Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);5.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);14.Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education sspecti, sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan PutusanHalaman

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterrence espect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair fundion

90.000.000,009 In 1 Facial Machine 1 Unit 5.000.000,00 4.500.000,004 in 1 Facial machine 4 Unit 3.500.000,00 12.600.000,00Beauty Intrument 4 in 1 1 Unit 1.500.000,00 1.350.000,00Mesotherapy ND9090 2 Unit 5.000.000,00 9.000.000,00Microdemabrasi IB6600 2 Unit 7.500.000,00 13.500.000,00RevolvingVagina lonizer BCRK06 1 Unit 3.500.000,00 3.150.000,00Sauna Portable SS01 2 Unit 1.500.000,00 2.700.000,00Sauna Room 1 Unit 73.000.000,00 65.700.000,00Oksigen Facial 1 Unit 80.000.000,00 72.000.000,00Hot Stone Therapy

untuk membawa barang bukti berupa 20(dua puluh) kg serbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysiake wilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwa sudahberhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia,sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang kedua sebagaimana dalam perkaraaquo, dengan demikian putusan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan inilebin memenuhi rasa keadilan dan dapat dijadikan Shock Therapy

kepada Tergugat I, serta membeli tiketkonser Group Musik Cold Play senilai Rp.4.000.000, (Empat JutaRupiah)untuk rencana bulan madu dengan Tergugat ;Bahwa pula beredarnya berita saat dilangsungkannya resepsi yangmenyatakan Penggugat telah membatalkan permikahan, membuatPenggugat merasa telah dicemarkan nama baiknya, dan harusmenanggung beban moral yang beratdi masyarakat (batal menikah dantuduhan membatalkan pernikahan), sampai akhirnya Penggugatmengalami depresi dan harus menjalani serangkaian therapy

Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lainyang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Putusan Nomor 523/B/PK/PJK/201616.17.18.dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan Putusan atas tindak pidana, dan sudah dikenakansanksi pidana dan denda.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).5.

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Halaman 120 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/201616.17.18.Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(1) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

berupa pidana kurunganyang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pidana kurungan sebagai penggantidenda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa maka kedua pidana yang akan dijatuhkan terdakwaWADI Bin SUNU, Majelis Hakim akan memperhatikan segi kemampuan terdakwa secarafinansial untuk membayar pidana denda sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dankepastian hukum tanpa meninggalkan esensi tujuan pemidanaan sebagai bentuk efek jera(shock therapy

Sehubungan dengan point nomor 2 (dua) tersebut di atas perlu adanya antisipasi /pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yangsetimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal inimerupakan shock therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksipidana yang setimpal ;Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknyamenyatakan keberatan atas putusan pengadilan

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorangtersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

perbuatan tersebutdan juga bagi masyarakal merupakan suatu shock therapy. Penjatuhanpidana bukanlah sematamata merupakan pembalasan dendam tapi yangpaling peniing adalah pembenan bentingan dan pengayoman ,Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof Mutadiyang disebul teori tujuan pemidanaan integrat!

Maka MajelisHakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang memenuhi rasa keadilandan dapat dijadikan shock therapy bagi yang lainnya agar Narkotika dari luarNegeri tidak masuk lagi ke Indonesia, dan oleh karenanya pula Majelis HakimHalaman 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tjbtidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yangmemohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan ringannya kepada

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagiHalaman 36 dari 45 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN.Sakkesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Revlon Matte Vivid Lipgloss 3 Pc Tanpa Izin Edar

BioAqua Smooth Muscle Flawless;

- La Widya Temulawak Day & | Night Cream Beauty Whitening Cream;

- Glowskin Beauty Care Whitening Flek;

- Graceful Cordy Whitening & Frackle Removing Cleanser;

- Graceful New Packaging A;

- Graceful New Packaging B;

- Graceful White Spot Reducing Repair;

- 3 CE Mood Recipe Lip Color Mini Kit;

- MAC Professional Make Up;

- Cream Leher;

- Vaseline Lip Therapy

Iman Koko Liptint 5 pcs Kosmetik49 Animate Facial Essense 6 pcs Kosmetik50 Lameila Bright Black Longcurly Mascara 1 pcs Kosmetik51 Yurizumi Serum Alis Mata 1 pcs Kosmetik52 Lameila Color Geometri 2 pcs Kosmetik53 Capupuvini CP57-1 4 pcs Kosmetik54 Keke Mood Lingguang Lipstick 3 pcs Kosmetik55 Mask Botany And Fruits Skin Care 3 pcs Kosmetik56 DM Beauty Chocolate liquid lipstick 2 pcs Kosmetik57 Peach collagen magic lip balm 1 pcs Kosmetik58 Tanako Baby Lips 1 pcs Kosmetik59 Vaseline lip therapy

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukan nilai pajakterutang.1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan PutusanHalaman

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function