Pengadilan Tinggi Medan mengurangi/memperingan pidana yangdijatunkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan diskresi yudisialberdasarkan pertimbangan bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah seorangpenyalahguna narkotika jenis sabusabu berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan, khususnya fakta berupa barang bukti narkotikagolongan bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol komasepuluh) gram, 2 (dua) buah mancis yang masingmasing biru dan kuningHalaman 5 dari 8 halaman Putusan

Pidana yang dijatuhkanterhadap Terdakwa perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbanganbahwa penjatuhan pidana dalam konteks diskresi yudisial mengacu kepadaketentuan pidana yang ditentukan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya berupa pidana penjara,tanpa pidana denda, dan penjatuhan pidana tersebut mengikutiHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.

XIII, Kota Palangka Raya, Kalimantan GCTengah, pekerjaan advokat/pengacara, berdasarkan AY SS Kod >SyByMenara bahwa kepada para pihak telah diberi keseripatan untukayrNmetros perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengacian TinggiansTati ( Usaha Negara Jakarta, masingmasing dilberitahukan dengan SuratyY ylima tahun) atau sudah pernah :enikah, adalah berdasarkan ketentuan asPasal 22 ayat (2) huruf 1 Sidang Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang Ssmenyatakan setiap eliggunaan diskresi pejabat pemerintahan

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanFinal Pasal 23/26 Nomor: 00031/245/16/073/18 tanggal 24 April 2018Masa Pajak April 2016 yang telah dipertimbangan dan diputusdipertahankan oleh Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karenakewenangan hukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkaHalaman 4

Adapun diskresi yangdilakukan dapat dibenarkan menurut hukum karena menurut doktrinbahwa kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi Negaradengan mengutamakan~ keefektifan tercapainya suatu tujuan(doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.

Putusan Nomor 2723/B/PK/Pjk/2019merupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka wakitu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP.

Adapun diskresi yang dilakukan dapat dibenarkan menuruthukum karena menurut doktrin bahwa kebebasan yang diberikan kepadaalat administrasi Negara dengan mengutamakan keefektifan tercapainyasuatu tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuanhukum.

Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa gugatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26Nomor 00021/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Oktober2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan

Adapun diskresi yang dilakukan dapat dibenarkan menuruthukum Karena menurut doktrin bahwa kebebasan yang diberikan kepadaalat administrasi Negara dengan mengutamakan keefektifan tercapainyasuatu. tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepadaketentuan hukum.

Putusan Nomor 1441/B/PK/PJK/2017pabean "dianggap diterima" sesuai diskresi MKRI sebagaimana dimaksud Pasal2 ayat (3) PMK147 dan/atau "dianggap diterima" dalam hal tidak terjadinyapenetapan Terbanding vide sistem PDE Kepabeanan berupa SPTNP;bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) berikutPenjelasan UU Kepabeanan, penetapan kembali tarif hanya, sekali lagi hanyadapat dilaksanakan oleh Terbanding secara limitatif, yaitu hanya dapatditerapkan terhadap halhal yang telah melalui

proses penetapan Terbanding(Pasal 16 UU Kepabeanan yaitu dengan penerbitan SPTNP) dan secara yuridisformal tidak dapat diterapkan terhadap halhal yang bukan atau tidak melaluiproses penetapan Terbanding, dalam hal ini tarif dan/atau nilai pabean"dianggap diterima" sesuai diskresi MKRI atau "tarif dan/atau nilai pabeandianggap diterima" karena tidak ada penetapan sesuai sistem PDE Kepabeanansebagaimana dalam sengketa a quo;bahwa atas dasar halhal di atas maka secara de facto dan de jure, penetapankembali

tarif dan/atau nilai pabean vide SPKTNP Terbanding Nomor SPKTNP1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 atas keputusan tarif dan/ataunilai pabean "dianggap diterima" sesuai diskresi MKRI vide Pasal 2 ayat (3)PMK147 untuk PIB a quo atau tarif dan/atau nilai pabean "dianggap diterimakarena tidak ada penetapan vide sistem PDE Kepabeanan" adalah penetapanyang tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan amanat UUKepabeanan serta telah mengenyampingkan sama sekali asas keadilan dankepastian hukum

terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1423/WPJ.06/2013 tanggal 26September 2013;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentanggugatan atas jangka waktu pengurangan sanksi administrasi berupa bunga denganbatas maksimal 24 bulan, sementara Penggugat dalam surat gugatannya memintasanksi bunga dikurangkan menjadi Rp0,00;: bahwa Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 bukanlagi diskresi

dikarenakan Penggugat melakukanpelunasan jumlah pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor 00046/207/03/071/05 tanggal 30 Mei 2005 sebesarRp86.129.264,00 setelah jatuh tempo pelunasan;bahwa menurut Majelis, kKewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskansanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00005/109/03/073/12 tanggal 10 Juli 2012 memang sepenuhnya ada pada DirekturJenderal Pajak (Tergugat) karena hal ini adalah diskresi

shabu tersebut akan diperjualbelikan, maka ketentuan pidana minimal yang diancam terhadaptindak pidana narkotika dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dilakukan diskresiyudisial, dengan pertimbangan menghormati wewenang PenuntutUmum membuat dakwaan dan hakim harus memutus berdasarkandakwaan Penuntut Umum, dan demi pemidanaan yang adil bagiTerdakwa karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorangpenyalahguna Narkotika; Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi

yudisial tersebutadalah Kesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI padatahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yangmemberi wewenang diskresi kepada hakim untuk menyimpangiketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 111 Ayat (1)atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009karena menghadapi dilema

Gono Semiadi (LIPI),yang intinya menyampaikan bahwa demi kepentingan satwa liar yangada dalam sebuah pengelolaan LK, adalah wajar apabila Negara atasdasar wewenang yang dipegangnya melakukan diskresi dalam halpengambilalihan status pengelolaan satwa liar secara cepat,mengingat Negara harus mengedepankan faktor kesejahteraan dankeselamatan, serta keberlanjutan satwa yang ada pada sebuah LK.Bukti T18b, berupa Keterangan Ahli Prof. Dr.

Disamping itu, jika terdapat keadaan yang sangat mendesak terkaitpengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yaitu terkaitpengelolaan kesejahteraan satwa, pemerintah dapat mengambilkebijakan untuk menetapkan pengelolaan baru dalam hal iniPerusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTSKBS), dan dalam kondisi tertentu pemerintah dibenarkanmengambil langkah diskresi untuk menyelamatkan kepentinganNegara meskipun langkah tersebut mengabaikan prosedur formal.Sedangkan langkah diskresi tersebut

(vide Tambahan Bukti Tergugat IIIntervensi : Bertanda T.II.i36; Bertanda T.II.i37; dan Bertanda T.II.i38);Bahwa tindakan diskresi pejabat pemerintahan (Menteri KehutananRepublik Indonesia) ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1), ayat(2) Undangundang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdminstrasiPemerintahan. Yaitu dalam rangka penyelesaian secara cepat dan tepatpermasalahan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) karena telahHalaman 42 dari 52 halaman.

Atas dasar temuankasus yang terjadi, maka demi kepentingan satwa liar yang ada dalamsebuah pengelolaan LK, adalah wajar apabila negara atas dasarwewenang yang dipegangnya melakukan diskresi dalam halpengambilalihan status pengelolaan satwa liar secara cepat,mengingat negara harus mengedepankan faktor kesejahteraan dankeselamatan, serta keberlanjutan satwa yang ada pada sebuah LK;2.

(vide Tambahan Bukti Tergugat IIIntervensi : Bertanda T.II.i37; Bertanda T.II.i38);Bahwa Diskresi tersebut sesuai dengan ketentuan UndangUndang RINomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, yang antara laintelah diatur pada : Pasal 22 Ayat (1) : Diskresi hanya dapat dilakukan olehPejabat Pemerintahan yang berwenang; Pasal 22 Ayat (2) : Setiap penggunaan Diskresi PejabatPemerintahan bertujuan untuk :a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;b. Mengisi kekosongan hukum;c.

Bahwa dapat Tergugat uraikan bahwa Tergugat sebagai Pejabat TataUsaha Negara tidak melanggar undangundang (vide UndangundangNo. 11 Tahun 2010 ), akan tetapi menggunakan haknya (Diskresi) untukmenyelamatkan Situs/Cagar Budaya dari kerusakan danpenyalahgunaan areal Situs/Cagar Budaya oleh masyarakat, sehinggaTergugat terpaksa mengambil tindakantindakan yang diperlukan.4.

Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo secara prosedural tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan dikarenakanTergugat menggunakan haknya (diskresi) untuk menyelamatkan cagarbudaya dari kerusakan dan penyalahgunaan areal cagar budaya olehmasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak, bukti Surat, dankesimpulan yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukanfakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkanpara pihak, yakni sebagai berikut:Halaman

2012 tidak ada satupunanggotaanggota yang ditunjuk oleh Tergugat menjadi Tim Ahli Cagar BudayaKabupaten Deli Serdang yang telah memiliki sertipikat Kompetensi tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quomengandung kesalahan prosedural:;Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat yang padapokoknya menyatakan bahwa tidak dipenuhinya persyaratan sertipikasikompetensi bagi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Deli Serdang merupakanbentuk Penggunaan Hak Tergugat berupa diskresi

dalam rangkamenyelamatkan cagar budaya dari kerusakan dan penyalahgunaan arealcagar budaya oleh masyarakat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa lingkup diskresi diatur dalam Pasal 23 UUAP yangpada pokoknya menyatakan bahwa diskresi meliputi: pengambilan keputusandan/atau tindakan karena ketentuan peraturan perundangundangan yangmemberikan suatu pilihan, karena peraturan perundangundangan tidakHalaman 35 Putusan Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUNMDN.mengatur, karena peraturan perundangundangan

dikaitkan dengan ketentuanPasal 23 UUAP tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketaa quo peraturan perundangundangan telah secara jelas mengatur dan tidakmemberikan pilihan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya merupakan kelompokpelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensiuntuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, danpenghapusan Cagar Budaya, dan oleh karena Tergugat tidak pula dapatmembuktikan bahwa ada stagnasi pemerintahan yang membolehkanditerapkannya diskresi

Bahwa terhadap dalildalil posita angka 14 (empat betas) terkait hakasuh anak, TERGUGAT tanggapi sebagai berikut;Bahwa memang benar apabila kita mengacu kepada Pasal 105 (a)Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belumMumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya, namun HAKIMdapat melakukan Diskresi bahwa tidak selamanya seorang Ibu menjadipemegang hak asuh terhadap anak, jika dalam fakta persidanganditemukan halhal bahwa si Ibu, misalnya tidak cakap merawat anakbahkan

Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada Hal 6 No. 9 mengenaiDiskresi, seperti yang kita ketahui bersama, Diskresi adalah: Keputusan atautindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untukmengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraanpemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikanpilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasipemerintahan" Diskresi tersebut bisa di lakukan jika adanya kekosonganhukum, dalam

Gugatan ini (hak asuh anak) sudah jelas dan terang jikaPasal 105 Kompilasi Hukum islam menegaskan mengenai pemeliharaananak yang belum Mumayyiz di lakukan oleh ibunya, dalam hal ini tergugatkeliru menapsirkan katakata Diskresi;6.

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka angka 5 (lima) dalamjawaban pokok perkara kami tanggapi sebagai berikut; BahwaPENGGUGAT terlalu sempit mengartikan mengenai Diskresi, dan hanyamemahami Diskresi dalam lapangan hukum pemerintahan saja, ada jugadiskresi hakim dalam lapangan hukum pidana dan perdata;Bahwa apabila kita merujuk, pada Pasal 5 dan Pasal 14 Undang UndangHim 14 Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.SelNomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, memungkinkan bagihakim di Indonesia

menyampaikan pendapat yang berbeda untuk dimuatdalam putusan melalui dissenting opinion, Hal mana dapat terjadi sebagaibuah pikir dari proses diskresi seorang hakim berdasarkan otoritas yangdimilikinya secara independen;Bahwa In Casu Majelis Hakim pun dengan Independensinya bisa sajamemberikan Hak Asuh kepada TERGUGAT, dikarenakan dengan keyakinanhakim yang dimilikinya;6.

; Menimbang, bahwa UndangUndang No. 30 tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UndangUndang AdministrasiPemerintahan), Pasal 22 berbuny : (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentinganumum.PaSal

Persyaratan Diskresi, Pasal 24 : Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhia. sesual dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, c. sesuai dengan AUPB;d. berdasarkan alasanalasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan fakta hukum yangdiperoleh Majelis Hakim dan mempedomani aturan tentang

diskresi tersebut,Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan hukum yang dapatdipertanggungjawabkan atas diskresi yang dilakukan oleh Tergugat denganmenambahkan syarat/keterangan terkait keturunan, pendidikan, pengalamanpengabdian dilingkungan, setelah keluar hasil seleksi penjaringan danpenyaringan yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat DesaNanggungan, hal mana berdasar hasil ujian tulis dan ujian khusus Penggugattelah nyata meraih peringkat/rangking 1 nilai tertinggi sesuai kebutuhan dankompetensi

Hal mana penggunaan diskresi oleh Tergugat nyatanyata tidak didasarkanalasanalasan yang objektif sebagaimana syarat yang ditentukan Pasal 24UndangUndang Administrasi Pemerintahan tersebut dalam menggunakandiskresi.

Bahwa hal demikian dikategorikan sebagai bentuk nepotisme dan atauKKN sehingga Tergugat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 31 ayat (1) huruf(a) UndangUndang Administrasi Pemerintahan yaitu mencampuradukkanwewenang karena menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenangyang diberikan.

Pasal 22 Ayat (1) : Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabatyang berwenangDalam hal ini sebagaimaan telah diuraikan diatas, TERGUGATmempunyai kewenangan secara atributif mengeluarkan keputusanOBJEK SENGKETA..

Bahwa dalam hal ini TERGUGATmengambil tindakan diskresi dalam rangka mengatasi stagnasipemerintahan desa, yang apabila tidak segera diterbitkan OBJEKSENGKETA akan menimbulkan kebuntuan atau disfungsi dalampenyelenggaraan pemerintahan desa..

Pasal 24 UUAP:*"Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harusmemenuhi syarat:sesual dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 ayat (2);tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;sesual dengan AUPB;berdasarkan alasanalasan yang objektif;tidak menimbulkan konflik kepentingan; danHal. 30 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG6)2.dilakukan dengan iktikad balk.Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan kebijakan diskresi berupamenerbitkan OBJEK SENGKETA

Dalam hal terkait syarat diskresi hurufa dan huruf b sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan hurufc akan diuraikan pada uraian berikutnya.

Tetapikarena semakin luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yangdihadapi, tidak semua tindakan yang akan dilakukan oleh Administrasi Negaratersedia aturannya;Menimbang, dalam ketentuan Pasal 22 UndangUndang Nomor 30 tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yangberwenang.(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;b. mengisi kekosongan hukum;c. memberikan kepastian

(Fotokopi sesuai dengan asli);Diskresi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu. (Fotokopi sesuaidengan asli);Dasar Hukum Diskresi Kepala Dinas Pendidikan Kota PaluUndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014.(Fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa di samping suratsurat bukti Penggugat di persidangantelah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. Hj. ERNA DJ.Halaman 18 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PIHi. MOHAMMAD, 2. ERTAWATI, S.Pd, 3.

Bahwa diskresi itu kalau kami tidaksalah ada poin pembinaan, tugas kami salah satunya adalah pembinaan. Bahwa pembinaan masuk dalamkategori diskresi. Bahwa Pansel melaporkan Prosesper proses seleksi. Bahwa untuk berkas dilaporkankemudian untuk hasil akademik dilaporkan secara keseluruhan oleh Pansel.

Bahwa sebagai Kepala Dinaskewenangan saksi diatur dalam peraturan Walikota Bahwa kewenangan untukmelakukan diskresi saksi lupa, tapi kalau diskresi kami punya karenakewenangan mengatur pendidikan diserahkan kepada kepala dinas. Bahwa langkahlangkah saksimengambil kebijakan itu) menurut saksi merupakan langkahlangkahdiskresi diberikan kewenangannya.

Bahwa Tim Seleksi diberikankewenangan untuk mengambil kebijakan atau Diskresi diatur dalamPERWALI Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 12 ayat 1 dan 2 huruf a sampaidengan huruf h; Bahwa meloloskan calon kepalasekolah yang tidak memiliki NUKS bagian dari kewenangan untukmelakukan pembinaan tenaga kependidikan.

Tindakan karenaperaturan perundangundangan tidak lengkap atau tidak jelas; dand. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanyastagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.Pasal 24Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:1. sesual dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 ayat (2);2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;3. sesual dengan AUPB;4. berdasarkan alasanalasan yang objektif;5. tidak menimbulkan Konflik

Namun karena tindakpidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak didakwakan PenuntutUmum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisialterhadap sanksi yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diaturdalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yangdiancam terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbanganmenghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan,dan mengikuti doktrin banhwa Hakim

harus memutus perkara pidanaberdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untukmewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karenasesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika.Dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalahKesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada tahun2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1425/WPJ.06/2013 tanggal 26September 2013;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentanggugatan atas jangka waktu pengurangan sanksi administrasi berupa bunga denganbatas maksimal 24 bulan, sementara Penggugat dalam surat gugatannya memintasanksi bunga dikurangkan menjadi Rp0,00;: bahwa Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 bukanlagi diskresi

dikarenakanPenggugat melakukan pelunasan jumlah pajak terutang berdasarkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor0001 4/206/04/071/06 tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp1.368.787.736,00 setelahjatuh tempo pelunasan;bahwa menurut Majelis, kKewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskansanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 memang sepenuhnya ada pada DirekturJenderal Pajak (Tergugat) karena hal ini adalah diskresi

Mematuhi UndangUndang dalam menggunakan Diskresi ;e. Memberikan bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakanPenyelenggaraan pemerintahan tertentu ;Halaman 13 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN. Sby.13.f.

Kesesuaian tindakan Tergugat dengan asas asas tersebutdiatas terlinat dari faktafakta yag telah diuraikan oleh Tergugat diatas.Sehingga sudah sepatutnya dalildalil Penggugat dalam gugatannyauntuk ditolak;Bahwa tindakan Penggugat mengeluarkan keputusan yang menjadiobjek sengketa ini adalah bentuk diskresi yang diambil oleh Tergugatdemi kepentingan umum. Ada beberapa pakar hukum yangHalaman 32 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN. Sby.memberikan definisi diskresi diantaranya menurut S.

PrajudiAtmosudirjo (Prajudi, 1994:82) yang mendefinisikan diskresi sebagaikebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabatadministrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri.Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagaipelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakanbahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harusberdasarkan ketentuan UndangUndang.

Lumbun (Pro KontraRencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik,htto:/Awww.hukumonline.com, diakses tanggal 8 maret 2016)mendefinisikan diskresi sebagai berikut: Diskresi adalah kebijakan daripejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang, dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masihdalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Lumbuun menjelaskan bahwa secarahukum mungkin orang yang menggunakan asas diskresi tersebutmelanggar tetapi secara azas tidak melanggar kepentingan umum danitu. merupakan instant decision (tanpa rencana) dan bukanpelanggaran tindak pidana.

atau kelebihan pembayaran BM.Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) berikutPenjelasan UU Kepabeanan, penetapan SPKTNP hanya, sekali lagihanya dapat dilaksanakan oleh DJBC secara limitatif, yaitu ternadap halhal yang telah melalui proses penetapan Pejabat BC (SPTNP) vide Pasal16 UU Kepabeanan dan secara yuridis formal tidak dapat diterapkanterhadap halhal yang bukan atau tidak melalui proses penetapanpejabat BC, dalam hal ini tarif dan/atau nilai pabean dianggap diterimakarena diskresi

S4825/WBC.09/KPP.MP.01/2015 tanggal 13 Juli2015 yang menurut pendapat kami berkenaan dengan keputusan tarifdan/atau nilai pabean dianggap diterima karena diskresi MKRI vide Pasal2 ayat (3) PMK147 untuk PIBPIB yang tercantum pada Lampiran SPKTNPa quo, atau tarif dan/atau nilai pabean dianggap diterima karena tidak adapenetapan vide sistem PDE Kepabeanan (jalur hijau), adalah penetapanyang tidak berdasarkan UU Kepabeanan serta telah mengenyampingkanasas keadilan dan kepastian hukum bagi kami, sehingga

Namun karena tindakpidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak didakwakan PenuntutUmum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisialterhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yangdiatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yangdiancamkan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbanganmenghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan,dan mengikuti doktrin hukum

bahwa Hakim harus memutus perkarapidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), sertauntuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan)karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahgunanarkotika:Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalahKesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada tahun2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah

Namun karena tindakpidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak didakwakan PenuntutUmum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisialterhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yangdiatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimalyang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkanpertimbangan menghormati otoritas Penuntut umum dalam membuatsurat dakwaan, dan mengikuti doktrin hukum

Bahwa dasar majelis hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalahKesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada tahun2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi wewenang diskresikepada hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal yangditentukan dalam Pqasal 111 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang