Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-01-2014 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 30/PID.B/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Mei 2013 — Drs. H. MAHFUDZ DJAELANI
112 — 100
  • diserahkan kepada Terdakwa ;Bahwa developer menyerahkan sertifikat rumah tersebut ke Terdakwa karenaTerdakwa mengatakan suratsurat berupa PPJB, Berita Acara Serah TerimaKavling, Berita Acara Serah Terima Rumah, IMB dan SPPT hilang, maka pihakdeveloper menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa saat saksi mengetahui hal tersebut, saksi lalu menyuruh Napitupulumenemui Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sepertinya mengulurulur waktu sajasambil menunggu Dimas ;Bahwa Terdakwa adalah politisi dari Partai
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama Perceraian
Upload : 15-12-2014
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 0133/Pdt.G/2014/PAME
Perdata
47 — 3
  • Barat, Kota Prabumulih, namun hal tersebut dibantah olehTergugat yang menyatakan bahwa kebun tersebut tanah dan isinyaadalah kepunyaan ibu Tergugat yang bernama Hopiah sesuai denganbukti T.2 dan saksi Kodri bin Cik Ari, Tergugat hanya membantumengolah dan merawat;Bahwa bukti T.2 berupa foto copy Surat Keterangan Jual beli antaraKodri bin Cik Ari dan Hopiah adalah termasuk dalam Akta BawahTangan karena memenuhi semua syarat formil Akta bawah Tangan yaituberbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — MUHAMMAD NUR RAMBE., DKK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
106 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada LembagaAdvokasi Partai Bulan Bintang, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018:Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;LawanMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DANREFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, JakartaSelatan;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
2449 — 696
  • Tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • wewenangPPATK.Pasal 51Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil KepalaPPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a.b.warga negara Indonesia;berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun danpaling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saatpengangkatan;sehat jasmani dan rohani;takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yangbaik;memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi,akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalamankerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh)tahun;bukan pemimpin partai
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G./2014/PTUN-Dps
Tanggal 12 Februari 2015 — Penggugat :
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 tersebut diatas, Penggugat tidak adasatupun melanggar ketentuan tersebut dan apabila dikaitkan dengan hasil TimPemeriksaan yang diangkat berdasarkan surat perintah untuk melakukanpemeriksaan Nomor : KP 06.02/II.D9/7177/2014 dimana Tim13Pemeriksa hanya mengeluar Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukankepada Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang mana laporan TimPemeriksa tersebut hanya menuduh secara subyektif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-09-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 K/Pdt/2014
Tanggal 23 September 2014 — PT BUMI PUTERA BOT – FINANCE melawan JUNAIDI NASUTION, dkk
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tindakan Penggugat yang secara salah dan keliru menarik PT.Bumiputera BOT Finance sebagai Tergugat dalam perkara inidipandang bertentangan dengan Prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata, sehingga gugatan yang diajukan PenggugatEror In Persona karena keliru menarik PT. Bumiputera BOT Financesebagai Tergugat dalam perkara ini;c. Bahwa eksepsi gugatan Penggugat Eror In Persona yakni Keliru PinakYang ditarik Sebagai Tergugat berpedoman pada pandapat ahlihukum M.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat : Yuliana, S.E
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
36 — 23
  • Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2498 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2013 — SUHARDI, dkk VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PTPN XII)
109 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • realisasinya, tetapi justruTergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembali mengumpulkan paraPetani yang berasal dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Durenan sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) orang dan Dusun Balerejo sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang,dan meminta para Petani untuk pindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu diDusun Tegalrejo dengan ancaman apabila para Petani tidak mau / menolak untukdipindahkan maka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTI)atau anggota Partai
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 08-04-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 36
  • Jembersebagian sudah didirikan bangunan berupa rumah tinggal Penggugat II/DARINAH berpuluhpuluh tahun lamanya yang juga merupakan abhliwaris (alm) Soemardi.Bahwa, oleh karenanya ambisi Tergugat terhadap tanah warisan (alm)Soemardi mestinya diajukan dalam bentuk Gugatan contentioso yaituperkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dantergugat), karena sebagian tanah warisan tersebut telah puluhantahun dikuasai ahli waris yang lain;Sehingga Permohonan Penetapan Voluntair yang diajukan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 — ERWIN PASARIBU VS - PT. BANK SUMUT - PURNA KARYA SEJAHTERA ( PKS )
75 — 16
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lelang
Register : 28-05-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2013 — - LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA melawan - KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; - KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR; - TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR
257 — 222
  • YK tanggal16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara JohanisRichard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telahdikuatkan dengan Putusan PTUN
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
218 — 119
  • Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 24 UndangUndangNomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yangmenyebutkan:Pasal 24.(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikatuntuk maksudmaksud damali.(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhakmendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atauorganisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannyapemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengantuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
199 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak23ilmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, Nomor 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti, suratbukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawahtangan yang bersifat partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-04-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/Pdt/2010
Tanggal 29 April 2011 — TUMIRAN (ALM) ; PT. PP LONDON SUMATERA, Tbk, dkk
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Penggugat seluruh tanaman dihancurkandengan traktor hingga rata dengan tanah dan dengan perbuatan iniPenggugat tidak pernah menerima ganti rugi tanaman sepeserpun;19.Bahwa Penggugat telah ditekan, dipaksa dan diancam oleh Tergugat Il danTergugat Ill, bahwa apabila tidak memberikan tanah dengan cumacumakepada Tergugat , maka Penggugat diancam akan dicap sebagai PKIkedua;20.Bahwa Penggugat tidak berdaya pada waktu itu, tidak ada rasa takut yangmelebihi rasa ketakutan dituduh sebagai anggota Partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 297/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : DANI KURNIAWAN Diwakili Oleh : Kantor Hukum TRUST & JUSTICE
Terbanding/Tergugat I : NOVI KUSUMA YULIADI
Terbanding/Tergugat II : SRI SUNDARI
Terbanding/Turut Tergugat I : SOEGIANTO, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Kudus
87 — 86
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantum dalam bukunyaM.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 23-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Yk
Tanggal 26 Agustus 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
43 — 13
  • anakTergugat yang bernama ANAK TERGUGAT yang lahir 7November 1993 dan ANAK II TERGUGAT yang lahir 15Februari 1997 ikut dengan kami, dan kami sangat bahagiapada awalnya;Tapi, lama kelamaan Penggugat tidak suka dengan ANAK TERGUGAT.Apa yang dilakukan ANAK TERGUGAT tidak pernah benar dihadapanPenggugat. tetapi jika di rumah ada tamu atau diajak ke rumah temanPenggugat akan memperlakukannya dengan baik (hanya pencitraan).Memang Penggugat sangat ahli dengan pencitraan, karena Penggugatadalah aktivis sebuah partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 103/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
MEMORIS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA SAMBULU
2.Kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo
129 — 117
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-02-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Bwi.
Tanggal 27 Agustus 2014 — Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M sebagai PENGGUGAT ; HERMANTO, S.E Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Dkk sebagai TERGUGAT ;
42 — 12
  • Anggota DPRD Kab.Banyuwangi ( partai Gerindra ) tentang Tagihan pembayaran bunga pinjaman untukkegiatan DPRD, dengan disertai lampiran foto copy kwitansi;di beri tanda, Bukti. P 11;12.Foto copy surat tertanggal 23 Desember 2013 dari H.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD VANATH, A.Md. Kep
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
379 — 1344
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT YOGYAKARTA
Register : 20-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 29/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 8 Juni 2016 —
64 — 24
  • Hal ini dikarenakan dalam gugatanPenggugat sudah disebutkan konstruksi gugatannya berupa gugatanwanprestasi;Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman Cq Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan tidak ada sangkutpautnya dalam urusan keperdataanantara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak terbatas dalamperjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasarsengketa dalam perkara a quo;Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam eksepsibernomor 7 bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam