMAIL, S.Ag, MH.
5.IRAWATI, AMG.
6.JAMALUDDIN
7.NUR HASNAH
Tergugat:
ASDAR Alias A'DA Bin MUHAMMAD TAHIR
95 — 38
  • Pasal 1458 Kitab UndangUndangHukum Perdata, jual belli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihakseketika setelan kedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentangkebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkanmaupun harganya belum dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndangHukum Perdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah,dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkuran dengan cara sepertiyang ditentukan dalam Pasal 620
Pengadilan PN BUOL Perdata Tanah
Register : 09-08-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN BUOL Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Bul
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. Hj. Rahma Rauf, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Yojokodi Nomor 35, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Hj. Dra. Hapsa Rauf, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi 3 Nomor 4, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Hj. Ramlah Rauf, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Satu Nomor 121, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. Hi. Ibrahim Rauf, Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Satu Nomor 77, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Tuti Winarti Rauf, S.H., Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Sumarni Rauf, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; 7. Zainudin Rauf, Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII; 8. Drs. Kasim Rauf, Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Sona Nomor 82, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baso Patamangi, S.H.M.H. dan Lisnawati, S.H., Advokat/Pengacara Kantor LBH “Amanat Keadilan”, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 16, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2016, yang kemudian dicabut dan beralih Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2016 didampingi oleh Idris Lampedu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tembang Nomor 59, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat; L a w a n : 1. PT. Hardaya Inti Plantations, berkedudukan di Modo Desa Winangan, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor MR & Partners Law Office, beralamat di Grand Wijaya Center Blok 8-9, Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol, berkedudukan di Jalan Batalipu, Keluarahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrajaya, Dkk Kepala dan staf seksi sengketa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 3. Pemerintah Kabupaten Buol, Cq. Bupati Buol, berkedudukan di Keluarahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifudin A. Jusuf, S.H., Dkk Kabag Hukum dan Ortal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
165 — 45
  • Bul. 620.Bahwa selanjutnya pula didasari tindakan Tergugat pada Objek Sengketatersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikanPara Penggugat selaku pemilik hak atas objek sengketa, maka wajar danberalasan hukum apabila didalam gugatan perkara juga Tergugatdihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul kemudiansebagaimana hukumnya;Berdasarkan seluruh uraian dan pemaparan dalam posita tersebutdiatas, maka para penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepadayang terhormat
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 17-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum II : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Terdakwa : LINDA LIUDIANTO, SE
236 — 121
  • Cipta Eka Puridan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan Nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaanterpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahanpendukung untuk meminta pencairan dana termin sebesar 25%,seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik KawasanPameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diaturdalam Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan
    Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
    Cipta Eka Puri dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, STmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang padaintinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudahmencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk memintapencairan dana termin sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan PekerjaanPembangunan Fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteriakontrak kritis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 B.6 tentang penghentiandan
    Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkanSurat peringatan kepada penyedia atas keterlambatanrealisasi fisik pelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI
Register : 04-06-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1840/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr
Tanggal 31 Agustus 2015 —
13 — 0
  • 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 432.00 Tm/F12 1 TE53) 25015) 145) 15015) 145) 15) 15142) 225) 2=620
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 63/Pdt.G/2016/ PN Pkl
Tanggal 5 Januari 2017 — H. MIRZA HASBULLAH (PENGGUGAT) MELAWAN PT. BANK VICTORIA SYARIAH CABANG CIREBON (TERGUGAT), 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (TERGUGAT II), FAUZAN (TERGUGAT III)
100 — 25
  • sepakat kedua belah pihakatau karena alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untukitu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.Bahwa dalam perkembangannya ternyata PENGGUGAT tidakmematuhi isi perjanjian kredit yang telah ditandatangani dandisepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut, sehinggaTergugat mengeluarkan Surat Peringatan Nomor: S192/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 02 April 2015, SuratPeringatan Il Nomor: S218/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 17 April2015, dan Surat Peringatan Ill Nomor: S283/620
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 16-07-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 98/B/2012/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Agustus 2012 — Penggugat : Ujang Asril DKK Tergugat : Bupati Tulang Bawang
211 — 161
  • Pembangunan Pasar Unit IIKecamatan Banjar Agung yang dalam proses penyediaan barang dan jasa dimulaisetelah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan perundangundangan, hingga akhirmmya dapat ditentukan siapa pemenang lelang yang atas dasarPenetapan Pemenang Lelang tersebut kemudian oleh Sekretaris Daerah KabupatenTulang Bawang Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang telahHalaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 98/B/2012/PT.TUNMDNmengeluarkan Surat Nomor : 620
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-08-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 52/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
MADJIDO BIN BORA alias MADJIDO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
PERSEROAN TERBATAS JAYA GRAHA
224 — 141
  • (Fotokopi sesuaidengan asii);Surat Pengantar Nomor : KIMA.620/DU/XII/2006,Halaman 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.MKS10.11.12.13.14.15.Bukti T.II.Int5Bukti T.II.Int6Bukti T.II.Int7Bukti T.II.Int8Bukti T.II.Int9Bukti T.II.Int10Bukti T.II.Int11Bukti T.II.Int12Bukti T.II.Int13Bukti T.II.Int14Bukti T.II.Int15tanggal 26 Desember 2006 dari Direksi PT. KIMA.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-07-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: HENDRO PRAYITNO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
117 — 64
  • Foto copy sesuai Asli Pekerjaan Jalan Reformasi, Jalan Bung Karno, JalanRondorundu dan Jalan Perjuangan Nomor : 620/75.D/PUB/BM/I/2007tanggal 22 Februari 2007 diberi tanda bukti P.8;9. Foto copy sesuai Asli Kesepakatan bersama antara MUHAMMADHIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/PDT.SUS/2011
A. KUSTIATI, DKK. ; PT. KARINA TATA BUSANA ( DALAM PAILIT KURATOR ENDANG SRIKARTI HANDAYANI)
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 08.09.2004 4 7 1.096.600,00108 Sunirih 463 Sewing 29.11.2005 3 4 1.096.600,00109 Suraminah 844 Sewing 11.11.2005 3 1.096.600,00110 Susanti 387 Sewing 15.04.2005 3 11 1.096.600,00111 Sutini 678 Sewing 02.09.2004 4 7 1.096.600,00112 Tri Astutik 525 Sewing 16.01.2008 1 2 1.096.600,00113 Tuti 857 Sewing 16.01.2008 1 2 1.096.600,00Alawiah114 Ujang 1221 Mekanik 03.11.2007 1 5 1.096.600,00115 Umi 530 Sewing 16.09.2005 3 6 1.096.600,00Habibah116 Umi 532 Packing 17.07.2006 2 8 1.096.600,00Salamah117 Umi 620
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-01-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg
Tanggal 18 September 2017 — Para Penggugat , Tergugat , Turut Tergugat , dan Penggugat Intervensi
95 — 35
  • Jbg.Yurisoprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tangqgal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengaailan negen"Bahwa dengan demikian berdasarkan konstatasi kewenangan absolutperadilan tersebut diatas sudah sepantasnya dan berdasar hukum
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 16-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bsk
Tanggal 22 Oktober 2020 — Terdakwa
108 — 15
  • Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.