M E N ET A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RUI XUE INTERNATIONAL, dengan Mata Acara Rapat:

a. Pergantian Direksi (pengangkatan dan pemberhentian Direksi) PT. RUI XUE INTERNATIONAL;

b.

Menetapkan bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RUI XUE INTERNATIONAL adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);

5. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS-LB PT. RUI XUE INTERNATIONAL dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS-LB diadakan baik pemanggilan dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;

6.

Menetapkan quorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS-LB PT. RUI XUE INTERNATIONAL sesuai dengan Anggaran Dasar Pendirian PT. RUI XUE INTERNATIONAL;

7. Menetapkan menunjuk Pemohon (CHEN JIALE) sebagai Ketua Rapat;

8. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (CHEN JIALE) untuk menuangkan hasil keputusan RUPS-LB PT.

RUI XUE INTERNATIONAL untuk hadir dalam RUPS-LB tersebut;

10. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.628.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

TRIBAL WOOD;

TRIBAL WOOD melalui Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad)3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Pebruari 2016, yang dituangkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan terbatas PT.

Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan: Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian Umum PikiranRakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPSLBPT.

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaraHalaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Bdghadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) VUPT menyatakan : " Pem anggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakanf dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas

Natatex Prima pada tanggal 5Pebruari 2016 jelas bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) UUPTyang menyatakan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.Ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT menyatakan :" Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dan 1 (satu) orang anggotamerupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapatbertindak sendirisendiri, melainkan berdasarkan keputusan DewanKomisaris".Berdasarkan ketentuan sebagaimana

Pasal 15 huruf (g) UUPTyang menyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili, kKecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Pemohon dalam jabatannya selaku direktur perseroan, berwenang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ketiga PT. Sepanjang Agung Industri, dengan agenda :
a. Membahas perubahan komposisi pemegang saham menjadi yaitu : PEMOHON, Ny.Tiffany Serica Seputro, Ny. Angeline Serica Seputro serta ahli waris Alm.

William Seputro (seandainya mereka hadir dan menyetujui semua agenda RUPS Luar Biasa ketiga sebagaimana tersebut dalam permohonan penetapan ini), dengan jumlah saham dari masing-masing pemegang saham yang besarnya akan diputuskan dalam RUPS Luar Biasa ketiga dimaksud dengan memperhatikan sepenuhnya penambahan jumlah modal PT.

Sepanjang Agung Industri yang telah disetujui dalam RUPS Luar Biasa ketiga tersebut;
b. Menaikan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang berasal dari Pemohon, Ny.Tiffany Serica Seputro, Ny. Angeline Serica Seputro serta ahli waris Alm.

William Seputro seandainya mereka bersedia menambah modal dengan besaran yang akan diputuskan dalam RUPS Luar Biasa ketiga yang akan diselenggarakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
c. Memilih dan mengangkat Komisaris PT. Sepanjang Agung Industri berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa ketiga;
d. Membahas Laporan pos piutang usaha dan deposito dengan CV.

Sepanjang Agung Industri;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ketiga PT. Sepanjang Agung Industri tersebut, adalah sebesar minimal 50 % (lima puluh persen) dengan jumlah 1.000 (seribu) lembar saham senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dari jumlah seluruh saham perseroan;
4. Menetapkan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ketiga PT.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon unuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International dengan agenda sebagai berikut :
   1. Memperpanjang jangka waktu masa jabatan Direktur dan Komisaris PT. Air Rite International ;
   2. Menambah modal perseroan PT.

Air Rite International ;

Btm.PEMOHON untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite Interational:;17.Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON juga telah menguraikansecara sumir mengenai halhal persyaratan pelaksanaan RUPS PT.

Fotocopy Panggilan RUPS PT.

dari ketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan, bahwaditinjau dari segi waktu penyelenggaraannya RUPS Perseroan Terbatasdapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPSLB ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiaptahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.

Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinarymeeting) adalah RUPS yang diselenggarakan setiap waktu dan digantungkanberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya RUPS dalam suatu PerseroanTerbatas harus diselenggarakan oleh Direksi, baik itu atas permintaanpemegang saham dengan surat tercatat kepada Direksi atau DewanKomisaris maupun atas permintaan Dewan Komisaris sendiri.

Air Rite International berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Batubara Bukit Kendi adalah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan;

4.

Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Batubara Bukit Kendi dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 75% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Batubara Bukit Kendi untuk seluruh agenda rapat;

5.

Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

6.

Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Batubara Bukit Kendi yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam Penetapan adalah sah;

7. Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Batubara Bukit Kendi berdasarkan Penetapan ini;

8.

Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT Batubara Bukit Kendi untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;

9. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp. 892.000,- (delapan ratussembilan puluh dua ribu rupiah) dibebankan kepada Para Termohon;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan Pemanggilan sendiri RUPS PT Bukit Nusa Harapan;
3. Menetapkan Bentuk RUPS Luar Biasa PT BUKIT NUSA HARAPAN, dengan Agenda sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat :

• Meratifikasi Akta Perjanjian Gadai Saham sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Gadai Saham No. 48 tanggal 07 Mei 2019;
• Peralihan saham atas nama PT Bukit

1. Menetapkan jangka waktu Pemanggilan RUPS PT BUKIT NUSA HARAPAN paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan RUPS, tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
2. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS tersebut;
3. Menghukum TERMOHON membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pasal 79 ayat (5) UU PT, Direksi PT.BNH/Termohondalam jangka watu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.20.Bahwa setelah lebih dari 15 hari Direksi PT.BNH/Termohon tetap tidakmengadakan RUPS, sehingga berdasarkan Pasal 79 ayat (6) UU PT,Hal 6 dari 31 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2021/PN DpsPemohon pada tanggal 08 Juni 2021, kembali mengirimkan SuratPemrnohonan untuk menyelenggarakan RUPS kepada Dewan KomisarisPT.BNH (Termohon).21.Bahwa berdasarkan Pasal

79 ayat (7), Komisaris wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;22.Bahwa sampai dengan Permohonan Penetapan ini dibuat PEMOHONsama sekali tidak mendapatkan tanggapan maupun tindaklanjut dari suratpermintaan untuk penyelenggaraan RUPS yang Pemohon kirimkan kepadaDireksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT dan DewanKomisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT.23.Bahwa berdasarkan

), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UU.PT), dengan alasan Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat(7) UU PT;Menimbang, bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.RUPS lainnya atau disebut juga RUPS luar biasa, dapat dilakukan ataspermintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

sendiri, karenaHal 26 dari 31 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2021/PN Dpsselaku penerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa No.50, telah menempatkanPEMOHON sebagai pemegang saham 60% dalam Perseroan TERMOHON,maka PEMOHON meminta diadakan RUPS, sebagaimana dibuktikan denganSurat Permohonan yang disebutkan dalam Bukti P10 dan P11;Bahwa permintaan untuk melaksanakan RUPS tersebut didasarkankepada Akta Perjanjian Gadai Saham No.48 tanggal 07 Mei 2019, AktaKuasa Jual No. 49 tanggal 07 Mei 2019 dan Akta Kuasa RUPS

, maka Hakim berpendapat PEMOHONmempunyai kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonanpemanggilan sendiri RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan PEMOHON,Hakim berpendapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(3), (4) dan ayat (6) UU PT telah terpenuhi, dan ternyata bahwa PEMOHONmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS tersebut;Menimbang, bahwa terhadap mata acara RUPS sebagaimanadimohonkan oleh PEMOHON, Hakim berpendapat tidak bertentangan

Lili Widjaja, MPHS, untuk melakukan RUPS Tahunan,yaitu:a. Permohonan diselenggarakan RUPS yang disampaikan melaluiSurat Para Pemohon tertanggal 5 Desember 2014 tentangpermohonan RUPS LB dengan tujuan;1) Penyampaian laporan tahunan perseroan yang belum pernahdisampaikan;2) Pengangkatan Direksi yang telah berakhir masa jabatan;3) Penyelesaian utangpiutang pemegang saham terkait perjanjian28 Februari 2008;b.

adalah undangan RUPS Tahunan yangpertama kali dikeluarkan oleh Termohon Kasasi.

dalam pertimbangannya pada halaman 47 telah salahmenilai dan salah mempertimbangkan tentang RUPS tanggal 31 Maret2015 dan salah mempertimbangkan ketidakhadiran Para Pemohon Kasasipada RUPS tanggal 31 Maret 2015 tersebut;Halaman 14 dari 25 Hal.

., untuk mengundang RUPS denganmengatasnamakan sebagai pemegang saham, maka Pemohon Kasasiberpendapat bahwa undangan RUPS tertanggal 17 Maret 2015 yangditandatangani oleh Dra.

Judex Factidalam pertimbangannya pada halaman 47 alinea ke 2, karena sebenarnyake 2 (dua) RUPS tersebut tidak berhubungan dan sangat berbeda;Perbedaannya adalah yaitu; Surat Undangan RUPS Nomor: 0/033/RUPS01/1214 tertanggal 23Desember 2014 untuk RUPS pada tanggal 9 Januari 2015 berjudul SuratUndangan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda rapat: (a)Penyampaian Laporan Keuangan tahun buku 20092013.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainya;2. RUPS tahunan wajib dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;a Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40tahun 2007 menentukan sebagai berikut :1.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainya sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat (4) dengan pemanggilan RUPS;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersama samamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah selurun sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil ataub. Dewan Komisaris;3.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2022/PN.Mtr6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat (2) huruf a diajukankembali kepada Dewan Komisaris ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;7.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalampasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;2.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;4.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Harum Resources;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT.

Harum Resources;

Harum Resources;

1. Menyatakan Para Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS PT. ALIKA EKAPUTERA kepada Pemohon;
4. Menetapkan RUPS PT.

ALIKA EKAPUTERA dalam bentuk RUPS tahunan dan RUPS luar biasa;

mata acara RUPS tahunan sebagai berikut :

• Menetapkan susunan komposisi Pemegang Saham PT.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuorum RUPS-LB PT. NAUFAL PRATMA ABADI ketiga 1/5 (satu perlima) dari keseluruhan saham perseroan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT. NAUFAL PRATAMA ABADI ketiga selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Foto copy Undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi tanggal 1 Januari 2019kepada Andana Fadjari Sjamsu, diberi tanda P.6;7. Foto copy Undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi tanggal 1 Januari 2019kepada Tri Purwanto, diberi tanda P.7;8. Foto copy Undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi tanggal 1 Januari 2019kepada Sri Agus Rachmawati, diberi tanda P.8;9. Foto copy daftar hadir RUPS LB PT.

Naufal Pratama Abadi, Atas nama AndanaFadjari Sjamsu tidak hadir, tertanggal 10 Januari 2019, diberi tanda P9;10.Foto copy Berita Acara RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi, pertama tanggal 10Januari 2019, diberi tanda P10;11.Foto copy undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi, kedua tertanggal 28Januari 2019 kepada Andana Fadjari Sjamsu, diberi tanda P11;12.Foto copy undangan RUPS LB PT.

Naufal Pratama Abadi, kedua tanggal 28 Januari2019 kepada Tri Purwanto, diberi tanda P12;13.Foto copy undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi, kedua tanggal 28 Januari2019 kepada Tri Purwanto, diberi tanda P13;14.Foto copy Daftar Hadir RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi, tertanggal 7 Pebruari2019, Atas nama Andana Fadjari Sjamsu tidak hadir, diberi tanda P14;15.Foto copy Berita Acara RUPS LB PT.

Naufal Pratama Abadi, kedua tanggal 7Pebruari 2019, diberi tanda P15;16.Foto copy Berita Acara RUPS LB PT.

Sri Agus Racmawati, S.E, diberi tanda P22;22.Foto copy undangan persidangan RUPS di Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 15Januari 2020 mengundang Andana Fadjari Sjamsu, diberi tanda P23;23.Foto copy undangan persidangan RUPS di Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 15Januari 2020, mengundang Tri Purwanto, diberi tanda P24;24.Foto copy undangan persidangan RUPS di Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 15Januari 2020, mengundang Ny.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Perindo Dalam Likuidasi;
3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.PERINDO dalam Likuidasi yang hadir dan Kuorum Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak dari jumlah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa dalam melaksanakan RUPS Luar Biasa PT.PERINDO dalamLikuidasi yang ke3 (tiga) kalinya dengan Kuorum kehadiran RUPS LuarBiasa dalam Likuidasi, berapapun para Pemegang Saham yang hadirdan Kuorum Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak darijumlah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.PERINDO dalam Likuidasitersebut adalah sah;6.

PERINDO, ada banyakOrang pemegang saham;Bahwa saksi tahu jika sudah ada Panitia untuk RUPS LB;Bahwa saksi sebagai bendahara dalam panitia RUPS tersebut;Bahwa telah terjadi pertemuan antara pemegang saham, dan banyakyang hadir;e Bahwa pada tanggal 7 November 2020 telah diadakan RUPS;e Bahwa telah terjadi dua kali pertemuan untuk diadakan RUPS;e Bahwa RUPS yang pertama dan kedua tidak kuorum;e Bahwa yang hadir pada RUPS kedua 99 (Sembilan puluh sembilan)orang dengan 311 (tiga ratus sebelas) hak suara

Perindo sudah tidak bergerak lagi, sehinggaakan dilaksanakan RUPS LB;Bahwa setahu saksi diadakan RUPS LB ketiga untuk membentuk timLikuidasi yang akan mendata asetaset PT.

PERINDO dalam Likuidasi;Menimbang, bahwa Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.PERINDO telah melaksanakan RUPS Luar Biasa PT. PERINDO pertama kalipada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 bertempat di Gedung Serba GunaSyarikat Islam Kelurahan Ketang baru Kecamatan Singkil Kota Manado. DanRUPSLB PT. PERINDO dalam Likuidasi yang pertama tidak mencapai Kuorum,kemudian Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. PERINDO dalamLikuidasi juga telan melaksanakan RUPS Luar Biasa PT.

, bahwa ditinjaudari segi waktu penyelenggaraannya RUPS Perseroan Terbatas dapatdiklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPSLB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiap tahundalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinary meeting) adalahRUPS yang diselenggarakan setiap waktu dan digantungkan berdasarkankebutuhan

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Tata Hiburan Permai sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Tata Hiburan Permai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Tata Hiburan Permai.

3. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. Tata hiburan permai.

4. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT.

Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat RUPS Luar Biasa dapat mengambil Keputusan sah dan mengikat bagi PT. Tata Hiburan Permai sebatas untuk :

- Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk persyaratan yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha PT. Tata Hiburan Permai;

6.

Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakansetiap tahun, sementara RUPS LB dapat diadakan kapan saja ketikakepentingan perseroan membutuhkannya.

Panggilan RUPS LB PT.

pula, apabila PEMOHON hadir dalam RUPS LBtanggal 28 Januari 2013, tentunya keinginan PEMOHON dapatdiakomodir sepanjang disetujui oleh peserta RUPS LB.

Oleh karenanya untuk efektifitaswaktu, biaya dan syarat administrasi lainnya (Pemanggilanperserta RUPS), penyelenggaraan RUPS LB tersebut dilakukan sesuaidengan jadwal/agenda yang lebih dahulu, yakni RUPS LB yangdiselenggarakan oleh TERMOHON sebagai Direksi Perseroan.17 Bahwa disamping hal tersebut di atas, apabila mencermati surat suratpermintaaan RUPS LB dari PEMOHON tanggal 29 Januari 2013 dan/atau surat Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

Dalam RUPSLB tersebut PEMOHON datang menghadiri RUPS, namun di dalam RUPSLB tersebut PEMOHON senyatanya menolak hasil RUPS LB, namunberhubung di dalam RUPS LB tersebut telah disetujui lebin dari 2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham, maka penolakan hasil RUPS LBoleh PEMOHON tersebut tidak dapat menjadikan bahwa hasil RUPS LBtersebut menjadi menjadi tidak sah.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pernilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;Halaman 13 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.2.

Bahwa jika benar Penggugat tidak hadir dan tidak bertanda tangandalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18April 2008, namun dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. SriwijayaTelemitra menyebutkan Penggugat hadir dan bertanda tangan dalamRisalah RUPS Luar Biasa tanggal 18 April 2008 tersebut, berarti adayang memberikan keterangan palsu bahkan memalsukan tandatangan Penggugat.b. Bahwa jika benar keterangan dan tanda tangan Penggugat dalamRisalah RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;2.

No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.adanya tindak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dariPenggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitratertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT. S riwijayaTelemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan KeputusanRapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku dan mengikatsecara hukum.f. Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS LuarBiasa PT.

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

Bahwa setiap proses RUPS Luar Biasa PT.

PENYELENGGARAAN RUPS LB PT.

BdgUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk saling memastikan kinerja Direksi danDewan Komisaris sehingga saling ada kontrol dalam menjalankan roda perusahaan;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam praktiknya sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun bukuberakhir

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, quorom kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No. 40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:1)Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam anggaran dasar perseroan.Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam perturan perundangundangan yang berlaku.Kegiatankegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknyajuga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan olehanggaran

Rambi Agung sesuai dengan pasal 79 ayat (2) huruf a, ayat (5) dan ayat (8) UU No. 40 Tahun 2007, dengan mata acara RUPS Luar Biasa PT. Rambi Agung adalah:

1. Perubahan susunan pengurus perseroan terbatas PT. Rambi Agung;
2. Mengesahkan dan melakukan pencatatan pemindahan hak atas 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham perseroan terbatas PT.

Rambi Agung milik Almarhum Yasin Antony kepada masing-masing:

• YULIAWATI ANTONY untuk 6/10 (enam per sepuluh) bagian;
• FONNY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• BUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• RUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• ADI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;

Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan;

Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril pernyataan KeputusanPemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima5.Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atasKeputusan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat yang tertuang dalam akta akta tersebut dibawah ini berikut setiapdan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan :1.

Bumimas Megahprima dan/ atausurat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroanPT.Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah keputusan parapemegang saham PT.Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret2009;9.Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonanperubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima danperubahan data Perseroan PT.Bumimas Megah Prima sehubungandengan Keputusan Para Pemegang Sahan PT.Bumimas MegahPrima diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusantentang persetujuan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalamkeputusan yang mengikat diluar RUPS aquo,Terbanding/Penggugat asal seharusnya tidak melakukantindakan perubahan apapun diluar yang ditentukan;.

Bahwa sirkuler yang disusun dan dibuat oelhTerbanding/Penggugat asal dimana diatasnya dilekatkankeputusan yang mengikat diluar RUPS, maka berdasarkanapa yang telah ditetapkan dalam keputusan yang mengikatdiluar RUPS tersebut Para Pembanding/Tergugat danTERGUGAT Il asal meyakini tidak ada penambahan danatau pengurangan maka diparaf oleh ParaPembanding/Tergugat dan Tergugat II asal, ternyatasirkuler aqguo menyimpang dari keputusan yang mengikatdiluar RUPS yang mendahuluinya yaitu secara sengajaTerbanding

Bahwa perubahan yang dibuat Terbanding/Penggugat asaldalam sirkuler aquo, selain bertentangan dengan keputusanyang megikat diluar RUPS taggal 2 Pebruari 2009 aquoHal 7 dari 14 Hal. Put.

Dalam RUPS tersebutPenggugat menolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat ;9. Bahwa berdasarkan Neraca tahun 2006 sampai 2010 jelaslah bahwaPerusahaan PT.

) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS tersebut Penggugat menolak adanyaRUPS tersebut karena : RUPS diadakan hanya melampirkanNERACA tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belumdiserahkan kepada Penggugat .....

tercantum secara terang dan jelas Bahwa dalam 3 kalipanggilan RUPS Penggugat tidak pernah hadir, akan tetapi kemudianuntuk kepentingan RUPS dimaksud Penggugat telah mengirim seseorangbernama Sdri.

2011sampai tahun 2014 akan dibahas pada Rapat UmumPemegang saham ( RUPS ) yang akan dilaksanakanpada bulan Desember 2014 ;Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS PT.