Bahwa untuk sahnya ganti tempat lahir tersebut adalah harus adapenetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;Berdasarkan uraian dan ulasan yang di sebut di atas, maka pemohon mohonsekiranya kepada yang terhormat ketua pengadilan mukomuko berkenanmemeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahantempat lahir yang semula di tulis MUKOMUKO Menjadi PONDOKLUNANG;s.

bahwaTermohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangkatanpa tidak dilakukan Penyerahan Surat Perintah Penyidikan danSurat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagaimana yangdiamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusanya Nomor130/PUUXIII/2015, ditambah lagi Penetapan tersangka tidak sahkarena tidak memenuhi dua (2) alat bukti yah sah secara hukum,maka Para Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku,Sehingga apabila sesuai dengan ulasan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon bahwa Penetapantersangka tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sahsecara hukum dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, makaMajelis hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa danmengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan dengan penetapan tersangka, Penangkapandan Penahanan terhadap Para

Bahwa dalil jawabdn dalam pokok perkara poinl 2 sampai dengan 3 yangintinya berisi tanggapan dan ulasan saja;Bahwa terhadap tanggapan dan ulasan tersebut Penggugat tidaklahsependapat, dimana telah jelas antara Tergugat, National ParalympicGommittee dan Penggugat memiliki hubungan hukum yang jelas.Bahwasanya menjadi permasalahan hukum disini adalah Penggugat merasaheran dan kaget tibatiba Tergugat mempersalahkan penggunaan dana hibahtahun dnggaran 2012 tersebut terbukti dengan adanya pdnggilan dariKejaksaah

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentangsyarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :ditetapkan oleh pejabat yang berwenang: dibuat sesuai prosedur; dansubstansi yang sesuai dengan objek Keputusan.Bahwa sebagaiman telan Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan

Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah,e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan

Bahwa untuk keperluan perwalian anak tersebut, maka harus mendapat izin dariPengadilan Negeri Mukomuko dalam bentuk Penetapan;Bahwa permohonan sebagai ibu kandung dari anak tersebut untuk diijinkanmenjadi wali anak untuk menandatangani akta jual beli / hibah yang berkaitandengan waris Vinkan Cesaria Gusdarina.Berdasarkan uraian dan ulasan yang disebut diatas, maka Pemohon mohonkiranya kepada Yth.

Put 0684/Pdt.G/2019/PA.SbyPeraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 pasal 19 jo kompilasi Hukum Islampasal 116;Bahwa atas dasar ulasan tersebut Penggugat memohon kepada ketuaPengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil sekaligus memeriksaPenggugat dan Tergugat dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkanputusan sebagai berikut:PRIMAIR1. Mengabulkan permohonan cerai gugat Penggugat untukseluruhnya2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putuskarena perceraian3.

PN.Dps. dan terhadap putusan manaternyataPenggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagai halhalyang menyatakan tentang keberatankeberatan terhadap pertimbangan hukummaupun amar putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakanpemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, sedangkan dari pihakTergugat/Terbanding telah mengajukan tanggapan atas upaya banding dariPenggugat/Pembanding akan tetapi isi dari tanggapan upaya banding tersebutpada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari ulasan

dalam kondisi yang paspasan, keadaan penggugat dan tergugat mulai bermasalah sejak penggugatmengikuti kegiatan senam di salah satu sanggar senam di KebonsariSurabaya sekitar tahun 2017 dan temyata kehidupan di sanggar senammembuat penggugat banyak perubahan, sering keluar rumah dan kurangperhatian pada putra putrinya sehingga keluarga kami berantakan, dansampai gnat ini tergugat masih bertempat tinggal di jalan Pagesangan TimurI/3A RT.002, RW.002 Kelurahan Pagesangan sampai sekarang;Berdasarkan ulasan

Keributantelah terjadi jauh sebelum mengikuti kegiatan senam yaitu diawal tahun2016 dimana tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh;Berdasar ulasan tersebut, Penggugat memohon majelis hakim memberikanKeputusan sebagai berikut :1. Menerima Eksepsi pembelaan penggugat.2. Menyatakan bahwa permohonan penggugat dapat dikabulkan.POKOK PERKARA:1. Bahwa tergugat memberikan keterangan palsu dalamEksepsi jawaban pertama.2. Bahwa di awalawal pernikahan kehidupan tampaknormal.

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 Kementerian Hukum dan Ham RepublikIndonesia mengeluarkan ulasan tentang hukum yang berjudul : "PentingnyaPersetujuan atau Ijin Ahli Waris Dalam Jual Beli Benda Tidak Bergerak" ; dimanadalam ulasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa harta bersama dalam suatukeluarga bukan hanya milik suami istri tetapi juga milik anak. Selaku ahli waris.

Halini dapat Tergugat buktikan, dimana Penggugat dengan menggunakannama akun Azul dan Sibiru telah melakukan curhat di medsos(halaman ulasan google) dengan menulis bahwa: "cerita cicil rumahtanpa riba, surat ga diurus bertahun tahun, ternyata SHM digadai keBank. Kemudian Penggugat kembali menulis curhat di halaman ulasangoogle ceritanya cicil rumah tanpa riba, surat ga diurus bertahun,ternyata SHM digadai ke perusahaan pembiayaan keuangan melanggarsyariah & melanggar perjanjian jual beli.

Bukti T.4 : Fotokopi screenshoot ulasan digoogle atas nama Azul;5. Bukti T.5 : Fotokopi screenshoot ulasan digoogle atas nama Sibiru yang mengomentari Afara FirstTown House, Perumahan Nanggewer, Cibinong;Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuaidengan aslinya untuk yang ada aslinya, kecuali bukti T.3, T.4 dan T.5 berupafotokop!

Jadi bukan dijadikan alasan olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukankewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi karena hal tersebut akan merugikan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi:; Penggugat dengan menggunakan nama akun Azul dan Sibiru telahmelakukan curhat di medsos (halaman ulasan google) dengan menulisbahwa :cerita cicil rumah tanpa riba, surat ga diurus bertahun tahun,ternyata SHM digadai ke Bank.

Kemudian Penggugat kembali menuliscurhat di halaman ulasan google ceritanya cicil rumah tanpa riba, surat gadiurus bertahun, ternyata SHM digadai ke perusahaan pembiayaankeuangan.melanggar syariah & melanggar perjanjian jual beli.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa danmengadili perkara a Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka baik penangkapan, penahananterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan

itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuahKeputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa SuratPerintah Penangkapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan dengantidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan

,Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangHalaman 18 dari 22 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Mpwberhubungan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor

CEE ainMenniveng, baiwa Qugatan Penygugat waa pohuniya adaiargugatan perceraian yang didasarkan atas alasan bahwa setelah beberapa haripernikahan keadaan rumah tangga Fenagugat dan Tergugat sudah mula:guyait dani scring ieijadi perseiisiian dan peilengkaru harena Terguyal scoringkeluar malam meninggalkan Penggugat dan pergi ngumpul bersama kawankawannva dan pada tanggai 14 Mei 4U16 Tergugat pergi dar rumahmeningguikan Penguyai lanpa ulasan yang jelas dan pulang Ke Furmal orangtuanya.

Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat banding tersebut adalah merupakanpertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende Gemotivierd), karenatanpa suatu alasan dan ulasan langsung menganggap pertimbangan hakimtingkat pertama sudah tepat dan benar dan langsung diambil alih sebagaipertimbangan sendiri tanopa memberi alasan mengapa pertimbangan hakimtingkat pertama tersebut dianggap sebagai sudah tetap dan benar.3.

Agama Pekanbaru sebagai Judexfactie akan memeriksa ualang dipertimbangkan dan diputus ulang oleh HakimTingkat banding sebagai berikut :Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.65/Pdt.G/2021/PTA.PBRDalam EksepsiMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secaraseksama pada eksepsi dalam perkasra a quo eksepsi Termohon seluruhnyatelah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secaratepat dan benar dalam eksepsi ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidakperlu memberi ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkane Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menjadikan Tersangka terhadapPemohon yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriPontianak yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhnkan putusan bahwa

untukmendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatanPenggugat dan atas pertanyaan hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap padagugatannya ; 7222222 nn nnn nnn nnn nn nonoMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dengan suratnyatertanggal 4 Juli 2005 memberikan jawaban sebagai berikut; Dengan ini saya sebagai pihak Tergugat, setelah saya membaca tuntutan pihakPenggugat akhirnya saya mempertimbangkan, meneliti, memahami dan akhirnya sayamenyimpulkan bahwa ulasan

Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudahtercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izindari Pengadilan Negeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapanBerdasarkan uraian dan ulasan yang disebut di atas, maka pemohonmohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksadan memberikan penetapan dengan amar sebagaimana berikut :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon2.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut: Keoutusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka dan penahanan yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriBinjai yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bnjpenetapan tersangka dan Penahanan terhadap

No. 725 K/Pid/2010Dengan segala ulasan di atas, maka terhadap elemen dakwaanmemberikan kesempatan, majelis hakim telah tidak cukup menilaiperbuatan Terdakwa untuk memenuhi elemen dakwaan tersebut;Ad. 1.6. Tentang Unsur AkibatBahwa peristiwa terobunuhnya alm.

Tidak terjadi penganjuran dengan penyalahgunaan kekuasaanapabila perobuatan materil dilakukan pada saat di mana ada lagiada hubungan kerja;Sejalan dengan ulasan obyektif tentang adanya akibat yangdikaitkan dengan unsur kesengajaan pada pasal 56 ke2,Yurisprudensi juga memberikan pedoman dalam penanganankasus ini dari putusan Hoge Raad dalam buku SoenartoSoerodibroto, KUHP dilengkapi ArrestArrest Hoge Raad tahun1979 (hal.51) sebagai berikut:1.

Dengan adanya ulasan terhadap unsur kesalahanMajelis Hakim telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukumdan/atau secara nyata salah dalam menerapkan hukum.Dengan segala uraian di atas, maka beralasan kami memohonkankiranya pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang danjuga putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut.Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 725 K/Pid/2010lll.