IchsanSuadi maupun Kuasanya tidak hadir dalam RUPS;maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar ketentuanPasal 79 ayat (5) UU PT yang mengatur ketentuan :Pasal 79 ayat (5) UU PT:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar;Pasal 87 UU PT:(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;(2)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapal, keputusan adalahsah jika disetujui lebih dari % (Satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan

kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwakeputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebihbesar;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 UU PT, RUPS barudapat diselenggarakan jika %2 (Satu perdua) dari seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili oleh kuasa;Dalam hal ini berarti jumlan saham yang dimiliki para pemegang sahamdengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS harus mencapai50%;Sedangkan RUPS tersebut baru dapat mengambil keputusan yang

Bahwa oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuan pengambilankeputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87 UU PT, makaRUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dan tentu saja tidak adakeputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI, sehingga terhadap :a.

Citra Gading Asritama Nomor 32 tanggal 25 Oktober 2019 yangdibuat di hadapan Mochammad Bernhard, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;menjadi cacad hukum oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuanpengambilan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87UU PT, sehingga RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dengandemikian maka tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapatdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;8.

PikiranRakyat Bandung;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebut:Menetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaanRUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dan dibebankanpembayarannya kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;Menetapkan kewenangan Pemohon yang diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebutuntuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelengaraanRUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepada PT.

Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersamasama atau sendiri sendiri apabila yang lainnyaberhalangan mewakili para Pemohon;Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPS LB, PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/201611. Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;12. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;13.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:Halaman 19 dari 25 hal.Put.

No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat atasakan dilaksanakannya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (selanjutnyadisebut Rapat) yang akan dilaksanakan di kantor perseroan, Jalan MampangPrapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan. Adapun gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham di PT.

Bahwa terhadap RUPS pada tahun 2013 PT. GOLDEN BIRD METRO,PENGGUGAT tidak pernah menerima undangan RUPS secara resmimelainkan undangan dari TERGUGAT tersebut yang diberikan olehTERGUGAT melalui orang di rumah (tukang masak) PENGGUGAT dansama sekali tidak disampaikan kepada PENGGUGAT. Hal ini merupakanunsur sengaja dari TERGUGAT supaya penggugat tidak mengetahui dantidak menghadiri RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa pada tahun2013 tersebut.

Demikian juga untuk RUPS Tahunan maupun RUPS LuarBiasa untuk tanggal 12 Mei 2015, undangan disampaikan hanya melaluisekretaris PENGGUGAT dan tidak kepada PENGGUGAT secara langsung.Surat Undangan RUPS Tahunan PT. GOLDEN BIRD METRO No.200/Dir/GBM/IV/2015 tertanggal 21 April 2015, Perihal UNDANGAN RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. GOLDEN BIRD METRO, TataTertio RUPS Tahunan, Format Surat Kuasa. Dan Surat Undangan RUPSLuar Biasa PT.

GOLDEN BIRD METRO, Tata Tertib RUPS LuarBiasa, Format Surat Kuasa, Permohonan Peningkatan Modal, SuratPenawaran Saham. 2 222 22 cne nn nee con nee con noe nen nee cen neceshal 2 dari 43 hal put. No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa TERGUGAT belum pantas untuk melakukan RUPS Tahunanataupun RUPS Luar Biasa PT. GOLDEN BIRD METRO, dengan alasanSEDAGEI DENKUTL, t nn nr ner mere mnrmeneanm menminrminmnina)b)Para Pengurus dan Pemegang Saham PT.

Dan oleh karena itu,TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayarkan ganti rugi kepadaPENGGUGAT berupa uang sejumlah Rp 100.000.000.000, (seratusmiliar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT manakala TERGUGAT dengan sengaja atau lalai dantetap melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (tanggal 12Mei 2015), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dansekaligus, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanHUKUM 'Yarg Tetap Gar PAST.

Bentuk Rapat (RUPS) : Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;2.2. Mata Acara RUPS : 1. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;2. Perubahan (Penyesuaian) Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;3.

Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan dilakukan dengan surat tercatat (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;2.4. Tempat Penyelenggaraan RUPS.Tempat kedudukan di kantor PT.SARI KEBON JERUK MAS, Jakarta Barat ;2.5.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamHal. 8 dari 30 Hal.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ataub.

Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS Kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atau anggarandasar dan/atauPerintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;28.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No.40Tahun 2007 Pemohon mengajukan permohonan Penetapan

Pemberian Izinuntuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Yth. lou KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat dengan ketentuan sebagai berikut :28.1.28.2.Bentuk RUPS Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS Luar Biasa) ;Mata Acara RUPS :1.

(RUPS ) Luar Biasa ;Hal. 22 dari 30 Hal.

RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris gunamenyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun;iil.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, Jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiranHal 4 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.12.13.dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar, dan/ataub.

Elesgo HDM Asia;Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para pemegang saham; Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. Ketua Rapat Yulianti Dioko (Pemohon) 4.

Menetapkan bentuk RUPS, mata acara, kuorum dan ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.

Elesco HDM Asia No. 001/EHASRT/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, Perihal: Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/LB) PT. Elesco HDM Asia, (diberi tanda P2a);Foto copy Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Elesco HDM Asia, tanggal 4 Februari 2019, (diberi tandaP2b);Foto copy Daftar Hadir PT.

Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengahberdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi TengahNomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;5.

Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPStahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masihterikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (vide putusanNomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaitikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasaPenggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janjijanji Tergugat setiap kaiiPenggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawabanTergugat

Betapa tidak, padabagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPDST/XVP/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yangmerupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 MeiTahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004,tertulis jelas namanama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yangterpilin dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004,sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT BankSulteng, dengan demikian

Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba danPengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (deviden) danPengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPSTahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT BankSulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam PerubahanAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPDST/ XV/2006 danPerjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret 2006, yangpada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan AktaBerita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalamHalaman 8 dari 13 hal.

AMThadir pada RUPS LB tanggal 13 Juli 2012 diundang oleh Direksi PT. AMT.

Dan selakuDewan Komisaris Terdakwa III tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusanpada RUPS LB tersebut karena yang menentukan qorum di dalam RUPS LB adalahpemegang saham, termasuk keputusan untuk mengaktakan hasil RUPS LB tersebutkepada Notaris JAAFAR juga adalah keputusan yang diberikan oleh para pemegangsaham, sedangkan Komisaris kapasitasnya adalah sebagai yang ikut mengetahui saja ;Selanjutnya Terdakwa IIT Drs. ACHYARMAN, MM. Pgl.

AMT :Bahwa setelah saksi diperlihatkan tanda hadir RUPS LB, pemegang sahamyang hadir dalam RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah PT. PSdiwakili oleh SUPARDI dan Yayasan Bina Sejahtera Lestari (YBSL)diwakili oleh MASRI DARWIS berdasarkan kuasa dari Ketua Umumyayasan, mengenai sah atau tidaknya kehadiran mereka dalam RUPS LBtersebut, saksi tidak tahu ;Bahwa apa yang ada dalam notulen RUPS LB tanggal 30 Juli 2012, itulahyang ada dalam Akta JAAFAR No. 26 tanggal 17 September 2012 ; Bahwa PT.

Saksi XIV, HENNY LUKMAN, SE. ;64Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Akta JAAFAR No. 26 tahun 2012tersebut, yang didasarkan pada RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 ; Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang hadir dalam RUPS LBtersebut ;Bahwa saksi tahu diangkat sebagai Komisaris pada PT.

;e Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada 2 (dua) akta yang dikeluarkannotaris sama tanggal dan nomornya maka harus ditanyakan kepadanotarisnya dan disesuaikan dengan minutnya yang. asli ;e Bahwa kalau ada 2 (dua) akta yang berbeda maka pemegang saham bolehmengambil kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan dengan mengadakanRUPS dan apabila RUPS tersebut sudah dilakukan dengan prosedur yangbenar, maka RUPS tersebut telah sah ;e Bahwa kalau RUPS kurang dari qorum maka RUPS tersebut menjadi cacat ;

), sesuai Pasal 13ayat (2) UU Perseroan Terbatas;8 Bahwa oleh karena Termohon / Direktur tidak melakukan RUPS dan belumpernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengan nilai nominal sejumlahRp500.000.000,00 sedangkan Termohon II / Komisaris tidak menghadiri undanganPemohon dan belum pernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengannilai nominal sejumlah Rp500.000.000,00 maka Pemohon selaku pemegang sahammayoritas akan melakukan sendiri pemanggilan RUPS, setelah memperoleh ijin dariKetua

;Halaman 7 dari 25, Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2014/PN Sby.e bahwa PEMOHON baik selaku pemegang saham maupun dalamkedudukannya selaku Komisaris Utama telah mempersamakan makna kata"permintaan" dan "undangan", padahal menurut UU No. 40 Tahun 2007 makna katatersebut adalah dua hal yang berbeda, dengan demikian maka Undangan RUPS PTRIMBA INDONESIA Nomor : 017/KomutRP/III/2014 Tanggal 15 Maret 2014 danUndangan RUPS PT RIMBA INDONESIA Nomor : 027/KomutRI/IV/2014 yangdibuat oleh PEMOHON tidak memiliki dasar

Komisaris belum juga mengadakan RUPS maka baru PemegangSaham berhak untuk mengajukan permohonan izin RUPS melaluiPengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 ayat 1 UUPT.8 Bahwa secara fakta hukum yang ada, PEMOHON belum pernah memintakepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengadakan RUPS PT RIMBAINDONESIA dan karenanya permohonan yang diajukan dalam perkara aquo adalahpermohonan yang premature dan harus ditolak;9 Bahwa dari uraianuraian di atas telah terbukti permohonan yang diajukanPEMOHON

diperlukan RUPS untukmengalihkan tanggungjawab organ perseroan kepada perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU PT;11.

RUPS, Pemegang Saham haruskembali mengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris untukmenyelenggarakan RUPS;3 Apabila langkahlangkah tersebut sudah dilakukan dan ternyata Direksimaupun Dewan Komisaris belum juga menyelenggarakan RUPS sepertiketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undangundang PT, maka baruPemegang Saham berhak untuk mengajukan permohonan ijin melakukansendiri pemanggilan RUPS kepada ketua pengadilan negeri sebagaimanaditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undangundang PT;Menimbang

Pertama, suatu perkara di pengadilan tidak mempengaruhipenyelenggaraan RUPS suatu perseroan, terkecuali terdapat suatuPutusan Pengadilan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalamhal ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyebabkanTergugat tidak dapat melaksanakan RUPS, sehingga TergugatBERHAK dan PANTAS untuk menyelenggarakan RUPS. Terlebihlagi keputusankeputusan RUPS~ sangat dibutuhkan untukmendukung berjalannya kegiatan Tergugat.b.

Bukti P 42a:42b :43.Bukti P 43.:44.Bukti P 44 :45.Bukti P 4546.Bukti P 46:47.Bukti P 47:48.Bukti P 48:49.Bukti P 49:50.Bukti P 50:51.Bukti P 51:52.Bukti P 52:53.Bukti P 53:mengingkari akta wasiat yang telah dibuat sebelumnyaoleh almarhumah, sesuai asili ;Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 136/Dir/BBT/IV/2015, sesuaiCOpy ;Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 145/Dir/BBT/IV/2015.sesuaiCopy ;Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

PTBlue Bird Taxi tanggal 11 Mei 2015, sesuai copy ;Surat ke Notaris : keberatan diadakannya RUPS 2015,sesuai asli ;OKNUM POLISI yang memasukan Mintarsihn/PENGGUGATkeruang gelap, sesuai copy ;Surat PENGGUGAT ~ ke KAPOLRES, tentangpenekanan oleh Purnomo/Pengurus TERGUGAT danoknum polisi saat RUPS, sesuai copy ;Tempat duduk selama RUPS yang berjarak jauh antarapihak Purnomo/Pengurus TERGUGAT~ dan pihakMintarsin/PENGGUGAT, sesuai copy ;Surat Keberatan Elliana Wibowo terhadap RUPS 11 Juni2015, sesuai

adalah Sah ;Bahwa apabila salah satu pihak tidak menyetujui RUPS prosesperseroan tersebut masih dalam urusan Pengadilan kemudian tibatibaperseroan mengadakan RUPS, mengenai kepemilikan sahamtersebut adalah itu tidak sah;Bahwa apabila ada suatu RUPS dan pemegang saham minoritas tidakpernah menyetujui apa yang diputuskan dalam RUPS namun RUPSitu. biasanya dimulai dengan musyawarah mufakat dan, kalaumusyawarah mufakat tidak berhasil maka pemegang sahamminoritas harus dilindungi ;Bahwa ketika didalam

dari Direksi maupun Komisaris;Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (1), jo Pasal 78ayat (2),(4) menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunandalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berahir, dan RUPS lainnya ;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagiDireksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS tahunanatau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang,

Kuorum Kehadiran RUPS Ketiga berdasar Penetapan Ketua PengadilanNegeri;Jika kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS Ketigadengan mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agarditetapkan kuorum kehadiran RUPS Ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :Ayat (2)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dapat dilakukan ataspermintaan 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh

P/2018/PN Jmbsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatujumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris;Ayat (5)Direksi wajidb melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8)RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yangberkaitan dengan alas an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danmata acara rapat lainnya

Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham dilakukan sebelum RUPSdiselenggarakan;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 165/Pat. P/2018/PN Jmb3. Pemanggilan RUPS harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P1 PT.

ataupun RUPS Luar biasa, tetapi dengan memenuhipersyaratan RUPS.

Yahya Putra Perkasa kepada Herry NixonSiregar tanggal O7 Juni 2018 yang menerangkan mengenai SuratPemberitahuan dan Undangan RUPS dengan lampiran Hasil RUPS Tanggal25 Mei 2018;P17 Tentang bukti pengiriman undangan barcode DJBAA10422913418tertanggal 08 Juli 2018 dari Pengirim PT.

dirugikandengan diselenggarakannya RUPS ~ tahunantersebut maka seluruh pemegang saham haruslahmenjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUDMakarti) yang mengajukan gugatan~ atasdiselenggarakannya RUPS~ tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan PenggugatIl (KUD Makarti) yang mengajukan gugatan tidakboleh mengatas namakan para pemegangBahwa namun posita dan petitum dalamgugatannya Penggugat (KUD Rahayu) danPenggugat II (KUD Makarti) telah mengatasnamakan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 2 juga dengan tegasTergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagaiberikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015telah diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPRMitra Pati Mandiri di Hotel Graha SantikaSeMarang jBahwa dalam RUPS tersebut Penggugat Iltidak diundang selaku pemegang sahamuntuk menghadiri RUPS denganpertimbangan karena adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 3 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat II hadirdalam RUPS dengan kapasitas sebagai KomisarisPT. BPR.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat II angka 4 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakanTergugat dan Tergugat II sudah sesuaidengan ketentuan RUPS tahunan, karenaseluruh anggota pemegang saham telahdiuandang untuk menghadiri RUPS tersebut,sedangkan untuk KUD Makarti memang tidakdiundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 5 dengan tegas Tergugat dan Tergugat Il tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPSsecara melawan hukum, Tergugat dan TergugatIl melaksanakan RUPS sesuai dengan anggarandasar perseroan dan UU Perseroan TerbatasNo.40 tahun9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatanPenggugat dan Penggugat IImempermasalahkan status Penggugat Il yangdiundang dalam RUPS tahunan sebagai KomisarisPT.

Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

. ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemohon yang sah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS dan Melakukan Sendiri Pemanggilan RUPS Termohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

dilaksanakan;