Pelayanan rehabilitasi sosial, konseling dan therapy, penguatanSpiritual;4. Pelayanan rehabilitasi medis, pemeriksaan kesehatan dan aksestambahan nutrisi;5. Pelayanan pendidikan formal yang intensif;6. Peran orang tua lebih ditingkatkan untuk pemulihan psikologis AnakKorban;7. Adanya perhatian dan kerjasama pihak terkait dan keluarga dalammemberikan pemahamanpemahaman kepada klien tentang pencegahanpencegahan tindakan yang dapat merugikan korban;8.

Terdakwamemang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan ituHalaman 30 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Psrsendiri yaitu bukan sematamata merupakan pembalasan/represif melainkansebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif danmotivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dansegera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat / saranamelakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapkan menjadi menusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksipidana sebagai efek jera (shock therapy), dan dapat pula sebagai contohbagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;2. Bahwa pada Teori Menggeneralisir/Teori Umum, dimana Teori inididasarkan kepada fakta sebelum terjadinya delik.

tersebutdiharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidakakan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatunkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) danmemberikan shock therapy

untuk membawa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kgserbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysia kewilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwasudah berhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia keIndonesia, sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang keduasebagaimana dalam perkara aquo, dengan demikian putusan pidanasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini lebin memenuhi rasa keadilandan dapat dijadikan Shock Therapy

:1 Saya gembira sekali, bahwa Tergugat telah mengakui pernah mempunyaihubngan dekat dengan dua orang perempuan, seorang teman di tempat Tergugatbekerja, dan seorang dengan bekas teman SD nya dulu, yang saat ini adalahisteri dari seorang karyawan UI Depok ;2 Memang sejak saya dan anakanak meninggalkan rumah karena sudah tidaktahan lagi dengan perlakuan Tergugat selama bertahuntahun kepada saya, orangtua saya segera membawa saya ke Psikiater ( teman orang tua saya ) untukkonsultasi dan memperoleh therapy

sebagai orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggungkeluarga, tumpuan harapan hidup keluarganyadan punya 3 orang anak yaitu pertama umur 10tahun sekolah SD, kedua umur 8 tahun sekolahSD dan ketiga umur 6 tahun belum sekolahkarena sedang menjalani therapy pita suara.V.

Tjbkali dalam seminggu maka terdakwa akan mengalami linglung, pusing dantidak bergairah dan pada tingkatan ini terdakwa harus menggunakan sabudalam kadar tetap;Bahwa ahli dapat mengetahui seseorang pengguna Narkotika jenis sabumasuk kedalam tahap dengan cara melakukan Konseling, kemudian testurine dan dilanjutkan dengan perencanaan therapy atau Rehabilitasi Medis;Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan assestment dan konsultasi medis,yang mana Terdakwa merasa malas makan, lemas dan tidak fit dan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikanHalaman 98 dari 120 halaman. Putusan Nomor 278/B/PK/PJK/2016(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);2.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationHalaman 109 dari 120 halaman.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagiHalaman 36 dari 45 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN.Sakkesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Bahwa terlalu mengadaada dalil Penggugat tersebut nomor 11 (Sebelas),Tergugat menyadari dengan mengidap penyakit menular Tergugat tidakdengan leluasa bergaul bahkan dengan keluarga, Tergugat tidak ingin inimenjadi wabah di dalam keluarga yang kemudian Tergugat memilin untuktinggal di Appartement, toh Penggugat sendiri sebagai istri sudah tidakpeduli terhadap Tergugat bahkan dengan tega mengusir Tergugat darikediaman orangtua Penggugat, di Apartement Tergugat tinggal sendirimenjalani terapi (kemo therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 dan UndangUndang Nomor

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);5.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lainyang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

kepada Tergugat I, serta membeli tiketkonser Group Musik Cold Play senilai Rp.4.000.000, (Empat JutaRupiah)untuk rencana bulan madu dengan Tergugat ;Bahwa pula beredarnya berita saat dilangsungkannya resepsi yangmenyatakan Penggugat telah membatalkan permikahan, membuatPenggugat merasa telah dicemarkan nama baiknya, dan harusmenanggung beban moral yang beratdi masyarakat (batal menikah dantuduhan membatalkan pernikahan), sampai akhirnya Penggugatmengalami depresi dan harus menjalani serangkaian therapy

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);14.Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function)..Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang.1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Putusan Nomor 1002/B/PK/PJK/201616.17.18.pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut

Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspecf), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function