Herman M.Si berhalangan sedang menunaikanibadah Haji saksi yang diminta untuk menanda tanganinya ; Bahwa prosesnya sebelum terbitnya SP2D tersebut adalah sebagai berikut SP2Ditu terbitnya setelah SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh SKPDbeserta kelengkapan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa Bendahara UmumDaerah Kabupaten Bengkalis, setelah diagendakan oleh staf adminisrasi (SubBagian Perbenda haraan) dan disposisi untuk didistribusikan ke Verifikasi untukditelitt SPM dan keleng kapan

penawaran yang masuk darirekanan dan memerintahkan saksi Magdalena mencairkan danapengadaan buku TA 2004 tidak terdapat kesalahan Pemohon Kasasiterhadap tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sebab yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalamlingkungan unit kerja/proyek tertentu jelaslah bukan tanggung jawabpimpinan dari unit yang bersangkutan (Pemohon Kasasi), tetapi adalahpejabat yang ditunjuk/ditetapbkan kepada pejabat yang dalam hal inidisebut pimpinan proyek/subbagian

(tujuh ratus juta rupiah) yang di gunakan saksi DESALFIANI untuk kehidupan seharihari, biaya hidup terdakwa diRutan Salemba, dan juga membeli handphone IPHONE X warnasilver.Bahwa Ahli Marini Yanuarsih sebagai Kepala Subbagian PengaturanAsuransi Umum dan Reasuransi pada Direktorat Pengaturan,Penelitian dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa KeuanganHalaman. 39 dari 96.

Sos Bin H.AIDIL, selaku Kepala SubBagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenPenajam Paser Utara (Kab. PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPUNo. SK.823.3/008/BKD/IX2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksanateknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluargamiskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab.

451.71.100/XV2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADEADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar ;1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasarkepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/451.71.100/XV2013 tanggal 22November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah,yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian

mengerti apa yang menjadi isi dari dakwaan tersebut,selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi /Keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, dipersidangan telah diajukan/didengarkan Keterangan para Saksi dan Pendapat para Ahli yang dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : 1 Saksi SHOLIKHIN, dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknyaSebaval Derikut seeeeeeeepteee eee eSe Bahwa saksi sekarang adalah Bendahara pada subbagian

Sugi Pranoto, SE, sebagai Kepala Desa Tembokluwung; Bahwa yang dikoreksi oleh Saksi terkait surat kKeputusanyang salah yaitu hanya di Desa Jatinegara; Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala SubBagian Perundangundangan terhadap suatu surat keputusanHal. 92 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smgadalah melakukan telaah dan kajian setelah lengkap dinaikankepada Assisten selanjutnya ke Sekda; 4.

Terdakwa Il (Johanis Bere) untuk menindaklanjuti denganmemberikan disposisi yang berbunyi, Tindak lanjuti sesuai denganpetunjuk Bupati;Selanjutnya Terdakwa sebagai Bendahara Belanja BantuanKeuangan menyiapkan dan menandatangani Surat PermintaanPembayaran (SPPLS);SPPLS tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I,kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkandan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);SPM yang telah ditandatangani Terdakwa , diserahkan kepadaKasubag (Kepala SubBagian

RUDI HARTONO terletak diKecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan BaratSebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah MemperolehKekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari TUTITRINAWATI, A.Md (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor PertanahanKabupaten Sekadau untuk selesainya perkara ini maka menurut undangundang ditetapkan dikembalikan kepada TUTI TRINAWATI, A.Md (Kepala SubBagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau;Menimbang

Bone;> Berdasarkan Peraturan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan bahwasemua kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan perusahaan harus tercantumdalam Rencana Kerja Perusahaan (RKP) dengan mekanisme penyusunan RKPdisusun oleh Tim Penyusun RKP yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian SubBagian, dan staf terkait dan hasilnya di bahas pada tingkat badan pengawas danapabila hasil pembahasan dengan badan pengawas telah disetujui maka

MUHAMMAD CHOZIN, MM,Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sesuai dalam BAP di Polres Lumajang;Bahwa saksi sebagai PNS Pemprov Jawa Timur dengan jabatan sebagai kepala Subbagian Evaluasi dan pengendalian APBD sejak tahun 2011,Bahwa tugas dan tangung jawab sebagai kepala Sub bagian Evaluasi danpengendalian APBD adalah melakukan koordinasi pelaporan anggaran APBDSKPD Provinsi Jawa Timur,Bahwa terdakwa ACHMAD SAIFI adalah ketua kelompok masyarakat MangunsariDs. Mangunsari Kec. Tekung Kab.

LINDAWATY AMBARITA, SH Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada BiroHukum Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;6. DARYATUN SH. Kepala Sub Bagian AdvokasiHukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum ;7. ATTYAH SH. Kepala Sub Bagian Legalisasi Produk Hukumpada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan8. DYAH ARNIASITA, SH. Staf pada Biro HukumSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;9.

Saksi DEDI AFRIDA PUTRA alias BIMBO bin DARKANAIN (alm),dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAPnya tersebut telah saksi baca, pahami dan tandatangani; Bahwa tugas saksi di Kantor KPU sebagai operator dataKhususnya data pemilin Namun dalam Pemilu 2019 ini semua staf subbagian teknis ditugaskan melaksanakan scan C1, maka saksiditugaskan oleh ketua KPU untuk menjadi operator pleno tingkatKabupaten dan meminta data

dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR, S.Sos BINH.AIDIL selaku kepala subbagian pengukuran tanah pada Bagian PemerintahanSekretariat Kab. PPU.

telahdiperintahkan oleh Sdr HARDI, SE (telah disidangkan dalam berkas terpisah)dimana bukan Tupoksi dari terdakwa DESI MAIPRASTUTI, SE untukmembuat dokumen pertanggungjawaban berupa daftar penerima honorkegiatan yang tandatangannya dipalsukan oleh Terdakwa Desi Maiprastutiatas perintah Sdr HARDI, SE (telah disidangkan dalam berkas terpisah) danSdr.OKTO SRIHERJANI (diproses dalam berkas terpisah) selaku Kasat PolPP sekaligus Pengguna Angaran.Bahwa akibat perbuatan terdakwa DESI MAIPRATUTI, SE selaku Kepala SubBagian

., berkedudukan diJalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam halini) memberikan kuasa kepada Dina Simbolon, SH.MH, jabatanKepala Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jendral danPengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Advokasi Hukum ,Biro Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKS/M/2017tanggal 17 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;Halaman 1 dari 86Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pat.G/2016/PN.KpgPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.

Perlu saksi tambahkan bahwa pada Tahun 2011 CPNSdengan Jabatan sebagia staf pada sub bagian protokol dankeruma tanggaan pada bagian umum sekretarait DaerahKabupaten Buru selatan bahwa sebagai CPNS dengan Jabatan sebagai staf pada Subbagian Protokuler dan kerumah tanggan pada bagian umumsekretariat Daerah Kabupaten Buru selatan pada tahun 2011status kepangkatan atau golongan saksi pada saat itu adalahgolongan Ill.a berdasarkan TMT 1 januari 2010.

DaerahKabupaten Buru Selatan sedangkan Luar Darah TidakPernah Melaksanakan Perjalanan Dinas.Halaman106 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Ambbahwa, setahu saksi untuk ketentuan waktu yangdiberlakukan bagi Perjalanan dinas dalam daerah didalamlingkup kabupaten 5 (lima) hari sedangan perjalanan dinasKeluar Kabupaten selama 7 (tujuh) hari.bahwa, terkait perjalanan dinas dalam daerah dan luardaerah saksi tidak mengatahui diatur dalam peraturan mana,tapi yang saksi tahu selama menjabat sebagai staf pada Subbagian

NINGSIGKABAKORAN (PNS pada sub bagian Pertokol dankerumahtangaan Setda Kabupaten Buru Selatan) danHalaman133 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Ambanggaran yang digunakan untuk kegiatan dimaksudyaitu dari anggaran Sekretariat Daerah kabupaten BuruSelatan.e perjalanan dinas luar Daerah ke Jogja dalam rangkakoordinas pembuatan websait Pemda kabupaten BuruSelatan, saksi bersama Saksi GEDE PRATAMA (ketikaitu PNS pada sub bagian Humas Setda kabupaten BuruSelatan), Saksi BERTY LEWARUW (honorer pada subbagian

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SSurat Pernyataan Pelantikan nomor W11.U01/1232/KP.04.09IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandungtanggal 2 April 2012.c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SSurat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas nomofW11.U01/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani olehKetua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDPRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013.e. e. (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SPakta Integritas No.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SSurat Pernyataan Pelantikan nomor W11.U01/1232/KP.04.09IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandungtanggal 2 April 2012.1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SSurat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan nomorW11.U01/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani olehKetua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDPRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013.1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SSurat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas nomofrW11.U01/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani olehKetua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDPRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013.e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SPakta Integritas No.

Berdasarkan PergubNomor 75 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 apabila PPK akan mengusulkanpengadaan barang/jasa maka melalui mekanisme sbb:1) PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPDdengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan2) Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumen usulantersebut.3) Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikan kepadaKoordinator Himpunan.

Mekanisme pelaksanaan lelang adalah :Halaman 231, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada KepalaULPD dengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yangdipersyaratkan; Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumenusulan tersebut. Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikankepada Koordinator Himpunan.

Berdasarkan PergubNomor 75 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 apabila PPK akan mengusulkanpengadaan barang/jasa maka melalui mekanisme sebagai berikut :1) PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPDdengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan2) Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumen usulantersebut.3) Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikan kepadaKoordinator Himpunan.

Berdasarkan PergubNomor 75 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 apabila PPK akan mengusulkanpengadaan barang/jasa maka melalui mekanisme sbb :Halaman 260, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST1) PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPDdengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan2) Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumen usulantersebut.3) Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikan kepadaKoordinator Himpunan.

RakyatRepublik Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisirLampirannya.1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 TentangOrganisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir RincianTugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian

Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir Lampirannya.595).1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembarfoto copy legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII,Kepala Subbagian

Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.596).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIU/X/2011 tanggal 24Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN Tahun2012.597).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011 tanggal 12Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil

Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.596).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIU/X/2011 tanggal 24Hal.369 dari 458 hal.