Ditemukan 2370 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-08-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 483/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 4 April 2019 — Penggugat: 1.Putu Arsana
2.Komang Adnyana
Tergugat: 1.Dewa Putu Sudarsana
2.Gede Hariyadi Satyagraha
3.DR I Ketut Selamet, SH.MH
Turut Tergugat: Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
45 — 44
45 — 44
tersebutdinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat/untuk diberlakukan;Bahwa karena kekurang hatihatian Turut Tergugat didalam penerbitankedua sertipikat atas tanah sengketa. patut diduga Turut Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa menurutketerangan para tetua/pengelingsir bahwa Kakiyang DewaPutu Samplog tidak ada memiliki tanah di persil No. 44, Klas Ill, Luas 7800M2, di Sekar Taji Klod, Banjar Dinas Pasek, Desa Kubutambahan.Bahwa jual beli antara Tergugat dengan Tergugat II adalah jual beli semu
,dimana diawali dari Tergugat Ill memperoleh jasa pengurusan sertipikattanah dari Dewa Putu Gejer (alm) dan Dewa Putu Sudarsana ( Tergugat),kemudian disertipikatkan ke atas nama TERGUGAT Il ( Gede HariyadiSatyagraha ) dengan dibuatkan jual beli semu oleh Tergugat Ill selakuNotaris/PPAT, dimana TERGUGAT II adalah anak kandung dari TergugatIII.Bahwa oleh karena kedua sertipikat tersebut ( yaitu Sertipikat Hak MilikNomor : 679 Desa Kubutambahan, luas 7.800 M2, atas nama GEDEHARIYADI SATYAGRAHA, petunjuk
Register : 09-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-01-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt Tanggal 6 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 15
43 — 15
Dengan kata lain, alat buktiyang dapat diajukan hanyalah alat bukti yang mengandung faktafakta konkret danrelevan atau bersifat prima factie, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwayang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa, bukan faktayang abstrak atau yang dikategorikan sebagai hal yang semu.
Register : 08-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
dana dengandidukung buktibukti Nukum yang kuat, bahwa transaksi pengalihanpinjaman seperti itu lazim terjadi di dunia bisnis, terlebih lagi transaksitersebut terjadi diantara kreditur diluar negeri dimana masingmasingNegara kreditur yang bertransaksi mempunyai yurisdiksi Nukumnyasendirisendiri, dan tentunya ketentuanketentuan yang berlaku diluarnegeri berada diluar wilayah hukum Indonesia dan yang pasti transaksipengalihan pinjaman tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terbandingsebagai transaksi semu
Register : 29-08-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 27-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 97/ Pdt.G/2012/PN.Yk Tanggal 5 Februari 2013 —
48 — 7
48 — 7
Bahwa oleh karena itu sudah tidak mungkin lagi bagiPenggugat untuk membiarkan keadaan berlarutlarutseperti ini, tidak mungkin juga Penggugat harusbertahan dalam ikatan perkawinan yang SEMU yangtelah kehilangan cinta, hakikat dan maknanya. Makatidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali harusmengajukan gugatan perceraian ini.HIm 3 dari 45 hlm Perk No.97/Pdt.G/2012/PN.YK11.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Dum Tanggal 9 Nopember 2017 — SITI ROKIAH Alias SITI Binti ZAINI NAZARUDIN
27 — 5
27 — 5
Oleh karenaitu HazewinkelSuringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu(Quasidelicht) sehingga diadakan pengurangan pidana (vide: Andi Hamzah, AsasAsas Hukum Pidana, 2010, Rinek Cipata Jakarta, him. 133);Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24UndangUndangRepublik Indonesia Nomor22 Tahun 2009 yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintasadalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkanKendaraan dengan atau tanopa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan
Register : 08-04-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 186/Pid.B/2014/PN Bwi Tanggal 17 Juni 2014 — 1. AMIR AHYAR
2. ARMA PUTRA
84 — 41
84 — 41
., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh SEMU,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,1. ACHMAD RASUJID, S.H. GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H.,M.H.Halaman 22 dari23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN Bwi2. KETUT SOMANASA, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,AAN TASBIANTO, S.H.Halaman 23 dari23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN Bwi
Register : 10-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 637 / Pid.B / 2015 / PN Bwi Tanggal 15 Desember 2015 — - WAHYU HASANI bin ATIM HASANI ;
- SLAMET SUSIONO bin RAHBINI ;
- HENDRIK SUDIARTO bin SUNARYONO ;
- SANDI EKA PRATAMA bin SIYONO ;
- ALI SUBHAN bin SUTRISNO ;
79 — 9
79 — 9
ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SELASA, tanggal 15 DESEMBER2015, oleh kami : ACHMAD RASJID, SH sebagai Hakim Ketua, HERUSETIYADI, SH dan MUSWANDAR, SH.MH, masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh PONIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeritersebut, serta dihadiri oleh SEMU
Putus : 13-03-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2385 K/Pdt/2011 Tanggal 13 Maret 2012 —
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
enam puluh ribu Rupiah);e Berdasarkan halhal terurai diatas, jelaslah bahwa sikap lakuTergugat itu. telah membuatPenggugat mengalami suatuschade (kerugian);e Bahwa sebagaimana halhalterurai di atas, dapat diketahuisecara jelas, bahwa Tergugattelah melakukan halhal yangbertentangan dengan undangundang yaitu sebagai berikut :yang dibuat oleh Tergugat untuk turutmenginvestasikan uang sebesar 20.000 DM (10.000 Euro) kepadaPenggugat untuk turut mengembangkan usaha bungalow adalahsuatu kesepakatan yang semu
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/PDT.SUS/2011 H. ISMAIL IBRAHIM; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI ( KPPU )
112 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bungo PantaiBersaudara sebagai pemenang lelang adalah tidak benar dan keliruserta tidak beralasan karena antara Pemohon dengan pelakuusaha lainnya adalah Badan Hukum yang berbeda dan Independenserta tidak terdapat bukti nyata adanya persaingan semu dan/ataupersekongkolan ;Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 046 K/Pdt.SUS/20113. Termohon telah keliru dalam menilai atau menafsirkan fakta atauindikasi dalam LHPP sebagai suatu alat bukti yang sah dan memilikinilai pembuktian dalam perkara a quo ;4.
Putus : 25-04-2007 — Upload : 20-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163PK/PDT/2004 Tanggal 25 April 2007 — SRI SUDARSIH ; SRI MARINI dan NURUL FATIMA ; DEDY MATSALEH alias MATSALEH alias SALEH ; NANIK SURYANA, Dkk
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 163 PK/Pdt/2004= Rp.2.500.000, x 3 = Rp.7.500.000, justeru dijawab oleh Penggugat II tidakjelas, hanya mendapatkan jawaban semu yang pada pokoknya uang sebesartersebut tidak diberikan kepada Tergugat ;Bahwa Tergugat II adalah pemilik sah dari tanah/rumah tersengketa yangditempati oleh Penggugat II dari perolehan hibah atas nama pemberi hibahTergugat I, ternyata Penggugat II menempati rumah/tanah tersengketa tanpameminta persetujuan ataupun jjin dari Tergugat Il Konvensi/PenggugatRekonvensi nyatanyata
Putus : 24-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PT GORONTALO Nomor 22/PID/2012/PT.GTLO Tanggal 24 Juli 2012 — MERRY MAUREEN HOTIANUS Alias OIN
93 — 35
93 — 35
Penuntut Umum dalam memoribandingnya tanggal 18 April 2012 pada pokoknya telah mengemukakanhalhal sebagai berikut : 202 nono nn nn nno mene neeBahwa pemidanaan dalam putusan tersebut, menurut Jaksa PenuntutUmum terlalu. ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan baik bagiterdakwa sendiri, maupun saksi dan masyarakat, sehingga tidakmenimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana lain maupunmasyarakat, akhirnya dapat menimbulkan pandangan minim ataupendapat masyarakat terhadap suatu keadilan tersebut semu
Putus : 22-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/PID.SUS/2015 Tanggal 22 April 2015 — NORLINA alias ALIN binti MUIS
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan Judex Facti telahmengadili perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta JudexFacti tidak melampaui kKewenangannya;Bahwa benar pertimbangan Judex Facti, Terdakwa telah menyediakanNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman berupa sabusabu, karenatransaksi yang dilakukan Agus Sutisna dengan Imam Koderi hanya pembelianterselubung (Under cover buy), jual beli semu
Register : 24-02-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 04/PID.Prap/2015/PN Rap Tanggal 16 April 2015 — Pidana
- LAMHOT JULIHER SITORUS
LAWAN
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dkk
226 — 77
226 — 77
Ali UsmanHarahap, Sekretaris Daerah Pemkab Labuhanbatu berlarutlarut ataupengentian penyidikan semu karena tanpa perencanaan waktupenyelesaian penyidikan, sehingga menimbulkan kesan penyidikandilakukan atas dasar suka atau tidak suka, dipantau ataupun tidakdipantau, karena tidak berpedoman dengan Pasal 8 huruf d juntoHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.RapPasal 17 ayat (2) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang intinyamengatur
diterbitkannyaSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/86.a/X1V2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014,menunjukan PARA TERMOHON melakukan sikap pembiaranyang didasari rasa suka atau tidak suka terhadap perkaratersebut untuk dilanjutkan/diserahkan kepada Penuntut UmumKejaksaan Negeri Rantauprapat, terlebih kinerja hukum penyidiksejak 26 Mei 2014 hingga 3 Desember 2014 tidak ada atau jikadikonstruksikan sebagai bentuk penghentian penyidikan, dapatdimaknai sebagai bentuk penghentian penyidikan semu
Register : 17-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Pra/2020/PN Sby Tanggal 2 September 2020 — Pemohon:
SOEJONO CANDRA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
149 — 68
SOEJONO CANDRA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
149 — 68
tidakadanya bukti pembayaran Pajak 5 % dalam Surat Setoran Pajak sebagaiPenjual dan Surat Setoran Pajak 5 % yang dibayarkan Terlapor danTerlapor Il sebagai Pembeli kepada Negara, dan Tidak adabuktiPendaftaran pada Kantor Pertanahan Sidoarjo sesuai PP NO. 24 TAHUN1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa rumah yang dijaminkan Pemohontelah dijual dan dibalik nama menjadi nama Terlapor atau Terlapor Il,sehingga Jual Beli rumah yang dilandasi Hutang piutang adalah dilarang,dan dikategorikan sebagai jual beli semu
atau jual beli purapura,demikian pula perbuatan hukum jual beli purapura dibuat oleh Terlapor dan Terlapor Il dengan memaksa Pemohon untuk menandatanganinyakarena Jual Beli Buldozer Komatsu D85 Type P21dinyatakan sebagaihutang piutang dan Terlapor dan Terlapor II meminta jaminan, sehinggajual beli tersebut adalah jual beli semu atau purapura sebagaimanaputusan MA yang telah ada sebelumnya yaitu Yurisprudensi MA No.2271 KI/SIP/1982 TGL. 0309198:Pe3 juncto putusan MA no.78.PK/PDT/1984 TGL. 09041987
Register : 05-06-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 95/Pdt.G/2017/PN.Blb. Tanggal 7 Agustus 2017 — - Nona YENNY ( PENGGUGAT )
- Tuan ANTONIUS FEBI SUTANTO. ( TERGUGAT I)
-Tuan HENRY MANGALANTAS SITORUS ( TERGUGAT II )
- Tuan BENNY LUMBAN GAOL ( TERGUGAT III )
- NURHAYATI SAMPERURA,SH. ( TURUT TERGUGAT )
129 — 27
129 — 27
terlarang. syarat No.1dan 2 adalah syarat subyektif serta syarat No.8 dan 4 merupakan syaratobyektif, dan perjanjian pengikatan jual beli tersebut telah melanggar syaratsubyektif dimana tidak ada kebebasan melainkan karena adanya tekanan danpaksaan yang diterima Penggugat sehingga Perjanjian tersebut mengandungcacat hukum yang dapat dibatalkan.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pdt/2004tertanggal 29082005 menyatakan : Jual Beli yang didasari HUTANGPIUTANG, merupakan Perjanjian Semu
Register : 23-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 310/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 9 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : Hadungdungan Rumahorbo
Terbanding/Penggugat : ROHANI LUMBANTOBING
Turut Terbanding/Tergugat III : Stephanus Rumahorbo
Turut Terbanding/Tergugat II : Naike Rumahorbo
55 — 33
Terbanding/Penggugat : ROHANI LUMBANTOBING
Turut Terbanding/Tergugat III : Stephanus Rumahorbo
Turut Terbanding/Tergugat II : Naike Rumahorbo
55 — 33
Dengan kata lain,alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung faktafakta konkretdan relevan atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan suatu keadaan atauperistiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikansebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untukmembuktikan sesuatu kebenaranBahwa berdasarkan halhal yang terungkap di persidangan terdahulu dandikaitkan dengan halhal
yang Pembanding uraikan diatas, maka jelas gugatanTerbanding dahulu tidak diajukan berdasarkan pada fakta yang konkret danrelevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yangHalaman 30 dari 37 Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT MDNberkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, melainkan hannyagugatan yang didasarkan pada fakta yang abstrak dalam hukum pembuktiandikategorikan sebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagaialat bukti untuk membuktikan sesuatu
Register : 01-07-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2016 Tanggal 27 Juli 2016 — Oditur Militer Askary, SH. Mayor Sus NRP.524437
Terdakwa : Kapten Inf Bahtiar NRP. 672083
77 — 26
77 — 26
rasa keadilan.Dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah sangat tepat karenaHakim mempunyai keyakinan bahwa dengan dijatuhkannyahukuman/pidana tersebut diharapbkan mampu memberikan pelajarandan mendidik Termohon Banding untuk insyaf dan mentaati hukum.11Penjatuhan pidana berupa penjara selama 11 (seblas) bulandiharapkan dan sudah pasti akan lebih baik dan dapat memberikanefek jera kepada Termohon Banding serta menjadi pembelajaranbagi masyarakat agar tidak mudah terjebak oleh imingimingkenikmatan semu
Putus : 03-10-2006 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2000 Tanggal 3 Oktober 2006 — PT. RABUHAN DANA SAHATI ; KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
119 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa melihat bentuk dan cara dikeluarkan Instruksi MenteriPerdagangan No. 03/M/Ins/V/1977 jelas bahwa Instruksi Menteri Perdagangantersebut bukanlah suatu peraturan perundangundangan produk Legislatifsebagaimana yang dimaksud dalam Tap MPRS Nomor XX Tahun 1966,melainkan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negarain casu Menteri Perdagangan berdasarkan wewenang Pemerintahan yangbersifat Diskresioner yang biasa disebut dengan peraturankebijaksanaan/perundangundangan semu (Spiegel
Register : 04-02-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0710/Pdt.G/2019/PA.Bks Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 23
70 — 23
Bahwa namun demikian harapan dari PENGUGGAT agarTERGUGAT dapat berubah segala keburukan yang ada pada dirinyamenjadi lebih baik lagi, adalah merupakan harapan yang semu belaka,hal mana harapan dari PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak pernahterwujud, alin alih berharap agar TERGUGAT bertaubat dan tidakmelakukan kembali kesalahan dan keburukannya, malahanPerselingkuhan TERGUGAT dengan wanita lain tersebut malahanterjadi kembali, yaitu PENGGUGAT kembali lagi melakukanPerselingkuhan/ bertemu dengan
Register : 12-07-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 130/B/2017/PT.TUN.MKS Tanggal 19 September 2017 — Nama : JOPIE JOHANES HITIPEUW;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:
1) NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.;
2) DESY K. HALLAUW, S.H.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat Pada Kantor Advokat/Penasihat & Konsultan HukumNoija Fileo Pistos, S.H., M.H. di Kelurahan Wainitu RT.002, RW.004, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SK/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
Melawan:
1. Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH;
Tempat Kedudukan : di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/SK/2017, tanggal 16 Januari 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya, yaitu:
1) MASUHADJI. TUAKYA, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
3) ALI LATUPONO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
4) HAFNI J. HATAPAYO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
5) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Nama : PATIIHA AGUSTHINUS atau AGUSTHINUS PATTIIHA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Tempat Tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
130 — 47
130 — 47
Bahwa soal persyaratanadministrasi calon hanyalah merupakan persyaratan semu, yang sebenarnyajika tidak dilengkapi juga sudah dianggap memenuhi syarat. Inilah hakekatyang sebenarnya harus dipahami sebagai bagian tradisi, hukum adat yangturun temurun hanya karena diatur dalam hukum umum, hukum negara tetapitidak dapat mengubah hukum adat dan tradisi yang sudah menyatu dengankehidupan masyarakat. Bahwa hak atau wewenang calon adalah hak secaragenealogis masyarakat hukum adat.