Ditemukan 1925 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg Tanggal 19 Agustus 2015 — Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H.
KARNAWISASTRA
104 — 19
104 — 19
Tenaga Honorer Kategori Il yang menyatakan pada pokoknyabahwa pengadaan CPNS Tahun 2013 dilakukan secara terbuka dantransparan dan dalam juknis diatur bahwa kepada para peserta HonorerK2 yang mengikuti seleksi CPNS tidak dikenakan biaya ataupunpungutan untuk administrasi apapun.Bahwa tanggungawab Kadis meneruskan informasi surat yang ditetapkanketua Pansel Daerah tentang jadwal seleksiBahwa peranan BKD panitia penyelenggara pelaksanaan ujian,sedangkan koreksi dan penentuan kelulusan di BKN.Bahwa penyelengaraan
Putus : 21-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 21 April 2014 — Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARJO
58 — 16
58 — 16
MH.Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.70Bahwa bahwa ahli memiliki keahlian di bidang hukum administrasi negara, dan karena itupendapatpendapat yang ahli berikan adalah dari sudut ilmu hukum administrasi negara ;Bahwa pengertian hukum administrasi negara itu dilihat dari 2 segi, 1.fundamentil (bagiantugas dan fungsinya dalam penyelengaraan negara, 2.
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Samiyo Bin Jujuk
107 — 43
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Samiyo Bin Jujuk
107 — 43
Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kKesatu PenuntutUmum;Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwamenanggapi tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa Samiyo Bin Jujuk tidak terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan menurut undangundang melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan alasan adanyapengabaian pengawasan atas penyelengaraan
Putus : 05-05-2017 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 5 Mei 2017 — MARYANI, S.T.
99 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
dua puluh jutasembilan ratus enam puluh ribu dua rupiah) secara tidak sah ataumelawan hukum; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengankewajiban hukum Terdakwa berdasarkan kontrak yang telahditandatangani sendiri dan juga bertentangan dengan ketentuanPasal 1 angka 9 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 1999tentang Jasa Konstruksi juncto Pasal 18 Ayat (3) UndangUndangRI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, junctoPasal 26 Ayat (1), (2), (3), Pasal 27 PP Nomor 29 Tahun 2000tentang Penyelengaraan
Register : 27-11-2019 — Putus : 02-02-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp. Tanggal 2 Februari 2020 — Riky Ramdhani, S.Pd Bin Hardja
281 — 152
281 — 152
Rekening 01450906591 Periode Transaksi 18 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2017;47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang terdiri dari Memo dari Bupati Bangka, Surat Nomor : 071/024-800.34/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Tagihan Biaya Pendidikan Tahap Ke II Mahasiswa Jalur Kerjasama Program D-1 PPK STPN Tahun Akademik 2016/2017, dan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten Bangka dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta tentang Penyelengaraan Pendidikan Program Studi Diploma
Register : 03-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. Tanggal 21 April 2014 — Drs. SUMADI, MM
159 — 46
159 — 46
MH.Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.70Bahwa bahwa ahli memiliki keahlian di bidang hukum administrasi negara, dan karena itupendapatpendapat yang ahli berikan adalah dari sudut ilmu hukum administrasi negara ;Bahwa pengertian hukum administrasi negara itu dilihat dari 2 segi, 1.fundamentil (bagiantugas dan fungsinya dalam penyelengaraan negara, 2.
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 17 Februari 2016 — HADIZON, SE. Bin YAZUL (Terdakwa)
MOHAMMAD SUHATSYAH Bin H. NASARUDDIN ( Terdakwa)
97 — 19
97 — 19
TpgBahwa sosialisasi tersebut adalah untuk pelaksanaan programpendidikan inklusif Tahun 2012 yang dananya dibiayai oleh APBN dandisyaratkan agar peserta membawa Proposal permohonan untukmemperoleh bantuan sosial penyelengaraan pendidikan layanankhusus tahun 2012, surat keputusan Bupati tentang kelompok kerja(Pokja) untuk melakukan layanan pendidikan inklusif di KabupatenKarimun dan rekening bank Pokja.
Register : 09-01-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Tanggal 13 April 2020 — Penuntut Umum:
Sigit Prabawa Nugraha, SE.SH
Terdakwa:
KAHUDI Bin RUSMAN
123 — 55
Sigit Prabawa Nugraha, SE.SH
Terdakwa:
KAHUDI Bin RUSMAN
123 — 55
- 1 (satu) buku Kas pembantu kegiatan APBDes tahun anggaran 2016 bidang penyelengaraan pemerintah desa.
- 1 (satu) buku Perdes No. 3 th 2017 tentang LPJ realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2016.
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
69 — 95
69 — 95
IndonesiaBahwa benar tugas dan wewenang saya selaku Sekertaris KPU Kota Banjarsesuai dengan SK Sekjen KPU RI dan Peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu :e Membantu penyusunan Program dan Anggaran PemiluMemberikan dukungan Teknis Administratif.e Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.e Membantu pendistribusian Logistik Pemilu.e Mebantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU.e Memfasilitasi penyelesaian masalah / sengketa Pemilu.e Membantu) penyusunan laporan penyelengaraan
Register : 11-05-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 52/Pid.B/2015/PN Unr Tanggal 30 Juli 2015 — TERDAKWA : DIDI HARYANTO Bin MADSAIDI, DKK
113 — 6
113 — 6
Cilacap dengan nomor telephon 0280 6261051;Di LPK tersebut diberi pelajaran bahasa inggris dan diperkenalkancaracara kerja di peternakan cacing di Negara Canada selamakurang lebih 2 ( dua ) minggu;Bahwa sesuai dengan surat izin penyelengaraan latihan kerja yangtelah dikeluarkan oleh Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasiKab.
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
M E L A W A N :
1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu â Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III;
4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;
5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ;
6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ;
7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel
Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ;
8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
131 — 15
131 — 15
Hal inidiatur dalam pasal 131 dan pasal 133 UU Penerbangan.Pasal 131 ayat (1):Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakankegiatan usaha penunjang angkutan udara.Pasal 1383 mengatur bahwa:Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedurpemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur denganPeraturan Menteri.Bahwa kegiatan usaha penunjang bandar udara diatur dalam pasal 34 a.7KM 48/2002 tentang Penyelengaraan Bandar Udara Umum mengaturbahwa:Usaha
Register : 17-01-2014 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 11-04-2014
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 10/PID.SUS/2014/PN.MTW Tanggal 19 Maret 2014 — H. MAHRIADI Bin H. MULYAR SAMSI
432 — 33
432 — 33
Saksi Anton Sujarwo juga tidakdiketahui keberadaannya pada saat distamben memeriksa CV Sinar Barito Global dan tidakmenghadiri di persidangan sebagai saksi,keterangan saksinya hanya dibacakan sesuaidengan BAP penyidik;Menimbang, bahwa tim Distamben melakukan pengawasan dan pemantuan tanggal7 Juni 2011 tanpa ijin dari pemilik tambang dan tidak didampingi KTT tambang yangbersangkutan, hal ini melanggar pasal 36 PP no 55 tahun 2010 tentang pembinaan danpengawasan penyelengaraan usaha pertambangan mineral
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
69 — 15
69 — 15
Indonesiae Bahwa tugas dan wewenang saya selaku Sekertaris KPU Kota Banjar sesuai denganSK Sekjen KPU RI dan Peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu :e Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilue Memberikan dukungan Teknis Administratif.e Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.e Membantu pendistribusian Logistik Pemilu.e Mebantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU.e Memfasilitasi penyelesaian masalah / sengketa Pemilu.e Membantu penyusunan laporan penyelengaraan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 19/Pid.B/2017/PN Klk Tanggal 21 April 2017 — MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI
140 — 21
140 — 21
diberi materai secukupnya, diberi tandaLeccccceesssssceccccscucusscscescccsceesusssssesceseseseeseasessesssusescececsseusuussescecessesuuusssescecesssesssusesenesses T4c;Fotocopy dari Print Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 45 Tahun 2006tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007, telah diberi materai secukupnya,Aiberi tana 0.0.0.0... cece cecscesssssssssssssssssssssesssssssssssesesesesseesesesesseeseseseseseeseseseseseseseeeeeeeeeecs T5;Fotocopy dari Print Prosedur Operasi Standar Penyelengaraan
Register : 19-01-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN POSO Nomor 17/PID.SUS/2011/PN.PSO Tanggal 27 Oktober 2011 —
94 — 42
94 — 42
HALID, MMyang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai BAPEN JAMSOSDAMorowali sejak 31 Juli 2008 sampai dengansekarang ;Bahwa dalam penyelengaraan kegiatan di BAPENJAMSOSDA Tahun 2010 ada mengelola anggaran berupaHIBAH dari APBD Morowali sebesar Rp.7.000.000.000. (tujuh milyar rupiah) yangtersimpan di DPPKAD Kab.
Putus : 13-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 13 Januari 2014 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP
129 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perencanaan dan penyelengaraan adminsirasi Personil dan Asetperusahaan lainnya. Pengelolaan masalah yang berkaitan dengan K3LH dan P6;Bahwa pada tanggal 30 Desember 2002 dilakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Barata Indonesia (Persero) sesuai Risalah NomorRis.394B/D4.MBU/ 2002, yang mengesahkan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (RKAP) Tahun 2003 dan menyetujui penjualan aset PT.
Register : 19-01-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN POSO Nomor 16/PID.SUS/2011/PN.PSO Tanggal 27 Oktober 2011 —
95 — 7
95 — 7
HALID, MMyang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai BAPEN JAMSOSDAMorowali sejak 31 Juli 2008 sampai dengansekarang ;Bahwa dalam penyelengaraan kegiatan di BAPENJAMSOSDA Tahun 2010 ada mengelola anggaran berupaHIBAH dari APBD Morowali sebesar Rp.7.000.000.000. (tujuh milyar rupiah) yangtersimpan di DPPKAD Kab.
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON VS 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
199 — 676 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 676 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 18 P/HUM/2019Mahkamah Agung, sehingga Permohonan tidak berdasar danseyogyanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAMEMILIKI KEWENANGAN UNTUK ~MEMBUAT REGULASIBERDASARKAN UNDANGUNDANG ADMINISTRASIPEMERINTAHANBahwa Gubernur wajib melaksanakan tugas penyelengaraan urusanNegara sesuai dengan mandat konstitusi UndangUndang Dasar 1945 dimana ada kewajiban untuk membentuk peraturanperundangundangan/regulasi yang menjawab kebutuhan hukum
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
360 — 211
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
360 — 211
Adapun tugas atau wewenangKomisaris atau Anggota dewan Komesaris Perseroan sebagaimana telahdijelaskan sebelumnya adalah melakukan pengawasan secara umumdan/atau khusus terhadap pelaksanaan atau penyelengaraan halhaltertentu berwenang untuk memberhentikan sementara Anggota DireksiPerseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.
Putus : 21-07-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/TIPIKOR/2014/PN MKW Tanggal 21 Juli 2014 — PIDANA
- ARIS LIMBONGAN LA'LANG, ST
93 — 37
93 — 37
Memberikan penjelasan scara umum tentang pengelolaan keuangandaerah kepada pihak yang memerlukan ;Bahwa pengertian Keuangan Daerah menurut Pasal 1 butir 5 PeraturanPemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan KeuanganDaerah dan Pasal butir 5 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dankewajiban daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintah daerahyang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentukkekayaan yang berhubungan dengan