mana Jjustrumenunjukkan bahwa sekali lagi Majelis hakim tidak konsisten denganpertimbangan hukum yang telah dinyatakan terpenuhi pada unsur pertamayaitu unsur "setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungSebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakanbahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR

Ataspertimbangan sosiologis maupun yuridis, kiranya sangatlah adil danbijaksana apabila putusan yang dijatuhnkan sesuai dengan tuntutan JaksaPenuntut Umum.e Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2020tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR dalamPasal 12 terdapat tolak ukur rentang penjatuhan pidana dalam putusanberdasarkan kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dankeuntungan.e Berdasarkan uraian tersebut, kami menilai bahwa putusan Majelis Hakimmasih

dasar pendapat tentang telah terbuktinya seluruh unsur di dalamPasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 berdasarkan pembuktiandi persidangan, yaitu: Bahwa secara historis ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikorberasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a danhuruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian diadposi kedalam UU Tipikordengan melakukan sedikit perubahan pada beberapa frase.Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PT MDNPasal 2 ayat (1) UU Tipikor

BINTANG TIMUR BARU;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan kerugian Negara sejumlahRp. 511.767.685,20, (lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh tujuhenam ratus delapan puluh lima rupoah koma dua puluh sen);Bahwa karena adanya dua perkiraan atas adanya perhitungan kerugianNegara, dalam hal ini Majelis Hakim nentinya akan memperhitungkanberapa besarnya kerugian Negara yang akan dipertanggung jawabkan olehTerdakwa berdasarkan pasal 18 UU Tipikor

Penahanan Hakim PN Tipikor Smg. tanggal : 26 juli 2013 No:97/VVPen.H/2013.jo. No: 95/pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. sejak tanggal : 26 juli2013 s/d 24 Agustus 2013.. Perpaniangan Penahanan Wakil Ketua PN Tipikor Smg. tgl:97/VllVPen.H/2013.Jo.No: 95/Pid Sus/2013/PN Tipikor.Smg; tanggal : 20Agustus 2013. Sejak tanggal : 25 Agustus 2013 s/d 23 Oktober 2013;. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtertanggal : 16 Oktober 2013.

No. 321/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejak tanggal: 24 Oktober 2013 s/d 22 Nopember 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkaraTelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa sertaBarang Bukti

Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan sistempelelangan merupakan ranah hukum perdata sehingga perbuatanmelawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapatditarik kepada ranah Tipikor sepanjang tidak terjadinya mark up,fiktif, menerima suap, gratifikasi dan melakukan korupsi;5. Bahwa anggaran pengadaan sewa menyewa kendaraan dinasoperasional PT.

Bank Sumut tersebut tidak diakuikeberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanyatidak dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk mengukur perbuatanTERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., telah menyalahi prosedur hukumatau tidak sehingga dapat memenuhi unsur Secara Melawan Hukumsebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan begitu pula terhadapunsur Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanyasebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor;Bahwa seandainya pun benar (quad

Pasal 3 UU Tipikor;B.

Bank Sumut belum ada waktu itu, maka tindakan danperbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur Secara Melawan Hukumdalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sesuai Dakwaan Kesatu Primair atauperbuatan Terdakwa tersebut juga tidak memenuhi unsur MenyalahgunakanKewenangan Atau Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya dalam Pasal3 UU Tipikor sesuai Dakwaan Kedua Subsidair, oleh karenanya baik PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.14/Pid.SusTPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27

Surya Pratamayang ditunjukkan dengan perjanjian diamdiam yang dicerminkan dari tingkahlaku para pihak yang membuat kesepakatan itu sesuai YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 2178 K/PDT/2008, maka unsur Secara MelawanHukum sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana Dakwaan KesatuPrimair dan unsur Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan AtauSarana Yang Ada Padanya sesuai Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana DakwaanKedua Subsidair tidak terpenuhi;Bahwa seandainya pun benar (quad non), pembayaran yang

., dalamperkara a quo, didakwa oleh Penuntut dengan dakwaanSubsidairitas, yang terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaanSubsidair:2) Bahwa dalam dakwaan Primair, Pasal yang didakwakanadalah Pasal 2 UndangUndang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sementara dalam dakwaan Subsidair, Pasal yangdidakwakan adalah Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo.

Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;3) Bahwa antara Pasal 2 UndangUndang Tipikor danPasal 3 UndangUndang Tipikor, masingmasing memilikiunsur pidanayang berbeda, dimana perbedaan yang mendasar dari keduaPasal tersebut (Pasal 2 dan Pasal 3) adalah terletak pada adatidaknya jabatan/kewenangan/kedudukan yang disalahgunakanoleh/bagi Terdakwa;4) Bahwa amar putusan Mahkamah Agung sebagaimanatersebut di atas secara nyata menjadi khilaf dan keliru karenatidak mencantumkan Pasal berapa dan dakwaan mana yangdianggap

No. 93 PK/Pid.Sus/2017kekurangan volume daribeberapaitem pekerjaan pembangunanGedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan PariwisataProvinsi Sulawesi Tengah, dimana hasil perhitungan dimaksudHASIL PERHITUNGAN TIM AHLI UNTAD / TIPIKOR PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DANPARIWISATA SULAWESI TENGAHLOKASI : KOTAPALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAKAWAL AMANDEMEN (CCO) TIM AHLIUNTAD/TIPIKORHARGAN URAI AN SAToO JUMLAH HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH HARGAVOL VOL

SULTENG, TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR,TIM AHLI UNTAD 2017,AHLI JUNAIDI.ST & HASIL PERSIDANGAN SETEMPATPEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESITENGAHLOKASI 7 KOTA PALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAK AWAL AMANDEMEN(CCO) KONSULTAN PENGAWAS TIMAHLI PROP.SULTENG TIMAHLIUNTAD/ HASIL PERSIDANGANSETEMPATsat HARGASAT.

PUTUSANNo. 35/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara :1.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 08/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 09/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7. Perpanjangan ............0067 .

Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Januari 2013 sampaidengan tanggal 19 Februari 2013 ;4.Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Februari 2013 sampaidengan tanggal 21 Maret 2013 ;5.Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan 26 Maret 20136.Hakim Tipikor sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12April 2013 ;7.nn Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 13April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;8.Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No:35/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal25 Juli 2013, Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.;3. SURAT DAKWAN No.

Apakah kerugian keuangan negara tersebut timbul sebagai akibat dariperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensidan sesuai esensi kaidah hukum ketentuan Pasal 32 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanUndang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang Tipikor), dan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang 31 Tahun 1999 tentangTindak

2003tentang BUMN, Juncto ketentuan Pasal 2 huruf g Undang UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekayaan dankeuangannya merupakan kekayaan dan keuangan negara, makakerugian Penggugat Konvensi merupakan kerugian Keuangan Negara;Oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi , yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanUndang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang Tipikor

Nomor 2529 K/Pdt/201515), yang mana uang pembayarannya berasal dari uang ganti rugi yangditerima Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi) selaku istri dari almarhum Yulius Indrayana dan Tergugat II Konpensi(Termohon Kasasi II) dalam Perkara a quo;Untuk lebih jelasnya disini dikutip bunyi ketentuan UU Tipikor dan UUTPPU Undang Undang Tipikor :Pasal 32 :(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu ataulebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti,sedangkan

Hakim ;e Penetapan Nomor:32/Pen.Pid/2014/PN.Tmg, tanggal 6 Pebruari 2014,Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 11 Pebruari 2014sampai dengan 12 Maret 2014;e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal13 Pebruari 2014 Nomor : 17 /Pen.Pid.Sus/H /2014/PN.Tipikor Smg, sejaktanggal 13 Pebruari 2014 s/d 14 Maret 2014;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 03 Maret 2014, Nomor 17/Pen.Pid/K/ 2014 PN.Tipikor Smg. Jo.

Hakim ;99e Penetapan Nomor:32/Pen.Pid/2014/PN.Tmg, tanggal 6 Pebruari 2014,Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 11 Pebruari 2014sampai dengan 12 Maret 2014;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal13 Pebruari 2014 Nomor : 17 /Pen.Pid.Sus/H /2014/PN.Tipikor Smg, sejaktanggal 13 Pebruari 2014 s/d 14 Maret 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 03 Maret 2014, Nomor 17/Pen.Pid/K/ 2014 PN.Tipikor Smg. Jo.

Membebankan terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN membayarbiaya perkara Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Bengkulu Klas A pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimanaAkta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl. danpermintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukansecara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta PemberitahuanPermintaan

Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei2021;Halaman 64 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas Apada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl.dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa,sesual Akta Pemberitahuan

Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara, Ssebagaimana surat dari Panitera PengadilanNegeri Bengkulu Klas A tertanggal 11 Mei 2021, Nomor : W8.U1/2011/Pid.SusTPK.01.10/5/2021 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bengkulu

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2021sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor

Pst.terlibat secara Medeplegen melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan;Bahwa pada prinsipnya pembayaran pidana tambahan uang penggantisecara sukarela, dapat diperhitungkan "Sebagai Pengganti" dari asetasetyang disita pada tahap proses penyidikan maupun sita eksekusi yangdilakukan Jaksa setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, Penyitaan atas hartabenda Terdakwa/Terpidana dalam rangka memenuhi pidana tambahanuang pengganti, maka tujuan penyitaan tersebut

adalah untuk menutupiuang pengganti tersebut;Bahwa apabila Terpidana membayar secara sukarela uang pengganii,maka harta bendanya "Tidak Perlu Dilelang" dan apa yang dibayarkannyaharus diperhitungkan sebesar nilai harga barang yang disita untukdikembalikan kepada Terpidana;Bahwa menurut Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor maksud dan tujuan penyitaanyang dilanjutkan dengan pelelangan harta benda Terpidana adalah untukmenutupi uang pengganti yang tidak dibayar Terpidana;Bahwa tidak ada batasan waktu untuk melakukan

pembayaran pidanatambahan uang pengganii;Bahwa pembatasan jangka waktu paling lama 1 bulan dalam pasal 18ayat 2 UU Tipikor adalah batas waktu "Timbulnya Kewenangan Jaksa"untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda Terpidana untukmenutupi pembayaran uang pengganti dimaksud;Bahwa Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, Sama dan Senada dengan ketentuanpasal 10 ayat 2 Perma No. 5/2014 yang menyatakan: Terpidana tetapdapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesaimenjalankan Pidana Penjara Pokok

Pasal 10 ayat 1 Perma No. 5/2014 UU Tipikor,Terpidana "Tidak Dijatuhi Pidana/Penjara Pengganti"; Harta yang disitadalam rangka pemenuhan pidana tambahan uang pengganti "Harusdikembalikan kepada Terpidana;2. JUNAEDI, S.H., M.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, tanggal 18 Desember 2012 Nomor:18/Pid.TPK/ 2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas, yang diktumnya berbunyisebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Syahril tersebut tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair;2.

Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, SLAMETHARYADI,SH.MH. dan SUDIRMAN SITEPU,SH.M.Hum. Hakim Ad HocTIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana37Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Maret 2013Nomor:02/Pen.Pid.

Alamat TERGUGAT saat ini adalah di Jalan Mayor Ruslan, Lorong Tunggal,Nomor 2407 A, RT 035, RW 009, Kelurahan 20 llir Dl, Kecamatan llir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.Kalaupun TERGUGAT hadir dalam pemeriksaan perkara ini dikarenakanadanya surat yang menggunakan amplop dengan kop PENGADILANNEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR KELAS 1.A PALEMBANGyang ditujukan ke alamat kantor TERGUGAT (PT BANK CENTRAL ASIAPRABUMULIH).Dari kondisi tersebut, nampak jelas bahwaadanyakekeliruan/kesalahanalamat

Bukti T.2.A ;Sampul (amplop) menggunakan Kop PENGADILAN NEGERVHUBUNGANINDUSTRIAL/ TIPIKOR KLAS ILA. PALEMBANG yang digunakan untukmengirimkan Relas Panggilan Sidang No. 55/PDT.G/2015/PN.PLG., ditujukanke alamat Kantor PT Bank Central Asia Cabang Prabumulih.. Bukti T.2.B ;Salinan/Kutipan Risalah Lelang No. 84/2006 tanggal 03 Mei 2006. (asliadapada Kantor BPN Kota Palembang sebagai kelengkapan/syarat proses pendaftaran peralihan hak atau balik nama menjadi atas nama GUNAWANKASLIM).

Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR SurabayaNomor : W.4.UI/6329/Pdt/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 kepada Yth. BapakKetua Mahkamah Agung R.I perihal : Laporan permohonan Kasasi yang tidak memenuhisyarat formal perkara Nomor. 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, buktitertanda T.1.9 ;10.

Fotocopy Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS ) Nomor.13/TMS.Pdt.Kasasi ...........13/TMS.Pdt.Kasasi/2011/PN.Sby Jo Nomor : 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR Surabaya tertanggal 28September 2011, bukti tertanda T.1.10 ;1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 312/Pdt.G/2010/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 2011, bukti tertanda T.I.11 ;2.

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor132/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI Jurusita padaPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa pada tanggal 19 Agustus2020, permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada AFRIMAYANTI,S.H.,Dk.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;3.

,Dk PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh , sebagaimana relaaspenyerahan Memori Banding tanggal 1 September 2020 Nomor132/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor :W1U14/1355/HK.O1/VIII/2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,S.H.,M.H.

;Halaman 36 dari40 hal Perkara Nomor : 057/G/2016/PT UNSMGMenimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menyatakanbahwa Tergugat dalam pertimbangan diktum Keputusan objek sengketa Tergugatyang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), tidak memenuhi syarat minimal hukuman untuk memberhentikantidak dengan hormat terhadap Penggugat dan bertentangan dengan ketentuanPasal 87 ayat (4) huruf d UndangUndang Nomor

: 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara. ; ~ 229 222 nnn nn on on nnnMenimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam amar angka 3 Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), "Menyatakan terdakwa MASUD,ST.MM.

04Kelurahan Ngadirejo Kota KediriAGING. secre narscnes mansonAgama : IslamPekerjaan : Dosen Uniska KediriPendidikan : 82TerdakwaTerdakwa dalam perkara ini ditahan oleh JPU dengan jenisPenahanan Rutan sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan sekarang ;Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya ORONG SABONHENDRIKUS, S.H. dan kawankawan, Para Advokat yang berkantor di jalan jedongNo. 35 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2012 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tipikor

,S.Ag, M.H. dan kawankawan, yang berkantor di jalan Perum Permata Hijau Blok O11 Jalan Kapten Tendean Kediri; berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 18 september 2012 Nomor : 1054/HK/IX/2012.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nonor : 18PID.SUS/2012/PN.

Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 81/Pid.Sus/2012PN. Sby, tanggal 12 Oktober 2012 ;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dan ahli yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat dalam perkara ini ;Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa I Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, M.P,Terdakwa IIDrs ABDULLAH .................Drs.

NARDIMAN JonaatTinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim incwa maycus,KAREL TUPPU,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.

MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pe SAZILLSH.MHmasingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Miicinsa van miciyaumperkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 11 September 2013 Nomor : 45 /Pid.Sus.K/2013/PTMdn,putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu

Sehingga ParaTergugat merasa ada keanehan dan kejanggalan, padahal apabiladipahami didalam posita gugatan tercermin perbuatan saudara FernandoMahalim lah yang membawa Penggugat sebagai pihak pesakitan dalamperkara Pidana Tipikor Nomor : 5/Pid. SusTpk/2019/PN. Pgp.

;Tetapi faktanya Penggugat tidak menarik saudara Fernando Mahalimdalam perkara ini, sebaliknya Penggugat justru menarik Tergugat Il(saudara Liebig Sulijanto) yang sama sekali tidak ada hubungannya dantidak mengetahui perbuatanperbuatan Pidana Tipikor yang dilakukan olehPenggugat dengan oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut ;Bahwa selain itu seharusnya apabila Penggugat menerima barang yangtidak sesuai dengan spesifikasi, maka seharusnya Penggugat segeramenyampaikan komplain (keluhan) kepada

UtrDan selain itu Penggugat Rekonpensi (Saudara Liebig Sulijanto, MSM)menderita kerugian immateriil akibat hilangnya waktu untuk bekerja karenaharus pulang pergi Pangkal Pinang akibat adanya panggilan saksi atasPerkara Pidana Tipikor yang dilakukanTergugat Rekonpensi dan selain itusebagaimana point 7 diatas, dengan adanya keterangan tidak benarTergugat Rekonpensi di dalam Bloggernya mengenai PenggugatRekonpensi (Saudara Liebig Sulijanto, MSM) dan juga PenggugatRekonpensi (PT.

Khusus untuk Penggugat dikaitkan jugaputusan Pidana dari Pengadilan Tipikor dimana amar putusan Pidana dariPenggugat tidak ada pencabutan hakhak Penggugat sebagai PNS ; Bahwa menurut Ahli Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, diatur tata carapemberhetian dan tata cara pemberian hukuman disiplin kepada PNS.Dalam hal pemberian hukuman disiplin maka pemerintah harus membentukbadan pertimbangan jabatan atau majelis pemberian hukuman disiplin, untuktingkat daerah ketua majelis tersebut adalah Sekda; Bahwa menurut

Bukti T3 : Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengedilan NegeriGorontalo, Nomor : 08/PID.SUSTPK/2014/PN.GTLO,tanggal 15 Agustus 2014;(Fotokopi sesuai dengansalinannya);Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.4. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910.

TindaklanjutKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANdan RB, dan Kepala BKN; (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : F.IV.2630/V.125/56, Tanggal 29 Januari 2019, Perihal : Tindak Lanjut PNSyang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan;(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Tanggal18 April 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/TIPIKOR

Gempol Indah No. 11 Rt 05 Rw 13 Kel.Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon, KotaBandung Jawa Barat.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta.Pendidikan : Sarjana.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 6 April 2017 s/d tanggal 5 Mei 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegenSemarang sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017

;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 3 Agustus2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September.2017;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 9 September

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 30 Maret 2017 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 56 dari 94 hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim AgungR.I. menerima dan memutuskan agar Putusan Judex Facti Tingkat BandingNomor 7/TIPIKOR/2017/PT.PDG tanggal 30 Maret 2017 yang PemohonKasasi jadikan objek Permohonan Kasasi a quo dinyatakan batal demihukum. Mengingat Putusan Judex Facti Tingkat Banding dimaksud hanyamemuat halhal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa Ir. ImranHal. 77 dari 94 hal. Put.

(Vide : Putusan Judex Facti Tingkat Banding hal. 5556 Perkara No.7/TIPIKOR/2017/PT.PDG tanggal 30 Maret 2017). Sama sekali Judex Factitidak menyebutkan dengan jelas apa dasar munculnya pertimbangandemikian, apakah dari keterangan ahli, saksisaksi, Terdakwa, atau buktisurat ?. Padahal Judex Facti dalam pertimbangan putusannya paragraf 2tihalaman 5/7 telah menyebutkan ...sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangandimaksud....

3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001hendaknya dijadikan perihal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

No. 1674 K/Pid.Sus/2017dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa Ir.IMRAN tersebut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 30 Maret2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak