kepastian hukum dalampenyelenggaraan pelaksanaan pemilihan penghulu serentak.Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan yang berbunyi :Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahanbertujuan untuk :a.

Langkah yang diambil oleh PemerintahKabupaten Rokan Hilir/Bupati Rokan Hilir (Tergugat) untukmenunda pengumuman dan pelaksanaan pemilihanpenghulu Kepenghuluan Kasang Bangsawan merupakanHalaman 61 dari 111Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.PBR22.kebijakan (diskresi) yang diambil dalam rangka memberikankepastian hukum dalam penyelenggaraan pelaksanaanpemilihan penghulu serentak dan telah sesuai dengankewenangan yang dimiliki Tergugat.

tersebut dipakai, adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa istilah diskresi dapat di temukan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BerdasarkanPasal 1 Angka 9 UU 30/2014 : diskresi adalah keputusan dan/atau tindakanyang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasipersoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalamhal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur,tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan ; bahwamenurut Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014 dinyatakan bahwaMenggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan

;Menimbang, bahwa Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pejabatPemerintahan yang menggunakan Diskresi adalah :1. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;3. sesuai dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);4. berdasarkan alasanalasan yang objektif;5. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan6. dilakukan dengan iktikad baik

Dimana masingmasing surat rekomendasi tersebutsatu dan lainnya saling bertentangan.Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta menyebutkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pertimbangan pejabat pembuat diskresi penerapansanksi hukuman administratif tidak melakukan pemberhentian sementaraterhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana ada kalanyadengan pertimbangan kemanusiaan dengan mempertimbangkan asaspidana Praduga Tak Bersalah " dan dengan demikian

Putusan Nomor 449 K/TUN/201210.11.atau tidak hormat, haruslah dipertimbangkan faktorfaktor yang mendorongPegawai Negeri Sipil yang besangkutan melakukan tindak pidana kejahatanitu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilanyang dijatuhkan.Bahwa, pada hakekatnya diskresi (khususnya diskresi bebas) merupakankebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan ataupejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagaipelengkap dari asas legalitas

Hal ini tentu saja tidak dirasakan adil olehPemohon Kasasi dikarenakan diskresi yang tidak berdasar. Dengan demikianpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatentang diskresi adalah salah dalam menerapkan hukum dan melanggarhukum dalam memutus perkara serta telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, karena telah jelasjelas diatur dalam Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979.

sudah sesuai dengan UndangUndang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pasal 22 ayat (1), (2) huruf a dan b,dan pasal 23 huruf b dan c dan pasal 24 huruf a,b, c, d, e, f seperti uraian sebagai berikut :Pasal 22 :Ay.2 Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.Ay. 3 Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.

Mengisi kekosongan hukum;Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan khususnya Peraturan Pemerintah no43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa pasal 58 ayat (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperolehhak yang sama dengan kepala Desa.

denganmenambahkan 1 (satu) syarat bagi perangkat Desa Mopolo Esa.Bahwa oleh karena itu dari uraian di atas Surat Keputusan Hukum Tua Mopolo Esa No04 Tahun 2021 yang menyatakan pemberhentian karena tidak lagi memenuhi syaratadalah benar dan tidak melawan hukum.Bahwa mengenai diskresi itu sendiri dapat dilihat dari ketentuan selanjutnya dariUndang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :Pasal 23Lingkup diskresib.

MDO Halaman 20 dari 43 halamanbahwa dari keterangan pasal 23 huruf b dan c di atas tindakan Tergugat sudah benardikarenakan syarat khusus dan syarat lainnya mengenai perangkat desabelum diatur dalam peraturan daerah sehingga Tergugat sudah memenuhi syarat dalampenggunaan diskresi.pasal 24persyaratan diskresiPejabat pemerintah yang menggunakan Diskreasi harus memenuhi syarat:a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 22 ayat(2)tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang undangansesual dengan AUPB;berdasarkan alasan alasan yang objektiftidak menimbulkan konflik kepentingan; dandilakukan dengan iktikad baikbahwa dari uraian di atas Tergugat dalam menambahkan satu syarat perangkatdesa sudah sesuai dengan persyaratan diskresi, a). sesuai dengan tujuan diskresi,b). tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan c).sesuai dengan AUPB, d). berdasarkan alasan yang objektif, e). tidakmenimbulkan konflik kepentingan dan f). dilakukan dengan itikad

MARIA ANTONIA GELANG, S.KM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana melainkan diskresi dalam lingkup Administrasi Pemerintahan dan sifat melawan hukum perbuatan pula telah hilang.

Pengadilan Tinggi Medan mengurangi/memperingan pidana yangdijatunkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan diskresi yudisialberdasarkan pertimbangan bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah seorangpenyalahguna narkotika jenis sabusabu berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan, khususnya fakta berupa barang bukti narkotikagolongan bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol komasepuluh) gram, 2 (dua) buah mancis yang masingmasing biru dan kuningHalaman 5 dari 8 halaman Putusan

Pidana yang dijatuhkanterhadap Terdakwa perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbanganbahwa penjatuhan pidana dalam konteks diskresi yudisial mengacu kepadaketentuan pidana yang ditentukan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya berupa pidana penjara,tanpa pidana denda, dan penjatuhan pidana tersebut mengikutiHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.

Putusan Nomor 1441/B/PK/PJK/2017pabean "dianggap diterima" sesuai diskresi MKRI sebagaimana dimaksud Pasal2 ayat (3) PMK147 dan/atau "dianggap diterima" dalam hal tidak terjadinyapenetapan Terbanding vide sistem PDE Kepabeanan berupa SPTNP;bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) berikutPenjelasan UU Kepabeanan, penetapan kembali tarif hanya, sekali lagi hanyadapat dilaksanakan oleh Terbanding secara limitatif, yaitu hanya dapatditerapkan terhadap halhal yang telah melalui

proses penetapan Terbanding(Pasal 16 UU Kepabeanan yaitu dengan penerbitan SPTNP) dan secara yuridisformal tidak dapat diterapkan terhadap halhal yang bukan atau tidak melaluiproses penetapan Terbanding, dalam hal ini tarif dan/atau nilai pabean"dianggap diterima" sesuai diskresi MKRI atau "tarif dan/atau nilai pabeandianggap diterima" karena tidak ada penetapan sesuai sistem PDE Kepabeanansebagaimana dalam sengketa a quo;bahwa atas dasar halhal di atas maka secara de facto dan de jure, penetapankembali

tarif dan/atau nilai pabean vide SPKTNP Terbanding Nomor SPKTNP1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 atas keputusan tarif dan/ataunilai pabean "dianggap diterima" sesuai diskresi MKRI vide Pasal 2 ayat (3)PMK147 untuk PIB a quo atau tarif dan/atau nilai pabean "dianggap diterimakarena tidak ada penetapan vide sistem PDE Kepabeanan" adalah penetapanyang tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan amanat UUKepabeanan serta telah mengenyampingkan sama sekali asas keadilan dankepastian hukum

30/2014 Diskresi harusmemenuhi syarat:a.

Dia berwenang,prosedurnya juga ditempuh tetapi karena ini konteks adalah stagnasipemerintahan dan asas kemanfaatannya, maka ambil diskresi.

Kalau dia diskresi, punya enggakkewenangan diskresi. Begitu ya. Kemudian, yang kedua, substansinyasama atau sesuai dengan tujuan dari keputusan itu, objek keputusan;Bahwa menurut ahli terikat dengan Pasal 22 UU 30 2014 tentang tujuandiskresi itu. Yang kedua adalah kaitannya dengan persyaratan diskresi,Pasal 24. Apa persyaratannya? Pertama adalah Intinya sama. Hampirsama. Tapi yang jelas di Pasal 24 itu syaratnya ya tujuannya itu harusjelas. Tujuan diskresinya apa sih sebenarnya.

Hak asasinya malah terlanggarkalau enggak ada diskresi itu. Kalau ada diskresi ini berarti adapenyelamatan. Jadi, hak yang terkait dengan hak nasabah tadi, yangpemegang hak itu justru terlindungi. Nah, dengan demikian, diskresi inisebenarnya memang tidak boleh bertentangan dengan HAM, tidak bolehbertentangan dengan peraturan perundangundangan. Itu kan luas,termasuk undangundang tentang hak asasi manusia.

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggunaan diskresi tidak dapatbertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Namun karena tindakpidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak didakwakan PenuntutUmum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisialterhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yangdiatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimalyang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkanpertimbangan menghormati otoritas Penuntut umum dalam membuatsurat dakwaan, dan mengikuti doktrin hukum

Bahwa dasar majelis hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalahKesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada tahun2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi wewenang diskresikepada hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal yangditentukan dalam Pqasal 111 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang

Mematuhi UndangUndang dalam menggunakan Diskresi ;e. Memberikan bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakanPenyelenggaraan pemerintahan tertentu ;Halaman 13 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN. Sby.13.f.

Kesesuaian tindakan Tergugat dengan asas asas tersebutdiatas terlinat dari faktafakta yag telah diuraikan oleh Tergugat diatas.Sehingga sudah sepatutnya dalildalil Penggugat dalam gugatannyauntuk ditolak;Bahwa tindakan Penggugat mengeluarkan keputusan yang menjadiobjek sengketa ini adalah bentuk diskresi yang diambil oleh Tergugatdemi kepentingan umum. Ada beberapa pakar hukum yangHalaman 32 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN. Sby.memberikan definisi diskresi diantaranya menurut S.

PrajudiAtmosudirjo (Prajudi, 1994:82) yang mendefinisikan diskresi sebagaikebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabatadministrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri.Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagaipelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakanbahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harusberdasarkan ketentuan UndangUndang.

Lumbun (Pro KontraRencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik,htto:/Awww.hukumonline.com, diakses tanggal 8 maret 2016)mendefinisikan diskresi sebagai berikut: Diskresi adalah kebijakan daripejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang, dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masihdalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Lumbuun menjelaskan bahwa secarahukum mungkin orang yang menggunakan asas diskresi tersebutmelanggar tetapi secara azas tidak melanggar kepentingan umum danitu. merupakan instant decision (tanpa rencana) dan bukanpelanggaran tindak pidana.

atau kelebihan pembayaran BM.Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) berikutPenjelasan UU Kepabeanan, penetapan SPKTNP hanya, sekali lagihanya dapat dilaksanakan oleh DJBC secara limitatif, yaitu ternadap halhal yang telah melalui proses penetapan Pejabat BC (SPTNP) vide Pasal16 UU Kepabeanan dan secara yuridis formal tidak dapat diterapkanterhadap halhal yang bukan atau tidak melalui proses penetapanpejabat BC, dalam hal ini tarif dan/atau nilai pabean dianggap diterimakarena diskresi

S4825/WBC.09/KPP.MP.01/2015 tanggal 13 Juli2015 yang menurut pendapat kami berkenaan dengan keputusan tarifdan/atau nilai pabean dianggap diterima karena diskresi MKRI vide Pasal2 ayat (3) PMK147 untuk PIBPIB yang tercantum pada Lampiran SPKTNPa quo, atau tarif dan/atau nilai pabean dianggap diterima karena tidak adapenetapan vide sistem PDE Kepabeanan (jalur hijau), adalah penetapanyang tidak berdasarkan UU Kepabeanan serta telah mengenyampingkanasas keadilan dan kepastian hukum bagi kami, sehingga

shabu tersebut akan diperjualbelikan, maka ketentuan pidana minimal yang diancam terhadaptindak pidana narkotika dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dilakukan diskresiyudisial, dengan pertimbangan menghormati wewenang PenuntutUmum membuat dakwaan dan hakim harus memutus berdasarkandakwaan Penuntut Umum, dan demi pemidanaan yang adil bagiTerdakwa karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorangpenyalahguna Narkotika; Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi

yudisial tersebutadalah Kesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI padatahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yangmemberi wewenang diskresi kepada hakim untuk menyimpangiketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 111 Ayat (1)atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009karena menghadapi dilema

Pasal 22 Ayat (1) : Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabatyang berwenangDalam hal ini sebagaimaan telah diuraikan diatas, TERGUGATmempunyai kewenangan secara atributif mengeluarkan keputusanOBJEK SENGKETA..

Bahwa dalam hal ini TERGUGATmengambil tindakan diskresi dalam rangka mengatasi stagnasipemerintahan desa, yang apabila tidak segera diterbitkan OBJEKSENGKETA akan menimbulkan kebuntuan atau disfungsi dalampenyelenggaraan pemerintahan desa..

Pasal 24 UUAP:*"Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harusmemenuhi syarat:sesual dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 ayat (2);tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;sesual dengan AUPB;berdasarkan alasanalasan yang objektif;tidak menimbulkan konflik kepentingan; danHal. 30 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG6)2.dilakukan dengan iktikad balk.Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan kebijakan diskresi berupamenerbitkan OBJEK SENGKETA

Dalam hal terkait syarat diskresi hurufa dan huruf b sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan hurufc akan diuraikan pada uraian berikutnya.

Tetapikarena semakin luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yangdihadapi, tidak semua tindakan yang akan dilakukan oleh Administrasi Negaratersedia aturannya;Menimbang, dalam ketentuan Pasal 22 UndangUndang Nomor 30 tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yangberwenang.(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;b. mengisi kekosongan hukum;c. memberikan kepastian

Putusan Nomor 2723/B/PK/Pjk/2019merupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka wakitu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP.

Adapun diskresi yang dilakukan dapat dibenarkan menuruthukum karena menurut doktrin bahwa kebebasan yang diberikan kepadaalat administrasi Negara dengan mengutamakan keefektifan tercapainyasuatu tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuanhukum.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanFinal Pasal 23/26 Nomor: 00031/245/16/073/18 tanggal 24 April 2018Masa Pajak April 2016 yang telah dipertimbangan dan diputusdipertahankan oleh Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karenakewenangan hukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkaHalaman 4

Adapun diskresi yangdilakukan dapat dibenarkan menurut hukum karena menurut doktrinbahwa kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi Negaradengan mengutamakan~ keefektifan tercapainya suatu tujuan(doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.

XIII, Kota Palangka Raya, Kalimantan GCTengah, pekerjaan advokat/pengacara, berdasarkan AY SS Kod >SyByMenara bahwa kepada para pihak telah diberi keseripatan untukayrNmetros perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengacian TinggiansTati ( Usaha Negara Jakarta, masingmasing dilberitahukan dengan SuratyY ylima tahun) atau sudah pernah :enikah, adalah berdasarkan ketentuan asPasal 22 ayat (2) huruf 1 Sidang Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang Ssmenyatakan setiap eliggunaan diskresi pejabat pemerintahan

Namun karena tindakpidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak didakwakan PenuntutUmum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisialterhadap sanksi yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diaturdalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yangdiancam terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbanganmenghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan,dan mengikuti doktrin banhwa Hakim

harus memutus perkara pidanaberdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untukmewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karenasesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika.Dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalahKesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada tahun2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1425/WPJ.06/2013 tanggal 26September 2013;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentanggugatan atas jangka waktu pengurangan sanksi administrasi berupa bunga denganbatas maksimal 24 bulan, sementara Penggugat dalam surat gugatannya memintasanksi bunga dikurangkan menjadi Rp0,00;: bahwa Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 bukanlagi diskresi

dikarenakanPenggugat melakukan pelunasan jumlah pajak terutang berdasarkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor0001 4/206/04/071/06 tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp1.368.787.736,00 setelahjatuh tempo pelunasan;bahwa menurut Majelis, kKewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskansanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 memang sepenuhnya ada pada DirekturJenderal Pajak (Tergugat) karena hal ini adalah diskresi

terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1423/WPJ.06/2013 tanggal 26September 2013;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentanggugatan atas jangka waktu pengurangan sanksi administrasi berupa bunga denganbatas maksimal 24 bulan, sementara Penggugat dalam surat gugatannya memintasanksi bunga dikurangkan menjadi Rp0,00;: bahwa Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 bukanlagi diskresi

dikarenakan Penggugat melakukanpelunasan jumlah pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor 00046/207/03/071/05 tanggal 30 Mei 2005 sebesarRp86.129.264,00 setelah jatuh tempo pelunasan;bahwa menurut Majelis, kKewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskansanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00005/109/03/073/12 tanggal 10 Juli 2012 memang sepenuhnya ada pada DirekturJenderal Pajak (Tergugat) karena hal ini adalah diskresi

Seyhan merupakankewenangan diskresi pejabat administrasi negara (pertimbangan Majelishalaman 51) ;e Bahwa diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harusdicapai, tujuan bernegara dari faham negara kesejahteraan adalah untukmenciptakan kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa negaraIndonesiapun merupakan bentuk negara kesejahteraan modern yangtercermin dalam pembukaan UUD 1945.

17Saliweng Benteng secara tidak sah, merupakan penyalahgunaan kewenangan ;2 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan telahmenguntungkan pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 SaliwengBenteng dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwamemenuhi unsurunsur Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;3 Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan diskresi

karena bertentangandengan peraturan yang ada dan tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratanyang harus dipenuhi yang memungkinkan digunakannya diskresi ;Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam butir (1) sampai denganbutir (3) di atas, perbuatan Terdakwa SYEKH SHALEH bin H.

Namun karenatindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak didakwakanPenuntut Umum, sehingga dengan demikian judex facti telah tepatmelakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkanterhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2561 K/Pid.Sus/2019Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, denganmenyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancam terhadap tindakpidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritasPenuntut

Dasar judex jurismelakukan diskresi yudisial tersebut adalah Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yangberbunyi Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkankepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4KUHAP).