pertama sudahtepat dan benar;Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh kedua pihak dalammemori dan kontra memorinya menurut majelis tidak ada hal baru yang dapatmerubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena Terbanding semulaPelawan telah cukup membuktikan dalil perlawanannya yang menyatakan tanahdan Rumah Tinggal di Jalan kemang Selatan 1 C No. 6A RT. 006 RW.002Kelurahan Bangka, kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang telahdisita oleh Pembanding semula Terlawan dalam perkara pidana Tipikor

Oleh karena putusan pidanayang dijatunkan oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPalangka Raya dijadikan pertimbangan mutlak = sebagaipersyaratan untuk diberhentikannya Penggugat sebagai PegawalASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya ; Bahwa dari segi prosedural, penerbitan objek sengketa didasarkanpada kebijakan Pemerintah Pusat dengan kronologispelaksanaannya sebagai berikut :1.

dengan tanggal 19 Agustus 2019;Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7Oktober 2019;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 3 Oktober 2019sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 2 November2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 25 Mei 2018 Nomor 107/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkasperkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal2 Mei 2018 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri AcehBesar tanggal 1 Februari 2018 Nomor.Reg.Perk.PDM28/JTH/02/2018 yangberbunyi sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN pada hariSenin tanggal 02 Oktober 2017 sekira

Bahwa saksisaksi dibawahsumpah telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik sah milikPenggugat (bantahan pertimbangan hukum him 22 putusan PN Sigli alinea2);Berdasarkan alasanalasan diatas, maka mohon kepada MajelisHakimTinggi/Tipikor Banda Aceh memberikan putusan dalam perkara yangdimohonkan banding dengan putusan sebagai berikut:PRIMAIR:Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;2.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWUAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dan dilakukanoleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yang mungkin cacatyuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanwewenang dalam pasal 3 UU Tipikor adalah untuk menguntungkan diri sendiriartinya harus dibuktikan lebih dahulu bahwa unsur menyalahgunakan wewenangtersebut digunakan untuk

unsurunsur deliknya terdapat banyak perbedaannya, dalam praktek itu banyak ketikadakwaan menuntut pasal 2 dan 3 UndangUndang Tipikor itu copy paste sehinggapenjelasannya tidak cermat, jelas dan lengkap, itu yang dimaksud artinya copyHal. 172 Putusan No.66/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.Sbyharus dipidana tapi kalau bukti formil tidak didukung bukti materiil ternyata perbedaan nya lain maka bukti formil harus ditolak;Bahwa Tipikor itu) secara nasional sudah diangap berbahaya terhadapkepentingan Bangsa dan Negara maka lalu secara internasional itu kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulai darilegal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya Pengadilan Tipikor itulegal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikor

M E N G A D I L I:

- Menerima Permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus-Tipikor/2022/PN.Mks tanggal 06 Maret 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiBanjarmasin berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan memori banding,tertanggal 4 Juli 2018 yang pada intinya keberatan dengan tidak adanya uangpengganti sebesar Rp. 211.159.443,73 (dua ratus sebelas juta seratus limapuluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh tiga rupiah)Subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dalam Amar Putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yangdituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 4 juli 2018 , Majelis Hakimtingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan dengan benar berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwaalasanalasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memoribandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusanPengadilan Tipikor

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikandi atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tentangterbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juni 2018,Nomor : 14/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm., sudah tepat dan benar, sehingga dapatdipertahankan, namun demikian mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkanHalaman 45 dari 57 Putusan Nomor 6/PID.SUSPK/2018/PT.BJMkepada terdakwa Pengadilan Tinggi

Hakim Tinggi dan HadiSutjipto.S.H.M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin tanggal 4 Juli 2018, Nomor : 6/PID.SUSTPK/2018/PT.BUM.

Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengantanggal 28 September 2012, kemudian dipindahkan di Lapas kelas IIA Kupang sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengandilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;2. Perpanjangan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30Oktober 2012;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;4.

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Januari 2013sampai dengan tanggal 08 Februari 2013;Hal. 1 dari 62 hal. Put. Nomor 1157 K/Pid.Sus/20136. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal09 April 2013;7.

PUTUSANNo. 60 K /Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana tipikor dalam tingkat kasasi telan memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BAMBANG SUYANTO, SH.M.Si ; tempat lahir : Barabai Kalimantan Selatan ; umur / tanggal lahir : 49 tahun /19 September 1959 ; jenis kelamin Llakilakti ;Kebangsaan Indonesia ;tempat tinggal : Perumahan Sumber Taman Indah Blok @No. 10, Kelurahan Sumber TamanKkecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo

Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. dan Leopold LuhutHutagalung, SH.MH., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ H.

PUTUSANNo. 164 PK/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terpidana :Nama : AHMADI, SP bin DINGAN.

Abdul Latief,S.H..M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana SondangPandjaitan, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd/Dr. H.M Zaharuddin Utama, S.H.,M.M ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwamasingmasing pada tanggal 1 Desember 2014 dengan Nomor26/Akta.Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh WakilPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinGINTER, S.H. yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwatelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 25 Nopember2014, No. 36/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,ll.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12Desember 2014 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjmhalaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Barabai tanggal 6 Desember 2014, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 12Desember 2014;Vi.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6Januari 2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BjmVIII. Memori Banding dari Terdakwa tanggal Januari 2015, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 6 Januari 2015;IX. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6Januari 2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;X.

PUTUSANNomor: 512 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AULIA FITRIATI;Tempat lahir : Mojokerto;Umur/Tanggal lahir :29 Tahun/ 19 Juli 1981;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Margorejo Tangsi V/2 Surabaya;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;Yang diajukan

e Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalammenerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 hurufc dan d KUHAP;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa AULIA FITRIATI didalam membuat putusannya tidak disusun secara lengkap mengenaifakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh selamadalam pemeriksaan persidangan dengan hanya mempertimbangkandakwaan Alternatif Kesatu Primair; sebagaimana diatur dan

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagai dasar untuk melepaskan Terdakwa AULIA FITRIATIdari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, padahal Jaksa / Penuntut Umumdalam mengajukan perkara atas nama Terdakwa AULIA FITRIATI kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif ,tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanSurabaya dakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya hanyadakwaan Alternatif Kesatu Primair dan Subsidair sedangkan dakwaanAlternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayadi dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang dalam menerapkan hukumpembuktian mengenai tidak terouktinya unsur dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara di dalam putusannya;Bahwa perhitungan Kerugian Negara sendiri bersifat kasuistis, ataudilinat perkasus, karena tidak semua PasalPasal dalam perkaraTindak pidana

Hal initercermin dari pertimbangan putusan hakim, yang antara lain:""Menimbang, bahwa perbedaan juga tertetak cara bagaimana subjek/ pelakumendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalam pasal masingmasing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luar atau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku" (vide : putusan nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDGhalaman 65 dari 99).Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatanpelaksanaan makan minum Pimpinan dan ikut mencari faktur

No. 2517 K/PID.SUS/2015"Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,e, f, h, j, k danI pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkat Pertamadan Banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan cara mengadili ketentuanPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kami memohon atas amar tersebutagar PT Tipikor Padang Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 26 Juni2015 atas nama SAWIRMAN, SE.

Penerimaananggaran kegiatan makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten PadangPariaman Tahun 20112013 tersebut sleain telah menambah keuntungan ban EriZulfian, SPt, SH., MM., saksi Desril Yani Pasha dan Yusalman, SP, dengandemikian unsur ini dalam dakawaan subsidair telah terbukti"(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR/2015/PT.

bukti nomor: 2.7.181 dikembalikan kepada Azizah;Barang bukti nomor: 2.7.182 ;Barang bukti nomor: 2.7.183 dikembalikan kepada Yumentis; Barangbukti nomor 2.7.184 dikembalikan kepada Agustasri; Barang bukti nomor: 2.7.185 dikembalikan kepada Dewi Fitri Deswati;Barang bukti nomor : 2.7.186 dikembalikan;Barang bukti nomor: 2.7.187 dikembalikan kepada Syamsuniar;Barang bukti nomor: 2.7.188;Barang bukti nomor: 2.7.189(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR

,HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.MS. LUMME, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.ttd.Prof.Dr.KRISNA HARAHAP,S.H.,M.H.Panitera Pengganti :ttd.R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.

PUTUSANNO. 91/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap :TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNOTempat lahir :PonorogoUmur/Tanggal lahir :55 Tahun / 15 Desember 1963Jenis kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal :Desa Pragelan RT.001

dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidakmengajukan keberatanatau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor

terdakwa, sehingga putusan yang dibuat dapat berkeadilan bagi terdakwa, bagiJaksa Penuntut Umum bagi bangsa dan Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukanHalaman ke 136 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sbyadanya faktafakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabanpidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakanbersalah dan dapat bertanggung jawab secara

139 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyDikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaanberlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sahberdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAPditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

WAYANSOEDARSANA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriBojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,Halaman ke 143 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyJOHN DISTA, S.H., COKORDA GEDE ARTHANA, SH., M.H.,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Il,KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H.

Medan telah salah dankeliru dalam amar putusannya ;1.Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atastelah salah dan keliru dalam memeriksa putusan TIPIKOR PN. Medanyang dimohonkan banding oleh Pemohon, hal ini terlihat jelas dalambutir 2 amar putusan PT. Medan yaitu : Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 #4No.31/Pid.Sus.K/2011/PNMdn., yang dimohonkan banding tersebut;Bahwa putusan TIPIKOR PN.

Medan yang dimohon banding olehTerdakwa/Pemohon adalah putusan TIPIKOR PN. Medan Nomor :23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 21 Mei 2012 atas nama Terdakwalr.

Medan No. 23 / Pid.Sus.K / 2011 /PN.MDN., tanggal 21 Mei 2012) ;Judex Facti TIPIKOR PN. Medan telah salah dan keliru dalam menerapkanPasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (PTPK) terhadap Terdakwa ;Majelis Hakim Agung yang Mulia,1.Bahwa di dalam surat tuntutan dan dakwaan JPU maupun dalamputusan TIPIKOR PN. Medan, Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono, dituduh /didakwa telah memalsukan atau membubuhkan tanda tangan di atasnama Ir. Fadjrif H.

;Fakta Persidangan :1.Bahwa hanya ada satu saksi saja yaitu Wahman yang menerangkankalau ia (saksi) melihat Terdakwa menandatangani dokumen dokumendi Kantor Bappeda Medan, namun tidak tahu dokumen apa yangditandatangani sedangkan saksi saksi lain tidak mengetahui siapayang menandatangani Addendum Kontrak serta dokumen lainnya, hal inisesuail dengan kesaksian Wahman dalam putusan Tipikor PN.

, padahal saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gatot Suhariyono dan saksi terakhirkali ke Medan tahun 2004 :Bahwa, terbukti Judex Facti TIPIKOR PN. Medan merekayasa danmenambah nambahkan keterangan saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, padahal secara logika hukum, saksi ini bukanlah saksi mahkota/saksikunci yang mengetahui proyek master plan Kota Medan, mohon MajelisHakim Banding mendengarkan relaman sidang terkait saksi ini ;Bahwa saksi Ir.

AGUS HERIYANTO, SH,Penasihat Hukum: Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,Pengadilan Negeri tersebut.e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Ssuratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwae

Bahwa demi rasa keadilan yang berdasarkan nilainilai ketuhanan yangmaha esa dan rasa keadilan masyarakat, kami penasehat hukum terdakwamemohon kepada majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi BandaAceh, untuk menghukum terdakwa Rahmat Fajar lebih ringan dari Putusanmajelis hakim judex factie Pengadilan negeri Ihoksukon.Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding memohon dengan hormatkepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehyang mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan

Rp 139.000,00Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Untuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1 029Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA

Membebankan Terdakwa dan Terdakwa Il membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.PLG. tanggal 13 Maret 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yayan Yandi Bin Tatangtersebut ;Hal. 25 dari 42 hal.

Yayan Yandi BinTatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor 02/TIPIKOR/2014/PT.PLG. tanggal 13 Maret 2014yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palembang Nomor 23/PIDSUS/2013/PN.PLG. tanggal 24 Oktober 2013,untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar

Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/TIPIKOR