MATESU ABADI dengan barangbarang berupa : e OXIGEN THERAPY SET 27 Set SUCTION MINI DC1400 WDX 9 Set Halaman 28 dari 227 Putusan Nomor 62/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjkd. PT. BETA MEDICALdengan barangbarang berupa :e ELECTRIK GENECOLGY BED 9 Set e. PT. PANCARAYA KRISNA MANDIRI dengan barangbarang berupa:e WEOKER IRIS SAPTULA Set f. PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO dengan barangbarang berupa: e SCOOP STRECHER RMASS9 SetGEALAMPU OPERASI 4 BOLD 9 SetOPERATING TABLE 9 Set g. PT.

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).14.Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku Judex factie dalam perkaraSuwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan,pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy

Terdakwa dapat menyesaliperbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebihHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Trgtepatnya hukum dijatuhnkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang,melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifatedukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akandatang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy

pembenaryang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan ParaTerdakwa, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan kepadaPara Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat /sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidanasebagai efek jera / shock therapy

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Halaman 45 dari 56 halaman.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function

dilakukannya, Supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwaHalaman 23 dari Halaman 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kkaperbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yangtidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas jugaharus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supayatidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patutatau dilarang oleh Hukum (public shock therapy

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk ituyang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukanuntuk therapy

Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadapperbuatan yang dilakukannya, Supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwaperbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yangtidak patut atau dilarang olen Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas jugaharus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supayatidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patutatau dilarang oleh Hukum (public shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Pada awal biaya pengobatan(Operasi) menggunakan dana Asuransi selanjutnya untuk biayapengobatan (Therapy) menggunakan gaji Penggugat yang diambilbiaya ATM oleh Tergugat karena gaji Penggugat sejak kecelakaantersebut dipegang oleh Tergugat ;. Bahwa dari hasil print out bank BPD atas nama Penggugat, Tergugatmengambil uang tidak sesuai dengan biaya pengobatan yangdikeluarkan dengan kata lain uang yang di ambil lebih banyak daribiaya pengobatan ;.

tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar paraAnak dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannyadikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untukmenurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif danrepresif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagikehidupan anak di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agarpara Anak tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakatmerupakan suatu shock therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagihalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 359Pid.Sus/2019/PN Srh.kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy