Ditemukan 11432 data
94 — 89
BULUKUMBANOMOR : 64/Kpts/KPUKab025433243/2015 Tentang Penetapan PasanganCalon Usulan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan Sebagai PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015; Tanggal 24 AgustusFoto Copy KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
261 — 124
anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanannegara;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Judex Facti, yang pada kenyataannya dalamputusan Hakim terbukti bahwa Hakim menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah, dalam salah satu alasannya adalah menyangkutmasalah tanah, apalagi dalam pertimbangannya Majelis Hakim,menyebut Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndaoperiode tahun 20092014 sebagaimana diresmikan dengan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor : PEM.171.2/619/2009tanggal 24 Agustus 2009 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRDkabupaten Rote Ndao mewakili Partai
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
121 — 68
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
97 — 7
P.14 yang aslinya merupakan akta di bawahtangan, telah bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang BeaMeterai suncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkanlebih lanjut sebagai alat bukti, meskipun bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya, dibuat secara partai
51 — 5
Dibuatsepihak atau berbentuk partai (minimal dua pihak) tanpa campur tanganpejabat yang berwenang;Ditanda tangani oleh pembuat;Isi dan tanda tangan diakui;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat surat hibah a quo dapat dipersamakandengan akta dibawah tangan sehingga Majelis menilai tidak perlu adanya campurtangan dari pejabat yang berwenang pada Surat Hibah tersebut;28Menimbang, bahwa tentang tidak benarnya kepala Teppo dan saksi pada surattersebut bukian substansi yang pokok mengenai sah/tidaknya surat
120 — 77
Mengajukan gugatan perlawanan (partai verzet) ;Dari uraian dalildalil dan fakta hukum di atas makapermohonanPenggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah Ditolak;DALAM REKONVENSISetelah Tergugat dapat menguraikan bahwagugatan Penggugat tidak benar dantidak terbukti, maka tibalah saatnya Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi.Selanjutnya Penyebutan pihakpihak dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :e Pihak Penggugat menjadi Rekonvensi ;e Pihak Tergugat menjadi Rekonvensi ;Penggugat
368 — 83
DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI:e Bahwa saksi pertama kenal dengan Terdakwa Rudy Yulianta, karena pertemanan karenasemula mau ikut pendirian partai namun karena gagal, kemudian Terdakwa Rudy Yuliantamengajak saksi untuk membantu temanteman yang mau berangkat ke Hongkong, dalam hal inisaksi membantu menyiapkan paspor dan tiket ke Hongkong pulang pergi ;* Bahwa saksi kenal dengan saksi Wagiman dari sdr.
113 — 89
Safril, umur 50 tahun, Ik, Islam, Wiraswasta (KetuaDPC Partai PDIP Kab. Langkat), saksi melihat sdr. M. Safril berkomentar diakun Facebook milik terdakwa tersebut;Bahwa saksi melihat dari akun Facebook milik terdakwa yang bertemandengannya adalah Dr. Sadikun Winato (Kadis Kehatan Kab.Langkat)Prawito (Wartawan Kab.
120 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan dalamPasal 1340 KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara a quo, makaPenggugat harus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal inipihak Badan Pertanahan Kodya Jakarta Barat;Bahwa berdasarkan uraian
16 — 4
Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil
266 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
149 — 105
Namun sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat danTergugat dimaksud dalam perkara a quo, maka berdasarkan PrinsipKontrak Partai (Party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatanPenggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah amalat;Bahwa dengan
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
121 — 81
Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.
Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut
Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Agung Bowo Laksono
Terbanding/Penuntut Umum I : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Juniardi Windraswara, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum V : ISSANDI HAKIM, S.H., M.H.
259 — 155
Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai
118 — 35
Subang dari Partai Golkar karena dirinyadekat dengan IMAS ARYUMNINGSIH.Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman ModalPerijinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Subang sejak tanggal 30Desember 2016.Bahwa tugas, fungsi dan wewenang saksi selaku Kepala Bidang Perizinan:Memeriksa semua kelengkapan persyaratan perizinan, Sebagai koordinator atas3 seksi di bidang perizinan, Menyetujui permohonan perizinan, Membuat laporanperizinan secara berkala kepada Kepala Dinas.Bahwa
ITJE adalah anggota dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 saksi telah menerima uang sejumlahRp10.000.000, dari DARTA melalui ASEP IMAN TAUFIK pada saat acaraulang tahun salah satu desa di Kecamatan Tanjungsiang, Subang. Uangtersebut dimaksudkan untuk proses persalinan istri saksi.Bahwa Darta juga sering measukkan iklaniklannya Imas Aryumningsih untukPilkada di dalam koran.Bahwa Saksi kenal dengan Koko yang merupakan supir dari Bupati ImasAryumningsih.
Pura apakah sudah ditandatangani belum olehBupati, saksi mengatakan sudah karena waktu itu saksi pernah memberikancap/stempelnya.Bahwa Darta ada beberapa kali datang kerumah dinas Bupati, saksi tidakmengetahui apa yang diperbincangkan antara Darta dengan Bupati karena saksitidak pernah ikut dalam pertemuaan tersebut.Bahwa pada mobil Alpard ada berending yang bertuliskan Motekar yangartinya orang keratif.Bahwa selain itu ada juga Baliho yang di buat oleh Partai Golkar untukkepentingan Pilkada Imas
1.UJANG HERYANTO
2.HERWANDI, S.PDI
3.SAHARUDIN
4.APRIADI
5.TOBRI YANSYAH
6.KASMAN NIZAMUDIN
7.MUHAMAD RIZAL
8.AKHMAD AZUAR
Tergugat:
KEPALA DESA PAJAR BULAN
Intervensi:
1.DEDI HEPRIANSYAH
2.MAHBAR EPINDI, S.HI
3.ARIPIN, A.MD
4.DEDI SYAPUTRA
5.NIZARUDIN
6.RAMLI
7.ARDINATA
8.HERMAN
467 — 139
Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harusmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dandiberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat,kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian PerangkatDesa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain :merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang,melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai
Surat Persetujuan dari istri13.Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;14. Daftar riwayat hidup;15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG25.26.16.
MELANI SH
Terdakwa:
MARYONO Bin DULLAH Alm
284 — 202
Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (
Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai
196 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai
mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai
Terbanding/Terdakwa : IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bn Abdul Jalil
68 — 37
Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.
Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600