Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil dan menghubungkan penafsiran majelis hakim dengan bukti yang diajukan olehTergugat dan Penggugat ; Bahwa timbul pertanyaan apakah dengan kondisi birokrasiyang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana para Pejabat PembinaKepegawaian daerah (Kabupaten/Kota) meminta sekaligus menyetujui perpindahanseseorang PNS kepada Gubernur dan kenyataannya Gubernur menerimanya demiHal 5 dari hal10 Put.189/B/2014/PT.TUN.MKSterciptanya penyelengaraan

permohonanPENGGUGAT sebagaimana Posita 2 diatas dan selanjutnya menerimaserta memproses permohonan Sertifikat atas nama TERGUGAT sebagaimana ternyata Nomor Berkas 81575/2017 dan Nomor Berkas81571/2017 dan Nomor Berkas 81031/2017 dan Nomor Berkas 81576, Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PTKnyatanyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggarketentuan tentang Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain,yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undangundang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelengaraan

Menciptakan tertib Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan ;b. Menciptakan Kepastian Hukum ;c. Mencegah terjadinya Penyalahgunaan Wewenang ;d. Menjamin Akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintah ;e. Memberikan Perlindungan Hukum kepada Warga Masyarakat danAparatur Pemerintahan ;f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan danmenerapkan AUPB ;g.

menjadi ABDUL ASIS dan identitas pemohon disesuaikan dengan bukti surat yang dilampirkan oleh Pemohon yaitu berupa: Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan Surat Keterangan dari Desa;

Nomor17/Pdt.G.sederhana/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Mei 2018, yang dibacakan dipersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat IItidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yangdibuat oleh Mahran, S.H, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pusat Nomor17/Pdt.G.sederhana/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Mei 2018, yang dibacakan dipersidangan;Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan penerbitan PERMANomor 2 Tahun 2015 adalah penyelengaraan

Bahwa bukti adanyahubungan kerja ini terlihat dari ketentuan UndangUndang No. 2 Tahun1993 merupakan salah satu penjabaran dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945adalah: Mewajibkan setiap Pengusaha untuk bertanggung jawab danmemberikan ganti rugi terhadap kecelakaan kerja yang menimpa tenagakerjanya untuk hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun1994 yang antara lain mengatur Penyelengaraan Jaminan Sosial olehPemerintah yang meliputi jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua, cacat,JPK, meninggal

., (vide bukti P1sisa hak dan kekayaan Lembaga Pendidikan Muslim dan Yayasa Pendidikan Muslim diserahkan kepada YPPM (Yayasan PePendidikan Muslimin);Pembina:> Sutisna;dan ijin penyelengaraan pendidikan dari YayasanBahwa dalam Akta Serah Terima Kekayan Sisa Hasil Likuidasi YayasanNomor 10 tanggal 27 Juli 2010 oleh Yulius Anwar, S.H., Notaris di Bandung(bukti P21), menyebutkan:1) Pihak Pertama : bertindak untuk dan atas nama Para PembinaYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin(YPPM) yang terdiri dari

UndangUndang No.32 Tahun 2002 dalam Pasal 25ayat (1) Juncto Pasal 13 ayat (2) ;Bahwa berdasarkan pertentangan yang sangat nyata dan tidak dapatditolerir antara makna yang cukup jelas dalam Pasal 25 ayat (1) Juncto Pasal 13ayat (2) yang intinya : "Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaranberbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanyamenyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebin dahulumemperoleh izin penyelengaraan

tentangpembetulan akta, maka dengan merujuk pada pasal 16 Burgelijk wet Book voorIndonesie, dengan redaksi semua keputusan tentang pembetulan ataupenambahan aktaakta, apabila telah mendapatkan kekuatan mutlak,harusdibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam regidterregister yang sedangberjalan, segera setelah putusan itu diperlinatkan kepadanya, sedangkan jikakeputusankeputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatatpula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan Reglemententang Penyelengaraan

setelahpemberitahuan secara tertulis kepada pemohonpengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidangyangberbatas poor cc re eee eee 2 (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan selambat lambatnya 10 (sepuluh )hari sebelum Penetapan batasdilaksanakan ; (5) Pemeberitahuan tersebut dilakukan dengan suratsesuai bentuk sebagaimana tercantum dalamlampiran ; Bahwa tindakan dari Tergugat yang telahmengeluarkan surat keputusan a quo bertentangandenagan Pasal 3 angka 1 Undang undang No 28 tahun1999 tentang Penyelengaraan

Lingkup pekerjaan sehubungan dengan Jasa Penyelengaraan UndianBerhadiah yang diberikan oleh Pemohon Banding meliputi antara lain:a. Pengurusan Ijin penyelenggaraan Undian di Departemen Sosial,b.

diketahui pemilikannya pada perkara a quo, penggugat dapat memohonganti kerugian;Menimbang, mengenai posita gugatan penggugat yaitu harga pasarpermeter di lokasi tersebut senilai Rp. 30.000, (tiga puluh ribu) permeterdikalikan luas tanah 12.443 m2 sehingga total kerugian senilai Rp.373.290.000,(tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), makaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, kemudian berdasarkan Pasal 63 Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

penilaian jasa penilai atau penilaipublik.(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, kemudian besarnya nilai ganti kKerugian tersebut telahdilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaianjasa penilai atau penilai publik (vide bukti Surat T11 sampai dengan T15, T111, T21, T23, dan T26);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

Nomor48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN TjsPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

(e);Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut diatas, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2018 pada pokoknya berpendapatdan berkesimpulan bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun2012, apabila terdapat pelanggaran terhadap normanorma kesusilaan makaterdapat tahapantahapan atau prosedur urutan yang harus ditempuh dalampenjatuhan sanksi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun2016 tentang Penyelengaraan

Bahwa benar pada saat ini pemohon telah mendafta untuk calon haji, pada BPIH(Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) pada Bank BPD ACEH Cabang Meulaboh dannama pemohon tersebut didaftar dengan nama ISMAIL ALY Bin ALY tempat tanggallahir Aceh Barat, 13 Agustus 1950; Bahwa benar pemohon ingin mengurus administrasi dalam rangka menunaikanibadah haji, sehingga memerlukan keseragaman data tentang identitas/catatanperistiwa penting atas nama pemohon yang mana dalam Kartu Keluarga pemohontertulis nama dan tempat

anak masingmasing bernama :3.1.Riki Aldo (lakilaki), lahir pada tanggal 13052002 ;3.2.Nadila (Pr) lahir pada tanggal 30102006 ;4.Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahanPemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidakada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lainPemohon IT selain Pemohon I;Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh larangankawin baik menurut agama maupun adat;Bahwa pada saat penyelengaraan

pemilikannya pada perkara a quo, penggugat dapat memohonganti kerugian;Menimbang, mengenai posita gugatan penggugat yaitu harga pasarpermeter di lokasi tersebut senilai Rp. 30.000, (tiga puluh ribu) permeterdikalikan luas tanah 9.983 m2 sehingga total kerugian senilai Rp.299.490.000,(dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh riburupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, kemudian berdasarkan Pasal 63 Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

penilaian jasa penilai atau penilaipublik.(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, kemudian besarnya nilai ganti kerugian tersebut telahdilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaianjasa penilai atau penilai publik (vide bukti Surat T11 sampai dengan T15, T111, T21, T23, dan T26);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata, RBg, UndangUndang Nomor48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

; Adapun makna dari asasasas tersebut adalah : asas kecermatan yaitu azas yang mengandung arti bahwasuatu. keputusan harus didasarkan pada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukunrg legalitaspengambilan keputusan = sehingga keputusan yangbersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusantersebut diambil atau diucapkan ; asas kepastian hukum, yaitu azas dalam negara hukumyang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelengaraan

Bahwa kebijakan TERGUGAT untuk tidak melaksanakanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuramerupakan pelangaran konstitusi yaitu UU Nomor : 22tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum sertamerendahkan wibawa Pengadilan sebagai lembaga Negarayang berwenang untuk melaksanakan ketentuanketentuanyang berhubungan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 79 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal No.4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dan Melanggar Azas Tertib Penyelengaraan Negara dan Azas Kecermatan dari Azas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;
3.

berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Putusan imi ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa di dalikan dalam gugatan Penggugat,bahwa Tergugat dalammelakukan proses pencatatan peralihan hak atas sertifikat hak milik No. 1201,SHM43No.1202,SHM No. 2981 /benoa yang semula atas nama Rustandi Jusuf menjadi atas namaWardono Asnim telah melanggar Azasasas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya AzasTertib Penyelenggaraan Negara ;Menimbang, bahwa azas Tertib Penyelengaraan

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 79Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal No.4 Tahun 2006 Tentang OrganisasiDan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan,dan Melanggar Azas Tertib Penyelengaraan Negara dan Azas Kecermatan dari Azasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;3.

dan istri bercerai, tetapi tentang hubungandengan antara bapak dan ibu terhadap anak tidak boleh berkurang atau dibatasi olehapapun termasuk perceraian suami istri, hubungan anak dengan ibu tidak pernah adaistilah bercerai ; 2m nn nnn nnn nnn nnn cn nnn nnn nnn ncn nn nnn ne nanan cnn cannaMenimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warga NegaraIndonesia suku Bali mengenal sistem kekeluargaan Patrilinial dimana suami sebagaipurusa untuk kepentingan penerus keturunan yang berkaitan penyelengaraan

Penggugat:
1.Hj.SALIYUN
2.SITI MARYAM
3.MURNI
4.ISKANDAR
5.KUDUS
6.ADAM MALIK
7.NURAINI
8.SUBAYA
9.JAHISA
10.BETI
11.CIK ALIM
12.MAHAIB
Tergugat:
1.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHIANG
2.BUPATI KEPAHIANG
3.DIREKTUR JENDERAL PENYELENGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA