*OA Paw &AVeQUEIbH? b8QigUOuP)9? 1 gy Mel?

eeoe Sees: %eoN& +o Paw eneog emg

melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baikdengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataanbohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutangatau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraSebagai berikut : 22 ene nn enna nen enn nn enen nn en enna nn nenenaeeBahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

PN.BglMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidakdapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa BabatanKm 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma;Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidakdapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa BabatanKm 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma; Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatHalaman 12 dari 19 HalamanPutusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bglitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

/2020/PN.Bgl Peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai Sesuatu jabatanmengaku dan bertindak sebagai pegawai sebuah perusahaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa berikut barang bukti maupun alat bukti dipersidangan maka diperoleh faktayaitu bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saat ituterdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat ;

2. Menyatakan dan menetapkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor : 771/Pdt.P/2023/PA.Tgrs tanggal 5 Oktober 2023 yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap pada 12 Oktober 2023, batal demi hukum dan tidak dapat digunakan dalam tindakan hukum apapun oleh Para Tergugat ;

3.

Bahwa Penggugat pada awalnya mendapat informasi bahwa dirinyaakan di PAW (pergantian antar waktu) dari beberapa temanPenggugat di DPRD Kota Tegal, Selanjutnya Penggugatmenanyakan hal tentang rencana PAW terhadap dirinya pada KetuaDPRD Kota Tegal yaitu Saudara EdiSUTIPNO,S.H. j~ =~ enn nnn nnnn nen nenPutusan Perkara Nomor : 60/G/2012/PTUNSMG.Halaman 7 dari 49Halaman4.Bahwa Kemudian Ketua DPRD Kota Tegal membenarkan adanyarencana PAW terhadap diri Penggugat, hal tersebut dibuktikandengan adanya Surat

Berdasarkan Surat Kuasa KhususInsidentil Nomor : 117/SK/KP/PAW/2016 dan Surat KuasaKhusus Insidentil Nomor : 118/SK/KP/PAW/2016 yang telahterdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 06 dan 07 September 2016 yaitu;1. Roslin Mohamad, umur 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaanIRT, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur,Kota Gorontalo;2.

Bahwa antara penggugat dan Tergugat ,Tergugat II,Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, pernah bersengketa di pengadilannegeri Ternate terkait dengan pemecatan sebagai Anggota partai Hati NuraniRakyat (Hanura) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DRPDKabupaten Halmahera barat, bahwa dalam sengketa tersebut berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tertuang dalam putusanNo;46/Pdt.G/2016/PN.Tte yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Provisi:

Menyatakan sah Surat Pernyataaan tentang tidak di PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barattertanggal 3 Oktober 2014 ;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyaikekuatan hukum;9.

kepada anggota KPURI lainnya yang samasama mempunyai kewenangan dalam menerbitkankeputusan terkait hasil Pemilu, agar terhadap surat permohonan tersebutsegera ditindaklanjuti dengan alasan karena di luar sudah ramai.Pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa menyampaikan dalam forumRapat Pleno KPU RI bahwa Terdakwa II selaku utusan dari DPP PDIP inginberkonsultasi terkait masalah PAW di DPR RI.

Dalam pertemuan ituTerdakwa II menanyakan proses PAW untuk anggota DPR RI dari PDIPHalaman 11 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIDapil Sumatera Selatan atas nama RIEZKY APRILIA agar dapat digantikanoleh HARUN MASIKU, dan dijawab HASYIM ASYARI karenaposisiRIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanismepenggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RIkepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP.

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan suratkepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01SD/06/KPU/I/2020 perihal Penjelasan,yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan PAW atasnama RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU karena tidak memenuhiketentuan peraturan perundangundangan pemilu.

APRILIAkepada HARUN MASIKU segera ditindaklanjuti dengan alasan karena diluar Sudah ramai.Pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa menyampaikan dalam forumRapat Pleno KPU RI bahwa Terdakwa II selaku utusan dari DPP PDIP inginberkonsultasi terkait masalah PAW di DPR RI.

Dalam pertemuan ituTerdakwa II menanyakan proses PAW untuk anggota DPR RI dari PDIPDapil Sumatera Selatan atas nama RIEZKY APRILIA agar dapat digantikanoleh HARUN MASIKU, dan dijawab HASYIM ASYARI karena posisiRIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanismepenggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RIkepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP.Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan suratkepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01SD/06/KPU/I/2020

dan membenarkan tandatangan dalam surat kuasanya, lagi pula Penerima kuasa adalah paraadvokad/konsutan hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Pejabatyang berwenang maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA nomor 6 tahun 1994 dan KMA = 4Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw,, Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016, oleh karenanya kuasa tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris (PAW

) dengan alasan (posita) sebagaimana dalamsurat permohonan Pemohon namun dalam petitumnya Pemohon mohonagar ditetapbkan sebagai anakanak dari perkawinan XXXXX denganXXXKXX ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak melakukanperubahan terhadap permohonannya ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris (PAW) namun didalam petitumnya Pemohonmohon untuk ditetapbkan sebagai anakanak dari XXXXX, maka MajelisHakim setelah mencermati permohonan Pemohon ternyata dalam suratpermohonannya

Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parta Demokrat KabupatenBanyuasin telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Ketua Umum DPPPartai Demokrat untuk melaksakan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD kabupaten Banyuasin atas nama Penggugat dan Sdr. AA.

Rizal Friady, SH) masih melakukan upaya hukum diMahkamah Agung Republik Indonesia.Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka DPC partai Demokrat baru akanmemproses/menindaklanjuti usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) mana kalaKeputusan Pemberhentian tersebut dikeluarkan oleh dewan Pimpinan Pusat partaiDemokrat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

T..Int.12 :: Surat dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel Nomor:0018/A.2/PD/DPDSS/IV/2016 perihal: Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat. (fotocopy sesuai dengan aslinya);: Surat dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel Nomor:0011/A.2/PD/DPDSS/V/2016 perihal: Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat. (fotocopy sesuai dengan aslinya);: Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPDPHPU/2014Pemberhentian Sdr. H.

dengan usulan dari DPP PartaiDemokrat adalah tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga partai Demokrat;Bahwa pengganti Penggugat yang di PAW sudah dilantik;2.

Banyuasin dengan suratnyaNomor: 0018/A.2/PD/DPDSSS/IV/2016 perihal: Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat tanggal 04 April 2016 (vide bukti T3=T.II.Intv6), olehkarena surat Nomor: 0011/A.2/PD/DPDSSA/II/2016 belum ditindaklanjuti oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kab.

Hasan BasriSelian, dengan Nomor, KTA, Gerindra 1102040102650003, jugatelah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun2009, tanggal 29 Agustus 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRK "Tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW)" hal inidengan jelas dapat terlinat dimana dengan tegas Pasal 383 ayat(2) huruf (a),(6) dan (c) menyatakan antara lain adalah sebagaiberikut:Huruf (a) menyatakan Apabila Anggota DPRK tersebut tidak dapatmelaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaianggota

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Gerindra dengan Nomor 01.005/A/DPPGerindra/2013, tertanggal 11 Februari, tentang Pergantian AntaraWaktu (PAW) Anggota Dewan DPRD Kabupaten Aceh Tenggaradari Partai Gerindra atas nama Sdri. ERDA RINA PELIS, SPdengan Nomor KTA. Gerindra. LL. 02000011.04.08 adalah tidaksyah dan batal demi hukum;3. Menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini;4.

Konsideranmengingat dalam Objek Sengketa; 13.Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa a quo adalah bentuk rangkaiantindak lanjut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosespemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),pemberhentian tetap oleh TERGUGAT, kemudian dilanjutkan denganmelakukan pergantian antar waktu; 14.Bahwa rangkaian proses tersebut seharusnya dilakukan dengan tahapanpemeriksaan di DKPP, Pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan Pergantian Antar Waktu (PAW

Ulil Amrin,SE., M.Ap. tanggal 20 Januari 2015 perihal UndanganPelantikan PAW Anggota KPU Kabupaten Konawe PeriodeBuO Be Ga11. Bukti T11 : Fotokopi Daftar hadir Rapat tanggal 21 Januari 2015;12. Bukti T12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor58/KPU.PROV.026//2015 tanggal 21 Januari 2015 atasnama Abdul Hasim, SP., M. Si; 13.

Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan keputusan pemberhentiantetap Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabutaen Konawe, Tergugatmelaukan rapat pleno pengganti antar waktu anggota KPU KabupatenKonawe, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 03/BA/V/2015Tentang Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 20132018 (vide Bukti T9) ;.

Bahwa, pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU KabupatenKonwe direncanakan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2015 berdasarkanUndangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :03/UND//2015 perihal Undangan Pelantikan PAW Anggota KPU KabupatenHalaman 53 dari62 Hal. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.KdiKonawe Periode 20132018 tanggal 20 Januari 2015 yang ditujukan kepadaABDUL HASIM, SP., M.Si., dan ULIL AMRIN, SP., M.AP. (vide Bukti T10) ; 7.

melalui hasil rapatpleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagimana tertuangdalam Berita Acara Nomor : 03/BA/I/2015 Tentang Pleno Penetapan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KonawePeriode 20132018 (vide Bukti T9), yang pada pokoknya Pengganti Antar Waktu(PAW) anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 20132018 berdasarkan urutanperingkat dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi SulawesiTenggara.

PUTUSANNomor 1569/Pdt.G/2014/PA.Wsbearl gor sll alll paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas 1.

Bahwa Tergugat dalam melakukan pergantian antar waktuhanya melakukan kKlarifikasi dan konfirmasi pemenuhansyarat sesuai Pasal 11 UndangUndang No 22 Tahun 2007dan kesedian Calon PAW menjadi Anggota KPU Kota,padahal Tergugat mengetahui dan menyadari bahwa antaraSurat Keputusan Tergugat No 34 Tahun 2008 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi PemilihanHal. 7 dari 35 Hal.

Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPRUmum Kota Jayapura dengan Surat Keputusan Tergugat yangmenjadi obyek sengketa dikeluarkan dalam rentang waktulebih dari 2 (dua) Tahun, sehingga keberadaan danaktifitas Calon PAW Anggota KPU Kota Jayapura selamalebih dari 2 (dua) tahun ini patut ditelusuri demimenjaga independensi KPU Kota Jayapura sebagaiPenyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah ;15.Bahwa Tergugat selayaknya melakukan klarifikasi denganmengacu pada Pasal Pasal Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2007 Tentang

Sedangkan dalam PAW sesuai dengan ketentuanhukum (vide UU No.22 Tahun 2008) Tergugat hanyadiperkenankan untuk ~ mengisi keanggotaan KPU KotaJayapura yang di PAW dari daftar calon yang termasukdalam 10 besar hasil seleksi oleh Tim seleksi ;.

kepada para Penggugat' jikanantinya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUKota Jayapura dalam menyelenggarakan Pemilukadasilahkan dilaporkan ke Panwas disertai dengan buktibukti yang akurat dan sesuai dengan mekanisme hukumPanwas akan memberikan rekomendasi kepada Tergugat(KPU Provinsi Papua).Tergugat akan membentuk DewanKehormatan untuk memeriksa Anggota KPU Kota Jayapuradan selanjutnya membuat rekomendasikan yang ditujukankepada Tergugat untuk ditindak lanjuti padapengambilan Keputusan PAW

Bukti P720Harian Umum Canderawasih Pos terbitan tanggal 31Januari 2011 Berita yang berjudul Lima AnggotaKPU Kota di PAW (fotocopy dari fotocopy)=8. Bukti P8Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RepublikIndonesia kepada Ketua KPU Provinsi PapuaNomor : 229/Bawaslu/V/2011 Tanggal O02 Mei 2011Tentang Rekomendasi Pembentukan Dewan KehormatanKPU Provinsi Papua untuk memeriksa Ketua KPUKota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si.

., Agus Salim dan AbdulHaji, dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten SumbawaNomor 019/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari AnggotaPartai Golkar, serta Tergugat 3 telah mengeluarkan Surat Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016;Bahwa selain itu, Tergugat 3 telah bersurat kepada Tergugat 2 berdasarkanSurat DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 014/DPDGOLKAR/SBW/XII

Rahman Alamudy,SH., Agus Salim dan Abdul Haji, Surat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKARSBW/1V/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar danSurat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenSumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 tidakdilakukan dengan tata cara pemberhentian keanggotaan partaipolitik berdasarkan peraturan partai politik sebagaimanadiwajibkan dalam Pasal 16 ayat (2) UndangUndang

Dengan dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 dan SuratKeputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat sebagai AnggotaPartai Golongan Karya secara melawan hukum sebagaimana terlihatpada faktafakta diatas, hal ini juga terlinat sebagai bentuk usaha ParaTergugat untuk mendelegitimasi hakhak asasi para pemilih, yang telahsecara sah memilih Para Pengugat sebagai Anggota DPRD

Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarangberdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Konsiderans huruf CUndangUndang Partai Politik yang menyatakan partai politikharus memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif; Ketiga: Dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian terhadapPara Penggugat dan Turut Tergugat sebagai Anggota PartaiGolkar dan telah dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

A.Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, serta telahdikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, PerihalUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016dengan telah melanggar ADART Partai Golkar dan PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta PembelaanDiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar.

Istridalam keadaan :Suci,hamilatau haidh ua PAW. 1 bPri4. Alasantalak dijatuhkan Nikah mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agania Kecamatan di... Grolw9..

PENETAPANNomor 0237/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Rani Bouti, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Jalan Saptamarga, Kelurahan Botu, KecamatanDumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Hadijah Reni Djou, SH, MH, Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Law OfficeAdvocate and Legal Consultand Masra Puhi, S.Ag, SH, MH dan Associates,alamat Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Keluraha Oluhuta, Kecamatan Kabila,Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor0091/SK/KP/PAW/2017 tanggal 10 Juli 2017, sebagai kuasa Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat pekara;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya

PENETAPANNomor 4805/Pdt.G/2016/PA.Bbs.eaz dl yor sSl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai"PENGGUGAT.melawanTERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal diXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya

Nomor 555 K/Pdt/SUS/201 1tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/INDPP/IX/2010 perihalPenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan ;Isi surat tersebut pada pokoknya menginstruksikan DPC PDI PerjuanganKabupaten Tabanan untuk segera mengajukan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ( selanjutnyadisingkat DPRD Kabupaten Tabanan) dari PDI Perjuangan atas nama Drs.

Bahwa jika di dalam hal pemecatan Penggugat berdasarkan surat DPP PDIPerjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6 Maret 2010, Tergugatll dan Tergugat Ill sebagai pihak yang mengusulkan sebagaimanadikemukakan di atas, kini dengan adanya surat dari DPP PDI Perjuangantertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihalpenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Tergugat Il danTergugat Ill tidak melakukan pembelaan atas Penggugat setidaktidaknyamemberikan penjelasan kepada Tergugat

Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat dari keanggotaan PDIPerjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan danmenginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabananmengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanandari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surattertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal :penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkanatas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010

Menyatakan tindakan Tergugat dengan bantuan atau dukungan Tergugat Ildan Tergugat Ill, mengeluarkan surat tertanggal 22 September 2010 Nomor :328/IN/DPP/IX/2010 perihal, penegasan PAW Anggota DPRD KabupatenTabanan adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan ;4. Menyatakan oleh karena itu surat DPP PDI Perjuangan tertanggal 22September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal penegasan PAWAnggota DPRD Kabupaten Tabanan, batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;5.

PUTUSANNomor:2147/Pdt.G/2016/PA.Bbs.ez dl yor sll al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakantara:PEMOHON, umur: 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Pemohon";LawanTERMOHON 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut