LingkupHalaman 88 Putusan Perkara Pidana Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kagpengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistikyang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yangdiamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penggalian,pemotongan, pengambilan / perucatan dan pengangkutan besi tua / pipa ekskegiatan perminyakan Hindia Belanda ataupun non Hindia

Nomor 673 PK/Pdt/2016Sabtu tanggal 08 April 2000 telah melakukan tindak pidana penarikan uangtunai, di rekening Tabungan Siklus dengan nomor rekening 006.2040700000485 pada Bank Jatim Cabang Kediri, milik bersama antara TermohonPK/Tergugat dan Pemohon PK/Penggugat sejumlah Rp100.000.000,(seratus juta rupiah), tanpa persetujuan dari Pemohon PK/Penggugat,sedangkan cek pembayaran dari Termohon PK/Tergugat atas nama CV.Prima Karya tanggal 28 Maret 2000 sejumlah Rp120.000.000, (seratus duapuluh juta rupiah

Nomor 673 PK/Pdt/201615.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.26.penarikan uang sejumlah Rp100.000.000, oleh Mochtar Hadi secarailegal, diberi tanda P18 (dari bukti asl)Fotocopy dari Rekening Siklus atas nama Mochtar Hadi dan RobertHendratono di Bank Jatim Cabang Kediri hal pembayaran sejumlahRp120.000.000 kepada Robert Hendratono pada tanggal 19 Juni 2000,diberi tanda P20; (dari bukti aslj)Fotocopy dari Tanda Bukti Permohonan Blokir kepada pihak BadanPertanahan Kabupaten Kediri atas sebidang tanah milik

suami istri adalah karena suami (in casuTergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi)dengan talak satu, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kalisuci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam,hal ini seiring dengan firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:2 e~ay Gg S04 wo aay $939 a5 iO u IL etary I i" slsArtinya: Wanitawanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tigakali quru.Menimbang bahwa Termohon masih berhaid dan satu siklus

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

menjadiTUPOKSInya yang berakibat pada kerancuan akan sistem dan prosespendidikan bidang kesehatan yang sudah dikonsepsikan dalamUndangUndang Tenaga Kesehatan dan UndangUndang Keperawatan;Bahwa sungguh kondisi di atas tentulan merugikan Para Pemohon sebagaipenyelenggara Pendidikan Tinggi bidang kesehatan, dimana Para Pemohontidak dapat melakukan proses pendidikan secara utuh dan memberikantanggung jawab penuh atas kualitas dan kompetensi mahasiswa ParaPemohon, oleh karena salah satu rangkaian penting (siklus

Terputusnya salah satu mata rantai (siklus) serta prosesPendidikan program vokasi dan program Profesi di bidangKesehatan dan Keperawatan yang di amanatkanUndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 dalam konteksnyasebagai penyedia Tenaga Kesehatan dan UndangUndangNomor 38 Tahun 2016 tentang Keperawatan dalamkonteks penyedia jasa Tenaga Keperawatan. Disisi lain,makin lemahnya otonomi Perguruan Tinggi bidangkesehatan dan keperawatan dalam upaya memenuhiHalaman 22 dari 106 halaman.

berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus

berdasarkan pertimbangan diatas makaMajelis berkeyakinan unsur hukum memiliki dan/atau. mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut Hukum ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

II dan surat peringatan yang Ke IIJ dan kemudianjawaban oleh Penggugat dengan mengirimkan Surat konfirmasi danklarifikasi mengenai keinginan Pihak T I untuk mengambil/menyitakendaraan mobil Toyota Avanza ;10 Bahwa Bank BPR usaha yang dijalankan oleh T III merupakan usahaperbankan di mana sejumlah uang yang diberikan kepada T I dalam kegiatanmenyalurkan kredit merupakan didalamnya uang masyarakat berupasimpanan, maka apabila kredit yang macet/tidak dapat diselesaikan tepatwaktu dapat menyebabkan siklus

Thi Nga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makaMajelis Hakim berkeyakinan unsur hukum mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut Hukum ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanyayang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur hukum mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telahterpenuhi ; Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang PerikananHalaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 73 / Pid.Sus.Prk / 2017 / PN.Ranmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus

Unsur Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwasanya

Thi Nga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makaMajelis Hakim berkeyakinan unsur hukum mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut Hukum ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan tkan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanyayang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus

penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon,dan terumbu karang buatan;Menimbang, bahwa dalam hal melakukan penangkapan ikan terdapat pelaranganpenggunaan alat bantu penangkapan ikan, hal ini diperlukan untuk menghindari adanyapenangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan / ataukompressor;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yangseluruh atau sebagian dari siklus

Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan26menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.SusPrk/2017/PN RanTentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang

Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (in casu Tergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi) dengan talak satu, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam, hal intseiring dengan firman Allah dalam Asuran sebagai berikut:6938 OU Sewith gone Slulbal l6Artinya : Wanitawanita yang oS lck hendaklah menahan diri fnenungoud tiga kali guru.Menimbang bahwa Termohon masih berhaid dan satu siklus

Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segalajenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya

UBWARIN bersama SaudaraSALMON GAINAU bertentangan dengan ketentuan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMPd Tahun 2014 Nomor XII pada : Angka 3.7 Pengadaan Barang dan Jasa, angka 7, Sejalan dengan itu makauntuk kegiatan Percepatan dan Penguatan MP3kKI, Pelelangan/PengadaanBarang dan Jasa yang dilakukan oleh Pokja Pelelangan/Pengadaan Barangdan Jasa di Kecamatan dengan prinsip yang sama yaitu Sederhana,memenuhi kualitas, murah dalam arti harga kompetitif dan wajar, cepat(mengingat terbatasnya waktu siklus

ketentuan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMPd Tahun 2014 Nomor XII pada :Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PT AMBAngka 3.7 Pengadaan Barang dan Jasa, angka 7, Sejalan dengan itu makauntuk kegiatan Percepatan dan Penguatan MP3KI, Pelelangan/PengadaanBarang dan Jasa yang dilakukan oleh Pokja Pelelangan/Pengadaan Barangdan Jasa di Kecamatan dengan prinsip yang sama yaitu Sederhana,memenuhi kualitas, murah dalam arti harga kompetitif dan wajar, cepat(mengingat terbatasnya waktu siklus

bertentanganatau tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Tahun2014 Nomor XII, yang mengatur sebagai berikut: Pada angka 3.7 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa: angka 7: Sejalandengan itu maka untuk kegiatan Percepatan dan Penguatan MP3KI,Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh PokjaPelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di Kecamatan dengan prinsip yangsama yaitu: sederhana, memenuhi kualitas, murah dalam arti hargakompetitif dan wajar, cepat (mengingat terbatasnya waktu siklus