EDY TJAHJONO SH PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA LHIMELAWANPT BUMI HASANAH PROPERTINDO

Penggugat:
EDY TJAHJONO SH PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA LHI
Tergugat:
PT BUMI HASANAH PROPERTINDO

"/n2001, NALA adopted the ABA's definition of a paralegal or legalassistant as an addition to its definition. 3 Pada tahun 2001, Nalamengadopsi definisi ABA paralegal atau asisten hukum sebagaitambahan terhadap definisi;e. American Association for Paralegal Education (AAFPE): Paralegalmelakukan pekerjaan hukum substantif dan prosedural yang diberikankewenangan oleh hukum dimana pekerjaannya jika tidak ada dapatdilakukan oleh pengacara.

;Maka menimbulkan kebingungan kepada masyarakat sehingga munculpertanyaan baru antara lain : apakah perbedaan antara Paralegal denganAdvokat? Apakah Paralegal itu adalah Advokat ? atau apakah Advokat ituadalah Paralegal?

Apakah Paralegal itu adalahAdvokat ? atau apakah Advokat itu adalah Paralegal? serta frasa danpada Pasal 11 serta dan/atau pada Pasal 12 berakibat kedudukanParalegal menjadi sama dengan Profesi Advokat;Halaman 15 dari 30 halaman.

Objek hak uji materiil (HUM) patut diduga menyamakan dirinyadengan pengadilanpengadilan tinggi Indonesia:Pasal 10 objek hak uji materiil (HUM) menjelaskan penyelenggarapelatihnan paralegal dapat memberikan sertifikat bagi paralegal, yangdi kemudian harinya dapat dipergunakan paralegal untuk beracara diperadilan Indonesia.

dari paralegal, namun secara umum setidaknya terdapat 4(empat) kata kunci berkaitan dengan paralegal, yaitu:a.

PP No. 42 Tahun 2013 memperkokoh dasar pendampingan oleh dosen, mahasiswa danparalegal.MYSDibaca: 5995 Tanggapan: 1eMahasiswa fakultas hukum tetap boleh menjalankan praktik litigasi dalam prosespenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan.Dalam program bantuan hukum yang anggarannya disediakan pemerintah, mahasiswa,dosen, dan paralegal boleh menjalankan praktik litigasi dan nonlitigasi.

Belum ada yang sampai duduk beracara, ujarnya.Koordinator Nasional Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), Ismail Hasani, mengapresiasiketentuan PP 42. Dengan aturan tersebut berarti memperkokoh payung hukum buatmahasiswa, paralegal, dan dosen untuk beracara. Aturan itu patut kita apresiasi karenalebih memperkokoh, ucapnya kepada hukumonline.Daerah Minim AdvokatDalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum untuk warga miskin, kehadiran1Him.1 dari 16 him.

Putusan No. 1040 /Pdt.G/2014/PA.Gs.mahasiswa FH sebenarnya sangat penting terutama di daerahdaerah yang jumlahadvokat, dosen hukum dan paralegal tidak memadai. Itu sebabnya, kata Ismail, dalamproses pembentukan UU Bantuan Hukum dan peraturan teknisnya, PJI berharap lebihdari sekadar pendampingan oleh advokat.Ditegaskan Ismail, di daerah yang minim advokat seharusnya mahasiswa dan paralegaldiperbolehkan membantu warga miskin dalam proses litigasi.

Tidak perluada kekhawatiran paralegal dan mahasiswa mengambil jatah advokat. Pada umumnya,paralegal lebih fokus menangani kasuskasus yangmelibatkan komunitas.Pembatasan pada tahap beracara bagi mahasiswa juga tak perlu. Pasal 15 PP 42 jugasudah mengakomodasi ketentuan pendampingan atau menjalankan kuasa.

Termasuk dalam cakupan nonlitigasi tersebutadalah peyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum,mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan drafting dokumen hukum.Di daerahdaerah bencana, mahasiswa, dosen, dan paralegal juga bisa memberikanbantuan hukum kepada para korban. PPNo. 39 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial memasukkan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungansosial.

,M.Hum, adalah advokat dan Paralegal padakantor PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBHPERKUMPULAN TOPAN AD berkedudukan di RukoGreen Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel.Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat 17136, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telahdidaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri TelukKuantan dibawah register Nomor 35/SK/2019/PN Tlkpada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;2.

,M.Hum, adalah advokat dan Paralegal padakantor PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBHPERKUMPULAN TOPAN AD* berkedudukan di RukoGreen Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel.Bintara Jaya, Kec.

,M.Hum, adalah advokat dan Paralegal padakantor PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBHPERKUMPULAN TOPAN AD berkedudukan di RukoGreen Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel.Bintara Jaya, Kec.

,M.Hum, adalah advokat dan Paralegal padakantor PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBHPERKUMPULAN TOPAN AD berkedudukan di RukoGreen Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel.Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat 17136, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telahdidaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri TelukKuantan dibawah register Nomor 33/SK/2019/PN TIkpada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat VI;7.

,M.Hum, adalahadvokat dan Paralegal pada kantor kantorPERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBHPERKUMPULAN TOPAN AD* berkedudukan di RukoGreen Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel.Bintara Jaya, Kec.

Bahwa memasukkan PARALEGAL ke dalam suratkuasa merupakan salah satu program pelaksanaan pemberian bantuahukum kepada masyarakat miskin sesuai yang diamantkan dalamUndangUndang no. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;Halaman 15 dari 33 hal.

Putusaan No. 0825/Pdt.G/2019/PA Kdi4.Bahwa memasukkan PARALEGAL ke dalam surat kuasa dalam perkara ini seyogyanya besifat sebagai asisten dari Advokat pendamping yangtelah disumpah sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa,PARALEGAL yang dimaksudkan disini tetap didampingi oleh Advokatyang telah disumpah baik dalam mendampingi kliem maupun sampaipada tahap persidangan.

PARALEGAL/Advokat Magang yangdimaksudkan disini tetap didampingi oleh Advokat yang telah disumpahbaik dalam mendampingi kliem maupun sampai pada persidangan,PARALEGAL tersebut merupakan calon Advokat magang yang bertujuanuntuk menjalankan amanah dari UndangUndang Bantuan Hukum sertadimaksudkan agar calon Advokat dapat memiliki pengalaman praktisyang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalammenjalankan profesinya;5.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 ayat (

Peraturan Perhimpunan AdvokatIndonesia (PERADI) Nomor 1 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Maganguntuk calon Advokat adalah berkaitan dengan Calon Advokat yang masihmagang dan atau Paralegal yang dapat mendampingi Advokat dalammenangani perkara hingga proses persidangan di Pengadilan.

menjadi halangan dimasukkan namanya dalam Surat Kuasasepanjang kedudukannya/predikatnya sebagai paralegal praktek/calonAdvokat diterakan/disebutkan di dalam Surat Kuasa sebagai paralegalperaktek/calon advokat seiring dengan penyebutan Advokat/KuasaHukum/Pengacara dan sebagainya, demi untuk menghindari surat kuasacacat formil, termasuk perlunya dilampirkan surat Izin peraktek sementarabagi paralegal peraktek/calon Advokat tersebut yang dikeluarkan olehlembaga atau badan yang menaungi/membawahinya;

HELMY TANGKA;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Paralegal, Alamatpada Kantor LBHGAPTA Jalan Kopi Selatan Gg. Serumpun No. 48,Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten KotawaringinTimur, Provinsi Kalimantan Tengah.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020;Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;LAWAN :1.

Bukti P1 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Nomor : 585,tanggal 21 Januari 2017, Pernyataan KeputusanRapat Perkumpulan Lembaga Bantuan HukumGerakan Advokasi Paralegal Tanah Air;Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo2.

Dasar Paralegal Nomor : 003/SPTDAngkatanI/LBHGAPTA/XI/2018, tanggal 22Januari 2019 atas nama Richard Lokas:Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat PelatinanTingkat Dasar Paralegal Nomor : 004/SPTDAngkatanI/LBHGAPTA/XI/2018, tanggal 22Januari 2019 atas nama Helmy Tangka:Fotokopi sesuai dengan asli Kartu ParalegalAnggota LBHGAPTA atas nama : Helmy Tangka;Fotokopi sesuai dengan asli Kartu ParalegalAnggota LBHGAPTA atas nama : Richard Lokas;Fotokopi sesuai dengan asli Kartu ParalegalAnggota LBHGAPTA

Bukti TLW Ill12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi PeraturanMenteri Hukum dan Ham Nomor : 01 Tahun2018 Tentang Paralegal Dalam PemberianBantuan Hukum,13.

Dalam Pemberian Bantuan Hukum;Pasal 11 : Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dannonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum danmendapatkan sertifikat pelatinan Paralegal tingkat dasar.Pasal 12 :ayat (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegaldilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkupPemberi Bantuan Hukum yang sama.ayat (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yangdimulai

Paralegalmemiliki landasan hukum positif yang jelas yakni UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukumdan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam PemberianBantuan Hukum.Kuasa Tergugat salah menunjuk mana yang Paralegal danmana yang Advokat dalam Surat Kuasa KhususPenggugattertanggal 26 Desember 2020.

Kuasa Tergugatmenyebut ada tiga Paralegal yakni Imam Gojali,S.H , AriefCahyadi,S.T,S.H dan Dr Saefur Rokhim, S.Ap,M.Hpadahal yang benar hanya dua Paralegal yakni AriefCahyadi, S.T, S.H dan Dr. Saefur Rokhim, S.Ap.M.Hsedangkan Imam Gojali S.H adalah Advokat.Bahwa dalam membuat Surta Kuasa Khusus untukmewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan incasu,jelasjelas telah mengikuti kaidah hukum yang ada yakniSURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNAG NOMOR 6TAHUN 1994.

Pada pasal tersebut setidaknyamenjelaskan peran Paralegal dalam memberi BantuanHukum yang merupakan Seorang Legal Assistant yangtugasnya membantu seorang Legal.

Paralegal dalampemberian, perbuatan atau saransaran hukum kepadamasyarakat dan langsung bertanggung jawab kepadaseorang Legal; Paralegal juga berkewajiban memilikipengetahuan dan keterampilan di bidang hukum sehinggaharus atau telah mengikuti pendidikan khususkeparalegalan; Dalam menjalankan tugasnya dilakukansupervisi oleh advokat atau badan hukum lainnya;Dalam perkara ini, Paralegal yang namanya tercantumdalam surat Gugatan Penggugat jelas tidaklah menyalahiketentuan karena dibawah supervisi langsung

AdvokatMunasir,S.H, Agus Wijonarko,S.H dan Imam Gojali S,H.Kedua paralegal yakni Arief Cahyadi S.T,S,H dan DrSaefur Rokhim S.Ap, MH, tidak ikut dalampersidangan(masuk dalam fruang sidang) karenamenyadari keterbatasanya sebagai Paralegal dalamtugastugas Litigasi yang dijalankan oleh Advokat.

No. 105/Pdt.G/2013/MSAcehdi Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 5 September 2013, telahmemberikan kuasa kepada : Juwita SH, Advokat/Penasihat Hukum, Iskandar SH, Advokat/PenasihatHukum, Leni Agustia, Paralegal/Pendamping, ErniOktari, SH, Paralegal /Pendamping Kesemuanyaadalah advokat dan Paralegal pada PP3M(Perkumpulan PendidikanPendampingan untukPerempuan & Masyarakat) yang beralamat di JalanSinggahmata No. 28 Blower Banda Aceh, sesuaiSurat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013

MOCHJOHARUL / PARALEGAL, dan 3. HILMI MUHAMMAD,S.H., Advokat/Pengacara dan paralegal. di kantor hukumDANY CHRISTI FEBRIANU SIAHAAN, S.H.

Lembaga BantuanHukum Gabungan Paralegal Tanah Air (LBHGAPTA) yang ditujukankepada Manager PT. KIU Makin Group Kab. Kotawaringin Timur,Kalimantan Tengah, tertanggal 07 Januari 2015;Fotocopy Surat Permohonan dan Pemberitahuan, an. Lembaga BantuanHukum Gabungan Paralegal Tanah Air (LBHGAPTA) yang ditujukankepada Manager PT. KIU Makin Group Kab.

Lembaga BantuanHukum Gabungan Paralegal Tanah Air (LBHGAPTA) yang ditujukankepada Manager PT. KIU Makin Group Kab. Kotawaringin Timur,Kalimantan Tengah, tertanggal 07 Januari 2015, dengan tembusan yangditujukan kepada Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur;Fotocopy Surat Permohonan dan Pemberitahuan, an. Lembaga BantuanHukum Gabungan Paralegal Tanah Air (LBHGAPTA) yang ditujukankepada Manager PT. KIU Makin Group Kab.

Lembaga BantuanHukum Gabungan Paralegal Tanah Air (LBHGAPTA) yang ditujukankepada Manager PT. KIU Makin Group Kab. Kotawaringin Timur,Kalimantan Tengah, tertanggal 07 Januari 2015, dengan tembusan yangditujukan kepada Camat Mentaya Hulu;e Fotocopy Surat Permohonan dan Pemberitahuan, an. Lembaga BantuanHukum Gabungan Paralegal Tanah Air (LBHGAPTA) yang ditujukankepada Manager PT. KIU Makin Group Kab.

Lembaga BantuanHukum Gabungan Paralegal Tanah Air (LBHGAPTA) yang ditujukankepada Manager PT. KIU Makin Group Kab. Kotawaringin Timur,Kalimantan Tengah, tertanggal 07 Januari 2015, dengan tembusan yangditujukan kepada Camat Mentaya Hulu;Fotocopy Surat Permohonan dan Pemberitahuan, an. Lembaga BantuanHukum Gabungan Paralegal Tanah Air (LBHGAPTA) yang ditujukankepada Manager PT. KIU Makin Group Kab.

., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal), Edymaulana Naro, S.H., (Paralegal), A.

., M.H (Paralegal),Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yangberalamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT.08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku,Kecamaan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Agustus 2020;PENGADILAN TINGGI Tersebut; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30Nopember 2020, Nomor : 654/PID.SUS/2020/PT MKS tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; Penunjukan

., (Paralegal)Umar, S.H., (Paralegal) Edy Maulana Naro, S.H., (Paralegal), Advokat /Pengacara / Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Mandar Yustisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/S.K./LBHMY/V1/2020 tanggal 8 Juni 2020;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :1.

Bahwa Binson Purba dan kawan kawan adalah Tim Paralegal yang fungsinyabersifat sebatas membantu Advokat yang sah menurut UndangUndang;. Bahwa setelah Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 pada Pasal 4. Pasal 7ayat (1), Pasal 11 dan pasal 12 dianulir oleh Mahkamah Agung RI karenabertentangan dengan UU Advokat No.18 Tahun 2003, maka paralegal sudahtidak dapat beracara di pengadilan. Namun demikian dapat membantu Advokatdimana saja di Republik Indonesia;.

Bahwa selaras dengan itu, Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI BapakAbdullah (Website MA RI tanggal 18 Juli 2018) terkait uji materi tersebut diatasdikabulkan agar ada pembatas wewenang antara paralegal dan advokat dalammemeberikan pendampingan hukum di persidangan. Selama ada advokat yangmemimpin, maka sah dan tidak ada salahnya.. Bahwa benar, Penggugat tidak tercatat sebagai anggota Serikat Buruh diperusahaan PT.Duta Mitra Solusindo maupun selaku Anggota DPC FSB KikesKSBSI DKI Jakarta.116.

Justru Kuasa dari Penggugat yang patut dicermati kapasasitasnya sebagaiPenerima Kuasa, karena Kuasa Penggugat telah mengakui secara tegas danjelas melalui Repliknya pada poin 2 yakni Binson purba dan kawankawanmerupakan Paralegal, Padahal sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 yang memeriksa dan mengadili perkara uji materiil tentangParalegal knususnya pada Pasal 12 ayat 1 Permenhukam nomor 1 Tahun 2018yang berbunyi:Pembenan bantuan hukum secara litigasi oleh paralegal dilakukan dalam bentukpendampingan

advokat pada lingkup pemben bantuan hukum yang sama.SUDAH TIDAK BERLAKU, sehingga Binson Purba dkk selaku Paralegal tidakmemiliki kualitas dan dasar apapun untuk mewakili Penggugat melalui SuratKuasa yang telah ditandatanganinya;10.Bahwa tentang adanya Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kapasitasParalegal sudah tidak berlaku sebagai kuasa dalam proses pemeriksaandipersidangan (Pasal 12 ayat 2 huruf b), maka sangatlah beralasan bagi MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar

Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 Replik, Tergugat menelusuri pada situs resmi17milik Mahkamah Agung yakni mahkamah agung.go.id khususnya pada lamanBerita, namun tidak ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh HumasMA RI tertanggal 18 Juli 2018 tentang Paralegal yang dimuat dalam websitetersebutsehingga dalil tersebut sangatlah mengadaada dan patut untukditolak;15.Bahwa sangatlah tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat yang tertuang padapoin 6 Replik, yang menyebutkan DPC FSB KIKES KSBSI DKI Jakarta

Pelatihan Paralegal Desa sebagaimana hasil pemeriksaan dalam kegiatan ini LPJ tidakdidukung dengan bukti yang sah.** Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes sebagaimana hasil pemeriksaan dalam kegiatanini LPJ tidak lengkap dan tidak didukung dengan bukti yang sah, dan PenyertaanModal (BUMDES) tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes.Halaman ke 9 dari 136 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN. KdiSelanjutnya pada tahun 2018 Desa Lasada Kec. Asinua Kab.

Pelatihan Paralegal Desa sebagaimana hasil pemeriksaan dalam kegiatan ini LPJ tidakdidukung dengan bukti yang sah.** Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes sebagaimana hasil pemeriksaan dalam kegiatanini LPJ tidak lengkap dan tidak didukung dengan bukti yang sah, dan PenyertaanModal (BUMDES) tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes. Selanjutnya pada tahun 2018 Desa Lasada Kec. Asinua Kab.

Kdia. pelatinan paralegal Rp.10.000.000,b. pelatihan TPK Rp. 8.838.000,C. pelatinan pengurus BUMDes Rp.8.204.000,Bahwa dari anggaran dan kegiatan tersebut sebagaimana yang sudah saksi lihatdan cek langsung termasuk saksi ikut dalam proses PEMSUS oleh InspektoratKab.

Kegiatan Pemberdayaana. pelatihan paralegal Rp.10.000.000, untuk kegiatan Paralegal Ta. 2018tidak pernah ada dari yang saya ketahui yang ada hanya Pelatihan paralegalTa. 2017 saja (fiktif).b. pelatihan TPK Rp. 8.838.000, Untuk kegiatan Pelatihan TPK dilaksanakan.Cc. pelatihan pengurus BUMDes Rp.8.204.000, dari yang saya ketahui yangdilaksanakan pelatinan hanya pelatihan Tahun 2017 sedangkan Ta. 2018tidak pernah dilaksanakan;Bahwa kegiatan tidak semua dikerjakan untuk TA. 2017 dan 2018, namun lebihjelasnya

Kdi No Uraian Kegiatan Jumlah Anggaran(Rp)7 Pembuatan Lapangan Olahraga Sepak Bola 91.900.000,008 Pelatihan Paralegal Desa 10.000.000,009 Pelatihan TPK 8.838.000,0010 Pelatihan Pengurus BUMDesa 8.204.000,00Total 671.665.000,00 > Bahwa pada tanggal 11 April 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 00974/SP2D/4.04.05/2018 untuk keperluan Transfer Dana Desa Tahap (20%) Desa Lasada sebesar Rp134.333.000,00.

yangsaat itu yang ada dirumah tersebut adalah saksi korban Djumu Rohani,saksi Sartin Rohani, saksi Rani Rohani, saksi Obi Pulue dan saksi IsmailNgabito, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tanah milik saksikorban Djumu Rohani dan saat itu terdakwa juga mengakui dirinyasebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merah Putih danbisa membantu orang orang susah untuk menyelesaikan masalah hukumsambil terdakwa memperlihatkan kartu tanda pengenal sebagai anggotaLSM Merah Putih yaitu Kartu Paralegal

Paralegal Posbakumadin Gorontalo,sehingga saksi korban percaya dan menceritakan masalah tanah miliksaksi korban yang diakui oleh orang lain sebagai tanahnya, kemudianterdakwa meminta kepada saksi korban untuk memperlihatkan kepadaterdakwa dokumen tanah milik saksi korban dan terdakwa mengatakanbahwa dokumen yang saksi korban miliki menjadi pegangan yang kuatdan pasti saksi korban akan menang dalam gugatan , setelah ituterdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.4.250.000,sebagai biaya mengurus

Ismail Ngabito anak dari Mariam Kadirdipertemukan oleh saksi Obi Pulue dengan Terdakwa di rumah milik RaniRohani (adik dari saksi korban) di Desa Moutong, Kecamatan Tilong Kabila,Kabupaten Bone Bolango, pada saat itu Terdakwa langsung memperkenalkandirinya kepada saksi koroban dan mengaku bahwa Terdakwa adalah sebagaianggota LSM Merah Putih dan bisa membantu orangorang yang tidak mampuuntuk menyelesaikan masalah hukum dan Terdakwa juga saat sempatmemperlihatkan kartu Paralegal Posbakumadin Gorontalo

delapan ratus ribu rupiah); Bahwa selain saksi korban, Mariam Kadir juga telah menyerahkan uang sejumlahRp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwauntuk mengurus persoalan tanah milik Mariam Kadir tersebut; Bahwa benar penyerahan uang kepada Terdakwa dibuatkan kuitansi penyerahanuang yang ditandatangani oleh saksi korban dan Terdakwa; Bahwa benar sampai dengan sekarang ini, Terdakwa belum pernah menerimaganti rugi dari Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi paralegal

Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolangodatang dan bertemu dengan saksi korban Djumu Rohani, saksi Sartin Rohani,saksi Rani Rohani, saksi Obi Pulue dan saksi Ismail Ngabito, dimana pada saatitu Terdakwa mengaku sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Gto.Merah Putih dan bisa membantu orang orang susah untuk menyelesaikanmasalah hokum, kemudian terdakwa memperlihatkan kartu tanda pengenalsebagai anggota LSM Merah Putih yaitu Kartu Paralegal

Yusuf, SH MH, Abdul Wahab, SH MH, Agus Purnomo, SH, Syakir, Shi,MH (Paralegal), Umar, SH (Paralegal), Apriadi Basri, SH MH (Paralegal) danMuhammad Jufri (Paralegal) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor34/S.K/LBHMY/IV/2019, tanggal 13 April 2019.PENGADILAN NEGERI TERSEBUTSetelah membaca :Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Mam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor61/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan MajelisHakim.

., (Paralegal),Umar, S.H., (Paralegal), Edy Maulana Naro, S.H., (Paralegal), A. MuhammadQadafi, S.H., M. Kn., (Paralegal), Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar YustisiKabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 141/ S.K./ LBHMY/ VIII/ 2020, tanggal 8 Agustus 2020;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 683/PID.SUS/ 2020/ PT.

., P.Alfret, dan Mariono, Advokat dan Paralegal pada KantorKonsultasi dan Bantuan Hukum Investigasi, beralamat diTaman Anggrek Residence Tower Fragrant Floor 2th Suite STF 02S,Jl. Tanjung Duren Timur 2, No. 12, Tanjung Duren, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa, Tertanggal 01 Oktober 2020 (Terlampir)selanjutnya disebut sebagai Para PEMOHON.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :1.

Alfret,dan Mariono, Advokat dan Paralegal pada Kantor Konsultasi danBantuan Hukum Investigasi, beralamat di Taman AnggrekResidence Tower Fragrant Floor 2th Suite STF 02S, Jl.

., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal),Edy maulana Naro, S.H., (Paralegal), A. Muammar Qadafi., S.H., M.H(Paralegal), Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MandarYustisi yang beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT.08, Lingkungan Axuri,Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2020;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1.