Namun obyeksengketa akan dilelang/eksekusi sukarela melalui Pengadilan NegeriSurakarta;Bahwa TERGUGAT keberatan atas apprisal / laporan hasil peniaian asetyang dikeluarkan oleh KJPP HARI UTOMO atas satu jaminan / obyeksengketa yaitu Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 5630 seluas 130M?

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)" Bahwa dasar dan alasan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATadalah PENGGUGAT~ keberatan bahwasanya PENGGUGATmempermasalahkan laporan hasil penilaian aset yang dikeluarkan olehhasil Laporan KJPP EDI RIANTO dengan KJPP HARI UTOMO sebagaipembanding, atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHMNo.5630/Banyuanyar, seluas 1380 M2, dengan Surat UkurNo.1772/Banyuanyar/2006, Tgl.13 Juli 2006, sertipikat tanah diterbitkantanggal 4 Januari 2007, tercatat atas nama

Untuk membuktikan pernyataan PENGGUGAT telah keberatan atasappraisal/Laporan Penilaian Jaminan yang dilakukan oleh KJPP EDIRIANTOJPP dengan KJPP HARI UTOMO sebagai pembanding atassebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.5630/Banyuanyar,seluas 130 M2, dengan Surat Ukur No.1772/Banyuanyar/2006, Tol.13 Juli 2006, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 4 Januari 2007, tercatatatas nama BONUS PUJI RAHARJO maka KJPP EDI RIANTO denganKJPP HARI UTOMO harus diikut sertakan sebagai para pihak dalamperkara a

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 2poin (4) yang pada intinya PENGGUGAT mempermasalahkan laporan hasilpenilaian aset yang dikeluarkan oleh hasil Laporan KJPP EDI RIANTOdengan KJPP HARI UTOMO sebagai pembanding.Bahwa nilai appraisal KJPP HARI UTOMO tidak dapat menjadi acuan nilaijaminan dari SHM No.5630 an.

Bonus Puji Raharjo, halmana penilaian KJPPHARI UTOMO merupakan penilaian dari PENGGUGAT yang notabenesebagai pembanding dari hasil laporan penilaian KJPP Edi Rianto sebagaipenilaian independen yang ditunjuk oleh bank, dan hasil penilaian KJPP EdiRianto untuk jaminan an.

Sijabat, M.Sc;1 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Desa Tangkobu Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Il Desa Rejonegoro Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Ill Desa Sosial Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah

No. 1868 K/Pid.Sus/20171 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Desa Tangkobu Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Il Desa Rejonegoro Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Ill Desa Sosial Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (

satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku IV Desa Molombulahe KecamatanPaguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku V Desa Wonggahu Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku VI Desa Lahumbo (Manggulipa) KecamatanTilamuta, Kabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah

No. 1868 K/Pid.Sus/20171 (satu) buah fotokopi Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Penilai Publik(KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerjaRp245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pengadaan dengan PenunjukanLangsung Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan)untuk nilai kontrak kerja Rp47.700.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuhratus ribu rupiah);1 (satu) buah fotokopi Dokumen Kontrak Penunjukan Langsung JasaPenilai Publik (KJPP

) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku IV Desa Molombulahe, KecamatanPaguyaman, Kabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku V Desa Wonggahu, Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku VI Desa Lahumbo (Manggulipa), KecamatanTilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013;1 (satu) buah

PN Lbhdengan Perdamaian;Pasal 2Bahwa Tergugat sepakat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepadaPenggugat, terhadap sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tomori KecamatanBacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang jumlahnya akan disesuaikan denganketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdengan menggunakan Jasa Penilai (KJPP

);Pasal 3Bahwa Tergugat dalam jangka waktu 9 hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018sampai dengan tanggal 8 September 2018, akan mendatangkan Jasa Penilai (KJPP)untuk melakukan penilaian terhadap tanah sebagaimana tersebut diatas sekaligusmemutuskan/mengeluarkan hasil Penilaiannya tersebut;Pasal 4Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 di atas tidak terpenuhi, maka Tergugat tidak dapat memintapengembalian uang ganti rugi yang sebelumnya

telah diserahkan Tergugat sejumlahRp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;Pasal 5Bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, merupakandasar dari Pihak Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa uang kepadaPenggugat terhadap tanah sebagaimana tersebut diatas;biaya perkara ditanggung oleh pihak Penggugat;Pasal 6Bahwa Tergugat akan membayar sisa uang terhadap tanah sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat setelah Jasa Penilai (KJPP) memutuskan / mengeluarkanhasil

diatas, Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan telah memenuhi persyaratanuntuk melakukan perhitungan atas besarnya ganti kerugian pengadaantanah untuk pembangunan dan pengembangan terminal kijing gunakepentingan umum sehingga dianggap sebagai lembaga yang mempunyaikredibilitas dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsinyasebagai Penilai Publik.9.

Fotocopy Surat Perjanjian kerja antara Pemerintah Kab BengkuluTengah dengan KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan Nomor 393/SPK/B.3/2016,sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda (T19);10.

SUKARYADI Bahwa kami Satgas A dalam tim pembebasan lahan dan ada surattugasnya; Bahwa tugas Satgas A yaitu inventarisasi, bidang perbidang ataupengukuran, sedangkan tugas Satgas B yaitu mencocokkan data danmengolah data yuridis; Bahwa setelah 14 hari pengumuman ada warga yang komplen lalu kamikroscek ke lapangan; Bahwa KJPP terima data dari BPN yang telah dievaluasi:; Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat data dari Dinas Pekerjaan Umum; Bahwa data tanam

31 dari 39 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Mpw Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat data dari Dinas Pekerjaan Umum; Bahwa data tanam tumbuh dari Dinas Pertanian; Bahwa hasil komplen dari masyarakat di verifikasi oleh BPN; Bahwa hasil Satgas A ditambah hasil dari Satgas B digabung menjadi datake KJPP; Bahwa setelah 14 (empat belas) hari ada yang komplen tentang tanamtumbuh dan luas lahan; Bahwa saat verifikasi ke lokasi ada warga yang tidak di lokasi, oleh

; Bahwa sebelum penerimaan tanggal 13 Februari 2018 KJPP adamemberikan penjelasan ganti rugi lahan; Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 ada beberapa yang menolak danlangsung pulang sedangkan yang menerima langsung tanda tangan; Bahwa saksi Ikut dalam pematokan tanah warga; Bahwa BPN ada memberikan patok tanah kepada warga;Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelah KJPP turun;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Para Termohon tidakakan mengajukan apaapa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agarmenjatuhkan

Bahwa, atas Undangan Musyawarah tersebut, Pemohon menghadirikegiatan musyawarah pada tanggal 29 Maret 2018 (untuk selanjutnya dalamPermohonan ini disebut Musyawarah Penetapan Ganti Rugi) dimana padasaat itu Pemohon diberikan Analisa Nilai Penggantian Wajar tertanggal 13September 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Damianus Ambur & Rekan (untuk selanjutnya dalam Permohonan inidisebut Hasil Penilaian);.

sesuai dengan ketentuan Perpres Pengadaan Tanah,maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yangmemeriksa Permohonan Keberatan aquo untuk menerima PermohonanKeberatan aquo;Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Padt.G/2018/PN.Chbd.11.Bahwa, penolakan Pemohon atas penetapan ganti rugi yang tercantumdalam Hasil Penilaian didasarkan atas alasanalasan sebagai berikut:(a) Pemohon tidak pernah dilibatkan dan diinformasikan sama sekali padasaat dilakukannya penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

)Damianus Ambur & Rekan, sehingga Pemohon sama sekali tidakmemahami apa yang menjadi parameter dan ukuran dalam menilaiTanah Yang Dibebaskan sehingga diperoleh Hasil Penilaian;(b) Pada saat Musyawarah Penetapan Ganti Rugi, Pemohon tidak diberikaninformasi maupun tidak diperlinatkan dokumendokumen yang memuatanalisaanalisa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Damianus Ambur &Rekan dalam melakukan penilaian Tanah guna menentukan HasilPenilaian;(c) Selain harga yang berbeda yang ditetapkan atas Tanah,

(seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi)sehingga terdapat sisa luas Tanah yang menyebabkan sisa Tanah yangdimiliki oleh Pemohon tidak lagi memiliki luas yang ideal, sehinggamempengaruhi rencana penggunaannya semula dan juga hargapasarnya kemudian;(e) Selain dari halhal tersebut di atas, setelah Pemohon mencermati AnalisaNilai Penggantian Wajar tertanggal 13 September 2017 yang diterbitkanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan,ternyata terdapat suatu ketidakwajaran

Bahwa dalam musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, tidak lagimendiskusikan dan/atau menegosiasikan nilai atau harga tanah, PanitiaPengadaan Tanah hanya menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian dariLembaga Penilai Publik yang independen dan profesional dalam hal iniKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Damianus Ambur dan Rekan, namunyang dimusyawarahkan adalah bentuk ganti kerugiannya, yakni :1) Uang;2) Tanah Pengganti;3) Pemukiman Kembali;4) Kepemilikan Saham; atau5) Bentuk lain yang disetujui

diatas, Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan telah memenuhi persyaratanuntuk melakukan perhitungan atas besarnya ganti kerugian pengadaantanah untuk pembangunan dan pengembangan terminal kijing gunaHalaman 11 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Mpwkepentingan umum sehingga dianggap sebagai lembaga yang mempunyaikredibilitas dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsinyasebagai Penilai Publik.9.

Fotocopy Surat Perjanjian kerja antara Pemerintah Kab BengkuluTengah dengan KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan Nomor 393/SPK/B.3/2016,sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda (T19);10.

SUKARYADI Bahwa kami Satgas A dalam tim pembebasan lahan dan ada surattugasnya;Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Mpw Bahwa tugas Satgas A yaitu inventarisasi, bidang perbidang ataupengukuran, sedangkan tugas Satgas B yaitu mencocokkan data danmengolah data yuridis; Bahwa setelah 14 hari pengumuman ada warga yang komplen lalu kamikroscek ke lapangan; Bahwa KJPP terima data dari BPN yang telah dievaluasi; Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat

terima data dari BPN yang telah dievaluasi:; Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat data dari Dinas Pekerjaan Umum; Bahwa data tanam tumbuh dari Dinas Pertanian; Bahwa hasil komplen dari masyarakat di verifikasi oleh BPN; Bahwa hasil Satgas A ditambah hasil dari Satgas B digabung menjadi datake KJPP;Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Mpw Bahwa setelah 14 (empat belas) hari ada yang komplen tentang tanamtumbuh dan luas lahan; Bahwa saat verifikasi

; Bahwa sebelum penerimaan tanggal 13 Februari 2018 KJPP adamemberikan penjelasan ganti rugi lahan; Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 ada beberapa yang menolak danlangsung pulang sedangkan yang menerima langsung tanda tangan; Bahwa saksi Ikut dalam pematokan tanah warga; Bahwa BPN ada memberikan patok tanah kepada warga;Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelahn KJPP turun;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Para Termohon tidakakan mengajukan apaapa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agarmenjatuhkan

Bahwa Perusahaan Penilai yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaianterhadap ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untukpembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Provinsi KalimantanBarat adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain danRekan dengan berdasarkan :a. Keputusan Menteri Keuangan No. 798/KM.1/2008 tentang Izin UsahaKantor Jasa Penilai Publik Pungs Zulkarnain dan Rekan;b.

Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung Zulkarnain dan Rekansejak ditetapkan sebagai Penilai Publik, telah melakukan penilaian besarnyaganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembanganTerminal Kijing.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan telahmelakukan perhitungan besaran ganti kerugian dalam prosespengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan menuju lokasiSatuan Baru Denzipur terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan TabaPenanjung yang dibuktikan dengan Perjanjian dengan PemerintahKabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 393/SPK/B.3/2016 tanggal 10Desember 2016.b.

Menyatakan nilai harga ganti rugi Pemohon yang sudah dinilai olehtim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan adalahsah dan mengikat.3.

diatas, Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan telah memenuhi persyaratanuntuk melakukan perhitungan atas besarnya ganti kerugian pengadaantanah untuk pembangunan dan pengembangan terminal kijing gunakepentingan umum sehingga dianggap sebagai lembaga yang mempunyaikredibilitas dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsinyasebagai Penilai Publik.9.

Seharusnya Para PemohonKeberatan juga mengajukan Permohonan Keberatan kepada Penilaidalam hal ini KJPP MBPRU.Bahwa pengadaan tanah ini dilakukan adalah untuk kepentinganumum yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dalamrangka untuk memajukan kesejahteraan umum dan pembangunannasional terutama di Propinsi Aceh.

Aceh Nomor : 093/ MBPRUBDR/E/MS/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti TI1.10;Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Nomor LAP. : 132/PNLP/MBPRUBDR/MS/VII/2018, No.

Aceh Besar, selanjutnya diberi tanda Bukti TII.13;Surat Pernyataan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan,selanjutnya diberi tanda Bukti TII.14;Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Permohonan Keberatan No. 31/Pdt.G/2018/PN Jth15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Peta Bidang pada Kec.

Aceh yang dibuat oleh KJPP,selanjutnya diberi tanda Bukti TII.17;Penilaian Tanah, bangunan dan tanamtumbuh An. Zakaria, cs yang berlokasi di Gampong Data Makmur, Kec.Blang Bintang Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh yang dibuat oleh KJPP,selanjutnya diberi tanda Bukti TII.18;Penilaian Tanah dan tanam tumbuh An.Suriadi U/a Idris yang berlokasi di Gampong Data Makmur, Kec. BlangBintang Kab. Aceh Besar, Prov.

Aceh yang dibuat oleh KJPP,selanjutnya diberi tanda Bukti TII.19;Penilaian Tanah, bangunan dan tanamtumbuh An. M. Ali Ab U/a Abdullah yang berlokasi di Gampong DataMakmur, Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh yang dibuatoleh KJPP, selanjutnya diberi tanda Bukti TII.20;Penilaian Tanah, bangunan dan tanamtumbuh An. Islahuddin U/a Adam yang berlokasi di Gampong DataMakmur, Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, Prov.

) ISKANDAR DAN REKANsebagai juru taksir/penilai/appraiser terhadap Harta Pailit PARA DEBITOR PAILITdalam hal ini termasuk untuk melakukan penilaian terhadap Tanah berikuthalaman 16 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus Gugatan Lain Lain/2019 Pn.NiagaSby jo Nomor 16/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Sby21.22.23.Bangunan sesuai SHGB No. 20 sisa/Desa Tenggulunan dan SHGB No. 23/DesaTenggulunan ;Bahwa selanjutnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP ) ISKANDAR DAN REKANyang dalam hal ini diwakili oleh Sdr.

Harga Limit Lelang yang TERLAWAN tetapkan terhadap Tanah berikutBangunan sesuai SHGB No. 20 sisa/Desa Tenggulunan dan SHGB No.23/Desa Tenggulunan pada Pelelangan Umum tanggal 23 April 2019 yaitusebesar Rp. 55.300.000.000, ( /ima puluh lima milyar tiga ratus juta Rupiah )tersebut adalah berada diatas Harga Pasar yang telah ditetapbkan oleh KJPPISKANDAR DAN REKAN, dimana KJPP ISKANDAR DAN REKANmenetapkan Harga Pasar atas Tanah berikut Bangunan sesuai SHGB No. 20sisa/Desa Tenggulunan dan SHGB No. 23

TERLAWAN telah menetapkan Harga Limit Lelang sesuai dengan LaporanPenilaian yang dibuat oleh KJPP ISKANDAR DAN REKAN ( KJPP yang telahdiangkat dan disumpah oleh Hakim Pengawas ) sebagaimana diatur dengantegas dalam ketentuan Pasal 44 ayat ( 1 ) hurufadan ayat( 2), Pasal 45 hurufb dan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu Harga LimitLelang sebesar Rp. 55.300.000.000 ( /ima puluh lima milyar tiga ratus jutaRupiah ) pada

TERLAWAN telah menetapkan Harga Limit Lelang sesuai dengan LaporanPenilaian yang dibuat oleh KJPP ISKANDAR DAN REKAN ( KJPP yang telahdiangkat dan disumpah oleh Hakim Pengawas ) sebagaimana diatur dengantegas dalam ketentuan Pasal 44 ayat ( 1 ) hurufadan ayat( 2 ); Pasal 45 hurufb dan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu Harga LimitLelang sebesar Rp. 55.300.000.000 ( /ima puluh lima milyar tiga ratus jutaRupiah ) pada

UBAIDILLAH dari Kantor JasaPenilai Publik ( KJPP ) ISKANDAR dan REKAN untuk melakukan penilaian terhadapharta pailit Para Debitor Pailit, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) Pungs Zulkarnain dan Rekan tidakmempunyai kompetensi/kewenangan untuk melakukan Penilaian/Appprasial atasharta pailit PT.

) ISKANDAR DAN REKANsebagai juru taksir/penilai/appraiser terhadap Harta Pailit PARA DEBITOR PAILITdalam hal ini termasuk untuk melakukan penilaian terhadap Tanah berikuthalaman 16 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus Gugatan Lain Lain/2019 Pn.NiagaSby jo Nomor 16/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Sby21.22.23.Bangunan sesuai SHGB No. 20 sisa/Desa Tenggulunan dan SHGB No. 23/DesaTenggulunan ;Bahwa selanjutnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP ) ISKANDAR DAN REKANyang dalam hal ini diwakili oleh Sdr.

Harga Limit Lelang yang TERLAWAN tetapkan terhadap Tanah berikutBangunan sesuai SHGB No. 20 sisa/Desa Tenggulunan dan SHGB No.23/Desa Tenggulunan pada Pelelangan Umum tanggal 23 April 2019 yaitusebesar Rp. 55.300.000.000, ( /ima puluh lima milyar tiga ratus juta Rupiah )tersebut adalah berada diatas Harga Pasar yang telah ditetapbkan oleh KJPPISKANDAR DAN REKAN, dimana KJPP ISKANDAR DAN REKANmenetapkan Harga Pasar atas Tanah berikut Bangunan sesuai SHGB No. 20sisa/Desa Tenggulunan dan SHGB No. 23

TERLAWAN telah menetapkan Harga Limit Lelang sesuai dengan LaporanPenilaian yang dibuat oleh KJPP ISKANDAR DAN REKAN ( KJPP yang telahdiangkat dan disumpah oleh Hakim Pengawas ) sebagaimana diatur dengantegas dalam ketentuan Pasal 44 ayat ( 1 ) hurufadan ayat( 2), Pasal 45 hurufb dan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu Harga LimitLelang sebesar Rp. 55.300.000.000 ( /ima puluh lima milyar tiga ratus jutaRupiah ) pada

TERLAWAN telah menetapkan Harga Limit Lelang sesuai dengan LaporanPenilaian yang dibuat oleh KJPP ISKANDAR DAN REKAN ( KJPP yang telahdiangkat dan disumpah oleh Hakim Pengawas ) sebagaimana diatur dengantegas dalam ketentuan Pasal 44 ayat ( 1 ) hurufadan ayat( 2 ); Pasal 45 hurufb dan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu Harga LimitLelang sebesar Rp. 55.300.000.000 ( /ima puluh lima milyar tiga ratus jutaRupiah ) pada

UBAIDILLAH dari Kantor JasaPenilai Publik ( KJPP ) ISKANDAR dan REKAN untuk melakukan penilaian terhadapharta pailit Para Debitor Pailit, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) Pungs Zulkarnain dan Rekan tidakmempunyai kompetensi/kewenangan untuk melakukan Penilaian/Appprasial atasharta pailit PT.

Keuangan RI yang masa berlaku sanksinyaterhitung mundur mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 16 Juni2016 padahal pengajuan penawaran KJPP Adnan Hamidi untuk PekerjaanPenilaian Pengadaan Tanah Bendungan Leuwikeris telah diajukan sejakHalaman 108 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDGtanggal 29 Januari 2016 dengan demikian pembekuan ijin KJPP AdnanHamidi yang diumukan melaui siaran pers Menteri Keuangan RI tersebuttidak serta merta mengakibatkan Penetapan Penunjukan KJPP AdnanHamidi sebagi

Sehingga dipandang tepat pertimbangan Majelis Hakim sebagaimanatercantumpada halaman 120 putusan a quo yang menyatakan pembekuan ijin KJPP Adnan Hamidi yang diumumkan melalui siaran persMenteri Keuangan RI tersebut tidak serta merta mengakibatkan penetapanpenunjukan KJPP Adnan Hamidi sebagai penilai pengadaan tanahbendungan leuwikeris tahap 1 tidak sah, karena pada saat siaran perstersebut diumumkan ke public tahapan penilaian harga pengadaan tanah(appraisal) oleh KJPP Adnan Hamidi sudah berjalan

Adnan Hamidi olehMenteri Keuangan RI, Judex Factie berkesimpulan bahwa PenetapanPenunjukan KJPP Adnan Hamidi sebagai Penilai Pengadaan TanahBendungan Leuwikeris Tahap oleh Terbanding II dan Terbanding IIIdilakukan jauh sebelum siaran pers Biro Humas Kementerian Keuangantanggal 11 Maret 2016 tentang Pembekuan ijin KJPP Adnan Hamidisehingga pada tanggal 11 Maret 2016 tersebut pihak Terbanding II danTerbanding III baru mengetahui bahwa KJPP Adnan Hamidi dikenai sanksipembekuan ijin kegiatan oleh Kementerian

Keuangan RI yang masaberlaku sanksinya terhitung mundur mulai tanggal 17 Desember 2015sampai dengan 16 Juni 2016 padahal pengajuan penawaran KJPP AdnanHalaman 115 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG=2.6.2.7.Hamidi untuk Pekerjaan Penilaian Pengadaan Tanah BendunganLeuwikeris telah diajukan sejak tanggal 29 Januari 2016 dengan demikianpembekuan ijin KJPP Adnan Hamidi yang diumukan melaui siaran persMenteri Keuangan RI tersebut tidak serta merta mengakibatkan PenetapanPenunjukan KJPP Adnan

Ing., M.Sc., (rekanan dari Penilai Publik KJPP Adnan,Hamidi) selaku subjek hukum mengetahui adanya produk hukumsebelum tanggal ditetapbkannya Keputusan Menteri tersebut;Sehingga dipandang tepat pertimbangan Majelis Hakim sebagaimanatercantum pada halaman 120 putusan a quo yang menyatakan .....pembekuan ijin KJPP Adnan Hamidi yang diumumkan melalui siaran persMenteri' Keuangan RI tersebut tidak serta merta mengakibatkanpenetapan Penunjukan KJPP Adnan Hamidi sebagai penilai pengadaantanah Bendungan

SURYO NO. 10, KELURAHANJATI, KECAMATAN MEDAN MAIMUN, KOTA MEDAN, PROPINSISUMATERA UTARA oleh KJPP TOHAOKKY HERU & REKAN, yangMenerangkan: Bahwa pada tanggal 9 Febuari 2018, KJIPP TOHAOKKYHERU & REKAN telah memberitahukan hasil penilaian asset rumahyang berada di JL.

Bukankah penetapan harga nilai asset Pembanding / dahuluPenggugat dimohonkan oleh Terbanding / dahulu Tergugat kepadaKantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswantum dan Rekan di tahun 2020 dan dimohonkan jugaoleh Terbanding / dahulu Tergugat pada tahun 2018 kepadaKantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) TohaOkkyHeru & Rekan?2.

Dimana logikanya dan/atau dimana dasar hukumnya di tahun2018 nilai asset Pembanding / dahulu Penggugat berdasarkanKantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) TohaOkkyHeru & Rekan(atas permintaan TERGUGAT 1!)

Mengapa justru Terbanding / dahulu Tergugat diikuti olehTerbanding II / dahulu Tergugat II dan oleh Terbanding III / dahuluTergugat Ill (Para Terbanding / dahulu Para Tergugat) menjadikanHalaman 56 dari 76 Hal Putusan Nomor 368/Pdt/2021/PT MDNdasar penetapan harga limit lelang di tahun 2020 berdasarkanKantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswantum dan Rekan dengan mengesampingkanpenilaian di tahun 2018 dari Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP)TohaOkkyHeru & Rekan, sementara

Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun & Rekan tanggal 26 Agustus 2020 dalam menetapkan hargalimit untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 21 Oktober 2020 danbukannya Laporan Penilaian dari KJPP TohaOkkyHeru & Rekan tanggal5 Februari 2018 adalah karena Laporan Penilaian dari KJPP TohaOkkyHeru & Rekan tanggal 5 Februari 2018 tersebut telah berusia lebih dari12 (dua belas) bulan, yakni 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau telahdaluarsa, sehingga tidak bisa dijadikan dasar sebagai dokumenpersyaratan

Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Gas, Diwakili Oleh : PT Pertamina Gas,
Terbanding/Tergugat : PT Mutiara Energy,
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan,

Fotocopy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 223/KEP600.15/VI/2016 Tentang PemberianLisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungsZulkarnain & Rekan, sesuai dengan fotocopinya diberi tanda (T17);8. Fotocopy Surat Perjanjian No Kontrak 602.2/4124/DBM tanggal 25September 2014, sesuai dengan fotocopi diberi tanda (T18);9.

Fotocopy Surat Perjanjian kerja antara Pemerintah Kab BengkuluTengah dengan KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan Nomor 393/SPK/B.3/2016,sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda (T19);10.

SUKARYADI Bahwa kami Satgas A dalam tim pembebasan lahan dan ada surattugasnya; Bahwa tugas Satgas A yaitu inventarisasi, bidang perbidang ataupengukuran, sedangkan tugas Satgas B yaitu mencocokkan data danmengolah data yuridis; Bahwa setelah 14 hari pengumuman ada warga yang komplen lalu kamikroscek ke lapangan; Bahwa KJPP terima data dari BPN yang telah dievaluasi:; Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat data dari Dinas Pekerjaan Umum; Bahwa data tanam

terima data dari BPN yang telah dievaluasi; Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat data dari Dinas Pekerjaan Umum; Bahwa data tanam tumbuh dari Dinas Pertanian; Bahwa hasil komplen dari masyarakat di verifikasi oleh BPN; Bahwa hasil Satgas A ditambah hasil dari Satgas B digabung menjadi datake KJPP; Bahwa setelah 14 (empat belas) hari ada yang komplen tentang tanamtumbuh dan luas lahan; Bahwa Saat verifikasi ke lokasi ada warga yang tidak di lokasi, oleh

; Bahwa sebelum penerimaan tanggal 13 Februari 2018 KJPP adamemberikan penjelasan ganti rugi lahan; Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 ada beberapa yang menolak danlangsung pulang sedangkan yang menerima langsung tanda tangan; Bahwa saksi Ikut dalam pematokan tanah warga; Bahwa BPN ada memberikan patok tanah kepada warga;Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelan KJPP turun;Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN MpwMenimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Para Termohon tidakakan mengajukan

Dengan kondisitanah yang berbedabeda sebagaimana tersebut di atas denganmenetapkan harga yang sama apakah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)PungS Zulkarnain & Rekan merupakan Penilai yang pfofesional?

Bahwa Saksi Ahli (Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain& Rekan) yang diajukan oleh Para Termohon untuk menjadi Saksi Ahlitidak hadir di persidangan, namun demikian Saksi Ahli tersebut sudahpernah hadir dalam sidang perkara yang sama sebelumnya, di dalamketerangannya, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain &Rekan dalam memberikan harga tanah Para Pemohon memintaketerangan Bpk. Okta, Ibu Afa, lbu Ima Okta, Bok Nur, Bpk Kis, Bpk Diki,Bpk Pitoyo, Bok. Tasin dan Bpk Bisri.

Dari Ke9 orang tersebut KantorJasa Penilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain & Rekan tidak dapatmemberikan kejelasan mengenai identitasnya, profesinya maupun alamattempat tinggalnya dan Para Pemohonpun tidak ada yang mengenalorang tersebut;f.

Bahwa sesuai SPI 306 yang merupakan Petunjuk Teknis, Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain & Rekan dalam melaksanakantugasnya mencari informasi harga tanah guna untuk menentukan hargayang wajar seharusnya menanyakan kepada pihakpihak yang dapatdipertanggung jawabkan seperti: BPN, Pemda, Lurah/Kepala Desa, Notarismaupun Bank. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain & Rekan;.

(P.14.9);Adapun yang dilakukan yang dilakukan oleh Appraisal Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain & Rekan, Para Pemohonmengajukan milik Bok. Sapuwan Dukuh Duwet Desa SumberejoKecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan nomor bidang63.

., selaku PejabatPembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi SumedangDawuan 1 dan SoreangPasirkoja, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatNomor 157/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018 ;KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ADITYA ISKANDARDAN REKAN, berkedudukan di Jalan Tanjung Raya Barat, Nomor164, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan Jalan Sentra Dago Utara Ill,Nomor 75, Kota Bandung, diwakili Rudi Hendrapurnama, S.E.

., selaku Pimpinan Kantor Cabang Bandung Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar Dan Rekan, bertempatHalaman 1 dari 12 hal. Put.

., selaku Penilai Kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar Dan Rekan, bertempattinggal di Komplek Matahari Regency A1, Nomor 12, KelurahanBale Endah, Kecamatan Bale Endah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Februari 2019;Para Pemohon Kasasi I,II dan III;lawanKEPALA BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ' BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG Cq.

Menerima besarnya nilai tanah yang ditaksir oleh KJPP Aditya Iskandar danrekan, untuk Penggugat (Sdr. Samsudiredja Sunadim), yaitu sebesarRp40.757.663.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh jutaenam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);3. Menolak Putusan Pengadilan Bale Bandung Kelas JIA, Nomor235/Pdt.G/2018/PNBlb, yang diputuskan dan dibacakan padatanggal21 Januari 2019, yang menetapkan besarnya ganti kerugian kepada pemohon(Sdr.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ( KJPP ) ADITYA ISKANDARDAN REKAN, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor235/Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 15 Januari 2019;Mengadili Sendiri:Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;Menetapkan besarnya ganti kerugian adalah sebesar Rp40.757.663.000,00(empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluhtiga ribu rupiah);Halaman 10 dari 12 hal. Put.

Bahwa adapun dasar dan alasanalasan dari berkebaratan dan penolakanpenetapan harga ganti rugi terhadap lahan milik Pemohon yang akandigunakan untuk pembangunan dan pengembangan Terminal KijingKabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat oleh Termohon dalam halini dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain danRekan adalah sebagai berikut :1.

) Pung Zulkarnain dan Rekan telah sesuai denganketentuan dalam UndangUndang No. 2 Tahun 2012 dan tanpa terlebihdahulu. harus disepakati besarnya nilai ganti kerugian olehmasyarakat/Pemohon;Bahwa hasil penilaian ganti kerugian yang telah dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Pung Zulkarnain dan Rekan terbukti telahmempertimbangkan pula aspekaspek hak asasi manusia.

Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekanselain memiliki dasar hukum dalam melakukan penghitungan besarnya gantikerugian dibidang pertanahan, juga memiliki pengalaman dalam melakukanperhitungan besarnya ganti kerugian dalam berbagai proses pengadaantanah untuk kepentingan umum;19. Bahwa pengalaman tersebut, dapat Termohon Keberatan buktikan dengan:a.

Menyatakan nilai harga ganti rugi Pemohon yang sudah dinilai olehtim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan adalahsah dan mengikat;3.

Nilai harga ganti rugi Pemohon yang sudah dinilai oleh tim Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan adalah sah danmengikat;Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Mpw2.

Oleh karena itu maka sudahlah tepat bila nilai penggantianwajar adalah sebagaimana yang telah ditentukan oleh tim penilai.Bahwa dalam proses menentukan besarnya nilai ganti kerugian diatastanah Pemohon Keberatan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab penilai KJPP MBPRU.

UM.01.03/015415/2018/BN/V/18196tanggal 18 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti TII.6;Keputusan Ketua Pelaksanaan PengadaanTanah Jalan Tol Ruas SigliBanda Aceh No. 169/KEPBPN.11/PPTTol/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti TII.7;Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Prov.

Aceh Nomor : 093/ MBPRUBDR/E/MS/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti TII.10;Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Nomor LAP. : 132/PNLP/MBPRUBDR/MS/VII/2018, No.

. : 132/PUPERA JTSB/VII/2018 tanggal 2Juli 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti TII.11;Kertas Kerja KJPP terhadap Penilaian Tanahuntuk Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli Banda Aceh tahun2018, selanjutnya diberi tanda Bukti TII.12;Resume Penilaian Tanah Non HPK= untukpembangunan Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh di Kecamatan BlangBintang Kab. Aceh Besar, yang dibuat dan ditandatangani oleh KJPPAn.

Aceh yang dibuat oleh KJPP, selanjutnya diberitanda Bukti TII.17;Penilaian Tanah Kosong An. Manjuria M. Aminyang berlokasi di Gampong Bung Pageu, Kec. Blang Bintang Kab.Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Permohonan Keberatan No. 32/Pdt.G/2018/PN Jth19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.Aceh Besar, Prov.

;Bahwa Perusahaan Penilai yang telah ditunjuk untuk melakukanpenilaian terhadap ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untukpembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, ProvinsiKalimantan Barat adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungsZulkarnain dan Rekan dengan berdasarkan :a. Keputusan Menteri Keuangan No. 798/KM.1/2008 tentang Izin UsahaKantor Jasa Penilai Publik Pungs Zulkarnain dan Rekan;b.

) Pungs Zulkarnain dan Rekantelah bekerja secara tidak professional;Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekanselain memiliki dasar hukum dalam melakukan penghitungan besarnyaganti kerugian dibidang pertanahan, juga memiliki pengalaman dalammelakukan perhitungan besarnya ganti kerugian dalam berbagai prosespengadaan tanah untuk kepentingan umum;Bahwa pengalaman tersebut, dapat TERMOHON KEBERATAN buktikan dengan halhal, sebagai berikut:a.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekantelah melakukan perhitungan besaran ganti kerugian dalam prosespengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan menuju lokasiSatuan Baru Denzipur terletak di Desa Karang Tengah KecamatanTaba Penanjung yang dibuktikan dengan Perjanjian denganPemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 393/SPK/B.3/2016tanggal 10 Desember 2016;b.

Menyatakan nilai harga ganti rugi Pemohon yang sudah dinilai oleh timKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan adalah sahdan mengikat;3.

) Pungs Zulkarnain & Rekan;Bahwa berdasarkan suratsurat keputusan diatas, Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan telah memenuhi persyaratan untukmelakukan perhitungan atas besarnya ganti kerugian pengadaan tanah untukpembangunan dan pengembangan terminal kijing guna kepentingan umumsehingga dianggap sebagai lembaga yang mempunyai kredibilitas danprofessional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penilai Publik;.

Dalam lembar hasil Penilaian Penggantian Wajar bidangper bidang tanah oleh KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan, jelasjelastidak memasukkan atau tidak menilai tanaman sebagai objek gantikerugian, padahal faktanya di atas tanah tersebut terdapat tanaman.Lagi pula dalam lembar Nilai Pengganti Wajar jelasjelas ada fototanaman dan faktanya bahwa tanaman tersebut memang nyata adanya,namun tanaman tersebut tidak dinilai oleh TURUT TERMOHONatau KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan.

tahun 2017 oleh KJPP Immanuel, Johny & Rekan denganpenilaian ganti kerugian atas tanah sebesar Rp 130.000 s/d Rp250.000/m?

Bahwa proses penilaian yang disusun oleh TURUTTERMOHON atau KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan diduga tidaktepat, tidak melalui proses survey dan tentu tidak layak dan tidak adil.Hal tersebut terbukti dari adanya perbedaan ukuran luashasilpengukuran TERMOHON atau BPN dengan dengan ukuran luas yangtercantum dalam hasil Penilaian Penggantian Wajar bidang per bidangtanah yang disusun oleh TURUT TERMOHON atau KJPP PungsZulkarnain & Rekan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.6 Kantor Jasa PenilaiPublik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah Badan Usaha yang telahmendapat Ijin Usaha dari Menteri Sebagai Wadah bagi Penilai Publikdalam memberikan Jasanya.2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.7 Cabang KJPP adalahkantor yang di buka oleh KJPP yang telah mendapat ijin pembukaancabang KJPP dari Menteri.S.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.10 Domisili adalahtempat kedudukan Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP dalam suatuWilayah Propinsi.6.