Ditemukan 1277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan usaman ukasah urasan ularan ulisan unasan
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus KDRT
Register : 04-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 05-07-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Krs
Tanggal 23 Oktober 2018 — Terdakwa: Abbasori Alwi Bin Seno
125 — 36
  • ataupemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dankewajiban suami, istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 joKompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak ;(c) Atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatanatau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yangharus dipenuhinya;(d) Berdasarkan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 11-06-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2732K/PDT/2008
Tanggal 11 Juni 2009 — FITRIANA DWI HARTANT ; TITIK SUHARTIWI PRIONO ; PT. BPR. BHAKTI DAYA EKONOMI
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (judex facti) dalam memutusperkara hanya menganggap dan berpendapat bahwa semuapertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat danbenar, sehingga dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggiuntuk menjatuhkan putusannya dan cukup saja hanya MenguatkanPutusan Pengadilan Negeri Sleman No.14/Pdt.G/2007/PN.Simntertanggal 4 Desember 2007 tanpa memberikan Ulasan pertimbangan,sehingga seharusnya dibatalkan (vernietgbaar);2.
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-06-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw
Tanggal 11 September 2017 — - AGUS SALIM Bin ANANG JINI
477 — 14
  • Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnyatertanggal Oktober 2017, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan hukum tersebut di atas mohon kiranyaKetua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1).
Pengadilan PN PINRANG Pidana Khusus
Register : 15-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pin
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon:
SARI BULAN binti PASADDAI
Termohon:
KASAT RESKRIM POLRES PINRANG
43 — 10
  • Nomor 30 Tahun 2014Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pintentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnyasebuah Keputusan, yakni meliputi : Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Dibuat sesual prosedur dan; Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;:Bahwa sebagaimana telah Pemohon Uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan
    PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah;Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 249/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 29
  • Dengandemikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatanTERGUGAT yang selalu menyakiti hati PENGGUGAT, dan olehkarenanyajalan satusatunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkankehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan GugatanPerceraian ini; Bahwa berdasarkan semua ulasan hukum diatas, maka PENGGUGAT dengan iniMohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq.
Pengadilan PTA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 18-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTA PEKANBARU Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Pbr
Tanggal 3 Februari 2021 — PEMBANDING VS TERBANDING
81 — 21
  • ., yang diputus tanggal 30 November 2020 danSuratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim TingkatBanding akan memberikan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut:Dalam EksepsiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacasecara seksama pada eksepsi dalam perkara a quo eksepsi Termohonseluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan TingkatPertama secara tepat dan benar, tidak perlu ulasan atau tambahanpertimbangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3393 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2014 — ISRO, DK. VS. KOMARA GAUTAMA
832 — 763 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam ulasan hukumnya mengenai"Pemberantasan Rentenir sebagai perwujudan pemerataan keadilan" dan dimuatdalam Varia Peradilan Tahun II, Nomor 17, Pebruari 1987, beliau ada mengajukan 3(tiga) pertanyaan sebagai berikut:a Apakah kita sudah yakin bahwa praktek rentenir harus diberantas karena tidaksesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia?;b Apakah hukum sebagai suatu /iving institution" mampu untuk memberantaspraktek rentenir ?
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus
Register : 08-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Llg
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon:
M SOLEH
Termohon:
Kapolri, Kapolda, Kapolres Muratara, Kasatreskrim, Kanit Reskrim, Penyidik Perkara Sukri bin M.Soleh
42 — 7
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf A merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana
    dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf bdan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriLUBUK LINGGAU yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 20-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Plg
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
MUHAMMAD SYAFE'I Bin SOELAIMAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
65 — 13
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka MajelisHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 21-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Wsp
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 20
  • hal itu tidak benarbagaimana mungkin ada bujukan dan rayuan sementara Tergugat pergimeninggalkan rumah Penggugat selama 2 tahun berturutturut tidak pernahkembali meski tidak pernah kembali kalau selalu mengirim nafkah keluargainipun juga tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sehingga menurutPenggugat dengan keadaan rumah tangga seperti demikian perceraianHalaman 6 dari 29 putusan Nomorlebih tepat bagi Penggugat dari pada dipertahankan justru akanmenimbulkan fitnah dan mudarat.Berdasarkan fakta dan ulasan
    Semuanya sudah dinikmati oleh tamutamu yang dibawa olehPenggugat Rekonvensi pada saat Mapparola (dalam bahasa bugis) dantamutamu yang dibawa oleh Penggugat rekonvensi pada saat MassitaBeseng (bahasa bugis).Halaman 7 dari 29 putusan Nomor Bahwa berkaitan dengan hal di atas maka selaku Tergugat Rekonvensiberpendapat apalagi tidak ada perjanjian sebelumnya antara masingmasing pihak keluarga maka Tergugat rekonvensi menyatakan uangbelanja yang diminta tersebut tidak berdasar hukumBerdasarkan fakta dan ulasan
Pengadilan PA BADUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA BADUNG Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Bdg
Tanggal 20 Oktober 2016 — Pemohon vs Termohon
17 — 10
  • Bahwa dari ulasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohondiizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raji Pemohon terhadap Termohondi depan sidang pengadilan agama Badung;9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;Berdasarkan alsanalasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yg memeriksa perkara ini untukmenjatuhkan putusan yg amarnya berbunyi sebagai berikut:PREMIER1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791 K/PID/2010
Terdakwa; Erwansyah bin Hasan Basri
13 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga korban menabrak motor PemohonKasasi/ Terdakwa ;e Bahwasaksisaksi juga melihat, banhwa Pemohon Kasasi /Terdakwa sebelum melintas juga telah memberikan lampu tandauntuk mengambil arah ;Bahwa terhadap halhal dan kenyataan tersebut, tidak dijadikanpertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu,bahkan Pemohon Kasasi / Terdakwa telah didakwa telah melakukansuatu kealpaan ;Bahwa berdasarkan ulasan atau uraian tersebut di atas, menuruthukum unsur ke 2 inipun tidak terbukti dan selayaknya
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan MS BIREUEN Nomor 361/Pdt.G/2020/MS.BIR
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 7
  • /Pdt.G/2020/MSBIR.Berdasarkan ulasan dalildalil di atas, penggugat mohon agar ketua MahkamahSyari'ah Bireuen segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbuny/i:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.2. Menjatuhkan Talak satu (1) Bain Sughra Tergugat ( ..........3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 06-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/PID/2010
Yakup
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ulasan Hukum Peradilan Anak VariaPeradilan Majalah Hukum Tahun III No. 32 Mei 1988 halaman115 angka 16 baris 12 untuk pemeriksaan anak, PenasehatHukumnya disediakan Negara dan pada halaman 116dinyatakannya Apabila terhadap anak dijatuhkan hukumanHal. 6 dari 10 hal. Put.
Pengadilan PN RAHA Pidana Umum
Register : 20-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN RAHA Nomor 13/PID.B/2015/PN RAH
Tanggal 18 Februari 2015 — Jaksa Penuntut:
Usman La Uku, SH.
Terdakwa:
FASWAHIDIN ALIAS WAHID BIN MUH TASLIM
35 — 11
  • membuat rasa sakit pada korban, oleh karenanva unsur melakukanpenguniayacn telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang bahwa dari rangkaian petiimbangan sebugaimana tersctut diatasmaka semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPtelah terpenuhi, sehingga Terdiakwa terbukti secara.sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebugaimana dalam dakwaan Penuntut umum:Menimbang bahwa sclama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaankeadaan yang dapat digunakan gehagai ulasan
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Perdata Tanah
Putus : 07-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Spn
Tanggal 7 September 2016 — - Drs. JAFNI NAWAWI, M.Ag Lawan - LAMSIAH, DK
82 — 10
  • pada tahun 2020.Berdasarkan kepada apa yang telah tergugat uraikan di atas telah terbuktisecara hukum bahwa gugatan penggugat yang penggugat ajukan sekarangini adalah cacat formil yang mengakibatkan kabur (abscur libel) karenaapa yang di tuntut tidak jelas.Dan apa pula secara materil gugatan penggugat sekarang ini adalahsangat tidak benar dan mengada ada dan penuh khyalan belaka denganniat dan tujuan ingi menguasai hak milik orang lain tanpa hak atas itikatburuknya.Berdasarkan pula atas uraian ulasan
    ulasan tergugat di atas mohon kiranya yang MulyaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari hakikat kebenaran dalam keadilan perkaraini dan mohon pula kiranya yang Mulya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan memberikan putusan perkara sebagai berikut :DALAM EKSEPSI.e Menerima eksepsi dari tergugat seluruhnya.e Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet OnvankelijkeVerklaard).DALAM POKOK
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Plw
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
Pairik
104 — 153
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanHalaman 11 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN PlwNegeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 04-01-2021 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Ptk
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
Thang Get Fui Alias Susianto
Termohon:
POLRESTA
72 — 7
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :OH Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah Keputusan yang tidak memenuhi' persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPutusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/Pn Ptk hal. 6 dari 10Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriPontianak yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadapPemohon dapat dinyatakan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon:
SUWANDI als WANDI Bin SURADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
56 — 11
  • Tahun 2012, bertentangan dengan asas administrasiyang baik Sehingga sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan
    yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara AHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1053 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Juli 2013 —
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat banding tersebut adalah merupakanpertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende Gemotiverd), karenatanpa suatu alasan dan ulasan, langsung menganggap pertimbanganhakim tingkat pertama sudah tetap dan benar dan langsung diambil alihsebagai pertimbangan sendiri tanpa memberi alasan mengapapertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dianggap sebagai sudahtetap dan benar;3.