D I L I:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan dalam perkara pidana atas nama RAFFI FARID AHMAD sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.TAP /01/VII/2019/BNN Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 24 Juli 2019 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon tanggal 18 Maret 2024 tidak sah dan melawan hukum;
3. Menetapkan surat perintah penyitaan nomor SP.SITA/01/IV/2024/PPNS/BPOM-AMBON tanggal 26 April 2024 adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menetapkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/01/III/2024/PPNS/ BPOM-AMBON tanggal 18 maret 2024 adalah tidak sah menurut hukum

ayat (2) dan atau pasal 436 ayat (1) jo pasal 145 ayat (1) dan atau pasal 438 ayat (1) UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 adalah tidak sah dan melawan hukum;

., atas Laporan Polisi Nomor LP/92/2018/Bareskrim tanggal 19 Januari 2018 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 48.a-1.2/IV//2021/Ditreskrimum tanggal 7 April 2021 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup adalah sah dan berdasar hukum;

penegak hukum, oleh karena itu kami sangatmengharapkan agar dalam pengujian Praperadilan ini mengakomodir nilainilaikeadilan, kepastian, serta kKemanfaatan hukum bagi Pemohon Praperadilan;Bahwa dalam permohonan Praperadilan ini Pemohon Praperadilan keberatanatas sejumlah tindakan Termohon Praperadilan yang telah menetapkan sebagaiTersangka serta tindakan upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan) karenatidak sesuai dengan ketentuan hukum atas dikeluarkan surat yaitu:e Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik

fakta hukum tersebut sangatlah jelas jikaPenyidik (Termohon Praperadilan) dalam melakukan kegiatan penyidikan tidakmematuhi ketentuan hukum yang berlaku ;e Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan No:SP.Sidik/501/VI/2016/Reskrim tanggal 16 Juni 2016, tidak sesuai denganProsedur, cacat hukum, tidak jujur, dan tidak menjunjung tinggi nilai kepastian,keadilan, seta kepatuhan hukum, maka sangat beralasan bagi yang muliaHakim Pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan jika Surat PerintahPenyidikan No: SP.Sidik

Hakim tunggalpemeriksa perkara aquo agar kiranya berkenan memanggil pihakpihak dalam suatuhari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memberikan putusan yangamarnya sebagai berikut :Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untukseluruhnya ;MenyatakanSurat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik/501/V1I/2016/Reskrimtanggal 16 Juni 2016 tidak sah atau setidaktidaknya batal demi hukum;Menyatakan tindakan penangkapan, Penahanan, serta Penetapan tersangkaterhadap Pendi Sembiring

Gas / 501. a/VI/2016 / Reskrim tanggal 16 Juni 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. / 501 / VI / 2016 / Reskrim tanggal 16 Juni 2016.Bahwa dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tersebutTermohon telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi guna di mintai keterangandiantaranya:01.02.03.04.04.05.06.07.08.Pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor an. SAREPTA Br SEMBIRINGPemeriksaan terhadap Saksi an. NOVIYANA FRISKA Br GINTING (korban)Pemeriksaan terhadap Saksi an.

No. 2 PK/PID/2017dasar Surat Perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/229/V1/201/Reskrimsustanggal 29 Juni 2012 dengan bukan Surat perintah penyidikan NomorSp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6 Februari 2014 sebagaimanadimaksud oleh Hakim Praperadilan, Bahwa setiap perubahan suratperintah penyidikan tersebut telah merujuk kepada surat perintahsebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam dictum Dasar angka 4(empat) Surat Perintah penyidikan kedua Nomor SP.Sidik/229/V1/201 2/Reskrimsus tanggal 29 Juni

2012 yang menyebutkan dasar surat perintahtersebut merujuk pada surat perintah sebelumnya yaitu Surat perintahpenyidikan yang pertama Nomor Sp.Sidik/171/V/2012/Reskrimsustanggal 9 Mei 2012 (BUKTI T2) begitu juga dengan Surat PerintahPenyidikan yang ketiga Nomor Sp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6Februari 2014 yang pada dictum dasar angka 4 (empat) MenyebutkanSurat Perintah penyidikan yang pertama Nomor Sp.

Sidik/171/V/2012/Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012 dan angka 5 (lima) menyebutkan suratPerintah Penyidikan yang kedua Nomor SP.Sidik/229/V1/2012/Reskrimsus tanggal 29 Juni 2012;Bahwa mengenai tata cara atau teknis Administrasi Penyidikansecara jelas tidak diatur dalam KUHAP dan diserahkan kepada KebijakanInstansi yang berwenang melakukan penyidikan, begitu juga mengenaijangka waktu pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum serta teknisperubahan surat perintah penyidikan perkara a quo;Bahwa pertimbangan Hakim

sampai 8 (delapan) tidak dapat11diterima karena sangat jelas tidak ada korelasinya dengan perkara aquo dandalil Pemohon pada poin 9 (Sembilan) yang mengatakan SUTION SHdijadikan sebagai tersangka itu tidak berdasarkan hukum karena sangat jelasuntuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus memenuhi buktipermulaan dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184KUHAP..Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomo r: SP.Sidik/ 262.a/VI/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T8.9. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 kepada Ir.

di SP3 Kan) Polri, karena H Lukman Hakim, SP MemilikiUang Banyak dan Bisa Mengatur Hukum di Riau ini, sedangkan BerkasPengaduan (BAP) dari Saksi H Lukman Hakim, SP tersebut Tetap berada diPolda Riau untuk dinaikkan kepengadilan.Bahwa atas limpahan dan penanganan proses perkara tersebut dari LaporanPengaduan Pemohon ditindak lajuti oleh Polresta Pekanbaru dengan TerlaporH.Lukman Hakim dan Terlapor Sution,SH, dan Laporan Pengaduan Pemohonoleh Termohon telah diterbitkan SP3 Polresta Pekanbaru Nomor SP.Sidik

Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik/ 262a / VI /2015 /Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 dan memberitahukan hal itu kepadaPemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor :B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 dan telah memberitahukan keKepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru) dengan Nomor : B/288a/V1/2015/Reskrim, Tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan pasal 109 KUHAP.Menimbang, bahwa dari jawab

Apakah sah atau tidak, tindakan Termohon menerbitkan SP3, PolrestaPekanbaru Nomor SP.Sidik/262a/V1/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 Jo.Nomor B/535d/VI/2015/Polresta, tanggal 25 Juni 2015 untuk TerlaporH.Lukman Hakim saja.

tanggal 28 Agustus 2019, Pemohonsampai saat ini juga belum pernah menerima SPDPterhadap SP.Sidik/78.a/RES.1.9./2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 yang baru.Bahwa di dalam Surat Panggilan NomorS.Pgl/590/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2019tersebut status Pemohon juga berubah menjadiTersangka yang sebelumnya sebagai saksi dalamperkara dugaan tindak pidana melanggar Pasal 266KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas telah Nampakbahwa adanya ketidak jelasan dan tidak

Dilihat darilaporannya R.O Martin sebagai pelapor telah melaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/Bhalaman 24 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb92/III/2017/Jambi/SPKT tanggal 20 Maret 2017, dan ataslaporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan yang pertama Nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017.

Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/262.a/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 September 2017 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/78.a/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Mei2019 adalah sah;4. Menyatakan segala perbuatan dan upayaupaya Hukum yang telahdilakukan oleh Termohon termasuk di dalamnya berkaitan denganPenetapan Pemohon Sebagai Tersangka adalah sah;5.

Gas / 262 / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T16;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 262.a / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T17;Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /109 / IX /2017 / Ditreskrimum Tanggal 26 September 2017, copy dari asliyang selanjutnya diberi tanda T18;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an.

Dan dengan 2 (dua) alat buktitersebut ditetapkan seorang tersebut sebagai pelaku tindak tindak pidana;Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon menyatakanbahwa Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017 dan SuratPerintah Penyidikan nomor: SP.SIDIK/78.a/V/RES.1.9/2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumdan Penetapan tersangka sebagaimana tercantum dalam surat panggilanNomor: S.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 September 2019 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum,tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tentang PenetapanTersangka tertanggal 13 September 2019, dengan dugaan TindakPidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP;13.Bahwa, PT BIS merupakan Perseroan berbentuk Penanaman ModalAsing (PMA) yang fokus pada bisnis trading dan eksporimport, adapunpara pemegang sahamnya yaitu: (BUKTI P1)a. Ir.

Mikhael berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2138/IX/RES.1.11/2023/RESKRIM tanggal 18 September 2023 ;

Mikhael berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2138/IX/RES.1.11/2023/ RESKRIM tanggal 18 September 2023, adalah Sah sesuai hukum ;

Kap /252/X/2022/ Reskrim tanggal 7 Oktober 2022 dan surat Wajib Lapor Nomor: Swl/252/X/2022/Reskrim adalah tidak sah menurut hukum

2022 adalah tidak sah menurut hukum;

SP.Sidik/21.a/II/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 ;Bahwa Penghentian Penyidikan tersebut dilakukan dengan alasan sebagaiberikut :a. Penyidik.........a. Penyidik dalam penyidikan mendapatkan fakta bahwa selainSertifikat Merek No. IDM 000199185 tanggal 1 April 2009 yangtelah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. : 595 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 17 Oklober 2011 jo. Putusan PengadilanNiaga Jakarta Pusat No. : 10/Merek/2011/PNNiagaJkt.Pst,tanggal 6 Juli 2011, akan tetapi PT.

SP.Sidik/21.a/III/2013/Ditrekrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan No.

:LP.1312/I1/2012ISPKT "II", tanggal 19 Maret 2012 atas nama PelaporERRY SYARIEF AFFANDI S., sesuai dengan surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus, tanggal 19Maret 2013 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/21.B/IM/ 2013/Ditreskrimsus, tanggal 19 Maret 2013, adalah sah demi hukum danharuslah dipertahankan.e Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pra.Pid/ 2013/PN.Mdn. tanggal 15 Mei 2013 ; Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Terbanding semulaPemohon > Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat KetetapanNo.SP.Tap/21.B/ I/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah Sah ; Memulihkan hak PT.

Tindakan sewenangwenang kepada pihak pihak yang diduga melakukanperbuatan pidana ; Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Pembanding I danI semula Termohon I dan II Pra Peradilan tersebut pada Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah29sah menurut Hukum.

Pra 4).2.Pemohon Praperadilan menilai lagi bahwa TermohonPraperadilan melakukan kesalahan besar secara Hukum Pidana(KUHP) atau hukum KUHAP tidak melihat ada perbedaan3.Nomor Laporan Poliso No : Pol : LPB/176/Res I.II/V11/2020/Kalbar/Res.Sgu/Sek Kapuas tanggal 27 Juli 20204.Surat Perontah Penyidikan No : SP.Sidik/g.a/VII.2020 Reskrim,tanggal 27 Juli 2020 lihat bukti Pemohon Praperadilan ini lebihkuat dan benar maka Termohon Praperadilan harus mengikutinyakesalanan dan kekeliruan pemohon' praperadilan

Posita 5 yangmenyatakan atau mengkalim bahwa Termohon Praperadilan tidaklahmemperhatikan hubungan baik Pemohon Praperadilan terhadap siPelapor hubungan baik dan belum terjadinya Pidana TermohonPraperadilan membuat surat lain pada Kejaksaan Negeri Sanggaudengan surat Termohon Praperadilan Nomor : B/ 84/ VIII/ 2020/ Reskrimtanggal 24 Agustus 2020 dengan mendasari Laporan Polisi Nomor: LP.B/188/ VIII/ Res.I.1I/ 2020/Kalbar/Res Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Penyidikan Nomor:SPDP/13/VIII/2020/Reskrim tanggal 23 Agustus 2020.Halaman 15 dari 22 halaman, putusan praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tanggapibahwa penyidik dalam melakukan proses penyidikan atas Laporan PolisiNomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/ Sek.Kapuastanggal 17 Agustus 2020 didasari dengan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, dengan ini Termohontanggapi bahwa penyidik setelah menerima laporan adanya TindakPidana, kemudian melakukan proses penyidikan dengan membuatLaporan Polisi Nomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus 2020, Kemudian melakukan prosespenyidikan Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Sp.Sidik/ 09/ III/2007/Reskrim,tanggal 29 Maret 2007;c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Direktur ReserseKriminal Umum POLDA Jawa Barat No. Pol.S.Tap/ 766/IV/2009/Dit.Reskrim, tanggal 28 April 2009;d.Surat Ketetepan Penghentian Penyidikan dari Direktur ReserseKriminal Umum POLDA Jawa Barat Nomor: SP.Sidik/ 2408/X/2017/Dit.Reskrim.Um, tanggal 16 Oktober 2017Menyatakan secara hukum terhadap 5 (lima) unit bus yaitu :a. Merek Chevrolet, tahun 1944, nomor Polisi T-2890-Db.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/140/XII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 28 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/55/IV/RES.1.9/2023, Tanggal 6 April 2023 sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat 2 KUHP atau 263 ayat 1 dan ayat 2 jo

SP.Sidik / 10 / XI /Res. 1.6 / 2020 / Reskrim tertanggal 3 Nopemer 2020;Keterangan saksi : 1. Gilang Ramadhan, 2. Khairil Anwar, 3.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 221.B/ VII/2020/ Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2020 ;2. Diterbitkannya SHM No. 258/ Tlogosari Kulon, PenerbitanSertipikat pada tanggal 18 November 1996 dengan GambarSituasi tanggal 1 Mei 1996 No. 4638/1996. Seluas + 3.526m2 atas nama Liem Wei Tjen ;ll.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 221.B/ VIII/2020/ Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2020 karenaPelapor yaitu Sdr. Lie Wei Tjen tidak memiliki LegalStanding yang sah terhadap luas tanah dalam SHM No.258/Tlogosari Kulon berdasarkan Putusan Tipikor No.134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg ;V. Permohonan Penundaan : Bahwa Diterbitkannya Surat dari Tergugat yaitu :Him. 17 dari 124 halaman Putusan Nomor : 93/G/2020/PTUN.SMG1.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/ VII/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020, sampai dengan adanyaputusan berkekuatan hukum tetap ; Memerintahkan kepada:2. Tergugat Il untuk menunda pelaksanaan SHMNo. 258/ Tlogosari Kulon, Penerbitan Sertipikatpada tanggal 18 November 1996 dengan GambarSituasi tanggal 1 Mei 1996 No. 4638/1996. Seluas+ 3.526 m2 atas nama Liem Wei Tjen. Dalamsengketa sampai dengan adanya kekuatanhukum tetap ;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa ;1.

Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020;Bahwa pertanyaan yang perlu dijawabadalah apakah Surat LP/B/296/VII/Jateng/Ditreskrimum tertanggal 31 Juli 2020 danSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 bersifat konkrit, individual, dan final ?

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tertanggal 25 Agustus 2020 (selanjutnyadisebut obyek sengketa 2, vide bukti TI5);3.

SEFRUDIN ZAI), sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Sidik/381/X/2013/Reskrim tanggal 13 Oktober 2013 dan selanjutnyamelakukan pemeriksaan terhadap terlapor/tersangka (ic. SEFRUDIN ZAl).. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor/tersangka (ic.SEFRUDIN ZAI) ternyata terlapor/tersangka menyangkal semualaporan/pengaduan Pemohon dengan dikuatkan keterangan saksi yangdihadirkan oleh terlapor/tersangka (ic. SEFRUDIN ZA)..

belumdisidangkan di Pengadilan; Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada surat yang dikirimkan olehPolsek Medan Area (Termohon) kepada Pemohon atau kepada Kejaksaan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalildalil jawabannyaTermohon dipersidangan mengajukan buktibukti surat berupa fotocopy, antara lainsebagai berikut :1.Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/1216/K/IX/2013/SPKT/Sektor MedanArea, tanggal 03 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T1;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik

Jambi Melakukan Pemanggilan sebagai saksi Tindak PidanaKehutanan dengan Surat Pro Justitia Nomor : 44/Dishut/PPNS/IX/2020tertanggal 30 September 2020, guna penegakan hukum, anehnyahanya Pemohon yang di lakukan Penegakan Hukum;Bahwa dengan Surat Pro Justitia Nomor : 46/Dishut/PPNS/X/2020tertanggal 07 Oktober 2020 Penyidik Pegawai Negeri Sipil DinasKehutanan Provinsi Jambi Melakukan Pemanggilan II sebagai saksi;Bahwa Panggilan dan Panggilan II di dasarkan atas Surat PerintahPenyidikan Nomor :700.S/Sp.Sidik

/03/PPNS/Dishut//2020 Tanggal 28September 2020 dan Laporan Kejadian Nomor094.E/03/VII/Dishut/2020 tanggal 28 September 2020;Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor700.S/Sp.Sidik/O3/PPNS/Dishut//2020 Tanggal 28 September 2020,diterbitkan oleh Dinas Kehutanan disebabkan Pemohon masih tetapbertahan memberhentikan Kegiatan Pembangunan Tapak TowerTranmisi PLN 500 KV Sumatera (Paket 1) New Aur Duri Peranap;Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/4/Dishut3.1/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Tentang

Surat Perintah Penyidikan Nomor:700.S/Sp.Sidik/03/IX/PPNS/Dishut/2020 tanggal 28 September2020c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :094.E/SPDP/03/Dishut3.1/IX/2020 tanggal 29 September 20203.

Surat Perintah Penyidikan Nomor:700.S/Sp.Sidik/O03/IX/PPNS/Dishut /2020 tanggal 28 September 2020;c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor094.E/SPDP/03/Dishut3.1/IX/2020 tanggal 29 September 2020;.

Pihak Termohon menindak lanjuti laporan tersebut dengan diterbitkannyaSurat Perintah Penyidikan Nomor:700.S/Sp.Sidik/03/IX/PPNS/Dishut/2020tanggal 28 September 2020 (Bukti T.11);. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor094.E/SPDP/03/Dishut3.1/IX/2020 tanggal 29 September 2020 (Bukti T.12);.

Bahwa selanjutnya Termohon telah menaikkan status pemeriksaan dariPenyelidikan ke Penyidikan yang menjadi dasar Pemanggilan Pemohonsebagai Tersangka sebagaimana point 3 adalah Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik / 341 / V / 2018 / Jatim / Res Banyuwangi,tanggal 21 Mei 2018, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINSIDIK / 341 / V / 2018 SATRESKRIM, tanggal 21 Mei 2018, terkaitperkara dugaan tindak pidana Dengan sengaja memakai surat Palsu atauyang dipalsukan, sebagaimana dimaksudkan dan diuraikan

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 341 / V / 2018 /Jatim / Res Banyuwangi, tanggal 21 Mei 2018, dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SPRINSIDIK / 341 / V / 2018 / SATRESKRIM, tanggal 21Mei 2018, berikut Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/16/X/2018/Reskrim tanggal8 Oktober 2018 Tentang PENETAPAN TERSANGKA, terkait perkara DugaanTindak Pidana Dengan Sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan,sebagaimana dimaksudkan dan diuraikan dalam pasal 263 ayat (2) KUHPadalah tidak sah dan tidak

Menyatakan pula tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik / 341 / V / 2018 / Jatim / Res Banyuwangi,tanggal 21 Mei 2018, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINSIDIK /341 /V/ 2018 / SATRESKRIM, tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat KetetapanNomor: S.Tap/16/X/2018/Reskrim tanggal 8 Oktober 2018 TentangPENETAPAN TERSANGKA, terkait perkara Dugaan Tindak Pidana DenganSengaja memakai surat Palsu atau

Foto Copy Surat Perintah PenyidikanNomor Sp.Sidik/341/V/2018/Satreskrim, tanggal21 Mei 2018. Foto Copy Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor :B/442/V/2018/Satreskrim, tanggal 22Mei 2018.

SP.Sidik.08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September 2020;Bahwa Surat Perintah Penyidikan tersebut keluar bersamaan dengandiambil, dipaksa dan dimasukkannya Pemohon kedalam sebuah mobiloleh 5 (lima) orang berpakaian preman yang tidak diketahui berasaldarimana dan disuruh oleh siapa di sebuah Pecel Lele Lamongan JorongPadang Candi Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung,Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat pada sekira pukul15.30 Wib;Bahwa pada saat Pemohon diambil, dipaksa

. 08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September 2020 adalah dalil yang tidakberdasarkan hukum karena Pemohon tidak beritikad baik dalam prosespenegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon, karena tidakmemenuhi panggilan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali sehinggaPemohon dimohonkan untuk penerbitan Daftar Pencarian Orang kePolda Sumatera Barat.Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhitung sejakditerbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal

Tesangka Erianto Bin Intin Alias Eri Kabau (Pemohon) yangkemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.SIDIK. 08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September2020.3. Bahwa Pemohon ditetapkan tersangka berdasarkan Surat KetetapanNomor : SP.Tap.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 21 September2020 dan Berita Acara Peningkatan Status dari Saksi Menjadi Tersangkapada tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemohon.4.

Orang (DPO) Ditreskrimsus Polda SumbarNomor: DPO/02/IV/PPNS/2017/Ditreskrimsus tanggal 11 Juli 2018, diberitanda bukti T2;Fotocopy Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Saksi Nomor : SP.BAWA.01/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September 2020,diberi tanda bukti T3;Fotocopy Berita Acara Membawa tanggal 16 September 2020, diberi tandabukti T4;Fotocopy Laporan Kejadian Nomor : LK.05/BPPHLHKSWII/I/08/2018tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda bukti T5;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Tersangka Erianto Bin Intin Alias Eri Kabau(Pemohon) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.SIDIK. 08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September2020;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Termohon telahmengajukan bukti surat T5 berupa Laporan Kejadian NomorLK.05/BPPHLHKSWII/I/O8/2018 tanggal 6 Agustus 2018;Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2020 telah dimulaipenyidikan sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.