Ditemukan 11326 data
117 — 50
Bahwa sesuai pasal 616 KUHPerdata, penyerahan ataupenunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akte yang bersangkutan dengan cara yangditentukan dalam pasal 620 KUHPerdata;c.
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELABUHAN INDONESIA Il(Persero) CABANG TANJUNG PERAK, berkedudukan di JalanTanjung Perak Timur Nomor 620, Surabaya, yang bertindakmengatas namakan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III(Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada KukuhPramono Budi, SH., MH., Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat beralamat kantor pada Kantor Hukum Pramono &Partners Law Firm di Jalan Darul Aisyah III No. 09, Gresik, JawaTimur berdasarkan surat kuasa Nomor KP.0503/1341/P.IIl2016tanggal 15062016;Termohon Peninjauan
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap kepemilikan hak atas tanah Almarhum Sajid Sagaf bin Husenbin Smeth in casu objek sengketa dengan demikian subtansi masalah penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor 15/Rijali adalah suatu produk hukum Pejabat TataUsaha Negara (TUN) sehingga diatasnya berlaku ketentuanketentuan HukumAdministrasi Negara sehingga kewenangan mengadili dalam perkara inibukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah agung RepublikIndonesia Nomor 620
29 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena objek gugatan menyangkutperbuatan mengeluarkan Sertipikat oleh pejabat tersebut, dengan demikiankewenangan untuk mengadili perkara tersebut bukan kewewenanganPeradilan umum melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas PPembanding/Penggugatmenghunjuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 620 K/Pdt/1999;Tanggal 29 Desember 1999 yang amar pertimbangan hukumnya: Halaman 22 dari 28 halaman.
80 — 22
Adapun isinya antara lain yaitu, Tergugat diberi kekuasaan untukmemelihara, menyewakan, menggadaikan/menghipotikkan, mengasuransikanatau menjual sebidang tanah hak milik bekas Hak Yasan, luas + 620 m?
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bungsu, telah meninggal dunialebih dahulu) dari para almarhum dan almarhumah padatanggal 12 Januari 1963, sesuai dengan Surat KeteranganMeninggal Dunia Nomor: 620/Ket/KNB/XI 2006 tanggal 16November 2006 dari Pemerintah Kota Solok, KecamatanTanjung Harapan Kelurahan Nan Balimo Nagari Solok, dantelah menikah sekali dengan Maksini Siak Batuah, padatanggal 11 Oktober 1955 berdasarkan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor: KK.03.10/5/PW.00.1/75/2006 tanggal 15Mei 2006 (bukti P8), yang telah meninggal dunia
1.Hj. SITI ASIYAH
2.RATNA NINGSIH, SE
3.ARIFIN
4.IFTITAH AGUSTIA
5.IVAN BACHTIAR, S.P
6.ANDRE KURNIAWAN
7.AHMAD AFANDI
8.CHUDRI SUSANTO
9.FENDY FERDIANSYAH
10.DEDDY SYAHRIAL
11.H. SYAHIR
12.ITA HANDAJANI
Tergugat:
KEPALA KELURAHAN MENANGGAL SURABAYA
106 — 51
Bukti P100 :Bukti P91Bukti P92Bukti P93Bukti P94Bukti P95Bukti P96Bukti P97Bukti P98Bukti P99Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 620/Kel.Menanggal, terbit tanggal 11 September 2015, Surat Ukurtanggal 20 Maret 2015 No. 00248/Menanggal/2015, luas595 m2, tercatat atas nama Alim Setiawan, IR. MA. ;Fotokopi Surat dari Lurah Menanggal Nomor570/123/.436.9.22.2/2017, tanggal 20 Juli 2017, Perihal :Pengajuan Sporadik a/n. Ny.
558/Kelurahan Menanggal atas nama Sumardji, bukti P 87berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 548/Kelurahan Menanggal atasnama Sumardji, bukti P 88 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.574/Kelurahan Menanggal atas nama Nyonya Yuliani, bukti P 89 berupaSertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Kelurahan Menanggal atas namaHeronimus Tandhia, bukti P 90 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1278/Kelurahan Gayungan atas nama Rahmat Effendi Tjangraja, bukti P 91berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 620
Terbanding/Terdakwa : Yanto Cahyanto SE MH
83 — 32
5/31/2007 = = = = 250 = = = = 501,328, 2,000, 2,476, 5,804,236 6/29/2007 = = = 000 000 = = = 250 501,000, 1,000,037 6/29/2007 = = = : 000 : : 002,955, 2,000, 4,955,638 6/30/2007 = 600 = = = = 000 = = 00750, 750,039 7/3/2007 000 = = : : : : = = 002,000, 1,950,00 1,350, 5,300,040 7/4/2007 = = = = 000 0 = 000 = 0041 7/4/2007 936, 936,2= = = = 250 = = = = 50 halaman 38 dari 96 halaman putusan No. 30/TIPIKOR/2012/PT.Bdg 386, 386,542 7/6/2007 500 002,900, 1,328, 3,828,043 7/25/2007 000 000 002,000,00 620
0001,000, 1,000,5/31/2007 = = = = 000 = = = = 0002,936, 2,936,5/31/2007 250 2501,328, 2,000, 2,476, 5,804,6/29/2007 = 000 000 = 250 2501,000, 1,000,6/29/2007 = = = = 000 = = = = 0002,955, 2,000, 4,955,6/30/2007 600 : 000 600750, 750,7/3/2007 000 = = = = = = = = 0002,000, 1,950, 1,350, 5,300,7/4/2007 000 000 000 0007/4/2007 936, 936, halaman 65 dari 96 halaman putusan No. 30/TIPIKOR/2012/PT.Bdg = 250 : = 250386, 386,7/6/2007 = = = = = 500 = = = 5002,900, 1,328, 3,828,7/25/2007 000 000 0002,000, 620
47 — 7
IRWAN EFFENDI, SH.MH.DONALD PANGGABEAN, SH.PANITERA PENGGANTI,MUH SONI18PUTUSANNomor : 620/Pid.B/2013/PNBBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kelas Bale Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Pidana dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/ tgl.
73 — 29
Fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi BPD Maluku No.481/620/1990tanggal 6 Januari 1990 ,diberi tanda P7;. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Peserta No. 4256/K/PC/8.84 tanggal16 Agustus 1984 ,diberi tanda P8;.
95 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini secaranyata dapat dilinat dari:Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal29 Desember 1999:Bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;B.
83 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, hal tersebut dibuktikan oleh ParaPenggugat setelah mendapat penjelasan melalui Surat dari Camat,Kecamatan Cengkareng (Turut Tergugat VII) Nomor 620/1.711.1 tanggal 6September 2010, bahwa hasil pengecekan dan penelitian AJB Nomor1229/Cengkareng/1999, 28 Desember 1999 dan AJB Nomor181/Cengkareng/2000, 2 Maret 2000, tidak ditemukan baik di arsip maupun diregister, sehingga proses penerbitan Sertifikat Ajudikasi Nomor 05061 adalahcacat fisik dan cacat hukum (Bukti P6)
59 — 1
tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi:Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam mengaturbahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baikdimulai sejak adanya tamkin;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alihsebagai pendapat Hakim atas ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalamKitab alMuhadzdzab juz halaman 178 yang berbunyi sebagai berikut:wylo Yloj 620
38 — 7
TAP. 620/0.4.10/Epp.1/11/2014, sejaktanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tangal 08 Januari2015, No. 039/0.4.10/Ep.10/01/2014, sejak tanggal 8 Januari 2015sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;Hal 1 dari 34 hal.Putusan.No.11/Pid.B/2015/PN. Yyk.4. Penahanan Majelis Hakim dengan Surat Penahanan tanggal 15 Januari2015, No 11/PID.B/2015/PN.Yyk, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampaidengan tanggal 13 Februari 2015;5.
343 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan oleh Tergugat di atas adalah sengketa tata usaha negara,maka berdasarkan Pasal 4 UU PTUN yang menyebutkan PeradilanTata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TataUsaha Negara, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara danbukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan oleh Tergugat di atas adalah sengketa tata usaha negara,maka berdasarkan Pasal 4 UU PTUN yang menyebutkan PeradilanTata Usaha Negara adalah salah satu) pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TataUsaha Negara, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara danbukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
154 — 125
yang diatur oleh ketentuanyang terdapat pada Pasal 1686 Jo Pasal 616 KUHP Perdata.Pasal 1686 KUHP Perdata menyatakan Hak milik atas barangbarang yangdihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepada orang yangdiberi Hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal612, 613, 616 dan seterusnya.Pasal 616 KUHP Perdata menyatakan penyerahan atau penunjukan barangtak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutandengan cara yang seperti yang ditentukan dalam Pasal 620
KUHP PerdataPasal 620 KUHP Perdata menyatakan dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumumantermaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yanglengkap dari akta otentik atau surat keputusan hakim ke kantorpenyimpanan hipotik dilingkungan barang tak bergerak yang harusdiserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan itu dalam daftaryang telah ditentukanBahwa pada tuntutan/Klaim yang duajukan oleh PEWARIS PARATERGUGAT, didalilkan
96 — 45
Sujarno Abdul Hamid selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo) 1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna Dana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013; 1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang Permohonan Pengadaan Tanah; 1(satu) buah Foto copy Surat
SUJARNO ABDUL HAMID selaku SekretarisDaerah Kabupaten Boalemo)1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna DanaBagian Tata Pemerintahan Tahun 2013.1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo ProvinsiGorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 kepada KepalaKanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang Permohonan Pengadaan Tanah.1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo
Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/X1/2013 tanggal 04November 2013.Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/1/2013 tanggal10 Januari 2013 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk kepentinganumum yakni untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo danPengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemotersebut makaSekretaris DaerahKabupaten Boalemo (Sujarno Abdul Hamid) mengajukan PermohonanPengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalomelalui surat Nomor : 620
November 2013.Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/I/2013 tanggal10 Januari 2013 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk kepentinganumum yakni untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo danPengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemotersebut makaSekretaris DaerahHalaman 62 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.Kabupaten Boalemo (Sujarno Abdul Hamid) mengajukan PermohonanPengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalomelalui surat Nomor : 620
1(satu) buah asli kelengkapan dokumentasi para penerima ganti rugi tanahDesa Mohungo, Wonggahu, Molombulahe, Rejonegoro, Sosial, Tangkobu;1(satu) buah Foto copy KTP atas nama MUHAMMAD MAKU;1 (satu) buah Foto copy KTP atas nama ISMAIL TOPIKI;1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna DanaBagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo ProvinsiGorontalo Nomor 620
12/02/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo yang ditujukan kepadaBupati Kabupaten Boalemo dengan Nomor : 170/DPRD/146.b/IV/2013, tanggal 29April 2013 tersebut, saksi Sujarno Abdul Hamid selakuSekretaris Daerah KabupatenBoalemo sebagai Pengguna Anggaran (PA)pada Sekretariat Daerah KabupatenBoalemo mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo berdasarkan surat Nomor :620
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu wajib dilakukan perbuatan hukum lain yang disebut"penyerahan yuridis" dalam bahasa Belanda Juridische Levering, yang diaturdalam Pasal 616 dan 620. Menurut PasalPasal tersebut penyerahan yuridisitu dilakukan juga dihadapan Notaris, yang membuat aktanya, yang disebutdalam Bahasa Belanda " Transpor Acte Akta Transpor. Akta Transpor iniwajib didaftarkan pada Pejabat yang disebut "Penyimpan Hipotik".
90 — 20
M E N G A D I L I
- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
- Tanah pekarangan beserta banunan yang berdiri di atasnya sesuai sertipikat hak milik No.1045 atas nama Yetik seluas 620 M2 yang terletak di Desa Bagkleyan.
183 — 50
Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) Bundel Copy dokumen kontrak APBD Tahun anggaran 2019, nama kegiatan Peningkatan jalan Barengko Pabangbon (Banprop), lokasi Kecamatan Leuwiliang, nomor kontrak 620/ A.067 11.2700/ TING JLN PJJ.2/ SPJPK/ PUPR, tanggal kontrak 30 Agustus 2019, nilai kontrak 12.581.977.000,00 waktu pelaksanaan 105 (seratus lima) hari kerja dan penyedia PT. Bumi Siak Makmur Jl.