Ditemukan 11602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Perceraian
Register : 28-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 27-04-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.P/2015/MS-LSK
Tanggal 16 Februari 2015 — Penggugat-Tergugat
24 — 7
  • Pemohon II yang dilakukan tanggal 5 Februari 1995 di Kantor KUAKecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 10-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PA MAROS Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 25 Oktober 2016 — perdata - pemohon
61 — 15
  • Sudarmantidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 664/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
38 — 5
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 04-05-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 181/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 2 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 10
  • PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1975 di Gampong Meucat KecamatanSyamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 24-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 631/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 6 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 13
  • karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 755/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 5
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA RANGKAS BITUNG Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Rks
Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
  • Januari2000 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 April 2019 — PT SUPRA MATRA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 33
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akanhakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalammenggalakan fungsi penerimaan
Pengadilan PA RANGKAS BITUNG Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Rks
Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 2
  • April2016 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 05-08-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamaHalaman 1 dari 13 Putusan No. 1107/Pdt.G/2020/PA.Sdndirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 04-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0660/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 29
  • Bahwa perikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanoa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus PErawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satuanak yaitu Lailin Farida, umur 6 tahun;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 18-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Abdul Ghofur bin Muhammad Djajadi
20 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa saksi Verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sebelummemberikan kesaksian di depan persidangan telah disumpah yang padapokoknya menerangkan bahwa penyidikan telah dilakukan sesuai prosedurtanpa ada penekanan maupun paksaan dan alat bukti Surat, yaitu BeritaAcara Penelitian dan Penerimaan Tersangka (BA15) yang pada saatdilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkanbahwa Terdakwa mengakui bahwa sabusabu tersebut adalah milikTerdakwa dan disimpan di lemari baju dalam
Pengadilan PN CIBINONG
Putus : 16-04-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 97/PID.B/2014/PN.CBN
Tanggal 16 April 2014 —
14 — 7
  • Kainsarung warna kombinasi merah hijau, motif garis, bahan katun.Benda samping mayat : tidak ditemukan.Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan.Lembam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang, berwarna merahkeunguan dan silang pada penekanan.7.
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 344/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
86 — 8
  • berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 14-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898 K/PID/2011
Terdakwa; M. Iksan Tohir, dk
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ParaTerdakwa dengan fakta kejadiannya perkara adalah tidak dapatdisetujui oleh Para Terdakwa karena peristiwa tersebut terjadi karenasematamata didasari adanya janji dan permintaan sertapembicaraan yang cukup panjang dan damai antara saksi Soewajidengan Para Terdakwa dan saksi Indarto yang cukup kental denganpenyelesaian utang tanoa adanya paksaan atau penekanan dankeributan yang berlebihan. Jadi sama sekali Para Terdakwa tidakHal. 5 dari 10 hal. Put.
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 461/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 12
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 12-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Blk
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 14
  • Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan Sri Nanda berstatusperawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap paraorang tua yang menguasail anakanak untuk melakukan eksploitasi
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 03-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 272/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.Marzuki Bin Ibrahim
2.Fatimah Cut Binti Bukot Sulaiman
22 — 2
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 633/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 6
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 16-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 286/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
  • perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan