Ditemukan 2435 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indrayanto indrianto indrayanti indriyana iriyanto
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
121 — 96
  • Indriyanto Seno Adji, SH.
    Indriyanto Seno Adji, SH.,MH., Polemik KorupsiSistemikdalam Buku Memahami Hukum Dari Konstruksisampai Implementasi,Penerbit Rajawali Press; Jakarta 2009,hal. 173 alinea 3.)Pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.,sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:Demikian pula pemahaman hakim di persidangan terhadapkedua pasal tersebut.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2011 — Putus : 31-05-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RANAI Nomor 5/Pid.B/2011/PN.RNI
Tanggal 31 Mei 2011 — Drs. TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM
99 — 158
  • Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 15 April 2019 — BUDIMAN, S.P.d Bin E. MUSTOPA
200 — 85
  • Indriyanto Seno Adji (linat, dalam Putusan MARI Nomor977K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, him. 196197. Lihat juga, Putusan MARINomor 979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, him. 8688), bahwamenyalahgunakan kewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalam TipikorHalaman 134 dari 150 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgtidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 17 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 19 Nopember 2012 — JOHANSYAH, S.Ip bin SUPNA
116 — 39
  • INDRIYANTO SENO ADJI,SH.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ARDIANSYAH,S.IP,MM Bin Alm. LACUK
68 — 27
  • Indriyanto Seno Adji,SH.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 16-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SYUKRI SH
Terdakwa:
AGUNG WIDODO Bin ARJO SUMARTO
167 — 63
  • Indriyanto Seno Adji, SH, MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah genus delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah species delict (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahngunakankewenangan sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belumtentu menyalahgunakan kewenangan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFA’I, SH. BIN U.SYAMSURI
63 — 14
  • Indriyanto Senoaji, SH.MH., melawanhukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabila suatuperbuatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segikepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
70 — 15
  • Indriyanto Senoaji,SH.MH., melawan hukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positifapabila suatu perbuatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiildinilai dari segi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat,sehingga dapat dihukum.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG.
Tanggal 22 Maret 2012 — YUYAN TARYANA, Amd.
60 — 11
  • Indriyanto Seno Adji, dalambukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, Tahun 2001,halaman 3).d. Bahwa benar pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidakterjangkau oleh undangundang yang ada dan berlindung dibalik asaslegalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan olehmereka yang memiliki karakteristik high level educated and statusdalam kehidupan masyarakat.Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. A.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
70 — 95
  • Indriyanto Senoaji, SH.MH., melawanhukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabila suatuperbuatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segikepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ERWIN HERMAWAN, ST
78 — 23
  • Demeersemen dalam doktrin ini apabila Suatu pengertian tidakditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negaradan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teoridan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RADITYO,SH
Terdakwa:
HADI SURANTO
107 — 39
  • Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsurunsur Pasal 3sebagai berikut menyalahgunakan kewenangan sebagai bestanddeel delict dandengan tujuan menguntungkan ...... sebagai element delict. Bestanddeel delictselalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafbare handeling),sedangkan element delict itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidanaatau tidak.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUANTINI Alias BUK EDI.
102 — 69
  • Indriyanto Seno Aji, scientific Evidence dalam prosesPembuktian, 2007, hlm 14)Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukumtersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut diatasberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :Menimbang bahwa dana yang masuk ke rekening desa angkah pada bulanJanuari 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 sebesar Rp.Hal 139 dari 158 hal Putusan No.13/Pid.sus.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Agustus 2014 — HENDRA SAPUTRA
391 — 152
  • Yang menerangkan : tujuan diperluasnya perbuatanmelawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatanmelawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiandipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakatsebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlahpelaku dinukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidakmelawan hukum formil (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, EdisiPertama, Hlm 14) ;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
121 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Indriyanto Seno Adji dalammakalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero danJean Waine mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalamhukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut: Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum atau untukmenguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan; Penyalahgunaan kewenengan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
SYAHLAN MANNASSAI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT
162 — 204
  • Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; KorupsiKebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)Menimbang bahwa menurut Prof. Jean Rivero dan Prof Waline(Indriyanto SA Hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan antara lain Penyalahgunaan kewenangan~ dalam artimenyalahgunakan prosedure yang seharusnya dipergunakan untukmencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedure lain agarterlaksana;Menimbang bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono danDrs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP
129 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indriyanto Seno Adji, SH.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ROHMAN
Terdakwa:
1.Ir.FEBRI DARMANSYAH Bin Alm JAARUDIN
2.TISNA SANJAYA, ST Bin Alm GANDA
125 — 48
  • Indriyanto Seno Adji (lihat, dalam Putusan MARI Nomor977K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, him. 196197. Lihat juga, Putusan MARINomor 979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, him. 8688), bahwamenyalahngunakan kewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalamTipikor tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2868 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Juli 2018 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si bin (alm) ARSI YUSMAN
414 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli Yakin, M.Siselaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadanIMB sebesar Rp1.387.800,00 biaya pemeriksaan sebesarRp69.000,00 dan biaya pengawasan sebesar Rp69.000,00;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor 645/180/IMB/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggalatas nama Agus Novi Indriyanto yang ditandatangani oleh Drs.Asli Yakin, M.Si selaku Camat Murung Pudak, dengan rincianbiaya sempadan IMB sebesar Rp377.790 biaya
    YaniRt. 03 Desa Maburai (ruko) senilai Ro1.387.800,00 tanggal 26November 2010 yang diterima dan ditandatangani olehKamsiah selaku bendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 180atas nama Agus Novi Indriyanto yang beralamat di JalanFlamboyan A.3 Nomor 13 Rt. 09 Kelurahan Pembataan senilaiRp377.790,00 tanggal 26 November 2010 yang diterima danditandatangani oleh Kamsiah selaku bendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 181atas nama Wahyudani
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ROBERTO,S.Sos Bin H.JUBAIR
67 — 24
  • Indriyanto Seno Adji,SH.