pernah melakukan tindak pidana asusila denganseorang wanita dan telah dijatuhi pidana penjara namun Terdakwatidak pernah jera dan mengulangi perbuatannya dengan tidakmenghiraukan aturan yang berlaku karena sudah melakukan hubunganbadan layaknya suami isteri dengan Saksi5 dari isteri Saksi6 (SerdaArdiles Muman) anggota TNIAD aktif yang berdinas di Yonif 732/Banau saat itu, maka selain diancam pidana menurut KUHP jugamelanggar ST Panglima TNI No ST/398/2009 tanggal 22 Juli 200926Menimbangtentang penekanan

Marnily Nellysta Arini) inilah sikapTerdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan aturanhukum maupun kedinasan yang berlaku bagi seorangPrajurit, padahal Terdakwa sudah mengetahui danpernah mendapat penekanan dari Pimpinan agar setiapPrajurit menghindari semua perbuatan yang dilarangapalagi bertentangan dengan UndangUndang.Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telahmenimbulkan kerugian bagi Saksi4 (Teuku Mastiah)baik secara moril maupun materiil karena Terdakwatelah mengkhianati perkawinannya dengan

milyard rupiah);AKIBAT KERUGIAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMPenggugat mendapat fasilitas kredit dari Tergugat tidaklan cumacuma atau serta merta bahkan berbagai persyaratan yangmenjadikan syarat kredit telah terpenuhi dengan jaminannya yangmenjadi syarat atas kredit itu sendiri akan tetapi Tergugat telahmelakukan berbagai langkahlangkah hukum (Somasi) tekanantanpa memberikan solusi jalan keluar alternatif penyelesaian yangsecara berimbang terhadap nasabahnya (Penggugat) yang adapenekanan dan penekanan

Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama dr.

Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka dalam praktek peradilan perdata selaindimungkinkan adanya kumulasi subjek gugatan juga dimungkinan adanyakumulasi objek gugatan yang bertujuan untuk menyederhanakan prosespenyelesaian perkara secara menyeluruh, bahkan dalam perjalanan praktekperadilan Indonesia yang sudah berlangsung, justru dibenarkan adanya pihakTurut Tergugat yang mungkin bertujuan hanya sebatas penekanan agar pihakdimaksud kelak tunduk dalam

putusan perkara, sehingga kehadirannya sebagaipihak lebin kepada pelengkap pihak berperkara (Putusan Mahkamah Agung RINo.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1Agustus 1973);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yangdemikian dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka menurut pendapatMajelis Hakim maka sesungguhnya merupakan Hak dari Para Penggugat untukmemasukan KPKNL sebagai Turut Tergugat yang mana memasukan TurutTergugat bertujuan hanya sebatas penekanan

obscuur libel, yaitu gugatan Penggugat yangtidak jelas/kabur ;1.2 Bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) yangtelah Tergugat Konvensi rinci dalam Jawaban sebelumnya yaituketidakjelasan mengenai cara perolehan sub objek sengketa, identitas subobjek sengketa, luas, batas batas, dan/ atau letaknya, rincian sub objeksengketa berupa jenis dan jumlah, serta pertentangan antar posita gugatan,antar petitum gugatan dan antara posita dengan petitum gugatan, denganbeberapa tambahan penekanan

Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan dengan JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo,yang secara rinci akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;1.5 Bahwa membaca dan mencermati Replik Penggugat Konvensi dalampokok perkara, Tergugat Konvensi tetap berpendirian sebagaimana JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya ;1.6 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi pada angka 3 dan 4,Tergugat Konvensi menegaskan beberapa tambahan penekanan

Dan apa hubungannya kasus ini dengan penekanan kalimatdalam gugatan Penggugat kebetulan suami Penggugat juara tinju dunia,apakah ada identitas Kartu Penduduk atau identitas lainnya yang sah menuruthukum yang menyatakan profesi juara tinju dunia? Dan apa hubungannyadengan perkara ini? Ataukah ini dapat diindikasikan penekanan terhadap hakkedudukan tiap warga negara adalah sama di dalam hukum dan supremasihukum di era keterbukaan hukum dan reformasi ini?

Bahwa peringatan (somasi) pertama Tergugat tidak ditanggapi denganitikad baik oleh Para Penggugat selanjutnya Tergugat melakukan upayaperingatan (somasi) kedua (vide TI8) dengan penekanan kepada ParaPenggugat untuk pembayaran bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan(vide pasal 1243 BW):Pasal 1243 BW, tertulis:Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakanlalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,

Bahwa peringatan (somasi) pertama Tergugat II tidak ditanggapi denganitikad baik oleh Para Penggugat selanjutnya Tergugat II melakukanupaya peringatan (Somasi) kedua (vide T27) dengan penekanan kepadaPara Penggugat untuk pembayaran bunga keterlambatan sesuai denganketentuan (vide pasal 1243 BW):Pasal 1243 BW. tertulis: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakanlalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya

Bahwa Saksi selaku Komandan pada setiap kesempatan apel pagi seringmemberikan penekanan kepada anggotanya agar tidak terlibat dalam jaringannarkotika baik sebagai pengedar maupun pengguna karena sanksi hukumannyaberat bahkan sampai dipecat dari dinas militer.Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit sepeda motorjenis Yamaha Mio warna kuning dan Yamaha Xeon warna putih, 1 (Satu) unit25sedan Accord warna hitam yang telah dijual Terdakwa pada bulan Desember2012, dan baru membeli 1 (Satu

Bahwa benar Saksi4 Lettu Com Suripto selaku Komandan padasetiap kesempatan apel pagi sering memberikan penekanan kepadaanggotanya agar tidak terlibat dalam jaringan narkotika baik sebagaipengedar maupun pengguna karena sanksi hukumannyaberatbahkan sampai dipecat dari dinas militer.18.

kKemampuan mensuplai daya baterai sampai denganminimum waktu operasional 8 jam;Bahwa hal itu bisa terjadi karena standar baku yang berlaku di seluruhdunia untuk mengukur kemampuan daya tahan baterai, bukan jam;Bahwa kalau berdasarkan standar jam waktu operasional, masihdiperlukan uji coba dan uji fungsi;Bahwa ahli tidak tahu berapa harga baterai PDT tersebut jika dinaruskanmenghitung karena kekurangan daya baterai tersebut;Bahwa dari keterangan Ahli di atas terlihat jelas bahwa terdapatpengulangan dan penekanan

terhadap kapasitas baterai dari keteranganAhli tersebut untuk mengabaikan spesifikasi waktu operasional minimal 8jam, dan lebin menekankan kepada ukuran kapasitas baterai untukmembuktikan adanya ketidak sesuaian spesifikasi serta telah diakui olehAhli tersebut bahwasanya ia tidak melakukan uji coba dan uji fungsiberdasarkan standar jam waktu operasional sebagaimana jugadipersyaratkan dalam spesifikasi tender;Bahwa pengulangan dan penekanan terhadap kapasitas baterai agardianggap tidak sesuai dengan

Pengetahuantersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dariberbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum dikesatuan serta dari penekanan unsur komandan dikesatuan.Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekirapukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi1 (Pratu Mar AgusPramono), Saksi2 (Pratu Mar Defit Prianto) tiba disebuah rumah yang beralamat di Jin.

penyalahgunaan Narkotika dapatmerusak generasi muda termasuk Terdakwa selakuPrajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjagapertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harusdiisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehatjasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwatidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkannegara dalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan

Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukandengan penuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dantelah ditandatangani bersama ;Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secarabesamasama dengan Terdakwa (1) BERNARD C.F.

Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukan denganpenuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dan telahditandatangani bersama ;Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secarabesamasama dengan Terdakwa (1) BERNARD C.F.

Sementara unsur mengakusebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dapat diartikan bahwa setiap tindakan yang mewujudkan suatukehendak untuk melakukan penguasaan yang nyata dan mutlak atas sesuatubarang (terkesan sebagai pemilik barang) padahal lanya mengetahui kalaubarang itu baik selur'uhnya maupun sebahagian sesungguhnya kepunyaan oranglain;Menimbang, bahwa dari kerangka pengertian unsur a quo secara implisitdan korelatif adanya sebuah penekanan yang

Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena adanya hubungan kerja atau karenapencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.Unsur ini lebih pada penekanan bahwa ketika pelaku delik menguasaisesuatu barang dimaksud, karena adanya hubungan pekerjaan yang merupakanbahagian dari system yang dibenarkan untuk hal itu;Menimbang, bahwa manakala memperhatikan dan menelaah keteranganpara saksi dan terdakwa sesungguhnya telah cukup tergambar dan terbuktidimana terdakwa

Tunjukkan kesetiaan terhadap perusahaan denganmentaati peraturan yang dibuat oleh pemilik perusahaansecara disiplin menggunakan tindakan yang beralasan danhanya Jika ada otorisas/(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat Rekonvensi)Dengan adanya Reservasi Fiktif, maka Tergugat Rekonvensi telahmelakukan tindakan di luar otorisasi dari Penggugat Rekonvensi.

(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat Rekonvensi)Berdasarkan Laporan Investigasi 21 November 2019, diketahui bahwaReservasi Fiktif tersebutlah yang kemudian dilampirkan oleh TergugatRekonvensi sebagai back up/ dokumen pelengkap yang mendasariinvoiceinvoice pekerjaan atas barak enggano yang telah ditagihkan dantelah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2018 sampaidengan bulan April 2018 kepada Penggugat Rekonvensi.Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat MRekonvensi telahwanprestasi

oleh bendabenda yang permukaannyabersifat tumpul dan keras misalnya broti dan batu;Bahwa tidak ada tandatanda kekerasan di tulang dada Korban;Bahwa trauma tumpul pada dahi Korban maupun resapan darah pada dadaKorban bukanlah penyebab kematian Korban;Bahwa penyebab kematian Korban adalah karena luka jeratan di leherBahwa Korban meninggal karena oksigen tidak bisa masuk ke dalam paruparu akibat penjeratan;Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban ditemuilebam mayat tidak hilang pada penekanan

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srhdijumpai bintik pendarahan pada mata, dijumpai warna kebiruan pada bibir,ujungujung jari tangan dan kaki;Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepalabagian dalam, kulit dada bagian dalam, dijumpai tandatandapembendungan pada otak, dijumpai bintikbintik pendarahan pada paru,jantung, dijumpai lendir bercampur buih halus pada saluran nafas atas,dijumpai buih halus bercampur darah berwarna merah kehitaman padapemotongan dan penekanan

saksisudah disumpah pada BAP Penasehat Hukum akanmenolaknya dengan alasan proses pemeriksaan selama inihanya bersifat Saksisaksi disodorkan kertas penyumpahandiminta tandatangani tanpa pernah disumpah, bagaimanabisa meyakini keterangan tersebut.Unsur Kedua:Tanpa ijinBahwa Oditur Militer unsur delik kedua Tanpa mendapat ijindikuatkan dengan keterangan Saksisaksi dan faktafaktatercantuk halaman 19 sd 20 Surat tuntutannya tetapi faktatersebut telah kami bantah serta penasehat hukum Terdakwamemberikan penekanan

saksisudah disumpah pada BAP Penasehat Hukum akanmenolaknya dengan alasan proses pemeriksaan selama inihanya bersifat Saksisaksi disodorkan kertas penyumpahandiminta tandatangani tanpa pernah disumpah, bagaimanabisa meyakini keterangan tersebut.Unsur Kedua:Tanpa IjinBahwa Oditur Militer unsur delik kedua Tanpa mendapat ijindikuatkan dengan keterangan Saksisaksi dan faktafaktatercantuk halaman 19 sd 20 Surat tuntutannya tetapi faktatersebut telah kami bantah serta penasehat hukum Terdakwamemberikan penekanan

No. 780 K/Pdt.Sus/20101.2.1.3.1.4.No. 3 Tahun 2005") dalam Pasal 2 butir 1 yang dapat kami kutipsebagai berikut :Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh PelakuUsaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukanhukum usaha Pelaku Usaha tersebut"(catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon untuk penekanan).Bahwa definisi "Terlapor" menurut Peraturan Komisi No. 1 Tahun 6tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (selanjutnyadisebut "Perkom No.1 Tahun 2006") dalam Pasal 1 butir 25

No. 780 K/Padt.Sus/20105.3.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukanoleh Pelaku Usaha Terlapor;Bahwa ternyata para Pemohon Intervensi sampai dengan IVbukanlah. pelaku usaha Terlapor sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;"(catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan).Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Pemohon Keberatansama sekali tidak memiliki legal standing atau legitima personastandi in judicio dalam perkara a quo, sehingga sudah

(ditambahkan penekanan)11.Lebih lanjut, Tergugat Ill juga memiliki kKedudukan, kekebalan dankeistimewaan yang serupa dengan Persatuan BangsaBangsa diIndonesia.Tepatnya, ..../141Tepatnya, Bank Dunia merupakan Specialized Agency of the United Nations,sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Bagian 1 Ayat (ii) huruf (f) dariConvention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies(SAC) (BUKTI AWAL Ti III9).

(ditambahkan penekanan)Bahwa tidak diragukan lagi Tergugat Ill memiliki kekebalan dari proseshukum nasional di Indonesia kecuali apabila kekebalan tersebut secara nyata dilepaskan sehubungan dengan kedudukan internasional dan kedudukan antar pemerintahan yang dimiliki oleh Tergugat Ill.

(ditambahkan penekanan)44.Para Penggugat dalam gugatannya, khususnya dalam pada butir 13 dan14 (halaman 34), memohon agar Majelis Hakim memerintahkanpenyerahan aset tertentu milik Tergugat Ill secara tanggung rentengdengan Para Tergugat lainnya, dalam bentuk kompensasi uang sejumlahRp 12.686.993.139,80 dan sebidang tanah seluas 1.000 m? untukmasingmasing penggugat.

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat III)56. Berdasarkan uraianuraian hukum, penjelasan, serta buktibukti tersebutdi atas, maka Gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidakjelasatau kabur (obscuur libe!), dan oleh karena itu Tergugat III dengan inimemohon ..../159memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili,dan memutusperkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima(niet onvantkelijke verklaard).E.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)Halaman 121 dari 124 halaman.

sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);6.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function