Ditemukan 1516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sintus sirilus sakeus saulus sialis siktus sikrus siklum sikus silus
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Perikanan
Register : 09-09-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 545/Pid.Sus/2016/PN Mtr
Tanggal 29 September 2016 — - Pidana - DAVIT TAN dan VITA NOVIJANA
126 — 76
  • Ukuran panjang karapas 8 cm merupakanmerupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukurantersebut akan memutus siklus hidup lobster.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 19-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM
422 — 77
  • sebarannya haltersebut bukan merupakan sifat alamiah mereka, jadi secara otomatismereka hanya akan berpindah pindah pada kantung wilayah sebaranmereka saja, begitu terus siklusnya Sampai mereka mati;Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN PlwBahwa dari Analisa Ahli Harimau tersebut memasuki kebun milikterdakwa, karena kampung tersebut baru dibuka dan dulunya sebelummenjadi kampung kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yangpernah didatanginya, perlu diketahui bahwa harimau memiliki siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PN RANAI Nomor 85/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 26 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
NGUYEN TRINH
62 — 30
  • Terdakwa dan25pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur hukum mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 27-03-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
SYECH MUKHAMAR REZA KHARAMI, SH Bin SYECH KHAIRIL ANWAR
Termohon:
ELA YULI JUM'ATI Binti KASRI
37 — 15
  • berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum = untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Vo Ngoc Thien
107 — 48
  • Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanHalaman 28 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.SusPrk/2018/PN Ran.adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
298 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 41 P/HUM/2018adalah mengatur tentang pembangunan hutan tanaman industriyang kegiatan pokoknya meliputi: penyiapan lahan, pembibitan,penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.Kegiatan pokok pembangunan Hutan Tanaman Industri tersebutdilakukan pada siklus (daur tanaman) yang relatif sangatpendek, yaitu antara 5 s/d 8 tahun sehingga memerlukanperhatian yang sangat serius terkait dengan pengelolaanlingkungan hidup, kKhususnya pada kawasan lindung ekosistemgambut..
    No. 41 P/HUM/2018pada siklus (daur tanaman) yang relatif sangat pendek, yaitu antara5 s/d 8 tahun sehingga memerlukan perhatian yang sangat seriusterkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, Khususnya padakawasan lindung ekosistem gambut.Dalam permohonan a quo Para Pemohon bukanlah pemegang IzinHutan Tanaman Industri, sehingga Putusan Mahkamah Agung RINomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tidak dapatdijadikan landasan (Non Executable) untuk membatalkanKeputusan Menteri yang lain, karena kepentingan
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 25-09-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 50/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 7 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Tran Hau Nam
88 — 34
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.SusPrk/2017/PN RanTentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 19-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 1847/Pdt.G/2020/PA.Mdn
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 6
  • Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (in casu Tergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi) dengan talak satu, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam, hal intseiring dengan firman Allah dalam Asuran sebagai berikut:6938 OU Sewith gone Slulbal l6Artinya : Wanitawanita yang oS lck hendaklah menahan diri fnenungoud tiga kali guru.Menimbang bahwa Termohon masih berhaid dan satu siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN RANAI Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TRAN MUON
142 — 60
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisHalaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2018/PN Ran.organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 19-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Plw
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM
435 — 86
  • akanmemasuki wilayah yang bukan merupakan tempat sebarannya haltersebut bukan merupakan sifat alamiah mereka, jadi secara otomatismereka hanya akan berpindah pindah pada kantung wilayah sebaranmereka saja, begitu terus siklusnya Sampai mereka mati;Bahwa dari Analisa Ahli Harimau tersebut memasuki kebun milikterdakwa, karena kampung tersebut baru dibuka dan dulunya sebelummenjadi kampung kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yangpernah didatanginya, perlu diketahui bahwa harimau memiliki siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.SENOPATI, S.H.
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN TOAN TRUNG
62 — 43
  • memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telahterbukti atas perbuatan Terdakwa ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2019/PN RanMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-01-2012 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 8 Maret 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Heri Somantri , SH
Terbanding/Terdakwa : Budyantoro , SE
68 — 43
  • Siklus Pemberian Kredit;Hal mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untukmemberikan kredit KREASI kepada calon nasabah adalah bahwa kredityang disalurkan kepada seseorang atau suatu lembaga usaha mikro kecil tersebut adalah merupakan hutang yang dananya bersumberdari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harus dikembalikan kepadapemilik dana berikut bunganya.Di Kebijakan Penentuan SasaranPada dasarnya semua jenis usaha mikro kecil bisa didanai denganpaket Kredit KREASI, kecuali jenis usaha
    Siklus Pemberian Kredit;Hal mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untukmemberikan kredit KREASI kepada calon nasabah adalah bahwa kredityang disalurkan kepada seseorang atau suatu lembaga usaha mikro kecil tersebut adalah merupakan hutang yang dananya bersumberdari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harus dikembalikan kepadapemilik dana berikut bunganya.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 917 K/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI
246 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (butir 13.3);Atas jaminan utama berupa sapi bibit yang dibeli dari hasil kreditdiikat dengan fiducia (butir 12.7.d);Penjaminan dari lembaga penjamin harus sudah ada kepastianpertanggungan yang dibuktikan dengan kesanggupanpertanggungan secara tertulis dan lembaga penjamin pada saatakad perjanjian kredit (butir 12. 7.e);bentuk kredit adalah angsuran dengan grace period maksimal 24bulan (butir 12.5);Angsuran bunga disesuaikan dengan pembayaran subsidi bunga(6 bulanan) dan atau memperhatikan siklus
    Nomor 917 K/Pid.Sus/2017> bentuk kredit adalah angsuran dengan grace periodmaksimal 24 bulan (butir 12.5);> Angsuran bunga disesuaikan dengan pembayaransubsidi bunga (6 bulanan) dan atau memperhatikan siklus usahaserta proyeksi arus kas pelaku usaha (butir 12.5);> Kewajiban Koperasi : membuat dan menandatanganiperjanjian kerjasama dengan kelompok atas dasar kesepakatanpihak yang bermitra, serta diketahui Dinas Kabupaten dan DitjenPeternakan (butir 10.2.b.6);> Dalam PK agar ditambahkan klausul : Pemerintah
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 02-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
Waris bin Liya
Tergugat:
Farida binti Jufri
14 — 2
  • berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama Perceraian
Register : 24-08-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PA BAUBAU Nomor 293/Pdt.G/2015/PA Bb.
Tanggal 7 Maret 2016 — -
47 — 35
  • Tidakberselang lama Penggugat dan Tergugat memeriksakan hal itukembali ke salah satu Dokter keluarga di Kendari dan menyatakanKista Penggugat sudah hilang, tetapi Penggugat kembalimengalami siklus haid yang tidak teratur dan menyebabkan kamikembali memeriksakan hal tersebut kepada bidan dan dinyatakanPenggugat telah mengalami monopause dengan tandatanda haidyang tidak teratur.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Perikanan
Putus : 21-06-2010 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/PID.PRKN/2010/PN.PTK
Tanggal 21 Juni 2010 — Mr. NGUYEN VAN TAO
65 — 18
  • pertimbangan hukum dalam unsur Ad.I.A. padadakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur Ad.1.A. setiap orang tersebut,telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Ad.I.B.Unsur Memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan kegiatan penangkapan ikanMenimbang, bahwa menurut Pasal angka 4 Undangundang No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagiandari siklus
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 31-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon:
Sugiyanto Bin Burbaya
Termohon:
Nurul Qamariyah Binti Didik
31 — 1
  • menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Halaman 31 dari 39 : Putusan nomor : 1463/Pdt.G/2019/PA.SmpMenimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 09-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
  • berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 56/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
TRAN THANH THAT
85 — 67
  • TRAN HUU THI sekaligus sebagai nahkoda kapal.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsurmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhimenurut Hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PN RANAI Nomor 82/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.Ade Suganda, SH
5.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TONG LAM
79 — 32
  • dan pertimbanganpertimbangan MajelisHakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukummengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi atasperbuatan terdakwa ; Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus