untuk membawa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kgserbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysia kewilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwasudah berhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia keIndonesia, sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang keduasebagaimana dalam perkara aquo, dengan demikian putusan pidanasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini lebin memenuhi rasa keadilandan dapat dijadikan Shock Therapy

Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggungkeluarga, tumpuan harapan hidup keluarganyadan punya 3 orang anak yaitu pertama umur 10tahun sekolah SD, kedua umur 8 tahun sekolahSD dan ketiga umur 6 tahun belum sekolahkarena sedang menjalani therapy pita suara.V.

Pid.Sus/2010 PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET 1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.000Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHAN HABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis dan infeksius 2 BH 39.000 78.000PUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy

17.414.000PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.0003 Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHANHABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis 2 BH 39.000 78.000dan infeksiusPUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).5.

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Halaman 120 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/201616.17.18.Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(1) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Putusan Nomor 523/B/PK/PJK/201616.17.18.dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan Putusan atas tindak pidana, dan sudah dikenakansanksi pidana dan denda.

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function)..Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang.1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanHalaman

Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);5.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 dan UndangUndang Nomor

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Maka MajelisHakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang memenuhi rasa keadilandan dapat dijadikan shock therapy bagi yang lainnya agar Narkotika dari luarNegeri tidak masuk lagi ke Indonesia, dan oleh karenanya pula Majelis HakimHalaman 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tjbtidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yangmemohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan ringannya kepada

perbuatan tersebutdan juga bagi masyarakal merupakan suatu shock therapy. Penjatuhanpidana bukanlah sematamata merupakan pembalasan dendam tapi yangpaling peniing adalah pembenan bentingan dan pengayoman ,Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof Mutadiyang disebul teori tujuan pemidanaan integrat!

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorangtersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 130131, yang menyebutkan:Halaman 97 dari 123 halaman.

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki pbenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal15 ayat (1) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Halaman 25 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1246 /B/PK/PJK/20157.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki pbenekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka pendapat Majelis yangmembenarkan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2003 a quo yangditerbitkan atas nama Pemohon Banding selaku Koorporasi, sudah

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis hakim yang tetapmempertahankan koreksi Terbanding atas pajak yang tidak / kurang dibayartersebut merupakan suatu kekeliruan.IX.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 137138 angka 1317, yang keliru mengartikan pertimbanganhukum

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

untuk membawa barang bukti berupa 20(dua puluh) kg serbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysiake wilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwa sudahberhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia,sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang kedua sebagaimana dalam perkaraaquo, dengan demikian putusan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan inilebin memenuhi rasa keadilan dan dapat dijadikan Shock Therapy

90.000.000,009 In 1 Facial Machine 1 Unit 5.000.000,00 4.500.000,004 in 1 Facial machine 4 Unit 3.500.000,00 12.600.000,00Beauty Intrument 4 in 1 1 Unit 1.500.000,00 1.350.000,00Mesotherapy ND9090 2 Unit 5.000.000,00 9.000.000,00Microdemabrasi IB6600 2 Unit 7.500.000,00 13.500.000,00RevolvingVagina lonizer BCRK06 1 Unit 3.500.000,00 3.150.000,00Sauna Portable SS01 2 Unit 1.500.000,00 2.700.000,00Sauna Room 1 Unit 73.000.000,00 65.700.000,00Oksigen Facial 1 Unit 80.000.000,00 72.000.000,00Hot Stone Therapy

karena ribuan generasi mudaterjerumus Narkotika yang dapat merusak moral dan dihubungkan denganbarang bukti + 73.505,55 (tujuh puluh tiga lima ratus lima koma tujuh puluhempat) gram dan 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pilekstasi + 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluhempat) gram, maka aparat penegak hukum perlu langkah yang pasti dannyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya,sehingga Pelaku akan menjadi jera atau menjadi shock therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

Sehubungan dengan point nomor 2 (dua) tersebut di atas perlu adanya antisipasi /pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yangsetimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal inimerupakan shock therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksipidana yang setimpal ;Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknyamenyatakan keberatan atas putusan pengadilan