Ditemukan 11437 data
55 — 10
membantah apabilamenurut Penggugat setelah penyerahan logam mulia pada tanggal 9 Januari 2014tersebut masih ada transaksi jual beli yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;13.14.15.Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatanPenggugat ini, bahwa jual beli logam mulia yang Tergugat lakukan bersamasamadengan Penggugat, Zuraidah dan Launi (tidak diikut sertakan dalam gugatan ini)adalah dengan cara patungan, karena untuk melakukan sendiri pembelian logammulia ini secara partai
104 — 45
bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberarii Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit INIAU mengetahui bahwa kaporlap/Yang.....12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
195 — 80
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
1.WAHYUNI, Binti ZULKIPLI
2.ROMA MULYANTI Binti Alm BICAR DAHLAN SIREGAR
3.KARTIKA SARI HARAHAP Binti Alm. M.ARMAN HARAHAP
4.DINA ANDRIANI Br KARO KARO
Tergugat:
1.SANTI ANJARINA.S.Psi.Binti Alm.JASA KATAREN
2.HJ.MURNIATI.M.KES Binti AlM.MUHAMAD ZENI SITEPU
83 — 10
. + 20 m,dengan batasbatas sebagai berikut:O Sebelah Utara Berbatas Dengan Kantor Partai politikNASDEM.Halaman 13 dari 72 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN KtnO Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ruko kepunyaanDr. INDRA.O Sebelah Timur Berbatas Dengan Gang Perumahan.O Sebelan Barat Berbatas Dengan Jalan PasarBelakang.
Hj. Yanti Handayani Siregar, SH
Tergugat:
1.Drs. H. Pargino, M.SI
2.Surya Darmini
3.Noni Lestari
4.Tika Puspita Sari
5.Vella Fazira Arimbi
6.Juliani
7.Sayang Hariani
8.Sugito
9.Hidayat Nasution
196 — 137
Saksi melapor ke Penggugat danselanjutnya Saksi mengecek ke rumah adik Tergugat (Tergugat VIII) diBinjai dan memang benar sepeda motor Scoopy milik Penggugat tersebutada di teras rumah Tergugat VIII; Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat danTergugat sudah bercerai sejak tahun 2019; Bahwa Saksi pernah menjadi ketua tim pemenangan Penggugat untukmenjadi calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilu2019 di mana Penggugat berhasil lolos sebagai anggota DPRDKabupaten dari Partai
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA
170 — 86
Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini harusdipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut "menerima pemberian hadiah atau janji tanpa perlu memperhatikanHal 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTpk/2018/PN Dpskegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untukkeperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuantujuan sosial ataukemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainlain (vide Drs.
149 — 18
Perdata Gugatan Nomor 163/Padt.G/2016/PN Pdgadalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatanPENGGUGAT mengandung unsur cacat formil sehingga menurut hukumapabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan /atausetidak tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietOntvankelijke Verlaard).Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata denganmenarik Para TERGUGAT menjadi partai
88 — 55
yang bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberart Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNIAU mengetahui bahwa kaporlap12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
47 — 12
., Advokat/Konsultan Hukum yangtergabung dalam Bantuan Hukum, HAM & Advokasi Dewan PimpinanDaerah Partai Demikrasi Perjuangan SUMUT yang beralamat di JalanHayam Wuruk No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juni 2014 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014 Reg Nomor : 1512/Penk/2014/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;2 NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesiac
135 — 31
Muda yang memproduksi pupukanorganik dan organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) PERMENDAG RI Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan peroranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan dan penyaluran, dan Penjualan PupukBersubsidi dalam partai
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
344 — 205
Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud.
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya, Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 14 Edisi Kedua, SinarGrafika, Maret 2010), dengan alasan: Perkara contentiosa (gugatan) bersifat partai (ada pihakPenggugat dan Tergugat); Gugatan perbuatan melawan hukum; Pemeriksaan secara contradictoir (sanggah menyanggah)antara Penggugat dan Tergugat;8.
129 — 76
tersebut secara utuh, yaitu:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Hal 27 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUNMDN /c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
106 — 17
Dan untuk Mohammad Tauhid dinonaktifkan sebagai ketua merangkap anggota PPK Prigen karena yang bersangkutan ikut dalam partai politik sehingga pihak KPU Kabupaten Pasuruan menon aktifkan yang bersangkutan tanggal 27 Pebruari 2014.
Pasuruan memilih Caleg dan partai PKB sehingga saksi direkomendasikan Panwas Kab. Pasuruan untuk diberhentikan/ di non aktifkan.
- Bahwa Sekitar bulan maret 2014 saksi di undang oleh Ketua PAC partai Gerindra (sdr ABDULLATIF/ Paman saksi sendiri) untuk memberikan sosialisasi tentang pemilu dan disitu saksi bertemu dengan saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo dan saat itu juga saksi menjelaskan untuk mengawal saksi Hj.
Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo bahwa yang bersangkutan sebagai caleg dari partai gerindra untuk DPR Jatim. dan karena saat itu saksi datangnya terlambat sehingga yang saksi ketahui hanya apa yang disampaikan oleh Sdr Taukhid. Dan tidak lama kemudian acara ditutup dengan doa oleh Sdr Tauchid dan kemudian dilakukan pembagian uang oleh Sdr Khumaidi kepada semua teman teman PPK yang hadir saat itu.
Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo tersebut adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra, nomor 8 (delapan) untuk Caleg Anggota Dewan Propinsi Jawa Timur (Jatim II yang meliputi Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota.
105 — 33
tertanggal 08 November2016, Majelis Hakim berpendapat apabila dilinat dari sudut pandang teoretishukum pembuktian, menurut Majelis Hakim alatalat bukti surat tersebuttergolong sebagai alat bukti akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata juncto Pasal288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilaiHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Sntkekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
27 — 6
Tnk11.Fotocopy dari foto baliho pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kemudian diberi kode T 11;ll Bukti SaksiSAKSI TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksidengan Penggugat dan Tergugat adalah teman
Terbanding/Penggugat I : Dra. Hj. Kamtinah
Terbanding/Penggugat II : H. Moh. Fathul Aziz
Terbanding/Penggugat III : Dhani Kumar Latif
Terbanding/Penggugat IV : Mira Latifah
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kelurahan Ciracas
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Gajah Natasurya Chandra
Turut Terbanding/Tergugat III : Muhammad Imam Muda
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sri Mulaindah
Turut Terbanding/Tergugat V : Wandi Luminto ahli waris dari Almarhumah Siti Zulaeha
Turut Terbanding/Tergugat VI : Muhammad Leo Firdausi
Turut Terbanding/Tergugat VII : Sri Dewi Buanawati
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Siti Latifah Budiutami,
113 — 84
,Sebagai Sekjend Partai Golkar,Sebagai Staff Ahli Presiden RI.
82 — 33
Kamal, rumah Ali Nafiah, kantor Partai Demokrat, danrumah Suhirta, sedangkan di bagian belakang ada rumah Asiong, rumah Akeng,rumah Syafrial, Wahyu Sugandar yang dibeli dari Rudi Libra, kesemuanya ituberbatas langsung dengan tanah sengketa. Dan Saksi sudah membangun rumahdi tanah yang berbatasan dengan obyek perkara tersebut pada tahun 1978 danmenempatinya pada tahun 1979 dan Saksi membeli tanah tersebut dari orangyang bernama Ishak Djabarti.
SUNGGUH SINAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
346 — 276
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukansetelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa aquo, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugatmelakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalahPasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 TentangPemberhentian Anggota Polri
YUDHI IRAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
136 — 84
dantidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janjijanji baiklangsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaansaya".Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 1 Tahun2003 Penggugat tidak pernah dibuktikan melakukan tindak pidana ataumelanggar sumpah atau janji jabatan;Bahwa Penggugat juga tidak pernah meninggalkan tugasnya secara tidaksah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturutatau melakukan hal lain seperti menjadi anggota partai