Ditemukan 9789 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp stahl sahala shally small shali shale
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
142 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • other State.Article 10 (1) Tax TreatyHowever, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which thecompany paying the dividends is a resident and according to the laws of that State,but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shallnot exceed:i 15 percent of the gross amount of the dividends if the company paying thedividends engages in an industrial undertaking ;ii 20 percent of the gross amount of the dividends in other cases.This paragraph shall
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama Perceraian
Register : 27-01-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PA AMBON Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Ab
Tanggal 14 Desember 2015 — - Pemohon - Termohon
22 — 13
  • Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.AbTad Cus y che Ys cilai Led adh oe aly Gees 5) Shall co bees Ge GUL ali LY UUs!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — I. PT PASSOKKORANG, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DKK
190 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (2)International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)menyatakan, Everyone charged with a criminal offence shall have the right tobe presumed innocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of Human Rights;Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan. Salah satunya adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — TONY SUDJIARTO
218 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pembayaran Security Deposit untuk 2 (dua) pesawat yakniBoeing 737400 dan Boeing 737500 sebesar USD.1.000.000 (satujuta dollar Amerika Serikat) sesuai dengan Lease of AircraftSummary Of Term (LASOT), pada bagian Security Depositdisebutkan "Lease Agreement pada point Security Depositdisebutkan : Lessee Shall Pay to Lessor a Security Deposit in Cashin Amount of US $.500.000 will be paid within one day after lessorsigning the Aircraft Purchase Agreement of the Aircraft With EastDover Limited of
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — PERKUMPULAN ASOSIASI EKSPORTIR IMPORTIR BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA (ASEIBSSINDO) vs MENTERI PERTANIAN RI;
499 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16 /nternational Covenant onCivil and Political Rights menyebutkan: everyone shall havethe right to recognition everywhere as a person before thelaw,Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur: Setiaporang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,Halaman 48 dari 100 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4876 — 10638
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
    :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.Hal 13 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.14e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a)b)to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6096 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Still, its legalrepresentatives have to approve of the treatment.With regard to patients younger than 16 and older than 12, a doctor is allowedto treat a patient without the approval of its legal representatives, if necessarywith a view to the interests and well considered wishes of the minor patient (art.7:450 par. 2 DCC).With a view to minors older than 11 that are considered not capable of evaluating its own interest reasonably, a doctor shall perform his dutieslike the duty toinform and to obtain
    its child; Ade Maman Suherman, Capacity and authority to act (Based on AgeLimit), on tort cases.Under Dutch law cases e, fand & would not have led to responsibility of another person than DefendantI; Ade Maman Suherman, Capacity and authority to act (Based on Age Limit), on compensation and tortcases.30 Perspektif Internasional isi3 fot70.indd 30 42/13/2010 9:21:35 PH.1,686970 isi3 fot70.indd 31Capacity in CourtsAccording to art. 12 par. 2 of the UN Convention of the Rights of the Child, thechild shall
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 26-04-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
1.AMRI BAYAKTA, S.H.
2.ARY PRATAMA, SH
3.EFTA MEILIANI KURDIATI, S.H.
4.NINA DININGRAT, S.H., M.H.
5.WULAN SWESTY BESLAR, SH
Terdakwa:
FIRMANSYAH, S.KOM Alias FIRMAN Bin SYOFIAN
127 — 48
  • puluh enam) buah topi bertuliskan SYAM
  • 509 ( lima ratus Sembilan ) buah Media Informasi suara SYAM edisi 29
  • 1900 ( seribu Sembilan ratus ) Buah amplop SYAM ORGANIZER (SO)
  • 1400 (seribu empat ratus ) Buku tabungan Qurban BNI
  • 1 (satu) Buah Bener bertuliskan Qurban Peduli Syam
  • 1 (satu) Buah Bener bertuliskan Air Peduli Syam
  • 325 (tiga ratus dua puluh lima ) buah Shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — BAGOES SOEPRAYOGO, SE. Dk
114 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bidang Perbankan dan perbuatan yang sama dibidang Perbankan danmenimbulkan kerugian Keuangan Negara, namun dengan Ratifikasi KonvensiPBB Antikorupsi Tahun 2003 dengan Undangundang Nomor 7/2006, unsurKerugian Negara (State Damage) tidak lagi merupakan unsur mutlak dari suatutindak pidana korupsi, dan perbuatan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 menjadisuatu keharusan sebagai pengakuan atas Konvensi tersebut, dan Pasal 3 Ayat(2) Konvensi PBB menegaskan For the purposes of implementing thisconvention, it shall
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
143 — 83
  • Tte16.Each State Party to the present Covenant undertakes : a) to ensurethat any person whose rights or freedoms as herein recognized areviolated shall have and effective remedy, notwithstanding that theviolation has been committed by persons acting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authority provided for by thelegal system of the
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
2959 — 2271
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Article Il (3) Convention berbunyi:"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter inrespect of which the parties have made an agreement within the meaningof this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties toarbitration, unless it finds that the said agreement is null and void,inoperative or incapable of being performed."8.
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 25
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 02-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 9
  • HilalFaturrahman, lakilaki, lahir tanggal 18 Agustus 2009 sementara denganperceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istriuntuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak danuntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child shall be a primary consideration)sebagaimana prinsipuniversal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 KonvensiHakhak Anak PBB
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama Perceraian
Register : 27-08-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat/Tergugat Rekonpensi & Tergugat/Penggugat Rekonpensi
22 — 5
  • Putusan No.2609/Pat.G/2015/PA.SdaCus y che Vs ceil aise als Cues jl shall Glue Gus GUI) alles poy! pls! a,Sell Gaull Guay sal le Say gl cline Sipe OY csp ot Oe Boge cy Sl Ab! cnet4talle yy ol lay aArtinya : /slam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat laginasihat/perdamaian dan hubungan suamiistri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu suamiistri dengan penjara yang berkepanjangan.
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 16-06-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 0990/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 30 Oktober 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
27 — 3
  • Vdd ced. ddl shall decd.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111DT Lele LT Le Dab Led Lae Led el LT Led LT Led DL LL Lek111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL
    Vdd cel. dcdcdc L shall decd.111111111111111111111111111111111111111111110000000000a1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119851PILI LT Pid LiL LL a0 00000 000dLILIAL LIL LiL i1111111111111111111111c80 4111111111d81111111c670411111c670311111111111111PILI LIL 11d 11 liiilee/ 04111 ilecey 031i titi.11111111111111111d8111111111111111111111c670311111111111111111cb1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111c670411111111111110011111VAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 23-09-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 23 September 2015 — WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd VS RUSSEL VINCE, dkk
607 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Each country of theUnion shall in due course make available to the public the lists soHal. 60 dari 75 Hal. Put. Nomor 85 PkK/Pdt.SusHKI/20152.3.communicated.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ENDANG MARYATI Binti SUKARMAN Diwakili Oleh : TAUFIKKURAHMAN, S.H.I
104 — 35
  • Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theHalaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT BJMoffenders character, rather than frighting him into good future behaviour);Ketiga, Incapacitation (preventing the offender from committing crimes insocietynormally by locking him up, though punishment and capitalpunishment are also incapacitating penalties to which we shall
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 12-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PA RAHA Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Rh
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 29
  • telahditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama bernama ANAKl, umur 9 (Sembilan) tahun dan ANAK Il, umur 4 (empat) tahun, sementaradengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagaisuami istri untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kemaslahatan anakdan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — TCHIKANGOUA MOREL EMMANUEL Alias COPER; DKK
98 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam ketentutanPasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR di jelaskan sebagai berikut : indetermination of any criminal charge againts him, everyone shall beentitled to the following minimum quarents, in full equality : (g). Not tobe complled to testify againts himself or to confess guilty,Pada dasarnya, ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebutbertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 76/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 April 2019 — LINAWATY ALS GOH GIM KIAT VS PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
69 — 48
  • ., M.Hum. memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa jika Pemerintah ingin memakai suatu tanah untukkepentingan umum, maka harus diberikan GANTI RUGI yangsebelumnya Pemerintah harus melakukan Sosialisasi dan Negosiasiuntuk memberikan ganti rugi.Bahwa salah satu prinsip dasar yang universal dalam pengambilalinantanah oleh Pemerintah adalah bahwa no private property shall be taken forpublic use without just and fair compensation, sehingga dalam prosesperolehan tanah tersebut hendaknya dapat memperhatikan