Ditemukan 1468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkatnya tangkapannya tinggalannya
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-04-2012 — Putus : 31-05-2012 — Upload : 17-07-2012
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 12-K/PM I-06/AD/IV/2012
Tanggal 31 Mei 2012 — Pratu Suparno Cs. 1 orang
111 — 58
  • Artinyajika seseorang maupun beberapa orang yang melakukan suatutindakan atau perbuatan dengan sengaja maka mereka itu harusmenghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebutbeserta akibatnya.Bila ditinjau dari tingkatannya (gradasi) maka kesengajaan terbagimenjadi tiga yaitu :a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) yang berarti dalam halterjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu merupakanperwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari parapelaku / para Terdakwa.b.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 16-03-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 69/PID/2020/PT SMR
Tanggal 6 April 2020 — Pembanding/Terdakwa : ARIFIN SAMUEL CHANDRA, SH. M.Kn.
Terbanding/Penuntut Umum : RAHMAT HIDAYAT
351 — 221
  • Nomor 69/PID/2020/PT SMRdapat diubah melalui putusan perkara pidana, yakni putusanperkara pidana Nomor : 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp;Bahwa oleh karenanya Pembanding berpendapat, tidaklahmungkin putusan perdata a quo yang telah berkekuatan hukumtetap, kemudian dapat dianulir dan/atau dibatalkan dan/ataudiubah oleh putusan perkara pidana Pengadilan NegeriBalikpapan, dimana putusan keduanya adalah sama dariPengadilan Negeri Balikpapan, dan bahwa putusan dimaksudberasal dari pengadilan negeri yang sama tingkatannya
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 12-01-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
1.Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM
2.H. Irwan Sabri, SE
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Intervensi:
1.Drs. H. Zainal A.P., S.H., M.Hum.
2.DR. Yansen, TP., M.Si.
278 — 132
  • Panwaslu Kabupaten/Kotamembuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaranadministrasi Pemilihan.Ayat (2) : KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wayibmenindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau PanwasluKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Ayat (3) : KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kotamenyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkanrekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kotasesual dengan tingkatannya
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 30-08-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 21/G/2017/PTUN.YK
Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat:
7.DPD KSPSI Yogyakarta diwakili Ersad Ade Irawan
8.Kirnadi
12.Yupi Aisyah
13.Safarianto,
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
260 — 111
  • huruf d:(1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hakdan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagipekerja/buruh dan keluarganya. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh mempunyai fungsi :(b). sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 10-08-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PA SELONG Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 107
  • Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas ParaPenggugat seharusnya sebelum melakukan Gugatan terlebin dahulu harusmenunggu Keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Inchracht) karena apabilaPara Penggugat tidak menunggu adanya keputusan yang berkekuatan hukumtetap pada Pengadilan Negeri Selong dengan semua tingkatannya, maka pastiakan selalu terjadi kesalahan mengenai batasbatas ataupun luas tanah yangdijadikan Obyek Sengketa;Cs GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP(PLURIUM LITIS CONSORTIUM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Prof.Dr.drg. I GEDE WINASA
304 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika ditelaahdengan seksama dalam keseluruhan pasalpasal KUHAP yang memuat norma tentang putusanpengadilan yang termaktub dalam Bab XVI dengan judul PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN, berdasarkan prinsip titulus estlex dan rubrica est lex, KUHAP tidaklah membedakan format putusanpengadilan menurut tingkatannya. Tegasnya, format yang demikian berlakumulai dari Putusan Pengadilan Negeri sampaiPutusan Kasasi Mahkamah Agung.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 08-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/PDT.SUS/2011
RATNAWATI, DKK. ( 32 ORANG ); 1. MICHAEL LMI POHAN, SH., EKS. TIM KURATOR PT. FIT-U GARMENT INDUSTRY 2. PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA
878 — 886 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, dapat disimpulkan keterkaitan yang eratdan atau sinkronisasi antara ketentuan mengenai hukum jaminan yang diatur dalamKUHpPerdata dengan UU Kepailitan, yaitu sebagai berikut :a Dalam KUHpPerdata, UU Kepailitan maupun hukum jaminan telah mengaturdengan jelas tata cara dalam proses penyelesaian utang Debitur dan peringkatKreditur dalam mengambil pelunasan terlebih dahulu atas harta kekayaanDebitur;b Dalam KUHPerdata, UU Kepailitan maupun hukum jaminan telah membedakanKreditur berdasarkan tingkatannya
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 16 April 2021 — - TRI PUSPITAL (PEMOHON KASASI/TERGUGAT) - PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
289 — 519
  • Nomor 11Tahun 2020;(1) Selama proses penyelesaian perselisinan hubungan industial, pengusaha danpekerja/ouruh harus tetao melaksanakan kewajibannya;(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekera/ouruh yangsedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayarupah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/ouruh;(3) Pelaksanaan kewajlban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubunganindustrial sesuai tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-07-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — 1. PENGURUS PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN, SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PP SPKEP SPSI)., 2. PENGURUS PIMPINAN UNIT KERJA (PUK SPKEP SPSI) PT. MESCO SARANA NUSANTARA., 3. PUK SPKEP SPSI PT. GEOSER VICES VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
200 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Ayat 2; Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaha kerja sama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraaturan perundangundangan
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Umum
Register : 02-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 179/Pid.B/2020/PN Sag
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.Andi Salim, SH
2.HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA,S.H
Terdakwa:
LAY TJOK NEN Alias ANENTORO Anak Dari LAY BIE HIAN Alias BURHANUDDIN
123 — 58
  • pun mengakuai hukum adat serta UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang No 5 Tahun1960 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Agraria atau UUPA sebagai lexspacialis jugamenjadi dasar berlakunya hukum adat yang berarti pasal 385KUHP sebagai legi generalis harus memperhatikan dan menyesuaikan dengankaedah hukum lainnya sebagaimana ditentukan dalam asas hukum Lexsuperior derogat legi inferior (Undangundang yang lebih tinggimengenyampingkan undangundang yang lebih rendah tingkatannya
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN
Upload : 23-02-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 109/Pid.B/2015/PN.PrP
42 — 32
  • perkara pidana adalah sebuah hal baru12dalam hukum positif kita, sehingga tidak mengikat dalam sebuah pemeriksaanperkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan dan ketertibanumum.Selain itu, dalam pasal 7 UU no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturanperundangundangan, yurisprudensi dan SEMA tidaklah termasuk dalam hierarkiperaturan perundangundangan sehingga penerapannya tidaklan mengikat,sedangkan KUHP dan KUHAP yang digunakan dalam perkara ini merupakansebuah undangundang yang tingkatannya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 479/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat III : Pemerintah Kota Cirebon
Terbanding/Penggugat : Hendrianti Sahara Nurdin
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Nani Susanti SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq Direktorat Jenderal Bina Karya
61 — 28
  • Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara a quo dalam berbagai tingkatannya;Atau: apabila Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yangberlaku (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telahmengajukan jawaban tertanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknyamenyampaikan halhal sebagai berikut :1.DALAM EKSEPSIBahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalildalil
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
273 — 129
  • Sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;d.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2016 — DITA AMANDA MARIS Lawan 1. ANGGORO KASYANTO, MM. 2. ADE AMRY,
126 — 64
  • "a Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas yang tertinggi tingkatannya dalamsuatu Perjanjian, mengingat kesepakatan antara Para Pihak hanya akan terjadiapabila Para Pihak sepakat dalam setiap isi dari perjanjian tersebut.4.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 16-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 6 Nopember 2017 — Penggugat:
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
62 — 13
  • Bag.Bahwa asas bebas dalam yurisprudensi mengandung pengertian bahwahakim tidak terikat pada putusan hakim yang lebih tinggi atau yangsederajat tingkatannya. Asas ini dipakai oleh negaranegara penganutCivil Law (Belanda, Perancis, dan Indonesia).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 30 Agustus 2019 — Pemohon:
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
83 — 34
  • Ahli Pidana dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:bahwa kompetensi relatif pengadilan negeri mempunyai kewenangan didaerah tertentu makanya juga ada kejaksaan negeri juga ada Polres danditingkat di atasnya ada Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, PoldaHalaman 62 Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sbybahwa proses pidana sesuai dengan tingkatannya;bahwa kompetensi harus jelas, kalau sudah diproses komplit barudilimpahkan ke bawah, begitu pula laporan awal langsung diproses sebelumada
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 15/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
CV.BUMI NIKEL BUNGKU
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN MOROWALI
Intervensi:
II. PT. VALE INDONESIA Tbk
677 — 2037
  • Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PLhukum dari pembentukan keputusan dalam segala tingkatannya. Dalam pengertianbahwa pengujian hukumnya juga harus meliputi prosedur serta aspek materi/substansipenerbitan keputusan administrasi yang benar in casu penerbitan objek sengketa a quo,apakah telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atautidak ?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-05-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 19 Nopember 2014 — YAYASAN TRISAKTI;1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,2.UNIVERSITAS TRISAKTI
167 — 83
  • . ; Mandat merupakan suatu penugasan kepada pejabat bawahan oleh Pejabat TataUsaha Negara (ambtsdrager) yang lebih tinggi tingkatannya.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 05-11-2018 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 663/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
413 — 294
  • AHLI Prof.Dr.Drs GUSTI NGURAH SUDIANA,M.Sihalaman 70 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pat.G/2018/PN SgrBahwa pengertian merajan adalah sanggah keluarga yang paling kecil jadibila ada satu keluarga umat hindu yang sudah menyendiri makadibuatkanlah merajan / sanggah keluarga ;Bahwa merajan itu ada beberapa tingkatannya dimana kalau merajanberarti untuk 1 s/d 10 keluarga dan bila lebin dari 10 keluarga makadisebut dadia, lebih dari 40 keluarga maka disebut panti dan untukkeseluruhan umat disebut pura
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 27-07-2016 — Upload : 23-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/Pid/2016
Tanggal 27 Juli 2016 — MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DalamDoktrin, pengertian kesengajaan sebagai dikehendaki atau diinsyafi(willen en wetens) ;Menurut limu Pengetahuan, kesengajaan menurut tingkatannya dapatdibedakan menjadi :1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), berarti terjadinyasuatu tindakan atau akibat tertentu adalah betulbetul sebagaiperwujudan dari maksud atau tujuan si pelaku dan pengetahuan darisi pelaku ;2.