., Muara Dua ; Halaman 7 dari Putusan Perkara Nomor 66/G/2017/PTUNPLGDalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :2403.3/KUASA/BKPSDM/2017., Tertanggal 01 November 2017, kepada : 1. Nama H. RAMIN HAMIDI, SE. MH. ; NIP 196605021987031010 ; Pangkat / Gol. Ruang Pembina Utama Muda / IV.c ; Jabatan Asisten Administrasi Umum Kabupaten OganKomering Ulu Selatan ; 2. Nama YUSRINAWATI, SH. MT. ; NIP 19710704200501 12007 ; Pangkat / Gol.

Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu SelatanNomor: 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, SE, NIP:197705162007011029 tanggal 21 Agustus 2017, menimbulkan kerugian bagiPERGOUGAT VANIL 2 seecesnneentccsen canneries nnnnnainenenentintsateeananibentniae nena1.

Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu SelatanNomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, SE,NIP. 197705162007011029, yang diterbitkan tertanggal 21 Agustus 2017,dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; 4.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Komering UluSelatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, S.E.,NIP :197705162007011029, tanggal 21 Agustus 2017 ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati OganKomering Ulu Selatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Heriyanto, S.E., NIP :197705162007011029, tanggal 21 Agustus4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamPOrkara.

Tergugat) atau Bupati Kutai Kartanegara untuk menundapelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek SengketaSurat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan

dan Pencatatan Sipil di Instansi Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara.Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk menundapelaksanaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara Nomor: 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan dan Pencatatan

No. 110/B/2020/PT.TUN.JKTKutai Kartanegara.Menolak Eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) berupa: Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atasnama SYARIFAH MAEMUNAH, NIP. 196512122000122005

pada unitkerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Instansi PemerintahKabupaten Kutal Kartanegara.Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk mencabutSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / IIl.1151 / A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang PEMBERHENTIANKARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUHlm.6 dari 10 him.

.> Selanjutnya terdakwa kemudian membuat surat dengan meniru kopsurat BKPSDM (Badan Kepegawaian dan pengembangan SumberDaya Manusia) Kabupaten Ciamis yang ditandatangani oleh terdakwasendiri dengan meniru tanda tangan dari Kabid Bangrir Kab.

) Kab Ciamis yangisinya anak saksi korban agar datang ke BKPSDM Kab.

Ciamis untuk mengambil surat keputusan calon pengisiankekosongan formasi kepegawaian pad tanggal O03 April 2019 danterdakwa mengatakan agar saksi korban menunggu surat tersebutdikirimkan oleh BKPSDM Kab.

Ciamis yang dibuat sendiri oleh terdakwadengan tujuan agar terdakwa dapat mengulur waktu pengembalian uangmilik saksi korban;Bahwa isi surat dengan KOP BKPSDM Cliamis yang dibuat danditandatangani oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan dari KabidPengembangan Karir Mutasi dan Kepangkatan sdr. RISSA SUGARAS.STP, M.Si berisi anak saksi korban agar datang ke BKPSDM Kab.

Mks.Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Luwu Provinsi SulawesiSelatan Nomor: 888/8/BKPSDM/2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, AtasNama Muh.

Bahwa Bupati Luwu dengan Keputusannya Nomor: 821.20/02/BKPSDM/20, tanggal 03 Januari 2017, menaikkan Pangkat/Golongan/Ruang: Penata Tingkat /Ill/d, Eselon IV/a, dengan JabatanKepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Unit Kerja: Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu;5.

., tanggal 03 Januari 2017; Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, SuratPernyataan Pelantikan oleh Bupati Luwu Nomor: 821.24/80/BKPSDM/ 2017, atas nama Muh. Yusri Jufri, tanggal 04Januari 2017;Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati LuwuNomor: 888/8/BKPSDM/2019, tentang Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan, tanggal 25 April 2019, Atas Nama Muh.

Mks.Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/8/BKPSDM/2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25April 2019, Atas Nama Muh.

/2017, tanggal 03 Januari2017 (vide Bukti P4), dengan Surat Pernyataan Pelantikan olehBupati Luwu Nomor: 821.24/80/BKPSDM/2017, tanggal 04 Januari2017 (vide Bukti P5); Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor: 74/G/2019/PTUN.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 888/06/BKPSDM/IV/2019,tertanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama lbrahim Akbar, S.E., Nip. 19761128200502 1 004;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati LuwuUtara Nomor 888/06/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019,Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E., Nip. 19761128200502 1 004;4.

perkara yangtimbul;Dan AtauMohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Objek Gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 888/06/BKPSDM

Putusan Nomor 33 K/TUN/2021Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 888/06/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E., Nip 197611282005021 004 sebagai tindak lanjut dari Putusan Nomor94/PID.SUS/2015/PN.Mks., tanggal 12 Mei 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) setelah tanggal

M E N G A D I L I

PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA

<

ol>

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan batal Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan

OBJEK SENGKETAKeputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan No.800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaHalaman 2 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 94/G/2019/PTUN. Mks.Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANDIAMIRUDDIN JUSUF, S.H., NIP. 197111162002121004;ll.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan No. : 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama ANDI AMIRUDDIN JUSUF, S.H., NIP.197111162002121004;3.

. : 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama ANDI AMIRUDDIN JUSUF, S.H., NIP.197111162002121004;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugat sertakedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan semula,atau jabatan lain yang setingkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Menyatakan Keputusan Walikota Palopo No.800/403/BKPSDM/V/2019 tentang Pemberhentian karena melakukantindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atas Nama sdr. Andi AmiruddinJusuf,S.H, adalah Sah Menurut Hukum;3.

BuktiP 9: Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan, No. : 800/403/BKPSDM/V/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Kejahatan, tanggal 31 Mei 2019;Fotokopi sesual dengan asli Berita AcaraPenyerahan Keputusan Walikota Palopo, No.890/302/BKPSDM/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 ;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan SikapKeberatan yang dibuat oleh Andi Amiruddin Jusuf,

ADAPUN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH :Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENIYUSRIANI, S.Pd.,NIP.197107292012122001;2nneenneeecneeceesll. KEWENANGAN PENGADILAN1.

Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1149/A.SK/ IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd.

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 oleh TERGUGAT sebagaimana pada poin diatas,PENGGUGAT menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT padatanggal 07 Januari 2020 dan diterima tanggal 10 Januari 2020;3.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI,S.Pd.,NIP.197107292012122001;4.

Menyatakan SAH dan BERLAKU Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara No. 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Eni Yusriani, S.Pddengan NIP. 197107292012122001;3.

Bahwa Surat Keputusan Nomor : 888/327/BKPSDM/V/2018, tanggal28 Mei 2018 sebagai Objek Gugatan, yang dikeluarkan oleh Tergugatadalah cacat hukum / inprosedural sehingga sudah sepatutnya LembagaPeradilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palumembatalkan atau menyatakan tidak sah surat keputusan danmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;17.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati MorowallUtara Nomor : 888/327/BKPSDM/V/2018 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenMorowali Utara, tanggal 28 Mei 2018 an. GUSLAND TOMBOELU, S.Sos,M.AP;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMorowali Utara Nomor : 888/327/BKPSDM/V/2018 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Morowali Utara, tanggal 28 Mei 2018 an.

P1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor 888/327/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama Gusland Tomboelu,S.Sos., M.AP ( Sesuai dengan aslinya );2.

P2 : Fotokopi Tanda Terima Keputusan BupatiMorowali Utara Nomor 888/327/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei2018 Tentang: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara AtasNama Gusland Tomboelu, S.Sos., M.AP, tertanggal 18 September2018 (Sesuai dengan aslinya );3.

T1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor 888/327/ BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama Gusland Tomboelu,S.Sos., M.AP ( Sesuai dengan aslinya );2.

Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanterhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019;Bahwa diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal 31Mei 2019, oleh Tergugat didasarkan pada adanya PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijsde) pada tanggal 04 April

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal 31 Mei2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama MATIUS TAMBING, SP.,NIP 19621231 198903 1 152:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal31 Mei 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama MATIUS TAMBING, SP.

Menyatakan Keputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi SelatanNomor: 800/407/BKPSDM/ V/2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama sar.Matius Tambing, S.P. adalah Sah Menurut Hukum:;3.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atasnama Matius Tambing, SP;2. BuktiP2 =: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Walikota Palopo Nomor: 890/304/BKPSDM/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019:3.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang di keluarkan oleh Tergugat berupa:Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:888/14/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 25 April 2019, Atas Nama Muliati,NIP. 580053308/197712312007012027;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang di keluarkan tersebut berupa;Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:888/14/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada HubunganHalaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor: 75/G/2019/PTUN. Mks.nya Dengan Jabatan, tertanggal 25 April 2019 Atas Nama Muliati,NIP. 580053308/197712312007012027;4.

) Pemerintah Kabupaten Luwu Nomor:800/158/BKPSDM/V/2019, tanggal 02 Mei 2019,Perihal: Panggilan Menerima SK PTDH,; Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan BupatiNomor: 888/14/BKPSDM/2019, tanggal 25 April2019, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muliati; Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Luwu, tanggal 15 Mei2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Mulati

ke pada Bupati Luwu, tanggal 29 Mei 2019, Perihal:Sikap Keberatan atas terbitnya Surat KeputusanBupati Luwu Nomor: 888/14/BKPSDM/2019, tenHalaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor: 75/G/2019/PTUN.

Mulati, NIP. 19771231 200701 2027;7 Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal: SuratPermohonan untuk diaktifkan kembali sebagaiASN, yang ditujukan kepada Bupati Luwu, tanggal29 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Muliati yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Perihal: Banding Administrasi atas terbitnyaSurat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/14/BKPSDM/2019, PTDH, An.