Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P12);23.Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat dan Tergugat Il yangtelahmenerbitkan Surat Nomor: 1.37/DPDNTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (BuktiP10), Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 (Bukti P11) tentang Perubahan Komposisi Fraksi PartaiHANURA DPRD NTT dan Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV

Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW);3. Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURADPRD NTT;Yang masingmasing ditandatangani oleh Tergugat dan Tergugat II danjuga mengikat Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT hinggaperkara a quo berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARAHalaman 17 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.1.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian AntarWaktu (PAW);5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;6.

MEMERINTAHKAN Tergugat dan Tergugat II Mencabut SuratNomor: 1.37/DPDNTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018,tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA, Surat Nomor:e.29/DPDNTT/HANURA/JIX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT, Surat Nomor:e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentangPergantian Antar Waktu (PAW);8.

Surat Nomor : e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P10);OLEH SEBAB ITU, APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEHMAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 35 PUTUSAN PENGADILANNEGERI KELAS 1A KUPANG NOMOR : 308/PDT.G/2018/PN.KPG,TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 ADALAH KELIRU DAN TIDAKBERDASAR OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN;4.

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada BulanMaret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasipemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusahamenghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (PartaiNasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyatainformasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namunsampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secararesmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota DPRD Provinsi

menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRDProvinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, untuk melakukanPenggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebabperkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq MajelisHakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisiyang memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmenghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian AntarWaktu (PAW

Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkaitdengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep.

Talaud No. 10/KPUTLD/X/2012 Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep.

Peraturan DPRD Pasal103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telahJelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikanpemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telahdiproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.KEBERATAN KEDUABahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha NegaraMakassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW

menyetujuiSaudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugasHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/2014sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (20122014) sehingga apayang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPCPNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenanganDPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimanadalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukumuntuk memproses PAW

melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baikdengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataanbohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutangatau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraSebagai berikut : 22 ene nn enna nen enn nn enen nn en enna nn nenenaeeBahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

PN.BglMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidakdapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa BabatanKm 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma;Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidakdapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa BabatanKm 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma; Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatHalaman 12 dari 19 HalamanPutusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bglitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

/2020/PN.Bgl Peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai Sesuatu jabatanmengaku dan bertindak sebagai pegawai sebuah perusahaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa berikut barang bukti maupun alat bukti dipersidangan maka diperoleh faktayaitu bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saat ituterdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

Bahwa Tergugat dalam melakukan pergantian antar waktuhanya melakukan kKlarifikasi dan konfirmasi pemenuhansyarat sesuai Pasal 11 UndangUndang No 22 Tahun 2007dan kesedian Calon PAW menjadi Anggota KPU Kota,padahal Tergugat mengetahui dan menyadari bahwa antaraSurat Keputusan Tergugat No 34 Tahun 2008 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi PemilihanHal. 7 dari 35 Hal.

Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPRUmum Kota Jayapura dengan Surat Keputusan Tergugat yangmenjadi obyek sengketa dikeluarkan dalam rentang waktulebih dari 2 (dua) Tahun, sehingga keberadaan danaktifitas Calon PAW Anggota KPU Kota Jayapura selamalebih dari 2 (dua) tahun ini patut ditelusuri demimenjaga independensi KPU Kota Jayapura sebagaiPenyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah ;15.Bahwa Tergugat selayaknya melakukan klarifikasi denganmengacu pada Pasal Pasal Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2007 Tentang

Sedangkan dalam PAW sesuai dengan ketentuanhukum (vide UU No.22 Tahun 2008) Tergugat hanyadiperkenankan untuk ~ mengisi keanggotaan KPU KotaJayapura yang di PAW dari daftar calon yang termasukdalam 10 besar hasil seleksi oleh Tim seleksi ;.

kepada para Penggugat' jikanantinya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUKota Jayapura dalam menyelenggarakan Pemilukadasilahkan dilaporkan ke Panwas disertai dengan buktibukti yang akurat dan sesuai dengan mekanisme hukumPanwas akan memberikan rekomendasi kepada Tergugat(KPU Provinsi Papua).Tergugat akan membentuk DewanKehormatan untuk memeriksa Anggota KPU Kota Jayapuradan selanjutnya membuat rekomendasikan yang ditujukankepada Tergugat untuk ditindak lanjuti padapengambilan Keputusan PAW

Bukti P720Harian Umum Canderawasih Pos terbitan tanggal 31Januari 2011 Berita yang berjudul Lima AnggotaKPU Kota di PAW (fotocopy dari fotocopy)=8. Bukti P8Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RepublikIndonesia kepada Ketua KPU Provinsi PapuaNomor : 229/Bawaslu/V/2011 Tanggal O02 Mei 2011Tentang Rekomendasi Pembentukan Dewan KehormatanKPU Provinsi Papua untuk memeriksa Ketua KPUKota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si.

Hasan BasriSelian, dengan Nomor, KTA, Gerindra 1102040102650003, jugatelah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun2009, tanggal 29 Agustus 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRK "Tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW)" hal inidengan jelas dapat terlinat dimana dengan tegas Pasal 383 ayat(2) huruf (a),(6) dan (c) menyatakan antara lain adalah sebagaiberikut:Huruf (a) menyatakan Apabila Anggota DPRK tersebut tidak dapatmelaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaianggota

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Gerindra dengan Nomor 01.005/A/DPPGerindra/2013, tertanggal 11 Februari, tentang Pergantian AntaraWaktu (PAW) Anggota Dewan DPRD Kabupaten Aceh Tenggaradari Partai Gerindra atas nama Sdri. ERDA RINA PELIS, SPdengan Nomor KTA. Gerindra. LL. 02000011.04.08 adalah tidaksyah dan batal demi hukum;3. Menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini;4.

Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parta Demokrat KabupatenBanyuasin telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Ketua Umum DPPPartai Demokrat untuk melaksakan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD kabupaten Banyuasin atas nama Penggugat dan Sdr. AA.

Rizal Friady, SH) masih melakukan upaya hukum diMahkamah Agung Republik Indonesia.Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka DPC partai Demokrat baru akanmemproses/menindaklanjuti usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) mana kalaKeputusan Pemberhentian tersebut dikeluarkan oleh dewan Pimpinan Pusat partaiDemokrat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

T..Int.12 :: Surat dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel Nomor:0018/A.2/PD/DPDSS/IV/2016 perihal: Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat. (fotocopy sesuai dengan aslinya);: Surat dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel Nomor:0011/A.2/PD/DPDSS/V/2016 perihal: Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat. (fotocopy sesuai dengan aslinya);: Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPDPHPU/2014Pemberhentian Sdr. H.

dengan usulan dari DPP PartaiDemokrat adalah tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga partai Demokrat;Bahwa pengganti Penggugat yang di PAW sudah dilantik;2.

Banyuasin dengan suratnyaNomor: 0018/A.2/PD/DPDSSS/IV/2016 perihal: Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat tanggal 04 April 2016 (vide bukti T3=T.II.Intv6), olehkarena surat Nomor: 0011/A.2/PD/DPDSSA/II/2016 belum ditindaklanjuti oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kab.

kepada anggota KPURI lainnya yang samasama mempunyai kewenangan dalam menerbitkankeputusan terkait hasil Pemilu, agar terhadap surat permohonan tersebutsegera ditindaklanjuti dengan alasan karena di luar sudah ramai.Pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa menyampaikan dalam forumRapat Pleno KPU RI bahwa Terdakwa II selaku utusan dari DPP PDIP inginberkonsultasi terkait masalah PAW di DPR RI.

Dalam pertemuan ituTerdakwa II menanyakan proses PAW untuk anggota DPR RI dari PDIPHalaman 11 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIDapil Sumatera Selatan atas nama RIEZKY APRILIA agar dapat digantikanoleh HARUN MASIKU, dan dijawab HASYIM ASYARI karenaposisiRIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanismepenggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RIkepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP.

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan suratkepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01SD/06/KPU/I/2020 perihal Penjelasan,yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan PAW atasnama RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU karena tidak memenuhiketentuan peraturan perundangundangan pemilu.

APRILIAkepada HARUN MASIKU segera ditindaklanjuti dengan alasan karena diluar Sudah ramai.Pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa menyampaikan dalam forumRapat Pleno KPU RI bahwa Terdakwa II selaku utusan dari DPP PDIP inginberkonsultasi terkait masalah PAW di DPR RI.

Dalam pertemuan ituTerdakwa II menanyakan proses PAW untuk anggota DPR RI dari PDIPDapil Sumatera Selatan atas nama RIEZKY APRILIA agar dapat digantikanoleh HARUN MASIKU, dan dijawab HASYIM ASYARI karena posisiRIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanismepenggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RIkepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP.Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan suratkepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01SD/06/KPU/I/2020

PENETAPAN 59 PAW 20191. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2. Menyatakan telah meninggal dunia Sofyan Daud bin M. Yusuf, pada tanggalakibat sakit;3. Menetapkan ahli waris dari Sofyan Daud bin M. Yusuf adalah :3.1. Fatmawati binti Abdurrahman (Isteri);3.2. Sukmasoviati binti Sofyan Daud (Anak Kandung);3.3. Widya Sovian binti Sofyan Daud (Anak Kandung);3.4. Muhammad Heikal bin Sofyan Daud (Anak Kandung)4. Menyatakan penetapan ahli waris ini dapat dipergunakan untuk keperluan :4.1.

., Agus Salim dan AbdulHaji, dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten SumbawaNomor 019/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari AnggotaPartai Golkar, serta Tergugat 3 telah mengeluarkan Surat Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016;Bahwa selain itu, Tergugat 3 telah bersurat kepada Tergugat 2 berdasarkanSurat DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 014/DPDGOLKAR/SBW/XII

Rahman Alamudy,SH., Agus Salim dan Abdul Haji, Surat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKARSBW/1V/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar danSurat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenSumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 tidakdilakukan dengan tata cara pemberhentian keanggotaan partaipolitik berdasarkan peraturan partai politik sebagaimanadiwajibkan dalam Pasal 16 ayat (2) UndangUndang

Dengan dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 dan SuratKeputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat sebagai AnggotaPartai Golongan Karya secara melawan hukum sebagaimana terlihatpada faktafakta diatas, hal ini juga terlinat sebagai bentuk usaha ParaTergugat untuk mendelegitimasi hakhak asasi para pemilih, yang telahsecara sah memilih Para Pengugat sebagai Anggota DPRD

Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarangberdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Konsiderans huruf CUndangUndang Partai Politik yang menyatakan partai politikharus memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif; Ketiga: Dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian terhadapPara Penggugat dan Turut Tergugat sebagai Anggota PartaiGolkar dan telah dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

A.Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, serta telahdikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, PerihalUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016dengan telah melanggar ADART Partai Golkar dan PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta PembelaanDiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar.

PUTUSANea> ol go> sl all paw,"#S%H" HH #8" 'H" LISOH #" #$%S THE" &*HH O"(# *l HH HH )SH" #1%$) IoH+ " # &4(H" *& &)H"* (HH LHS H%#H( H" HHPEMOHON. && /0 #+&". ### )%H#. *I"$SS(#" # HH+ )HYHIGHH.*( HHT I*# (1 SHH" $ H2K*H " H2H%". )lOH HS14" 3lst #"TERMOHON. && / #+&". ### )%#. *I"$S(H" # HH+ GH.*( HHT I*# (1 SHH" $ H2K*H " H2H%". )lOH HS14" 3"#S%H" HH )I2& 3Motte *IOHH#D)RHAR HH" QHD H HL (HESS 3Mode IIe (LLB eT La" )l #*#H)HOS S BH)SH =.DUDUK PERKARA"$ OH". HATH 4" HH aH tL +H" # #%5( 2!

Konsideranmengingat dalam Objek Sengketa; 13.Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa a quo adalah bentuk rangkaiantindak lanjut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosespemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),pemberhentian tetap oleh TERGUGAT, kemudian dilanjutkan denganmelakukan pergantian antar waktu; 14.Bahwa rangkaian proses tersebut seharusnya dilakukan dengan tahapanpemeriksaan di DKPP, Pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan Pergantian Antar Waktu (PAW

Ulil Amrin,SE., M.Ap. tanggal 20 Januari 2015 perihal UndanganPelantikan PAW Anggota KPU Kabupaten Konawe PeriodeBuO Be Ga11. Bukti T11 : Fotokopi Daftar hadir Rapat tanggal 21 Januari 2015;12. Bukti T12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor58/KPU.PROV.026//2015 tanggal 21 Januari 2015 atasnama Abdul Hasim, SP., M. Si; 13.

Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan keputusan pemberhentiantetap Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabutaen Konawe, Tergugatmelaukan rapat pleno pengganti antar waktu anggota KPU KabupatenKonawe, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 03/BA/V/2015Tentang Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 20132018 (vide Bukti T9) ;.

Bahwa, pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU KabupatenKonwe direncanakan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2015 berdasarkanUndangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :03/UND//2015 perihal Undangan Pelantikan PAW Anggota KPU KabupatenHalaman 53 dari62 Hal. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.KdiKonawe Periode 20132018 tanggal 20 Januari 2015 yang ditujukan kepadaABDUL HASIM, SP., M.Si., dan ULIL AMRIN, SP., M.AP. (vide Bukti T10) ; 7.

melalui hasil rapatpleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagimana tertuangdalam Berita Acara Nomor : 03/BA/I/2015 Tentang Pleno Penetapan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KonawePeriode 20132018 (vide Bukti T9), yang pada pokoknya Pengganti Antar Waktu(PAW) anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 20132018 berdasarkan urutanperingkat dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi SulawesiTenggara.

Ngj.ext gers)l alll paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yangdiajukan oleh :1. Nama > XXXXXXX,Umur : 54 tahun,Agama : Islam,Pendidikan : SLTA,Pekerjaan : Swasta/Pedagang,Alamat : Dusun Rejoso, RT 02 RW 02, Desa Rejoso, Kec.Rejoso, Kab. Nganjuk, sebagai PEMOHON I.2.

Istridalam keadaan :Suci,hamilatau haidh ua PAW. 1 bPri4. Alasantalak dijatuhkan Nikah mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agania Kecamatan di... Grolw9..

PUTUSANN om or 7/Pdt.G /2017/PA .M sherr yor Ul paw,DEM!

Bahwa Tergugat Il / Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HanuraKabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 julli2018 mengeluarkan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018 TentangPerihal : Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. MusiRawas;5.

Dan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018Tentang Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKab. Musi Rawas.

Maka surat Tersebut tidak menuangkan alasan dan dasarhukum yang jelas sehingga Penggugat di PAW oleh Tergugat , sehinggaMembuat Penggugat merasa di rugikan dan di zolimi oleh pihak Tergugat,Tergugat Il dan Tergugat IIl dan sangatlah pantas majelis hakimPengadilan Negeri yang menangani perkara ini untuk membatalkan Surattersebut dan atau menyatakan bahwa Perbuatan tergugat terbukti bersalahMelakukan Perbuatan Melawan Hukum;Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.SusParpol/2018/PN LIg17

/Termohon , fergugat II/Termohon II dan Tergugat III/Termohon Ill telah mengeluarkanSurat dari DPP nomor : A/09/DPPHANURA/V/2018, Surat Nomor DPCNomor 57/DPCHANURA/MURA/VII/2018 dan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018 Tentang Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab.

Menunda dan atau memberhentikan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Atas nama Sdr.MARWAN CHANDRA , kepada Sdr. ABDUL MALIK sampai adanyakeputusan Mahkamah Partai Hati nurani Rakyat dan PutusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum Tetap (Inkrah);3.

Fotokopi Salinan Putusan Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor :0133/Pdt.P/2015/PA. TNG tertanggal, 14 Juli 2015 dari PengadilanAgama Kota Tangerang, sesuai aslinya dan telah dinazagelen, diberitanda P.3;Bukti ini membuktikan bahwa para Tergugat telah mengajukanPermohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada tanggal, 21 Mei 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang denganRegister perkara Nomor : 0133/Pdt.P/2015/PA. Tng. yang mana denganHal. 20 dari 65 hal. Put.

Almarhumah KasPEWARIS' dan dimana dalamPenetaapan Ahli Waris (PAW) tersebut tidak ada buktibukti sama sekalliyang membuktikan bahwa rumah yang berada di JI, Sampan Raya No. 25itu sebagai harta warisan para Tergugat;.

Fotokopi Salinan PAW No. 0133/Pdt.P/2015, yang dijatuhnkan olehPengadilan Agama Kota Tangerang, pada tanggal 14 Juli 2015, olehPanitera Pengadilan Agama Tangerang, sesuai aslinya dan telahdinazegelen diberi kode bukti T.35;36.

No. 1148/Pdt.G/2016/PA.TngPenetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tangerang Nomor :0133/Pdt. G/2016/PA. TNG telah menabrak atas larangan adanya Hakimyang memberikan Penetapan melebihi apa yang dimohonkan (Petitum) olehpara Pemohon, yang sekarang menjadi Para Tergugat;.

28Mei 1994 kedalam harta warisan para Tergugat, sehinggaPenggugat merasa sangat amat dirugikan, yang mana pada waktu ParaTergugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) hal initidak dimohonkan, karena hal ini bukanya harta waris dari orang tuaPara Tergugat, melainkan Harta Bersama antara Penggugat(PENGGUGAT) dengan TERGUGAT II (Tergugat II) yang diperolehselama perkawinanya;10.

Bahwa semasa hidupnya, NURBANI BIN SAMANHUDI hanya menikah satukali juga, yaitu dengan SILVI ARDIYANTI AGUSTINA BINTI MOCHAMADSOLEH.7.Bahwa baik PEWARIS maupun para AHLI WARIS dalam permohonanpenetapan ahli waris (PAW) ini dalam keadaan memeluk Agama Islam.8.Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penetapanahli waris (PAW) dari SILVI ARDIYANTI AGUSTINA BINTI MOCHAMADSOLEH yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 kepadaPengadilan Agama Kota Surabaya guna menguruSsBALIK NAMAhartapeninggalannya

SEKURITASi) BANK MANDIRI FINANCE UTAMAj) BANK PERMATA SYARIAH9.Bahwa juga suami dari Pewaris (SILVI ARDIYANTI AGUSTINA bintiMOCHAMAD SOLEH) yang bernama NURBANI bin SAMANHUDI yangmeninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, mempunyai Harta Peninggalanberupa :a) S(SATU) MOBIL FORD ECOSPORT 1.5L4X2AT TAHUN 20141 (SATU) MOBIL FORD FIESTA 1.0L4X2ATS TAHUN 2015a) TABUNGAN BANK PERMATAb) TABUNGAN BANK BNIc) TABUNGAN BANK CENTRAL ASIAd) TABUNGAN BANK PERMATA SYARIAH10.Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW

) ini salah satunya untukmencairkan DANA TABUNGAN HAJI pada Kelompok Bimbingan Ibadahhaji (KBIH) TAKHOBBAR" di Jalan Ketintang no. 154 Surabaya.11.Bahwa oleh karena demikian Para Pemohon untuk itu MEMERLUKANLEGALITAS PENETAPAN AHLI WARIS (PAW) dari kantor PengadilanAgama Kota Surabaya.Hlm.4 dari 17 hlm.

Ismed terdiri dari 1 (Satu) orangistridan 1 (satu) orang anak yang saat ini masih hidup; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikah tabungan pada Bank BRI unit Jantho; Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik dan dapat dipercayasebagai Kuasa ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan padaBank BRI Unit Jantho;2.Samsu Anwar bin Zaini, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Gampong JanthoMakmur, Kecamatan Kota Jantho

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengambil uang tabungan milik T. Ismed bin T. Hasan Ibrahim;. Bahwa para ahli waris telah sepakat untuk menunjuk Pemohon (Rosmawarbinti M. Juned) sebagai Kuasa Ahli Waris untuk mengurus penarikan uangtabungan milik T. Ismed bin T.

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikan uang tabungan pada Bank BRI Unit Jantho dengannomor rekening 351801000014530 atas nama T. Ismed;Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/MS.Jth6. Bahwa Pemohon (Rosmawar bin M. Juned) dapat dipercaya untukmengurus penarikan uang pada Bank BRI milik T. Ismed;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas telah terbuktibahwa T. Ismed bin T.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat II Nomor 04056/A/MKGERINDRA/2020 tentang rekomendasi pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal8 April 2019;5.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat Nomor 04056/A/MKGERINDRA/2020 =itentang = rekomendasi pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 8April 2019:.

Menyatakan sah demi hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikatserta Menguatkan Surat Proses PAW Tergugat II Nomor 04056/A/MkGERINDRA/2020 tentang rekomendasi pemberhentian TermohonKasasi/semula Penggugat dari keanggotaan Partai Gerakan IndonesiaRaya tertanggal 8 April 2020;Halaman 8 dari 12 hal. Put.