Prosesnya adalahdiumumkan di Koran Media Indonesia hari dan tanggal Terdakwalupa, selanjutnya pada awalnya hanya ada 3 (tiga) pendaftarsedangkan syartanya harus ada 5 (lima), selanjutnya kita umumkanlagi dan ada 5 (lima) KJPP yang memasukkan pendaftaran.Terdakwa lupa KJPP mana yang mengikuti lelang tersebut;Bahwa seleksi pelelangannya menggunakan metode 2 (dua) sampul,sampul pertama dokumen pra kwalifikasi dan sampul kedua memuatpenawaran;Bahwa pagu yang disediakan untuk KJPP Penilai yang dilelangtersebut

Sih Wiryadi dan Rekan, dan selebihnya Terdakwa lupa;Bahwa semua Tim Panitia Pengadaan, dillibatkan dalam prosespelelangan tersebut;Bahwa KJPP yang diusulkan dan yang ditetapkan sebagai pemenangadalah KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, sedangkan yang menetapkanpemenang adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu KabagPemerintahan yaitu Bok.

Himawan, S.Sos;Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh KJPP Pemenang dalamhal ini KJPP Sih Wiryadi dan Rekan adalah sesuai dengan Kontrakyaitu Rp. 345.765.000, (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratusenam puluh lima ribu rupiah);Bahwa masa keberlakuakn hasil penilaian KJPP tersebut adalahselama 1 (satu) tahun, sejak ditetaokannya harga tersebut.

Dasarnyaadalah berdasarkan penjelasan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan.Masanya atau lamanya KJPP penilai bekerja adalah 3 (tiga) bulan;Bahwa Terdakwa mulai mengenal Sdr. Kasim Assegaf di Kel. SungaiParit Kec. Penajam Kab. Penajam sejak tahun 2004 karena Sadr.Kasim Assegaf penduduk Kel. Sungai Parit dan sewaktu ituTerdakwa menjabat sebagai lurah Sungai Parit. Terdakwa dan Sadr.Kasim tidak mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah atausemenda;Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.

SURODAL SANTOSO, MT, HATTA KADIR Bin KADIRHASYIM, dan keterangan Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan KuasaPengguna Anggaran Nomor 050/01/SKKPA/2010 Terdakwa sebagaiketua Tim Pengadaan Penilai Harga Tanah tidak berhubungan denganproses penunjukan Penilai Harga Tanah (KJPP) untuk Tanah RelokasiKorban Kebakaran yang terjadi pada tahun 2009.

,Pimpinan KJPP Andi Tiffani dan Rekan CabangYogyakarta, berkantor di Jalan Raya Tajem Nomor 57,RT.3 RW.31, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal4 Januari 2021;Pemohon Kasasi dan Il;LawanHERU SUWARTI, bertempat tinggal di Curah Lor RT.3 RW.6,Bligo Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 9 hal. Put.

Menolak Permohonan Keberatan dari Termohon Kasasi (dahuluPemohon Keberatan);Menyatakan sah proses dan hasil musyawarah tanggal 7 Desember 2020;Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum hasil penilaian pengadaantanah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Adi Tiffani & Rekan dalamproses pengadaan tanah untuk pelaksanaan pengadaan tanah dalamrangka pembangunan Jalan Tol Kulonprogo Yogyakarta Solo;6.

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KJPP AndiTiffani Dan Rekan;2.

1554 K/Pdt/2021Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 5 Tahun 2012 terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012; Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dimana ditentukanPelaksanaan Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya ganti kerugianhasil penilaian ganti kerugian, in casu sesuai penilaian KJPP

Karena dalam penetapanluasan tanah yang akan di ganti rugi bukanlah kewenanganPutusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 16 dari 58 halamanB.2.Tergugat, malainkan didasarkan atas bukti surat yangditerbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.Bahwa dengan tidak dimasukkannya KJPP dan PT.

(T9)Dilanjutkan dengan Surat Pemesanan Barang / Jasa (SPBJ) (Paket KJPPBB) SUTT 150 Kv Interkoneksi Sumatera Selatan Bangka (GI TanjungApiApi Landing Point Muntok) oleh General Manager PLN UIP SumateraBagian Selatan Nomor : 0071/STH.01.02/40070000/2020 tanggal 14Febuari 2020 kepada KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekanuntuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pada jalur SUTT/SUTET.

Nanang Rahayu Sigit Paryantodan Rekan, selanjutnya diberi tanda T14;20.Fotocopy surat Pengadaan Jasa KJPP Landing Muntok No.

Karena dalam penetapanluasan tanah yang akan di ganti rugi bukanlah kewenangan Tergugat, malainkandidasarkan atas bukti surat yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.Bahwa dengan tidak dimasukkannya KJPP dan PT.

Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi TERGUGAT menaigugatan PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Konsortium) karena padakenyataannya tidak ada pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), PT.

DRS MUCHDAN BAKRIEMELAWAN1.Badan Pertanahan Nasional Kota Depok2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia3.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Toto Suharto Rekan4.WINARDI PRAWIRA ATEN

Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan (KJPP MBPRU), sebagai Termohon IV;

Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun DanRekan (KJPP MBPRU), berkedudukan di Kindo Office SquareAd, Jl. Duren Tiga Raya Nomor 101, Jakarta Selatan 12760,dalam hal ini memberikan kuasa pada Ir.

Pihak KJPP MBPRU telah mengakui adanya kekeliruan dalam penilaian akibatdata yang kurang atau belum lengkap dan diingatkan sesuai kode etik penilaiansemestinya KJPP MBPRU dapat melakukan revisi hasil penilitian.

Dan telahdiingatkan pula bahvea penilaian KJPP MBPRU tidak comply/tidak sejalan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.4) Sebagai salah satu contoh, Pihak KJPP MBPRU telah ditunjukkan adanyakesalahan dalam penaksiran seperti yang terjadi pada PT. Gajah Tunggal. PT.Gajah Tunggal membeli tanah industry seharga Rp. 1.744.000,/m? di tahun 2014dari pengembang Kavasan Industri yakni PT. Bintang Puspita Dwkarya, akan tetapitanah PT.

Bahwa, untuk adanya suatu acuan dalam penentuan besaran ganti kerugian, makaPemohon telah pula menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN, suatu lembaga penilaiindependen terdaftar (bersertifikat) dengan izin usaha KJPP No. 2.13.0118, sehinggahasil penilaian yang dikeluarkannya telah menggunakan standart penilaian yang benarsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, demikian juga ketentuandalam SPI (Standar Penilaian Indonesia);24.

Bahwa, adapun hasil penilaian dari KJPP ISKANDAR dan REKAN adalah sebagaiberikut :(Kutipan hasil penilaian KJPP ISKANDAR DAN REKAN).Halaman 12 Putusan Nomor 38 Pdt.G/2018/PN.KwgPENILAIAN OBYEK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM (KERETACEPAT JAKARTA BANDUNG KCIC) MILIKPT. PERUSAHAAN INDUSTRI CERES (Konsumen Pengguna Kawasan Industri)1. IDENTIFIKAS OBYEK PENILAIANObyek penilaian adalah obyek pengadaan tanah milik PT.

; Bahwa pengukuran dilakukan oleh KJPP dan hasilnya penilaianKJPP nilai bangunan sekitar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh jutarupiah); Bahwa Saksi pernah mendengar, tapi Saksi tidak tahu kepadaSiapa ditawarkan ; Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah anak tiri Jamhur ; Bahwa ditawarkan pada tahun 2019 harganya Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah); Bahwa tanah tersebut ditawarkan kepada Saksi, Saksi tawarRp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) urusan denganpemilik bangunan

Yuliati meninggal,sampai sekarang tidak ada dibayar ; Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak dibayar oleh para Tergugat; Bahwa yang Saksi dengar KJPP melakukan penilaian tersebutsetelah mediasi di Polres, atas perintah Polisi ; Bahwa saat KJPP datang ke lokasi Yufni tidak hadir ; Bahwa Saksi tidak tahu apakah KJPP melakukan penilaiantersebut atas persetujuan pemilik tanah dan pemilik rumah, tapi yangSaksi dengar di kantor polisi kKedua belah pihak sepakat menunjuk teampenilai yang independen dan menurut

pemilik bangunan pemilik tanahsudah setuju; Bahwa menurut Yufni, Jamhur dan Dahnil sudah setuju tinggalpengurusan turun waris saja; Bahwa jaminan persetujuan secara tertulis dari Jamhur dan Dahniltidak ada ; Bahwa Saksi tidak jadi membeli tanah tersebut, karena Saksi tidakmau bermasalah ; Bahwa Saksi tahu hasil penilaian KJPP Rp67.000.000,00 (enampuluh tujuh juta rupiah) dari Arizal Fahmi, dokumennya Saksi tidak adamelihat ; Bahwa saat Hj.Yuliati masih hidup para tergugat lancar membayarsewanya

Yuliati masih hidup, yang kedua setelah ia meninggal ; Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti pada saat di Mediasi diPolres apakah poin 5 dalam Surat Perjanjian Kontrak disetujui oleh keduabelah pihak, yang Saksi dengar KJPP melakukan penilaian bangunanhasil kKesepakatan dari Polres;2.

, tapiSaksi tidak hadir ; Bahwa secara langsung Saksi tidak tahu, tapi Saksi dengar nilaibangunan tersebut Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah); Bahwa Saksi tahu dari Pak Lurah, Saksi diberitahu lewat telponteam KJPP turun menilai bangunan rumah para Tergugat ; Bahwa penilai tersebut jadi dilaksanakan oleh KJPP, Saksi tahudari Arizal Fahmi ; Bahwa Saksi tidak ada menanyakan hal itu, karena Mediasi hanyamembicarakan tentang nilai bangunan ; Bahwa Saksi tidak tahu, karena itu disampaikan

Bahwa TERGUGAT akan melakukan Pelelangan rumah tersebut melalui KPKNLdengan (SHGB) No. 10, tanggal 12062006 atas nama ISKANDAR yang beralamatdi Bengkong Indah II No. 77 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batamdengan harga yang tidak sesuagi dengan harga pasar dan tidak wajar yaitu Rp.Halaman 2 Putusan Nomor :273/Pdt.G/2015/PN.Btm317.000.000, (tiga ratus tujuh belas juta rupiah), rumah tersebut dilakukan taksasioleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) sebelum di lakukan renov asi dan rumahtersebut

Pelaksanaan penilaian atas agunan kreditPENGGUGAT dilakukan oleh KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun &Rekan dengan penhjelasan sebagai berikut:a. Tanah HGB No. 10 atas nama Iskandar berikut bangunan di atasnya, penilaiandilakukan pada tanggal 12 September 2015 dan hasil penilaian tersebutdituangkan dalam Laporan Penilaian KJPP No. 0464 /CLMandiri/MBPTUMDN/SHW/X/2015 tanggal 21 September 2015 ;b.

Tanah HGB No. 38 atas nama Iskandar berikut bangunan di atasnya, penilaiandilakukan pada tanggai 10 September 2015 dan hasil penilaian tersebutdituangkan dalam Laporan Penilaian KJPP No. 0463 /CLMandiri/MBPTUMDN/SHW/X/2015 tanggal 21 September 2015.Berdasarkan hasil penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun& Rekan TERGUGAT menetapkan limit lelang agunan kredit PENGGUGAT.

tanggal 15 September 2015, tanpa aslidiberi tanda P. 10;Foto copy Laporan kunjungan Debitur tanggal 7 Desember 2015, tanpa aslidiberi tanda P.11;Foto copy Formulir nformasi debitur ndividuan (IDI) untuk pengecekan kreditmelalui Bl Cheking tanggal 28 Mei 2015 tanpa asli, diberi fanda P.12;Foto copy hasil pengecekan hasil BI Cheking tanggal 3 Juni 2015, sesuaidengan aslinya, diberi tanda P.13;Foto copy perhitungan nilai tanah rumah tinggal 2 lantai yang dikeluarkanoleh kantor Jasa penilaian Publik (KJPP

No.0464/CLMandiri/MBPTUMDN/SHW /1X/2015tanggal 21 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda T.21;Foto copy laporan penilaian KJPP No.0463/CLMandiri/MBPTUMDN/SHW /1X/2015tanggal 21 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda T.22;Foto copy Print Out BI Checking pada systemnformasi Debitur tentang rincian BankIndonesia tentang Kolektibilitas Kredit. an.

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN,
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA BRI CABANG SETIABUDI Cq. BAGIAN KREDIT

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar & Rekan, yangberalamat di Jalan Setra Dago Utara III Nomor 75 Kota Bandung,untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula TergugatIII;4. Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Setiabudi Cq.

melalui tahapan musyawarahsebagaimana undangan dari Para Tergugat yang diselenggarakan padatanggal 13 November 2018 yang bertempat di Aula Rumah makan PonyoJalan Raya Cinunuk Nomor 186, yang pada pokoknya Penggugatmendapatkan Amplop dari Para Tergugat yang berisikan mengenai besarnyaNilai Penggantian Wajar Tanah (NPW) dan Bangunan untuk pembangunanjalan tol CileunyiSumedangDawuanatas nama AYI SULAEMAN(PENGGUGAT) dengan nomor kavling 47 yang diterbitkan oleh Tergugat III(KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP

Hal ini dapatdiartikan bahwa tingkat berterimaan masyarakat pemilik lahan terkena tol,terhadap hasil penilaian KJPP Aditya Iskandar & Rekan lebih tinggi atau lebihbanyak daripada yang menolak hasil penilaian.Bahwa bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam daftar nominatifdari BPN Kabupaten Bandung (Bukti PK1), disebut bidang dengan NomorKavling 47 dengan nama pemilik Ayi Sulaeman.

Dengan demikian kekeliruan mengenai "mMusyawarahtidak perlu terjadi ;Bahwa ganti rugi yang layak dan adil telah dilakukan oleh TergugatI/Terbanding berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)yaitu KJPP Aditya Iskandar & Rekan yang telah terdaftar dan telahmenjadi anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPP)),dimana dalam melakukan penilaian atau taksasi telah mempunyaistandar penilaian Indonesia dan diakui pemerintah berdasarkan hargapasar hasil Survey, sedangkan besaran yang diajukan

Bidang Kavling No. 46 dan 48 telah bebasdengan nilai UGK hasil penilaian KJPP Aditya Iskandar & Rekan ;9. Bahwa bidang No. 47 milik Sdr. Ayi Sulaeman merupakan Ruko di sisiJalan Raya Cileunyi Rancaekek. Sementara rukoruko lainnya yangberada di sisi Jalan Raya Rancaekek yang terkena tol yakni bidangdengan No.

Padahal sesuai PMK Nomor 27/PMK.06/2016,penentuan nilai limit barang yang akan dilelang harus atas dasarpenetapan dari Penilai (Juru Nilai) atau Penaksir (Juru Taksir) yangresmi, berkompeten dan indepeden; Bahwa untuk pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukannilai limit barang yang akan dilelang melalui Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) resmi, yaitu KJPP Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun dan rekan (bukti T.I18).

KJPP ini memiliki Kompetensi yangjelas dan bersifat independen yang hasil penilaiannya dapatdipertanggungjawabkan (Vide: bukti Surat T11 TI19). Hasilpenilaiannya juga telah diumumkan secara transparan sebagaipemenuhan asas publisitas (Vide: bukti surat TIl15 dan TI16), dantelah pula memberitahukan kepada Pembanding (Vide: bukti surat TI14).

Jadi pelaksanaan lelangsampai tiga kali bukan karena tidak transparannya proses lelang tetapi karenatidak ada penawaran yang mencapai batas limit yang telah ditentukan;oO Bahwa dalam perkara ini, penentuan nilai limit sudah dilakukan oleh Penilaidari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) resmi yang memiliki kompetensi yangjelas dan bersifat independen, yaitu KJPP Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswatun dan rekan (bukti T.I18);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis HakimPengadilan

No. 208 PK/Pid.Sus/2016BUKAN DILAKUKAN OLEH SATU ORANG dalam hal ini PemohonKasasi selaku AO, MELAINKAN BEBERAPA ORANG yang sifatnyaberjenjang;Bahwa di dalam fakta persidangan, telah terbukti bahwa PARAAPRESIAL JAMINAN YANG DITUNJUK OLEH BCA yaitu :a) Kantor KJPP TOTO SUHARTO Dan Rekanb) Kantor KJPP M.ARIF Dan Rekanc) KJPP SIH WITYADI Dan RekanFAKTA persidangan, TERDAPAT 4 orang saksi UTAMA dari BCAyaitu :1.

BCA,Tbk dalam menilai jaminan terhadap pengajuan KPR dilakukanoleh KJPP yang ada kerja sama dengan PT. BCA, Tbk, PT.

No. 208 PK/Pid.Sus/2016D16.17.SELAKU TERDAKWA TELAH MELAKUKAN MUFAKAT JAHATDENGAN APRESIAL INDEPENDEN UNTUK MEMPENGARUHI/MENGATUR APRESIAL YANG DILAKUKAN KJPP INDEPENDENREKANAN BCA TERSEBUT di persidangan ;Bahwa para saksi KJPP APRESIAL INDEPENDEN BCA YANGMELAKUKAN APRESIAL DI PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA.SAMA SEKALI TIDAK MENERANGKAN ATAU MENUNJUK ADANYAAO (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) melakukan kerja samauntuk mengatur apresial atas obyek jaminan tersebut ;Keterangan KJPP Independen Saksi DANNY PURWANTOROdi

persidangan di bawah sumpah, menerangkan :"Saksi bekerja pada KJPP ARIEF dan REKAN adalah REKANANBCA, Saksi melakukan apresial bagi Debitur WILLIEM ARYOGUNAWAN, AGUNG WIJAYA, dan RETNO SAPUTRA ;Saksi Tidak Pernah hubungi AO (Terdakwa/Pemohon Peninjauan);Bahwa setelah dengan adanya kredit macet, kemudian ada KJPPPembanding, dari KJPP saksi tetap pada penilaian semula;Bahwa selama saksi bekerja di KJPP yang merupakan rekananBCA selama ini dari BCA tidak pernah menolak(mohon periksa keterangan saksi

KJPP saksi tetap pada penilaian semula ;Bahwa selama saksi bekerja di KJPP yang merupakan rekananBCA selama ini dari BCA tidak pernah menolak.

register Nomor 2/Pdt.PKons/2021/PN Blg telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlahRp. 161.223.201, (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh TigaRibu Dua Ratus Satu Rupiah) kepada Termohon dan Termohon II sebagaiPembayaran Ganti Kerugian atas tanah yang saling klaim kepemilikan antaraKaladius Hutagaol dan Buntuon Muara Tua Hutagaol pada Pembebasan LahanPembangunan Jalan Balige By Pass dengan peta bidang yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Toba yang terdaftar pada Resume Penilaian KJPP

2021/PN Blg tanggal 30September 2021 Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menawarkan kepadaTermohon II uang sejumlah Rp. 161.223.201, (Seratus Enam Puluh Satu JutaDua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) sebagai PembayaranGanti Kerugian atas tanah yang saling klaim kepemilikan antara KaladiusHutagaol dan Buntuon Muara Tua Hutagaol pada Pembebasan LahanPembangunan Jalan Balige By Pass dengan peta bidang yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Toba yang terdaftar pada Resume Penilaian KJPP

2021/PN Blg10.11.12.13.14.15.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama C.Br.Pangaribuan, diberitanda (P6);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Charles Hutagaol, diberitanda (P7);Fotocopy Surat Ketua Tim Persiapan Asisten Pemerintahan KabupatenToba Samosir Nomor : 570/574/SetdaPert/2019 Tanggal 07 Februari2019 Perihal Unangan Sosialisasi, diberi tanda (P8);Fotocopy Rincian Resume Laporan Penilaian Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Balige ByPass Tahap Il oleh KJPP

Kerugian atas Sertipikat HakMilik Nomor: 1130/Limusnunggal, Nomor Bidang 2l,dengan luas tanah yang terkena 778 M2 senilai Rp.512.100.000, yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel,Johnny dan Rekan tertanggal 16 Februari 2017 (foto darifotocopy) ;Surat Revisi atas Bidang 21 Nomor: O0064BF/S/IMMVII/2018, Perihal: Surat Pengantar ResumePembangunan Jalan Tol CimanggisCibitung milikMasyarakat yang berlokasi di Desa Limusnunggal,Kecamatan Cileungsih, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel

SinarHoperindo sebagai Penggugat melawan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Immanuel Johhny dan Rekan D/HPT. Sucofindo Advisory Utama (dahulu bernama PT.Sucofindo Apraisal Utama sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan TanahJalan Tol Cimanggis Cibitung sebagai Tergugat Ill.

SinarHoperindo sebagai Pembanding semula Penggugatmelawan Kantor asa Penilai Publik (KJPP) ImmanuelJohhny dan Rekan D/H PT. Sucofindo Advisory Utama(dahulu bernama PT. Sucofindo Apraisal Utama sebagaiTerbanding semula Tergugat I, Kantor PertanahanHalaman 50 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG19 Bukti P I1920 Bukti P I2021 Bukti P I21Kabupaten Bogor sebagai Terbanding II semula TergugatTI, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat RI Cq.

BuktiPll6 : Rekapitulasi Uang Ganti Kerugian atas Sertipikat HakMilik Nomor: 1040/Limusnunggal, Nomor Bidang 2A,dengan luas tanah yang terkena 1.877 M2 senilai Rp.1.235.400.000, yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel,Johnny dan Rekan tertanggal 16 Februari 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;7. BuktiPll7 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1169/Limusnunggal atasnama Linda Chandradinata seluas 8.595 M2 (fotocopysesuai dengan aslinya) ;8.

SinarHoperindo sebagai Penggugat melawan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Immanuel Johhny dan Rekan D/HHalaman 54 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG24 Bukti P Il2425 Bukti P Il2526 Bukti P II26PT. Sucofindo Advisory Utama (dahulu bemama PT.Sucofindo Apraisal Utama sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI Cq.

Dividen dari SJL ke KJPP MYR Wajib Pajak (Lap.HMSsP Kantor Jasa PenilaiPublik)Yang dianggap Sebagai Penilai MYR 143.415.417 Wajib Pajak (Lap.Royalti DJP Penilai DJP)Review MYR Waijib Pajak (Lap. KJ& Lap. Penilai DJP2. Pertumbuhan Proyeksi KJPP % 3,73% Wajib Pajak (Lap. Halaman 10 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 2013 B/PK/Pjk/2019 Pendapatan ditinjau dari Kantor Jasa PenilaiVolume Penjualan Publik)Penilai % 1,80% Data Monitor (Lap.DJP Penilai DJP)Review % 4,59% Kementerian MalayProyeksi Pendapatan KJPP MYR/0O 296 695 Wajib Pajak (Lap.ditinjau dari Harga Jual 0 Kantor Jasa PenilaiPublik)Penilai MYR/OO 118695 Analisis DJP (Lap.DJP 0 Penilai DJP)Review MYR/00O 359592 The Edge Market0Tingkat Persentase KJPP % 56%93% Wajib Pajak (Lap.Duties & Tax Kantor Jasa PenilaiPublik)Penilai % 52%93% Analisis

DJP (Lap.DJP Penilai DJP)Review % 52,00% SEATCANilai atas Merek Dagang KJPP 000 MYR Wajib Pajak (Lap.106.908,00 Kantor Jasa PenilaiPublik)Penilai 000 MYR Analisis DJP (Lap.DJP 317.150,04 Penilai DJP)Review 000 MYR Kertas Kerja WP de150.559,81 data pada No. 1s.d.Sumber Data : https://mpic.gov.my/mpic/index. php/en/rsscontentenglish/1734Publisher : Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi MalaysiaTahun Data : 20052015Tahun Publish Data : 12 September 2016Jenis Data : Volume Penjualan Legal

Bahwa kemudian Pemerintah Kota Pasuruan melalui kecamatanPanggungrejo menunjuk KJPP (Kantor jasa Penilai Publik) Asnawi untukmelakukan penilaian terhadap tanah milik Penggugat; halaman 9 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.4.Bahwa berdasarkan Penilaian dari KJPP (Kantor jasa Penilai Publik)Asnawi harga tanah dari Penggugat adalah sebesar Rp. 724.000, (tujuhratus dua puluh empat ribu rupiah) per meter persed) ; Bahwa namun kemudian Penggugat menolak pembebasan tanah dariPemerintah

Hal tersebut didasarkan pada buktibukti pemeriksaanyang menunjukkan adanya kondisikondisi yang tidak sesuai ataspenetapan nilai pengganti wajar yang ditetapbkan KJPP Asmawi dan Rekan,sebagai berikut ; a.

;Bahwa uraian hasil pemeriksaan tersebut di atas merupakan hasil dariprosedur pemeriksaan untuk menilai hasil penilaian KJPP Asmawi danRekan atas penetapan nilai pengganti wajar.

;Bahwa, saksi mengumpulkan Dokumen perencanaan, penerbitan SKPanitia,penetapan lokasi, pencabutan sk KJPP Asnawi dan Penilaian KJPPAsmawi ternyata terdapat indicator yang digunakan tidak sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan.

;Bahwa, Data pembanding dan KJPP Asmawi itu bentuk tanah matang adabangunannya.; Bahwa, tanda pembanding yang dipakai saksi tanah padat jaraknya + 100m dengan tanah yang dipakai sekarang ini sudah bersertifikat.

Sehingga yang sebenarnya melakukan penilaian objek sengketaadalah kantor jasa penilai public (KJPP) Damianus Ambur & Rekan bukan Tergugat Isebagaimana yang dituduhkan si Penggugat .

majelis hakim untuk melihat secara jernih bahwa inti dari permasalahan ini adalahadanya hutangpiutang antara bank dan debiturnya yang mana debitur (Penggugat) sudahtidak mampu lagi melaksanakan kewajiban/prestasi seperti yang telah diperjanjikan (ingkarjanji/wanprestasi).Bahwa dalildalil Penggugat nomor 6 bila dikaitkan dengan dalildalil Penggugat nomor 10secara hokum sangat kontradiktif/bertentangan dengan fakta hokum yang telah terjadi yaitu:e Nilai jaminan yang dilakukan oleh Penggugat melalui KJPP

Nanang Rahayu dan Rekandengan nilai pasar Rp. 2.866.800.000, dan nilai likuidasi Rp. 2.006.800.000 adalahsangat tidak realistis dan sangat tidak masuk akal untuk dapat menjadi nilai limit objeksengketa dalam pelelangan karena faktanya dengan nilai limit Rp. 1.370.570.000, yangditetapkan oleh KJPP Damianus Ambur dan Rekan tidak ada peserta yang berminat untukmengikuti pelelangan tersebut.

atas nama Umrah, sesuai ashi ditandai dengan bukti TI 18 ;1(satu) lembar photo copy undangan yang ditujukan kepada Umrah yang dikeluarkan olehBank Papua tanggal2 Pebruari 2015, sesuai ash ditandai dengan bukti TI 19 ;1(satu) exemplar photo copy surat pemberitahuan dikeluarkan oleh Avokat A Baskam, SH& Rekan, tanggal 2 Pebruari 2015 ditujukan kepada Bank Papua Cabang Makassar, sesuaiash ditandai dengan bukti TI 20 ;1(satu) exemplar photo copy laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

oleh profesi yangsamasama independen namun berbeda hasilnya adalah hal yang sangat lumrah terjadi karenawaktu yang berbeda mengakibatkan harga pasar dan mekanisme yang berbeda.Bahwa berdasarkan keterangan saksi KJPP Damianus Ambur : Saksi I Tergugat: IKYPASERU, menerangkan bahwa laporan ringkas hasil penilaian Aset Properti atas nama Umrahtanggal 9 Oktober 2015 dilakukan dengan melihat datadata dilokasi, baik tanah maupunbangunan yang setiap saat terjadi penyusutan melihat datadata yang berbeda

Penggugat:
Maksud P Situmeang
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Bahwa apabila dicermati pokok Permohonan Keberatan yang disampaikanoleh Pemohon Keberatan yang pada intinya tidak setuju/Keberatan atashasil penilaian besaran nilai kerugian yang dinilai oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan maka seharusnya Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan juga dijadikan sebagaipihak dalam perkara ini agar mereka dapat menjelaskan selengkaplengkapnya dasar pertimbangan penetapan nilai besaran ganti kerugianyang ditujukan kepada

Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi tetapikewenangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 31 ayat (1) dan pasal 63ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penilaianObjek Pengadaan Tanah.b.

Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai Pasal 13Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakan melalui tahapanPerencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah yang harus sesualdengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penilaian Ganti Kerugiandilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah mendapatlisensi dari Menteri Keuangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional;20.

Fotocopy Berita Acara penyerahan hasil Inventarisasi dan IdentifikasiPengadaan Tanah Jalan Tol KisaranTebing Tinggi Tahap Ruas :KualaTanjung Tebing Tinggi kepada Penilai Publik KJPP Pungs Zulkarnaindan Rekan No.29/BAPT12/III/ 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang telahdiberi materai secukupnya (nazegelen) dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tandave ceeeeeeeee TL 83.

Fotocopy Laporan Penilaian Tanah dari Penilai Publik KJPP PungsZulkarnain dan Rekan No. file : 00111/2..000402/PI/11/0446/ I/V /2019tanggal 13 Mei 2019 yang telah diberi materai secukupnya (nazegelen)Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2019/PN Simdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda ...... 0. cece ce cce cece eee eee scenes eeeee eee PE Q!

Kepala Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan PemdaKota Sungai Penuh menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untukdiproses kontraknya. Setelah kontrak ditandatangani, Tim Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP) turun kelapangan untuk melakukan Penilaian harga tanah yangditetapkan oleh Bapak Walikota Sungai Penuh tersebut. Hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) tersebutdituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian.

Bahwa Tim KJPP melakukan pengecekan ke lokasi tanah seingat saksipada bulan oktober tahun 2019 saksi ikut ke lokasi bersama Sdr. BARNIS,Sdr. RAHMA HUSEN, Sdr. HAMDI PRAJA dan Tim KJPP. Sedangkanlaporan Tim KJPP tersebut yang diberikan kepada saksi denganKesimpulan Penilaian tanah kosong yang terletak di JI. Pelita Ill, RT. 01,Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi.

Bahwa Tim KJPP melakukan pengecekan ke lokasi tanah yaitu 3 harisetelah penandatanganan kontrak namun saksi tidak ikut ke lokasi namunTim KJPP menemui saksi di Kantor PERKIM sebelum melakukanpengecekan ke lokasi tanah. Sedangkan laporan Tim KJPP tersebut yangdiberikan kepada saksi yaitu Tanggal O04 November 2019 denganKesimpulan Penilaian tanah kosong yang terletak di JI. Pelita Ill, RT. 01,Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi.

Bahwa yang mengangkat saksi dalam jabatan sebagai Kepala Cabang /Konsultan Penilai Jasa pada KJPP MBPRU Cabang Jambi adalah pendiripersekutuan perdata kantor jasa penilai publik (KJPP) Muttagin, BambangPurwanto, Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) dengan akta notarisNomor : 44 Tanggal 30 maret 2010.

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi bekerja sebagai quality control / kordinator tekhnik padaKJPP MBPRU Cabang Jambi adalah pimpinan cabang KJPP MBPRUCabang Jambi AMIR SOLIHIN dengan penunjukan pimpinan KJPP MBPRUCabang Jambi secara lisan.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN (KJPP MBPRU selanjutnya disebut sebagai Termohon VI

PERBANDINGAN KLAIM NILAI GANTI KERUGIAN YANG DIDAPATKANPEMOHON BERDASARKAN HASIL PENILAIAN KJPP LAIN1.

P29), PEMOHON menunjuk KJPP IDR untukmelakukan penilaian atas Tanah aquo dan hasilnya digunakan sebagaiperbandingan atas hasil penilaian dari TERMOHON VI;2.

Bahwa pemohon dalam dalam permohonannya menyampaikan bukti Berita Acaratanggal 13 April 2018 (Bukti P28), dimana pihak KJPP dan PSBI bertandatangan dalam Berita Acara sebagai peserta rapat bukan menyetujui isi dariBerita Acara , dan pihak KJPP juga menyatakan bahwa hasil perhitungan KJPPtelah adilKEBERATAN ATAS SISA TANAH/ TANAH BERDAMPAK14.

P1.09.00196, dan juga telahmendapatkan Lisensi BPN Nomor 101/KEP500.13.1/V/2015.Bahwa KJPP MBPRU mendapat penunjukan penugasan oleh PT.

2018 oleh KJPP IDR(Laporan Penilaian IDR) dan P31 tentang Standar Penilaian Indonesia 306Halaman 89 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pat.G/2018/PN.

Menghukum Turut Tergugat dengan menerbitkan rekomendasi kepadaKementerian Keuangan, agar mencabut izin praktek KJPP MBPRU,mengingat mereka telah bekerja tidak seuai prosedur dan berkerja asalasalan, sehingga merugikan Penggugat dan mungkin masyarakat banyaklainnya yang berhubungan dengan penilaian harga tanah untuk TapakTower dan ROW SUTT 150 KV, Ulee Kreeng Krueng Raya;7.

Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan, denganmenerbitkan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agarmencabut izin praktek KJPP MBPRU, mengingat mereka telah bekerjatidak sesuai prosedur dan bekerja asalasalan, sehingga merugikanPemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dan mungkin masyarakat banyaklainnya yang berhubungan dengan penilaian harga tanah untuk TapakTower dan ROW SUTT 150 KV, Ulee Kreeng Krueng Raya;10.

bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidakdapat dibenarkan, oleh karena setelan membaca dan meneliti secarasaksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2020 dan kontra memori kasasitanggal 15 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalamhal ini Pengadilan Negeri Jantho tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun/KJPP