Ditemukan 11200 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 24-09-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pol
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 32
  • Sulfa Nur(Penggugat) atas obyek sengketa adalah tidak sah pula;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selebinnya MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P11 berupapermohonan fiat roya atas SHM No. 620/Matakali dan SHM No. 649/Matakalikeduanya atas nama pemegang hak Abdul Hakim, oleh karena bukti surattersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa maka Majelis Hakimberpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan;Menimbang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 5 Nopember 2015 — MACHMUD; Lawan; 1. PT. Antilope Madju; 2. Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan hak atas Objek Perkara; 3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta-Barat
90 — 22
  • Bahwa eksepsi Kompetensi Absolut ini didukung oleh beberapaKaedah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RIyang menerangkan: 2222222 22222Putusan No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999: Bilayang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negen, 27" 222 nonoPutusan Mahkamah Agung : No. 323
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-01-2020 — Putus : 13-07-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh
Tanggal 13 Juli 2019 — 1. M. SUS'A 2. WAHYUDI, S.PD.I (Penggugat) Lawan PT. PUTRA BANGUN BERSAMA (Tergugat) PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI BPN RI Cq BPN PROVINSI KALSEL Cq BPN KABUPATEN BARITO KUALA (Turut Tergugat)
190 — 85
  • Bahwa Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 29 Desember 1999Nomor 620 K/Pdt/1999 menyatakan bila yang digugat adalah badan ataupejabat usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenangpengadilan negeri;.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 30-11-2017 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 29/Pdt.G/2017/PN. Kdr
Tanggal 30 Nopember 2017 — - R.PRIYONO SANTO lawan - ANIES ZYABIDI
145 — 37
  • Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwaBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan bila yang digugat adalan badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang mengadiliwewenang pejabat tersebut,
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Smg
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
Eko Witono
Tergugat:
1.R. Eriyawan Hartono
2.CV. Dua Sekawan
3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
53 — 10
  • membutuhkan uang dan oleh PakPri orang Kendal kenalan Bapak saksi untuk pinjam ke Pak EryawanHartono dengan agunan sertifikat tanah tetapi ada syaratnya yaituperjanjiannya bukan pinjam meminjam tapi perjanjian jual bell;Bahwa besarnya pinjaman sebesar 250 juta dengan agunansertifikat No. 624 dan No. 625, uangnya diterima dengan dipotong 25juta didepan;Bahwa yang menerima 25 juta potongan didepan yaitu Pak Prie, danyang 225 juta baru diberikan ke Bapak saksi;Bahwa Luas keduanya kurang lebih sama sekitar 620
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 10-07-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Ckr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 31
  • D.R/PEMOHONdiduga melakukan tindak pidana pemalsuan' tanda tanganPENGGUGAT D.R/TERMOHON, dengan cara TERGUGATD.R/PEMOHON memalsukan tanda tangan PENGGUGATD.R/TERMOHON untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit Mobil ToyotaYaris Type NR 1.5 S A/T TRD SPORTIVO tahun pembuatan 2015,warna orange, No.Polisi XXX Nomor rangka MHFKT9F33F6041903Nomor mesin 1NZZ202110, BPKB atas nama TERGUGATD.R/XXX,danPENGGUGAT D.R/TERMOHONtelah melaporkan TERGUGATD.R/PEMOHON di Polres Jakarta Utara dengan Nomor LaporanLPB/620
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Perjanjian
Putus : 08-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl
Tanggal 8 Desember 2010 — Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM VS RADEN JOHN KANEDY LATIF
176 — 74
  • Foto copy dari copy Surat Bupati Kepahyang No : 620/660/Bag. 4 perihalbantuan program PKPSBBM IP Kabupaten Kepahyang Tahun 2005.Surat ini di tujukan kepada Gubernur, Kapolda, Kejati, Unsur MuspidaPropinsi Bengkulu dan Muspida Kabupaten Kepahyang isinyapermohonan kebijaksanaan agar program PKPSBBM IP KabupatenKepahyang dapat diteruskan dengan perpanjangan waktu pelaksanaansesuai dengan Permenkeu RI. No : 99/PMK.06/2005 diberi tanda T5..
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
161 — 83
  • Brt.B.Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa terhadap hal tersebut pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999tanggal 29 Desember 1999 yang
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 20-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PT MANADO Nomor 116/PDT/2019/PT MND
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat : ROCKY ROGAGA
Terbanding/Penggugat : KATIMAN HERLAMBANG
65 — 238
  • No.51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka hal yang menjadi Keputusan TUN (Pasal 1 angka 10UU PTUN) diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri , hal ini sesuai dengan Yuruprudensi Putusan MARINo.620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bila objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tatausaha negara, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara buka
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN ATAMBUA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Atb
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 76
  • mengajukan bukti berupa foto copy sertipikatHak milik Nomor 316 atas nama Yoseph letto yang diberi tanda P.8 sebagaibukti kepemilikan atas objek sengketa oleh penggugat, dimana dalam buktitersebut penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dari bukti tersebut pulaada kekurangan lembar ketiga berupa bagian pendaftaran peralinan hak,pembebanan dan pencatatan lainnya tidak diajukan pula sehingga terhadapsilsilah dari tanah tersebut tidak jelas akan tetapi pada bagian surat ukur tertulisluas lahan seluas 5. 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/Pdt/2015
Tanggal 27 Juli 2015 —
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dua miliar sembilan ratussembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratussembilan puluh empat rupiah) (vide bukti P12);Bahwa jumlah tersebut adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut: NoKeterangan Hutang (Rp) Penalti (Rp) Total (Rp) Total hutang selama tahun 2007) 15.428.784.320 2.221.837.617 17.650.621.937 2 Total hutang selama tahun 2008 206.211.700 4.532.854.004 4.326.642.3043 Total hutang s/d bulan Maret 1020 921 153 1.020.921.153Total hutang + Penalty 15.222.572 620
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-09-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.JKT SEL
Tanggal 20 Maret 2012 — Haji ARDJA DJUNAIDI M E L A W A N 1.PT. SARANA MULTI SEKULER 2.PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),
32 — 5
  • yang melawan hukum, karena setahuPenggugat keadaan keuangan Tergugat I cukup sehat, maka mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mensomir Tergugat I memberikanlaporan keuangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit olehAkuntan Publik ;Bahwa Tergugat I memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik terbukti dariditebusnya jaminan pinjaman kredit oleh Tergugat I pada Tergugat II, yangdilakukan pada :a Tanggal 13 Juli 2010, berupa :* Sertipikat SHM atas satuan rumah susun No.620
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
145 — 83
  • Pemegang Saham PT.CentralInternational Property Nomor 210 tanggal 28 Desember2016 (sesuai dengan aslinya);Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.Central International Property Nomor AHUAH.01.03.0114513 tanggal 30 Desember 2016 (Ssesuai denganfotocopy yang dilegalisir);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/02/20198 tanggal 1 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);Site Plan Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 26-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 K/TUN/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
197 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl,mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, dalamPutusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999,diperoleh kaidah hukum bahwa Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan negeri;6.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 96 /Pid.B/2014/PN.SBB
Tanggal 12 Juni 2014 — ARIFIN Alias ARIF Bin ZAINUDDIN
69 — 14
  • peristiwa yang menggambarkan bahwaTerdakwa dengan saksi bekerja samasama dengan sadar dan erat untukmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyaBahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepadaterdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindakpidana ;Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usahmemenuhi segala unsur yang oleh Undangundang dirumuskan untuk tindakpidana itu.Berdasarkan Hoge raad tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 12 Mei 2010 — TRI HARTONO,SH. bin SUDARYONO, dkk
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit) tertanggal 27 April 2007;3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh TerdakwaFREDY CHANDRA PUTRA dan Terdakwa INDRAPRASETYO SUSANTO (Analis Kredit) tertanggal23 April 2007 ;Point 2 s/d 3 dibuat sesudah dilakukan pencairankredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolaholah dibuat sebelum dilakukan pencairan;4) 4 Nota Pencarian Kredit fiktif tertanggal 27 April2007 senilai Rp.500 juta Rp.600 juta Rp.750 jutaRp.1,15 Miliar 3 Nota Pencairan Kredit fiktiftertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp.620
    dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tanganiDebitur yang bersangkutan, penarikan dilakukantanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikanantara lain senilai Rp.525 juta Rp.500 jutaRp.350.115.000, Rp.760.120.300, Rp.600.254.800, Rp.671.600.000, Rp.735 juta Rp.404.119.200, Rp.469.025.000, Rp.580 juta Rp.650 jutaRp.745.005.000, Rp.700 juta Rp.734.760.700,Rp.400 juta penarikan tanggal 28 Agustus 2008dalam 9 kali penarikan masingmasing senilai Rp.120.988.900, Rp.620
    No.18 K/Pid.Sus/2010 Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukantanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikanantara lain senilai Rp.525 juta Rp.500 jutaRp.350.115.000, Rp.760.120.300, Rp.600.254.800, Rp.671.600.000, Rp.735 juta Rp.404.119.200, Rp.469.025.000, Rp.580 juta Rp.650 jutaRp.745.005.000, Rp.700 juta Rp.734.760.700,Rp.400 juta penarikan tanggal 28 Agustus 2008dalam 9 kali penarikan masingmasing senilai Rp.120.988.900, Rp.620 juta Rp.565 juta Rp.461.880.150, Rp.361.065.000, Rp.300.990.000
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB
Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
162 — 142
  • ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa No.602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
    (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan Pembangunan114Jembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
    Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang PengadaanBarang dan Jasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12 September2007 yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 BidangPrasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) PenyediaJasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
    Kualifikasi ;1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
    1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman Pemenang211Pengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 70/PID.SUS/2011/PN.KPG
Tanggal 1 Juli 2011 — DOMINGGUS ORDE
98 — 38
  • mengetahui terdakwaselaku Kepala Desa Netemnanu Utara, namun setelahmenerima raskin tersebut atas perintah FITUS EFI,terdakwa membagikan raskin tersebut kepada rumahtangga sasaran penerima manfaat yang berada diwilayah dusun II dan III sebanyak 77 kepalakeluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaatsaja, sedangkan rumah tangga sasaran penerimamanfaat yang jumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga(KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan terdakwa menjual raskinsebanyak 620
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-10-2019 — Putus : 24-01-2020 — Upload : 07-02-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 24 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.SYEH ALI BIN Alm ABDURRAHMAN
2.ARYANTO Als DEDEK Bin AMIRULLAH
110 — 14
  • Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014;
  • 1 (satu) bundel asli Fhoto pelaksanaan oleh tahun 2014;
  • 1 (satu) bundel fotocopi Standar Dokumen Pengadaan Elektronik;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : 565/DB/050/VII/2014;
  • 1 (satu) bundel Berita Acara (PHO) Provisional Hand Over Nomor : 602.1/94/40/PHO/2014 tanggal 08 November 2014;
  • 1 (satu) bundel Laporan hasil pemeriksaan material mix design timbunan pilihan Nomor : 620
    Keterangan Dukungan Bank;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Pekerjaan Pematangan Lahan SDN Paya Ilang;
  • 1 (satu) asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/323/SPK/DISDIK/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Pengawasan Pembangunan Gedung Dewan Guru SMA 1 Takengon (OTSUS) dan Pengawasan Pematangan Lahan/ Penimbunan untuk SD Paya Ilang (OTSUS);
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan Material Mix Design Timbunan Pilihan (URPIL) Nomor : 620
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-10-2019 — Putus : 24-01-2020 — Upload : 07-02-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 24 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.Drs. NASARUDDIN Bin Alm ABU BAKAR
2.ZULHAM SYAM SPd MM Bin SYAMSUDDIN
3.IHDA MISLA, SE Bin Alm SALIM LIES
116 — 19
  • Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014;
  • 1 (satu) bundel asli Fhoto pelaksanaan oleh tahun 2014;
  • 1 (satu) bundel fotocopi Standar Dokumen Pengadaan Elektronik;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : 565/DB/050/VII/2014;
  • 1 (satu) bundel Berita Acara (PHO) Provisional Hand Over Nomor : 602.1/94/40/PHO/2014 tanggal 08 November 2014;
  • 1 (satu) bundel Laporan hasil pemeriksaan material mix design timbunan pilihan Nomor : 620
    Keterangan Dukungan Bank;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Pekerjaan Pematangan Lahan SDN Paya Ilang;
  • 1 (satu) asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/323/SPK/DISDIK/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Pengawasan Pembangunan Gedung Dewan Guru SMA 1 Takengon (OTSUS) dan Pengawasan Pematangan Lahan/ Penimbunan untuk SD Paya Ilang (OTSUS);
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan Material Mix Design Timbunan Pilihan (URPIL) Nomor : 620