M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan RUPS PT. Persatuan Perkasa untuk pengangkatan pengurus yang baru ;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini adalah sebesar Rp 431.000,- (empat tiga puluh satu ribu Rupiah);

Notaris di Balikpapan ;Bahwa pembelian 950 saham tersebut dituangkan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. PASIR PRIMA COALINDONESIA No.71 tanggal 15 Februari 2005, dengan perincian sebagai berikut :1 NY. NONNY OENTORO ( Pemohon) = 550 saham.3 NY. UCKY OENTORO (Adik Pemohon) = = 50 saham.Bahwa selanjutnya susunan Direksi PT.

Pemohon tersebut saat ini mereka masih sekolahdi SMA Patra Dharma Balikpapan mereka tinggal bersama Pemohon ; Benar semasa hidupnya suami Pemohon tersebut (almarhumah HANDI JAYAAWIE) dan Pemohon ada mempunyai 950 saham pada Perseroan Terbatas PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA, yaitu suatu perusahaan yang bergerakdibidang tambang batu bara, berkedudukan di Balikpapan ; Bahwa benar kepemilikan 950 saham almarhum suami Pemohon dan Pemohontersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

PASIR PRIMA COAL INDONESIA belumditindak lanjuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di depan Notaris,karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ; Bahwa untuk mempertanggung jawabkan penjualan 950 saham PT.

keterlambatan pembayaran dari waktuyang telah disepakati dikarenakan kondisi perusahaan yang sedangmengalami kerugian yang sangat mempengaruhi kemampuan ekonomiPemohon sebagai Debitor PKPU untuk memenuhi seluruhkewajibannya sesuai dengan kesepakatan ;Bahwa mengingat Pemohon sebagai Debitor PKPU adalah PerseroanTerbatas, maka sesuai Penjelasan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitandan PKPU, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON sebagaiDebitor PKPU harus mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

).Penjelasan ketentuan Pasal 224Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam halDebitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaankewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapatdiajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangHal.3 Putusan Nomor: 20/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Sby11.2.13.saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan

pailit.Telah Mendapat Persetujuan RUPS dan Permohonan PKPUDiajukan Melalui Pengadilan Daerah Tempat Kedudukan HukumDEBITOR.Bahwa sebelum Permohonan PEMOHON PKPU ini diajukan, Pemohonsebagai Debitor PKPU telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

debitor atas prakarsanya sendiri , maka selain harus memenuhiketentuan pasal 224 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yangditentukan dalam penjelasan pasal 224 UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan : Dalam hal Debitor adalahperseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembataranutang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Dalam perkara ini, Para Penggugat mengakungaku sebagaipemegang saham Tergugat (quod non hal mana ditolak), dan apabilamerasa perlu atau berkepentingan untuk dilaksanakan RUPS, maka sesuaidengan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 UndangUndangPerseroan Terbatas, Para Penggugat dapat meminta secara tertulis disertaidengan alasanalasannya kepada direksi Tergugat untuk diselenggarakanRUPS, yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (

Bahwa pada faktanya, Para Penggugat tidak pernah mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dan Tergugat I tidakpernahmenerimapermintaandari Para Penggugat untukmelaksanakan RUPS, dan karenanya segala tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernahmelaksanakan RUPS Tergugat haruslah ditolak, dan karenanya Tergugat IItidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehPara Penggugat.46.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan ayat (6) Pasal 79 UndangUndang Perseroan Terbatas, dalam hal para pemegang sahamberkepentingan ataupun merasa perlu untuk diadakan RUPS, parapemegang saham dapat juga meminta kepada dewan komisaris perseroanuntuk melaksanakan RUPS, yang dikutip sebagai berikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.47.

Bahwa pada faktanya, hingga saat ini, Para Penggugat juga tidakpernah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada direksiTergugat dan Para Penggugat juga tidak pernahmengajukanpermintaan RUPS kepada dewan komisaris Tergugat 1, dan karenanyasetiap dan seluruh tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat tidak pernah melaksanakan RUPS Tergugat tidakberalasan dan sangat absurd.48.

Bahwa perbuatan dimaksud untuk mewakili Kedua anak tersebutuntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYA ENERGY yang akandilaksanakan dalam waktu dekat;7.

Menetapkan menunjuk Para Pemohon (SUKA ADHISATYABin H.SUKAWI S, SH dan HAYFA Binti MUHAMAD AHMAD) untukmewakili anakanak PARA PEMOHON yang masih dibawah umur dalammelakukan Perbuatan Hukum, menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYAENERGY;4.

tahun dan Shyabelita AishyamalkiaAdhisatya, perempuan berumur 6 (enam) tahun, anakanak tersebut berada dibawah pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anakanak tersebut masihdibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka paraPemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalianatas anakanak tersebut, knususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengan kepemilikansaham dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tersebut berada di bawahpengasuhan serta tinggal bersama dengan para Pemohon; Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebutdalam kondisi sehat dan terawat dengan baik; Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebutselama dalam pengasuhan para Pemohon; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan perwalianadalah untuk khususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengankepemilikan saham dan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Perlu diketahui bahwa salah satu kepentingan perlindunganpemegang saham minoritas, sehingga sesuai pasal 75 (3) UUNomor.40/2007 diatur setiap RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara 44.

Bahwa setelah diberhentikan untuk sementara maka sesuai dengan pasal 106 UUNo40/2007, Komisaris Perseroan telah'mengirimkan undangan kepadaPENGGUGAT dan istri PENGGUGAT dalam kapasitas sebagaBDirektur Utamadan Direktur yang diberhentikan sementara untuki melakukan pembelaan diri didepan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Selain ituKomisaris: juga telah menyampaikan undangan RUPS LB kepada PENGGUGATdan istri PENGGUGAT karena atas nama Press Tour (PT.

ataupun RUPS LB dan membuahkanaktaakta notaris yaitu..

All9a dan 9b)agar mereka datang pada RUPS LB yang akan diselenggarakan tanggal 3Nopember 2011, dengan agenda mendengarkan Pembelaan diri dari'v.. pereka yang diberhentikan sementara (Penggugat dan istrinya yaitu Ny. %, e Djuliana ganda masingmasing sebagai Direktur Utama dan DirekturSatral ./S Perseroan Primaa Wisatama berdasarkan Akte No. 4 Tanggal 18 Oktober Tahun 2011 ;Menimbang, bahwa RUPS LB Tanggal 3 Nopember 2011 tersebut dihadiri1.

Tuan Rudi Sutanto selaku Komisaris Ketua RUPS LBdan pemegang 600 saham atau 60% saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan hingga2. Ny. Efi Supriati sebagai Undangan ; 3. Tuan Harinudin sebagai undangan ;4. Tuan Rendy Maulana, karyawan perseroan sedangkan RimbaSimanjuntak sebagai Direktur Utama dan Ny. Djuliana Suganda sebagaiDirektur tidak hadir dalam RUPS LB ; Menimbang, bahwa dalam rapat tanggal 3 Nopember 2011 tersebut pihakRimba Simanjuntak dan Ny.

RatubadisAdhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat UmumPemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusankeputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita AcaraRapat oleh Para Pemegang Saham PT.

RATUBADISADHIPERKASA;ii Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernahmemohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untukiilivvlVilmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA; Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU joPutusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untukmengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak.

RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 9 tanggal 22 Desember 2008yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH, Notaris di Jakarta.Dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikankarena RUPS Luar Biasa tersebut menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiWakil Komisaris Utama PT.

Bahwa yang telahmenghilangkan dan mengesampingkan Penggugat sebagai Wakil KomisarisUtama dan Pemegang Saham adalah RUPS Luar Biasa PT.RATUBADIS ADHIPERKASA pada Tanggal 5 Desember 2008 dan 6 Desember2008 yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Putusan Mahkamah Agung RI No.07K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakanMenolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar BiasaPT.

Bimoli (BML);bahwa menurut Terbanding Pemohon Banding keliru dalam menafsirkan penegasanyang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S465/PJ.42/2001dimana menurut Pemohon Banding tanggal efektif merger dan dimulainyapembukuan secara gabungan adalah pada saat persetujuan oleh para pihak yaitupada tanggal RUPS (16 Agustus 2006) padahal angka 12 huruf a Surat tersebutmenyatakan bahwa Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati

oleh para pihak yangbergabung sesuai ketentuan RUPS masingmasing pihak, dan sekaligus merupakantanggal dimulainya pembukuan gabungan.

Berdasarkan penegasan tersebut diatas, maka tanggalefektif merger dan tanggal dimulainya pembukuan gabungan adalah yang telahdisepakati oleh RUPS yaitu tanggal 1 Juni 2006 dan bukan tanggal RUPS dilakukan(16 Agustus 2006) sehingga sejak tanggal efektif merger yaitu 1 Juni 2006 seluruhpenyerahan yang terutang PPN wajib dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiSurviving Company;bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pihak Terbanding dan PemohonBanding serta memeriksa dokumen pendukung yang disampaikan

Dalam surat tersebut dijelaskan :Angka 12 huruf a : Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati oleh para pihak yangbergabung sesuai dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)masingmasing pihak, dan sekaligus merupakan tanggal dimulainya pembukuangabungan sebagaimana tercantum pada neraca awal gabungan yang dibuat olehpihak yang menerima pengalihan harta (Surviving Company);bahwa berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah

Terbanding, total DPP PPN Pemohon Banding selama Masa Januaris.d Desember 2006 adalah sebesar Rp.3.489.082.444.436,00 dengan rincian : Peredaran usaha cfm PPh Badan Rp 3.456.466Pendapatan lainlain (royalty) Rp 4.173.927Pendapatan lainlain (sewa tanah dan bangunan) Rp 8.619.662Pendapatan lainlain (sewa) Rp 4.274.400Pendapatan lainlain (lainlain) Rp 14.532.94Pemakaian sendiri Rp 1.011.532Jumlah penyerahan Rp 3.489.082 bahwa menurut Terbanding, sejak tanggal efektif merger sebagaimana disepakatidalam RUPS

Bahwa berdasarkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas Pasal 68 ayat (1)(2);(1)Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilankepada pemegang saham.(2)Dalam halhal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar,pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh Komisaris.Dan Pasal 69 ayat (1)(6);(1)Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan

dalam 2(dua) surat kabar harian.halaman 6 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYK(4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai haridilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma.(6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetapsah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yangmewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengansuara bulat.Bahwa PARA PENGGUGAT (Clemens Eko Hadiputro dan MyraPurnamasarl) sebagai pemilik 100 (Seratus) lembar saham pada NV.Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, tidak pernah menerimasurat pemanggilan dan/atau pemberitahuan mengenai akandilaksanakannya RUPS.Maka RUPS yang diadakanoleh TERGUGAT (Sukrisno Wibowo)tertanggal

Bahwa RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) tertanggal 23 Desember 2000 tidak sah dan batal demihukum, maka likuidasi yang dilakukan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) dan Alm. Toni Satriono Surahmat secara sepihak dan diamdim juga harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum.25. Bahwa dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember2000, TERGUGAT (Sukrisno Wibowo) menyatakan bahwadirinyabertindak sebagai kuasa dari NV.

JBBM) yangmenyebutkan persetujuan RUPS untuk mengalihaknsebagian Saham dari Edward Dirk Nicolaas Helanthalaman 20 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYKMuller atau anggota keluarga lain kepada GijsbertusClemens Fransiscus Wilmink .

Ex-Kepala Kantor Cabang Tirtamulya;

LKM Karawang di Kabupaten Karawang tertanggal 11 Januari 2018;

Lembaga Keuangan Mikro Karawang;

Lembaga Keuangan Mikro Karawang Kabupaten Karawang;

LKM Karawang Tahun Buku 2017;

Bahwa melalui RUPS PT. Rumah Sakit Haji Jakarta AktaNo. 17 Tanggal 14 Maret 2007, oleh Yualita Widyadhari,SH, Notaris di Jakarta jo Keputusan Dewan Komisaris PT.Rumah Sakit Haji Jakarta No. 001/DK/RSHJ/SK/III/ 2007tanggal 15 Maret 2007 jo Keputusan Menteri Agama RI No.64 Tahun2007 tanggal 13 Juli 2007, telah ditentukan sebagaiBOrikKUtt ( see sees sens seme 3Pelaksana Harian Direksi Penggugat adalah dr.

Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.

Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim tersebut telah terdapatkekhilafan dalam penerapan hukumnya, yaitu~ = mengenaiPasal 80 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu) tidak memanggil Komisaris dan Direksiuntuk didengar keterangannya, dan salah pihak yaituDepartemen Agama dijadikan sebagai Termohon padahalbukan sebagai Pemegang Saham lagi melainkan BadanPengelola Dana Abadi Umat (BPDAU), oleh karenanya padatanggal 19 Maret 2008 (sebelum kedua RUPSLB dilakukan)telah diajukan

Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris

Resources BolaangMongondow mengundang PT Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS LuarBiasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agendaantara lain sebagai berikut:a. Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atasharta kekayaan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., sebagaiagen untuk kepentingan para kreditor yang dijamin, sebagaimanadisyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;b.

Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikapsewenangwenang Tergugat dan Tergugat III kepada Penggugat. Sungguhsikap yang arogan perlakuan Tergugat Ill selaku pemegang sahammayoritas terhadap Penggugat yang hanya pemegang saham minoritas;9. Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat III yang meminta persetujuanPenggugat untuk menjaminkan atau mengagunkan sebagian besar atauHalaman 4 dari 28 hal.Put.

Dengan demikian perlu Penggugat tegaskanbahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernahmenyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I:Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepadahasil RUPS dan tidak pernah menyetujui semua agenda RUPS danTergugat karena Para Tergugat telah banyak merugikan Penggugat.Seharusnya Para Tergugat mengerti bahwa harta kekayaan Perseroan tidakbisa dijaminkan apabila harta tersebut masin dalam status sengketa dipengadilan;Bahwa berdasarkan

Berdasarkan RUPS Luar Biasa yang cacat hukum dan tidak sahpada tanggal 28 Maret 2011 di Hotel Ritz Carlton, dikarenakantidak dihadiri oleh PT Lebong Tandai (PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat) sebagai Pendiri dan Pemegang20% Saham PT Newmont Mongondow Mining dalam KontrakKarya PT Newmont Mongondow Mining tahun 1997;b.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa yang cacat hukum dan tidak sahpada tanggal 28 Maret 2011 di Hotel Ritz Carlton, dikarenakantidak dihadiri oleh PT Lebong = Tandai (PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat) sebagai Pendiri dan Pemegang20% (dua puluh persen) saham PT Newmont MongondowMining;b.

Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal 24November 2017.k. Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal 18 April201Dilampirkan dalam berkas Perkara.Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 420/PID/2020/PT SMGa. BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 E Nopol: H9425MY, warna Silver metalik tahun 2010, Noka:MHFM1BA2JAK025726, Nosin: DF33983b. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza 1003 E, Nopol: H9425MY,warna Silver Metalik 2010, Noka: MHFM1BA2JAK025726, Nosin:DF33983 atas nama PT.

Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal24 November 2017.k. Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal18 April 201Dilampirkan dalam berkas Perkara.sedangkan barang bukti berupa :a. BPKB 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 E Nopol: H9425MY,warna Silver metalik tahun 2010, Noka: MHFM1BA2JAK025726, Nosin:DF33983b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1003 E, Nopol: H9425MY, warnaSilver Metalik 2010, Noka: MHFM1LBA2JAK025726, Nosin: DF33983 atasnama PT.

DianFortuna Erisindo TIDAK PERLU MEMINTA PERSETUJUAN RUPS. Halini Sesuai dengan ketentuan pasal 02 ayat (3) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Seandainya perbuatan direktur utama PT.

Dian Fortuna Erisindo,dimana dalam gugat perlawanannya mempersoalkan Jual Beli obyeksengketa tidak sah karena belum ada ijin RUPS. Artinya merekamenganggap tindakan Direktur Utama telah melampaui kewenanganlUltraVires.

Dian Fortuna Erinsindo) melalui RUPS luarbiasa pada tanggal 31 Maret 1997.

H Iskandar sebagaiDirektur Utama PT DIAN FORTUNA ERISINDO dilakukan rapat umumpemegang saham luar biasa (RUPS) dengan acara penjualan lembar saham,pengunduran diri SOEPRIHARSIH selaku PELAWAN, masuknya persero baru,pengalihan saham dan perubahan susunan pemegang saham dan perubahansusunan perseroan;Bahwa rapat pemegang saham luar biasa (RUPS) diatas sama sekali tidakmengatur perbuatan hukum penyetoran tanah obyek sengketa yang perolehanhaknya atas nama alm. H.Iskandar menjadi atas nama PT.

DIAN FORTUNAERISINDO;Bahwa disamping itu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS)dengan menghubungkan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikansaham atas nama aim. H.

DianFortuna Erisindo dan PT.Gala Bumi Perkasa adalah tindakan yang tidak ada dasarhukumnya karena yang berhak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannyaperseroan hanyalah organ perseroan yaitu komisaris dan RUPS. Lebih lebih ParaPelawan mempersoalkan tentang Persetujuan RUPS adalah tindakan konyol, karenaPara Pelawan tidak memiliki Legalitas terhadap Urusan / Tindakan Hukum RumahTangga Perseroan.

Dian Fortuna Erisindo TIDAK PERLUMEMINTA PERSETUJUAN RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasall02ayat (3) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Seandainya perbuatan direktur utama PT.

Dian FortunaErinsindo) melalui RUPS luar biasa pada tanggal 31 Maret 1997. Sehingga jikapembagian warisan atas harta peninggalan termasuk saham yang pembagianHalaman 29 dari55 Putusan No. 63/Pdt.Plw./2016/PN.

Dian Fortuna Erinsindo) melalui RUPS luar biasapada tanggal 31 Maret 1997,Bahwa Obyek sengketa adalah aset dari PT.

Bahwa rapat pemegang saham luar biasa (RUPS) diatas sama sekali tidak mengaturperbuatan hukum penyetoran tanah obyek sengketa yang perolehan haknya atas namaaim. H.Iskandar menjadi atas nama PT. DIAN FORTUNA ERISINDO.14. Bahwa disamping itu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) dengan15.menghubungkan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan saham atasnama aim. H.

., Csmenyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT Puteri Mea yang dibuat di hadapan Netty MariaMachdar, S.H., Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan Budy Dinata selakupemegang saham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan Budy Dinata selaku pemegang sahammayoritas, pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenaipenegasan, persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yangtercantum dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 200B sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan H.

Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 dan Akta Nomor 85 tanggal 12Agustus 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 123 tanggal 17Oktober 2009 dibuat dihadapan H.Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta,dengan susunan pengurus sebagai berikut:Tony Amin sebagai Direktur Utama;Ari Hans Setiawan, S.H., sebagai Direktur;Agus Sutanto sebagai Komisaris Utama;Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris.Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari Hans Cs.

Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan AktaNomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 tentang penegasan, persetujuan danmengesahkan kembali RUPS yang tercantum dalam Akta Nomor 82 dantelah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang PerubahanAnggaran Dasar PTI Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3711.000berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya serta Akta NomorHalaman 21 dari 34 Hal. Put.

,dimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, S.H., Cs.lantaran menggunakan aktaakta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dannotabene dapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PTPuteri Mea, maka Ary Hans Setiawan Cs telah dilaporkan secara pidana diMabes Polri vide Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/102/III/2010/Bareskrim..

., M.Kn,berkedudukan di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat surat Persetujuan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia, Perihal Perubahan Angaran Dasar, Tertanggal 03April 2018 Nomor AHU0005105.AH.01.10 Tahun 2018, dan Surat Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bank Perkreditan Rakyat Fianka rezalinaFatma Nomor 01/RUPS/I/2019 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor AHU AH. 01.030221426 tertanggal 16 April 2019 padaakta Nomor 24 tanggal 26 April 2019 yang di buat oleh Notaris TITO UTOYO, SH,mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT.

ZEN Nomor 55 Tahun 2006yang salah satu isinya adalah menyetujui penjualan sebanyak 5.000 lembarsaham kepunyaan HADI TRISTIONO kepada Terdakwa Il MUHAMMADRYANI, SP yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian Dirut BUMDJBS, dan setelah RUPS LUH, maka tanggal 22 Desember 2005ditandatangani minuta jual beli saham yang dituangkan dalam Akta Jual BeliSaham di Notaris M.

Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT.Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMDJBS/V/2008 tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008.Notulen rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007.Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMDJBS/N/2008 tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP.Nota Dinas

BAMBANGSUTEDJO telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham(RUPS) luar biasa PT.

Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT.Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMDJBS/V/2008 tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008.Notulen rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007.Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMDJBS/IN/2008 tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP.Nota

AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.BELTDC TOURISMDEVELOPMENT CORPORATION Nomor.2 tertanggal 17 April2017 yang diterbitkan oleh Natoris Bachtiar Hasan, SH, tidakmemiliki hutang dan atau kewajiban kepada Pihak manapun;Bahwa PT..BELTDC selama lebih dari 3(tiga) tahun telah tidak aktifdalam menjalan perseroan tersebut ;Bahwa menurut Pasal 142 ayat(1) UndangUndang Nomor.40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), berakhirnyaperseroan salah satunya adalah karena berdasarkan keputusanRapat Umum Pemegang Saham( RUPS

BELTDC tidak adapihakpihak = yang menyatakan keberatan aatas pembubaranPT.BELTDC tersebut;Bahwa hasil pembubaran PT.BELTDC dilakukan berdasarkankeputus berdasarkan RUPS dilaksanakan atas kesepakatan parapemegang saham yaitu 65 % hak Pemohon Il dan 35 % hakPemohon , maka Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan adalah sah karena diambil berdasarkan musyawarahuntuk mufakat karena jumlah suara yang hadir dalam memberikanpendapat pembubaran PT.BELTDC adalah 100% hak suara;Bahwa Pemohon dan Pemohon

BelitungTourism Development Corporation (BELTDC) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Herawan,RD.Moch Zainal Arifin, Mirang Uganda dan Imam Fadli, bahwa padatanggal 17 April 2017 pemegang saham melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat(1)Undangundang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas(UUPT), berakhirnya perseroan salah satunya adalah adanya keputusanRapat Umum Pemegang Saham(RUPS), sesuai dengan bukti surat P5;Menimbang

, bahwa salah satu berakhirnya atau dibubarkannyasuatu perseroan karena adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat(1) Undang undang Nomor 40tahun 2007, yang mempunyai Anggaran Dasar serta lahan lebih kurang92,3 ha diatas HPL Nomor 1 telah dilakukan pemberesan aset yangbertempat di Desa Keciput Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, PT.Belitung Tourism Development Corporation (BELTDC) yang berkedudukanPenetapan No. 87/Pdt.P/2017/PN.TdnHalaman 17 dari 19 halamandi Komplek

tersebut sesungguhnya telahmengakui secara tersirat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan,hubungan hukum dan legal standing bertindak sebagai pelaksana wasiat(executeur testamantair) untuk melaksanakan urusan Pemberi HibahWasiat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya judex facti tidak lagimempertimbangkan kapasitas Pembanding dalam hubungannya dalampenyelesaian segala sesuatu/urusan yang berkaitan dengan masalah obyektanah, masalah kepemilikan saham Wang Cheng Hsiung, Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Formosindo Wangi Abadi, perubahandirektur dan hasil keputusan RUPS yang mana telah merugikankepentingan alm. Wang Cheng Hsiung sebagai salah satu pemilik sahamatau pemilik modal yang saat ini9 menjadi obyek tanah, bangunan danperusahaan yang dalam hal ini telah memberikan hibah wasiat kepadaPembanding (Yu Chun Jung) ;Tentang Judex Facti keliru menilai dan mempertimbangkan kapasitasPenggugat ( YU CHUN JUNG) dan Terbanding Il (NY. TELLY LIONG)dalam perkara A quo pada rapat dan hasil RUPS PT.

FORMOSINDOWANGI ABADI;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 44 alinea ke4yang menyatakan Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 AnggaranDasar tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P.1 Majelis Hakim menilaibahwa peralihan hak tersebut hanya dapat dilakukan melalui Rapat UmumPemegang Saham;Bahwa kalaupun berdasarkan RUPS tidak ada aset yang dapat dialinkankepada Pembanding, namun yang menjadi keberatan Pembanding adalahbahwa kapasitas Pembanding yang sama sekali tidak pernah diberitahu

kanatau dinformasikan atau dilibatkan bahwa akan dilaksanakan RUPS PT.FORMOSINDO ABADI, oleh karena Pembanding adalah sebagai penerimahibah wasiat dari Alm.

Telly Liongl) dalam perkara a quo pada rapat hasil RUPS PT.Formosindo Wangi Abadi, juga tidak dapat dibenarkan, karena Mejelis HakimTingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai bahwa dari Bukti T.1.II5dan Bukti T.I.Il6 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Formosindo Wangi Abadi dengan agenda perubahan direksiPerseroan kerena Direksi lama Wang Cheng Hsiung meninggal dunia, danKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)menyepalakati mengankat Ny.