Ditemukan 1929 data
1.TEDDY HARTAWAN,SH.MH
2.SENO AJI, SH
Terdakwa:
YUSNI bin H. SYARKAWI
116 — 32
Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagimengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatuHalaman 30 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amtshock therapy.
I DEWA GEDE AGUNG MAHENDRA GAUTAMA, SH.
Terdakwa:
I Gede Sudiarsana alias Botak
83 — 22
Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy
19 — 21
Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut di rumah dan puncaknyapada tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, Tergugat kembalimengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dengan melakukankekerasan fisik yaitu. menendang dan memukul Penggugatmenggunakan sandal kayu therapy yang keras, mengucapkan katatalaq untuk yang kesekian kali bahkan pada waktu Penggugathendak keluar rumah dengan mengendarai mobil, bagian depan kacamobil tersebut oleh Tergugat disiram dengan minyak goreng sehinggaPenggugat kesulitan
55 — 5
Dalam pemeriksaannya kepada Terdakwa, saksi dr.Putu Wasinugroho melakukan therapy dengan dengan pemberian obatobatanuntuk mengurangi kegelisahan, nyeri ulu hati, nafsu makan kurang, susah tiduryang menjurus pada ketergantungan dengan dosis yang semakin menurundisesuaikan kondisi fisik . Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan olehdr.
119 — 38
Peraturan Perundangundangan lainyang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danhalaman 33 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Bknilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
INDRA WAHYUDI DAMANIK
27 — 12
dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi,sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
PRATIWI SUCI ROSALIN, SH
Terdakwa:
FADILAH SUHAIMI Als FADILAH Bin RAJAB
75 — 25
satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebuthalaman 30 dari 40 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Bkn.harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
GALIH NURDIYANNINGRUM, SH
Terdakwa:
1.NANANG KOSIM Bin FAUZAN
2.SALIM Bin ABU BAKAR
25 — 5
Hal itu dimaksudkan agar Para Terdakwa tidaklagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannyasekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.
MUHAMMAD SADIQ ANGGARA, S.H.
Terdakwa:
MAIZA FRANSISKA Als MAYA Binti ABDUL RAHMAN
45 — 23
perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika adalah barang yang sangat berbahayaHalaman 25 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bknbagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
24 — 18
Bahwa karena melihat gelagat yang tidak menguntungkan tersebut dankarena Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada cekcok dan persoalansebelumnya, maka Tergugat dengan ditemani oleh tetangga kembali lagi kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat secara persuasivedari orang tuanya, saat itu kami disambut secara baik, bahkan shalatdhuhur dan makan siang bersama, tetapi orang tua Penggugat belum maumempertemukan kami dengan Penggugat dengan alasan berada di tempatlain sedang menjalani therapy
SELFIA AYUNIKA, SH
Terdakwa:
TERUNA JAYA Als YAYAK Bin AHMAD SIDIK
49 — 10
satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
233 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
SUCI ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
KUNCORO PUTRO WIDIYANTO Bin DAMANG YANTO
21 — 7
Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagimengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligusjuga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pid.Sus/2010 PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET 1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.000Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHAN HABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis dan infeksius 2 BH 39.000 78.000PUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy
17.414.000PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.0003 Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHANHABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis 2 BH 39.000 78.000dan infeksiusPUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy
56 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 137138 angka 1317, yang keliru mengartikan pertimbanganhukum
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
41 — 15
karena ribuan generasi mudaterjerumus Narkotika yang dapat merusak moral dan dihubungkan denganbarang bukti + 73.505,55 (tujuh puluh tiga lima ratus lima koma tujuh puluhempat) gram dan 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pilekstasi + 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluhempat) gram, maka aparat penegak hukum perlu langkah yang pasti dannyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya,sehingga Pelaku akan menjadi jera atau menjadi shock therapy
34 — 9
Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.
448 — 1791 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbading) berwenangmenerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakHalaman 104 dari 115 halaman Putusan Nomor 997 B/PK/PJK/201617.relevan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Terbanding/Jaksa Penuntut : DHIANYULI PRASETYO, SH
57 — 34
Sehubungan dengan point nomor 2 (dua) tersebut di atas perlu adanya antisipasi /pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yangsetimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal inimerupakan shock therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksipidana yang setimpal ;Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknyamenyatakan keberatan atas putusan pengadilan
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir
Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 133134, yang menyebutkan:Bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding
Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana,