Ditemukan 9788 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-11-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PDT/2014
Tanggal 10 Nopember 2014 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), I. M HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb; 2. Dr. FRANS HENDRA WINARTA, S.H., M.H., FCBrb, ; 3. Dr DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.E., LLM, in IT LAW, vs. LEKOM MARAS PANGABUAN Inc,
162129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tllk9) yang disepakati dan mengikat layaknya undangundang bagi PT Pertamina EP dan Termohon Kasasi;Pasal 12.2 EOR Contract:12.2 Disputes, if any, arising between Pertamina and contractir relatingto this contract or the interpretation and performance of any of theclauses of this contract, and which cannot be settled amicably,shall be submitted to the decision of Indonesian Board ofArbitration "BANI" (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia)..."
Register : 26-04-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
1.AMRI BAYAKTA, S.H.
2.ARY PRATAMA, SH
3.EFTA MEILIANI KURDIATI, S.H.
4.NINA DININGRAT, S.H., M.H.
5.WULAN SWESTY BESLAR, SH
Terdakwa:
FIRMANSYAH, S.KOM Alias FIRMAN Bin SYOFIAN
13048
  • puluh enam) buah topi bertuliskan SYAM
  • 509 ( lima ratus Sembilan ) buah Media Informasi suara SYAM edisi 29
  • 1900 ( seribu Sembilan ratus ) Buah amplop SYAM ORGANIZER (SO)
  • 1400 (seribu empat ratus ) Buku tabungan Qurban BNI
  • 1 (satu) Buah Bener bertuliskan Qurban Peduli Syam
  • 1 (satu) Buah Bener bertuliskan Air Peduli Syam
  • 325 (tiga ratus dua puluh lima ) buah Shall
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
145253 Berkekuatan Hukum Tetap
  • other State.Article 10 (1) Tax TreatyHowever, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which thecompany paying the dividends is a resident and according to the laws of that State,but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shallnot exceed:i 15 percent of the gross amount of the dividends if the company paying thedividends engages in an industrial undertaking ;ii 20 percent of the gross amount of the dividends in other cases.This paragraph shall
Register : 27-08-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat/Tergugat Rekonpensi & Tergugat/Penggugat Rekonpensi
225
  • Putusan No.2609/Pat.G/2015/PA.SdaCus y che Vs ceil aise als Cues jl shall Glue Gus GUI) alles poy! pls! a,Sell Gaull Guay sal le Say gl cline Sipe OY csp ot Oe Boge cy Sl Ab! cnet4talle yy ol lay aArtinya : /slam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat laginasihat/perdamaian dan hubungan suamiistri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu suamiistri dengan penjara yang berkepanjangan.
Putus : 05-02-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — BAGOES SOEPRAYOGO, SE. Dk
12082 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bidang Perbankan dan perbuatan yang sama dibidang Perbankan danmenimbulkan kerugian Keuangan Negara, namun dengan Ratifikasi KonvensiPBB Antikorupsi Tahun 2003 dengan Undangundang Nomor 7/2006, unsurKerugian Negara (State Damage) tidak lagi merupakan unsur mutlak dari suatutindak pidana korupsi, dan perbuatan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 menjadisuatu keharusan sebagai pengakuan atas Konvensi tersebut, dan Pasal 3 Ayat(2) Konvensi PBB menegaskan For the purposes of implementing thisconvention, it shall
Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — I. PT PASSOKKORANG, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DKK
197123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (2)International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)menyatakan, Everyone charged with a criminal offence shall have the right tobe presumed innocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of Human Rights;Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan. Salah satunya adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 jo.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — TONY SUDJIARTO
225163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pembayaran Security Deposit untuk 2 (dua) pesawat yakniBoeing 737400 dan Boeing 737500 sebesar USD.1.000.000 (satujuta dollar Amerika Serikat) sesuai dengan Lease of AircraftSummary Of Term (LASOT), pada bagian Security Depositdisebutkan "Lease Agreement pada point Security Depositdisebutkan : Lessee Shall Pay to Lessor a Security Deposit in Cashin Amount of US $.500.000 will be paid within one day after lessorsigning the Aircraft Purchase Agreement of the Aircraft With EastDover Limited of
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ENDANG MARYATI Binti SUKARMAN Diwakili Oleh : TAUFIKKURAHMAN, S.H.I
11137
  • Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theHalaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT BJMoffenders character, rather than frighting him into good future behaviour);Ketiga, Incapacitation (preventing the offender from committing crimes insocietynormally by locking him up, though punishment and capitalpunishment are also incapacitating penalties to which we shall
Putus : 23-09-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 23 September 2015 — WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd VS RUSSEL VINCE, dkk
618331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Each country of theUnion shall in due course make available to the public the lists soHal. 60 dari 75 Hal. Put. Nomor 85 PkK/Pdt.SusHKI/20152.3.communicated.
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
500110866
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
    :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.Hal 13 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.14e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a)b)to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
624131538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Still, its legalrepresentatives have to approve of the treatment.With regard to patients younger than 16 and older than 12, a doctor is allowedto treat a patient without the approval of its legal representatives, if necessarywith a view to the interests and well considered wishes of the minor patient (art.7:450 par. 2 DCC).With a view to minors older than 11 that are considered not capable of evaluating its own interest reasonably, a doctor shall perform his dutieslike the duty toinform and to obtain
    its child; Ade Maman Suherman, Capacity and authority to act (Based on AgeLimit), on tort cases.Under Dutch law cases e, fand & would not have led to responsibility of another person than DefendantI; Ade Maman Suherman, Capacity and authority to act (Based on Age Limit), on compensation and tortcases.30 Perspektif Internasional isi3 fot70.indd 30 42/13/2010 9:21:35 PH.1,686970 isi3 fot70.indd 31Capacity in CourtsAccording to art. 12 par. 2 of the UN Convention of the Rights of the Child, thechild shall
Register : 09-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10425
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
15085
  • Tte16.Each State Party to the present Covenant undertakes : a) to ensurethat any person whose rights or freedoms as herein recognized areviolated shall have and effective remedy, notwithstanding that theviolation has been committed by persons acting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authority provided for by thelegal system of the
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
31032428
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Article Il (3) Convention berbunyi:"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter inrespect of which the parties have made an agreement within the meaningof this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties toarbitration, unless it finds that the said agreement is null and void,inoperative or incapable of being performed."8.
Register : 02-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2211
  • HilalFaturrahman, lakilaki, lahir tanggal 18 Agustus 2009 sementara denganperceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istriuntuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak danuntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child shall be a primary consideration)sebagaimana prinsipuniversal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 KonvensiHakhak Anak PBB
Register : 26-09-2012 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN NABIRE Nomor 60/Pid.B/2010/PN Nbe
Tanggal 29 Oktober 2010 — COLUMBUS RUMAROPEN
7025
  • telah dikembalikan tidak menghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakanmasalah nasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalah global),maka Majelis akan memperbandingkannya dengan United Nation Convension AgainstCorruption (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun2006 dimana dalam konvensi tersebut memandang unsur kerugian negara tidak lagi merupakanunsur mutlak (dengan penyebutan katakata it shall
Register : 15-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 23/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa I : ELVIYANTO
Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
17184
  • media penyimpanan data elektronik jenis DVDR, merk :Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF14 0438132, yang ditulis tangan Aplikasi Counter Indocev ditandatanganioleh Yoppy Setiawan;Barang bukti Nomor 200 s/d 202, dikembalikan kepada YoppiSetiawan203. 1 (satu) keping DVDR Merk: Maxell, kapasitas: 4,7GB, Nomorkode: MFP6 39WGO4190427 5B, yang bertuliskan "DATA CCTV1 Agustus 2019 Imperial Steam Pot yang ditanda tangani olehNur Fitria F, yang di dalamnya nama file dengan nilai hash : MD5 SHALL
Register : 01-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 57/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Mei 2016 — EKA TAUFIK SYAH PUTERA ; Laki-laki, pekerjaan Direktur Utama PT. Geo Link Nusantara, beralamat di Jln. Bangka Raya 42, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Tim Penasihat Hukum / kuasa hukumnya Rizal TH., SH.,MH, IRSYAD NOER, SH, DEDDY SOELISTIJONO, SH, ARIESANTO EN., SH., WAHYU ADI TRIPRAYOGO, SH. dan UGI HIKMAT SUGIA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advocat/ Pengacara RIZT LAW FIRM, di Sudirman Park, Tower A Lantai 29 Nomor 29 AD dan Tower B lantai 3 Nomor 3BB Jln. KH Mas Mansyur Kav 35 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai : -------------------------------------------------- PEMOHON ;
339171
  • Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "No free man shall beseized, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled, or injured in anyway, nor will we enter on him or send against him except by the lawfuljudgment of his peers, or by the law of the land." Bahwa semua orang tidakdapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tanpa proseshukum yang dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — 1. PT PASSOKKORANG,DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
213302 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (2)International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)menyatakan, Everyone charged with a criminal offence shall have the right tobe presumed innocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of Human Rights;Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan.
Register : 16-06-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 0990/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 30 Oktober 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
283
  • Vdd ced. ddl shall decd.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111DT Lele LT Le Dab Led Lae Led el LT Led LT Led DL LL Lek111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL
    Vdd cel. dcdcdc L shall decd.111111111111111111111111111111111111111111110000000000a1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119851PILI LT Pid LiL LL a0 00000 000dLILIAL LIL LiL i1111111111111111111111c80 4111111111d81111111c670411111c670311111111111111PILI LIL 11d 11 liiilee/ 04111 ilecey 031i titi.11111111111111111d8111111111111111111111c670311111111111111111cb1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111c670411111111111110011111VAL