menjalani ikatan perkawinan.Bahwa terhadap permasalahan yang dialami penggugat dan tergugatsaat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat darimajelis hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernahada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubahpendirian penggugat untuk tetap bercerai dengan tergugat, terlebihkeluarga kedua belah pihak dipersidangan menyatakan sudah tidaksanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat, keadaan manamengindikasikan bahwa polemik

Misran bin Tandang hanya untuk tahun2003) bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinantelah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapHal. 7 dari 81hal. Put. No. 2021 K/Pid.

Tanjung Jabung Timurtahun 2003 bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsurPimpinan telah merencanakan Anggaran bagi Pos Mata AnggaranSekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan Anggaranbersama Tim Asistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun TimPanitia Anggaran tetap mempertahankan/memaksakan agar rencanaanggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA.2002 ;Bahwa di dalam PERDA Kabupaten Tanjung

Misran bin Tandang Hanya untuk tahun2003) bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinantelah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan Anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapmempertahankan/memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRDdapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ; Bahwa anggaran rutin

Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai denganketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama TimAsistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggarantetap mempertahankan/memaksakan agar rencana anggaran sekretariatDPRD dapat ditetapbkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;Bahwa di dalam PERDA Kabupaten.

tahun1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sertadakwaan kedua melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa kedua dakwaan itu pada intinya telah menuduh Pemohonbanding/para Terdakwa telah membuat/merencanakan Anggaran bagi posmata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yangtidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasananggaran bersama Tim Asistensi Eksekutif terjadi polemik

Sebagai intelektual peradilan,bahwa Hakim Tinggi dan atas Hakim Agung seharusnya bertanggung jawabatas kinerjanya guna untuk dapat menerapkan kebenaran dan keadilan hukumyang seadiladilnya, dalam meluruskan kembali tujuan Revormasi guna dapatmeningkatkan citra supremasi hukum yang semakin terpuruk saat ini.Bahwa latar belakang terjadinya Revormasi sekarang ini, adalah karenaadanya berbagai macam penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan, bahkan hampir setiap putusan menjadi Polemik di tengahtengahmasyarakat

yangseharusnya menjadi rujukan atas tindakan yang bermartabat, danRektor sebagai Pihak Penanggung Jawab, tentunya harusmenjalankan fungsi dan kewenangan dengan berdasarkan ketentuanyang berlaku dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehinggasetiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa telah terjadi pelanggaran asas Profesionalitas dapat diketahuisejak awal sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No.067/SK/R/MI/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut, yaitu ketika:1 Telah terjadi perdebatan dan polemik

pada tataraninternal Rektorium;2 Telah terjadi perdebatan dalam Rapat Senat untuk itu;3 Telah terjadi polemik dalam internal Senat Universitas;4 Telah diperingatkan oleh Alumni melalui beberapasurat;5 Telah diketahui bahwa Alim Markus hanyaberpendidikan tidak tamat SMP;6 Telah diketahui Alim Markus tidak memenuhipersyaratan Pasal 15 Kepmendiknas Gelar Dan LulusanPerguruan Tinggi;7 Telah diketahui ada petunjuk dari KementerianPendidikan Nasional RI untuk mengacu pada peraturanyang berlaku namun sengaja

Aspek HistorisTerbitnya SKB 3 Menteri merupakan respon dari Pemerintah atasadanya polemik di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitaskehidupan berbangsa dan bernegara, polemik tersebut timbul akibatadanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswamengenakan jiloab, baik yang muslim maupun nonmuslim sebagaibentuk kearifan lokal.Peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 KotaPadang Sumatera Barat tersebut, tidak mencerminkan

Dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanyaperbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukankarena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah

antaraPenggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan di samping itu berdasarkanketerangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namungagal memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keterangan yangmerupakan paman Penggugat dan kakak kandung Tergugat, yang biasanya sangatmenginginkan rumah tangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakanpendapatnya setelah memperhatikan secara seksama kualitas polemik

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa yangberisi penetapan anggota MWA UI menimbulkan polemik dikalangan civitas academica Universitas Indonesia tentangindependensi perguruan tinggI;6.

Penggugat tidakmemiliki satu fakta yang membuktikan 4 orang Anggota MWA UItersebut telah menimbulkan polemik dikalangan sivitas akademika UI,telah mengintervensi, ataupun telah membungkam Penggugat.Kerugian yang dikemukakan Penggugat lebih bersifat hipotesis teoritis,dan tidak didukung fakta empiric;7.

ParaPenggugat tidak memiliki satu fakta yang membuktikan 4 orangAnggota MWA UI tersebut telah menimbulkan polemik dikalanganSivitas akademika UI, telah mengintervensi, ataupun telahmembungkam Para Penggugat.

Menimbulkan polemik di kalangan sivitas akademika UI;b. Merupakan suatu bentuk intervensi politik diranah akademi, sehinggasecara langsung telah mengintervensi institusi Pendidikan dengan caraikut campur suatu pengelolaan perguruan tinggi negeri;c. Pemikiran kritis Para Penggugat akan terkekang apabila UIditunggangi oleh afiliasi politik tertentu.

Sangat terbuka kemungkinanupaya untuk membungkam kritik Para Penggugat melalui sistem danmekanisme lain yang mahasiswa tidak ketahuli;Menimbang, bahwa kerugian Para Penggugat sebagaimanadijelaskan di atas, jelas hanya didasarkan pada asumsi yang tidakberdasar dan Para Penggugat tidak memiliki satu fakta yang membuktikan4 orang Anggota MWA UI tersebut telah menimbulkan polemik dikalangancivitas akademika UI, telah mengintervensi, ataupun telah membungkamPara Penggugat serta Kerugian yang dikemukakan

Tentang Polemik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.1.

Bahwa PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan sebagaimana yang terjadi dalam perkaraaquo, telah menuai polemik tersendiri dalam penegakan hukum diIndonesia, termasuk penegakan hukum terhadap diri Penggugat;2.

Bahwa polemik PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan, muncul khususnya sejak diterbitkannyaSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan BadanKepegawaian Nasional Nomor 182/6957/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang PenegakanHukum

Karena pada prinsipnya Tergugat telah tepat dan benarmenerbitkan objek sengketa.Bahwa mengenai polemik angka VII Huruf A Halaman 15 sd 24pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan sebagaimana Penggugat uraikan dalamgugatannya adalah suatu dasar yang tidak dapat diterapkan atau tidak dapatdijadikan alasan dalam gugatan ini karena polemik bukan merupakan faktahukum yang harus

Bahwa pihak keluarga Penggugat berupaya untuk merukunkan danmembicarakan polemik persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugatnamun upaya tersebut tidak berhasil;Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 1576/Padt.G/2020/PA.Sdn6.

2013/PA.Srl.Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan di samping itu berdasarkanketerangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namuntidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keterangan yangmerupakan saudara kandung Penggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumahtangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelahmemperhatikan secara seksama kualitas polemik

Ut;untuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah sedemikian runcing hingga pihak keluarga punmenyerah dengan keadaan tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli HukumIslam dalam Kitab Fighus Sunnah Juz halaman 291, yang selanjutnya diambilsebagai pendapat Majelis Hakim sendiri

Putusan Nomor 300 K/TUN/2017 Bahwa berdasarkan Asas Kepatutan seorang Kepala Desa merupakan orangyang dianggap dituakan atau dihormati dan menjadi panutan seluruh wargadesa yang dipimpinnya, pemerintah daerah dalam menetapkan suratkeputusan pemberhentian sudah berdasarkan atas asas yuridis formal danberdasarkan pertimbangan hukum, dalam Asas Kepatutan seorang KepalaDesa yang tersandung masalah asusila sudah tidak patut untuk jadi KepalaDesa karena akan menjadi polemik berkepanjangan di desa tersebut

Akan menjadi sebuah polemik dan keraguan bila terdapat sebuahillustrasi sebagai berikut;Apabila rekening giro memang tidak ada dana pada saat bilyet girodiserahkan oleh Terdakwa, namun kemudian Terdakwa melakukanpenyetoran/diisi dana sesaat sebelum jatuh tempo dan dapatdicairkan oleh saksi. Apakah hal tersebut menjadi sebuah tindakpidana?

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa perkara ini harus betulbetul teliti dan cermat sehingga dapat menemukan suratsurat yang sahataupun suratsurat yang tidak sah, karena setiap pihak yang akanmengajukan banding harus mempunyai surat kuasa yang sah (apabiladikuasakan) yang dapat dibuktikan dengan adanya surat kuasa khusus;Bahwa setiap pihak yang akan mengajukan upaya hukum banding selaludiwajibkan adanya surat kuasa khusus (apabila dikuasakan) untukmengajukan banding, sehingga tidak menjadi polemik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksikedua Penggugat yang saling bersesuaian dikaitkan dengan pengakuanTergugat di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014 yanglalu, disamping itu berdasarkan kesaksian ibu kandung Penggugat, yangbiasanya sangat menginginkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugattetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelahmemperhatikan secara seksama kualitas polemik

Bahwa selain itu terhadap perhitungan dan penetapanjumlah kewajiban (hutang) yang terkait dengan Hutang Pokok Pelawan :Rp. 5.655.650.862, dan Hutang Pokok Pelawan II : Rp. 3.507.006.727,sebagaimana tertuang dalam Putusan yang dibuat oleh Terlawan Il,adalah perhitungan kewajiban (hutang) yang tidak benar adanya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, dan oleh karena penetapankewajiban (hutang) oleh Terlawan masih menimbulkan polemik danpermasalahan yang berkelanjutan, sehingga belum ada kepastian

34 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Smnwaktu sosialisasi ditempat saksi, Saksi Samsi Warjono dan Tugjiyo tidak hadir; Bahwa Truk yang keluar masuk lewat Dusun Gondoarum tiap hari ada sekitar+ 20 (dua puluh) truk, dari Jam 07.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib; Bahwa yang pertama menemui saksi waktu akan ada sosialisasi yaitu PakLurah dan sosialisasi perintah nya pak Lurah secara lisan, karena kata pakLurah yang akan melakukan penambangan dari pihak Karton; Bahwa waktu sosialisasi belum muncul polemik

, setelah sosialisasi barumuncul polemik; Bahwa waktu sosialisasi Terdakwa Budi Sadana menyampaikan bahwaapabila nanti terjadi kerusakan jalan akibat dilalui Truk keluar masuk makaTerdakwa Budi Sadana) bersedia memperbaiki; Bahwa sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali di rumah saya 1 (satu) kali diKelurahan 1 (Satu) kali; Bahwa Setyo Prayitno adalah anggota BPD, tetapi di penambangan tersebutsebagai kapasitas pribadi; Bahwa waktu sosialisasi ada kesepakatan : Jalan rusak harus kembali diperbaiki, paska

telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatankepada khalayak umum untuk permainan judi, dengan sengaja turut serta dalamperusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakankesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

agar bendera dan lambang daerah Aceh disesuaikan dengan berbagai entitas budaya, keberagaman daerah dankeislaman, dan telah terjadi berbagai gerakan penolakan terhadap Qanuntersebut di Aceh karena tidak sesuai dengan kehendak mayoritasmasyarakat Aceh yang Para Pemohon juga termasuk di dalam orang yangdi rugikan atas pemberlakuan Qanun tersebut dengan di abaikannyaaspirasi dari Para Pemohon, yang materinya serupa dengan yang di mohonkan dalam Permohonan ini;Bahwa qanun tersebut juga telah menjadi polemik

Bahwa dali dan argumentasi pemohon yang menyebutkan bahwaQanun Aceh No.3 Tahun 2013 a quo telah menjadi polemik politikantara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat terkait materi Qanuna quo supaya disesuaikan dengan entitas budaya sejarah dan nilai nilaiIslam yang dianut di Aceh, alasan tersebut menurut hemat Termohon IIadalah persepsi dan penafsiran dan sudut pandang yang berbeda dalammelihat realitas budaya dan keinginan masyarakat Aceh, dimana secararesmi dan representatatif keinginan a quo