Ditemukan 1015 data
169 — 52
Bahwa mengenai PTH telah ditegaskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan perkara nomor 90/G/2007 /PHI.BDG. tertanggal 2 Agustus2007 yang dalam pertimbangannyahalaman 123 yang menyatakan;Mayjelis Hakim berpendapat secara fakta hukum kenaikan ga jipokok periode 2000 s/d 2006 terdin dari 3 komponen yaitukenaikan inflasi, berkala, dan perbaikan taraf hidup, yangpenyelesaiannya secara umum sering diselesaikan secarabipartite, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun komponenperbaikan taraf hidup tidak diatur dalam
189 — 91
Gradasi Kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah Keseng ajaan sebagaimaksud yaitu kKesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibatadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari SiPelaku/Petindak. Kesengajaan tidak peru ditujukan kepada perbuatanperbuatan asusila yangmenimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yangterbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
120 — 46
Berca HardayaperkasaNomor : QF112651/BHP.GnPS/KD tanggal 18 September 2011 beserta lampirannya 153 20.1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA100212.75BHP.GnPS/Day tanggal 10 Desember 2010. 21.1 (satu) lembar foto copy Berita acara Uji Aseptasi Aplikasi Nomor : BA100212.76BAP.GnPS/DAY tanggal 10 Desember 2010. ade72 (tujuh puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan yang terdin dani : Berita Acara Pelatihan Nomor : BA100213.1/BHPGnPS/DAY tanggal 2 Desember 2010 s/dBerita
Berca HardayaperkasaNomor : QF112651/BHP.GnPS/KD tanggal 18 September 2011 beserta lampirannya20. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA100212.75BHP.GnPS/Day tanggal 10 Desember 2010.21. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Uji Aseptasi Aplikasi Nomor : BA100212.76BAP.GnPS/DAY tanggal 10 Desember 2010.22. 72 (tujuh puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan yang terdin dari: Berita Acara Pelatihan Nomor : BA100213.1/BHPGnPS/DAY tanggal 2 Desember 2010 s/dBerita Acara
66 — 34
menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat di terima.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili Perkara aquo, Bahwa Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil LPP RRI adalah PegawaiHalaman 26 dari 89 halaman, Putusan Nomor :48/G/201 7/PTUNJKT.yang di angkat berdasarkan Perjanjian Kerja / kontrak kerja sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI Pasal 41ayat (1) Mengenai Kepegawaian, yang berbunyi Pegavai RRI terdin
359 — 520
USD 1.991.546,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu limaratus empat puluh enam Dolar amerika serikat),Terdin dari:1. Utang pokok sejumlah:1.1. Ro 9.859.556.385,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluhsembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapanpuluh lima Rupiah ); dan1.2 USD 1.892.278,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribudua ratus tyuh pulun delapan Dolar amerika serikat); dan2.
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
267 — 231
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tanpamelakukan upaya banding administratif terlebin dahulusebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 75 ayat (2) Jo Pasal76 ayat (2) UU 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, yang berbunyi:Pasal 75 ayat (2):Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. Keberatan; danb. BandingHalaman 70 dari 129 halaman.
160 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
fasilitas Pellaut Sapudi, P Sapudi Kab Sumenep Prop Jatim Tahun 2009 ;Fe Satu bendel Usulan penambahan anggaran APBN P Ta 2009 untukpembangunan fasilitas Pel Laut Tl Segintung Kal Teng ;Fe Satu bendel Usulan tambahan biaya APBN P Ta 2009 untukpekerjaan perpanjangan landasan Bandar Lekunik Rote ;8 fembar Kosong Kop Surat Dirjen Hubla Pel Laut Pomako ;FC 1 Bendel daftar usulan lahun 2009 Bandar Udara Wuno Pito LewoLeba ;Amplop Coklat berisi 8 (Delapan) bendel tentang penambahan biayaAPBN P Ta 2009 terdin
Terbanding/Terdakwa : ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA
79 — 43
yangmenyatakan bahwa Berdasarkan SPD atau dokumen lain yangdipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaranHalaman 48 dari 100 Hal Putusan Nomor 13/PID TPK/2020/PT MKSmengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran melalui PPKSKPD;Pasal 200 :(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU dilakukan olehbendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan daripengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka ganti uang persediaan.(2) Dokumen SPPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
37 — 15
serah terima Barang itusetelah terlebih dahulu menyuruh Staf mengifentarisir barangbarang itu;Bahwa waktu saksi datang ke RSUD TOTO KABILA belum ada masalah;Bahwa mengetahui ada masalah tentang barangbarang yang saya tandatangandalam Berita Acara Penerimaan Barang itu setelah dipanggil Kejaksaan;Bahwa waktu saksi menandatangani Berita Acara serah terima Barang itu ,semua barangbarang itu sudah digunakan;Bahwa dari barangbarang itu ada satu yang tidak berfungsi karena rusak;Bahwa barangbarang itu terdin
129 — 193
negeridalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;Bahwa pengertian Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untukmempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberikerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses : Perekrutan, Pengurusandokumen, Pendidikan dan Latihan, Penampungan Persiapan pemberangkatan,Pemberangkatan sampai tuluan, dan Pemulangan dari negara tujuan;Bahwa sepengetahuan Ahli, yang bisa sebagai pelaksana penempatan TKI diluar negeri terdin
189 — 82
Dan dalam hal anggota Direksi terdin lebih dan 1 (satu) orang, yangberwenang mewakiliPerseroanadalahsetiap anggota Direksi, kecuallditentukanlain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT) danberdasarkan hal tersebut yang kemudian kerjasama tersebut dituangkandalam Perjanjian Kerjasama Bricket Kayu sebagaimana yang tertuangdalam Akta Perjanjian Kerjasama Bricket Kayu Nomor 5 Tanggal 22 April2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Rovandy Abdams, SH.
ELVIANDRI
Tergugat:
BUPATI KERINCI
317 — 352
yangbersangkutan telah digunakan;121 Bahwa selanjutnya mengenai upaya administratif Pasal 75UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, menyebutkan:Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.(10 Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan;(21 Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
151 — 101
., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, EdisiKelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, pembayaran uangpaksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang;4.98 Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa(dvangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaransejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat
141 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruang Milik Jalan terdin' dari ruang manfaat jalan dansejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan........Ruang Milik Jalanharus memenuhi ketentuan lebar paling rendah sebagai berikut : JalanBebas hambatan 30 meter, Jalan Raya 25 meter, Jalan Sedang 14meter, Jalan Kecil 11 meter........oleh karena itu daerah inilah yang diberibatas dengan tanda batas ruang milik jalan (nght of way)......0leh karena pada kenyataannya bidang tanah yang dibatasi pagarsudah diserahkan oleh Penggugat kepada Pemkot
108 — 237
Memerintahkan barang bukti Nomor 1 sd.Nomor 99 yang terdin dari:Hal 91 dari 101 Putusan Nomor 1/TIPIKOR /2020/PT PDG1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PLPem.Drrt/v2016tanggal 11 Mei 20162) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp.9.660.000.000, (Sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) Nomor :106/DSP103/DEII/BNPB/4/2016 hari Kamis tanggal 21 April 20163) Fotocopy Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penganggulangan Bencana(BNPB) dengan
80 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Pejabat dan pegawai SKPD pada DinasKesehatan Kabupaten Banyumas terdin dan: Kepala Dinas; Sekretaris; Kabid. P2KPK; Kabid. SDK; Kabid. P2PL; Kabid. P2 Yankes; Kasubag. Keuangan; Kasi Pembiayaan Jamkesm; Kasubag. Umum; Kasubag. bina Progr; Kasi. Inforenkes; Kasi. Farmamin; Kasi. Penjinan; Kasi. Gizi; Kasi. KIA; Kasi. P2M; Kasi. Imunisasi; Kasi. PL; Kasi. Promkes; Kasi. PKDR; Kasi. Pemberdayaan Masyarakat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan PemohonKasasi dr.
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Intervensi:
1.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
2.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
212 — 185
Jktkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. banding.Pasal 76(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenangmenyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakanyang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan olehWarga Masyarakat.(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima ataspenyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
110 — 63
dijelaskan Tergugat IV dan Tergugat V, bahwa DPD PDIPerjuangan sebagai Tergugat IV adalah Struktural sebuah Partai untukmenjalankan orgnisasi ditingkat daerah Provinsi yang merupakankepanjangan tangan dan DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan dalammenjalankan Orgamsasi sebagaimana Tugas dan kewenangannya diaturdalam AD/ART PDI Perjuangan Dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan padaPasal 56 ayat (1) DPD Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai diprovinsi Ayat (2) Struktur dan komposisi DPD Partai terdin
369 — 1401
Dikarenakan perundingan gagal mencapai kesepakatan, Penggugat akanmenawarkan kepada Para Tergugat pembayaran PHK yang terdin darn uangpesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UUNo. 13/2003 (Pesangon) dengan perincian sebagai berikut:Nama UpahPokok Uang Pesangon Uang Uang Istirahat TotalPenghargaan Penggantian Tahunan yangMasa Kerja Hak belum diambilT1 Rp 19,602,000, Rp352.836.000; Rp58.806.000
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Asnawi Bin Basri
171 — 90
asli yang tidak diambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram hasilguntingan Terdakwa dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Terdakwa cetaksendin;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazahpalsu kepada Terdakwa dari Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi KenaraSeni;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,00(tujun ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per paket ijazahpenyetaraan yang terdin